KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL

KESA KODE MA : 1.110

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

2008 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

EDISI KELIMA

Kode Etik dan Standar Audit

Judul Modul

: Kode Etik dan Standar Audit

Penyusun

:

Drs. H.T. Redwan Jaafar, Ak. Sumiyati, Ak., M.F.M.

Perevisi Pertama

:

Drs. H.T. Redwan Jaafar, Ak. Drs. Wawan Trangawan

Perevisi Kedua

:

Teguh Widhyo Utomo, Ak. Sunaryono, Ak., M.M.

Perevisi Ketiga

:

Sigit Susilo Broto, Ak., M.Comm.

Perevisi Keempat

:

John Elim, Ak., MBA

Pereviu

:

Linda Ellen Theresia, SE., MBA

Editor

:

Riri Lestari, Ak

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Pembentukan Auditor Terampil

Edisi Pertama

:

Tahun 1998

Edisi Kedua (Revisi Pertama)

:

Tahun 2000

Edisi Ketiga (Revisi Kedua)

:

Tahun 2002

Edisi Keempat (Revisi Ketiga)

:

Tahun 2005

Edisi Kelima (Revisi Keempat)

:

Tahun 2008

ISBN 979-3873-06-X

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

Pusdiklatwas BPKP 2008

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar .....................................................................................................

i

Daftar Isi ...............................................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

A.

Tujuan Pembelajaran .................................................................

2

B.

Sistematika Modul ......................................................................

2

C.

Metodologi Pemelajaran ............................................................

4

BAB II

BAB III

ETIKA PROFESI, STANDAR AUDIT, DAN KENDALI MUTU ...........

5

Tujuan Pemelajaran Khusus ..............................................................

5

A.

Pengertian Profesi .....................................................................

5

B.

Pengertian dan Tujuan Kode Etik ...............................................

7

C.

Pengertian dan Tujuan Standar Audit ........................................

13

D.

Kode Etik, Standar Audit, dan Program Jaminan Kualitas ..........

14

E.

Kode Etik dan Standar Audit APIP .............................................

16

F.

Latihan Soal ...............................................................................

17

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH ...................................................................................

19

Tujuan Pemelajaran Khusus ...............................................................

19

A.

Landasan Hukum .......................................................................

20

B.

Kode Etik APIP ..........................................................................

21

C.

Pelanggaran ..............................................................................

28

D.

Pengecualian .............................................................................

29

E.

Sanksi atas Pelanggaran ............................................................

30

F

Kode Etik Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal ………..

30

G.

Latihan Soal ...............................................................................

32


iv


BAB IV

BAB V

STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH ...................................................................................

34

Tujuan Pemelajaran Khusus ...............................................................

34

A.

Pendahuluan ..............................................................................

34

B.

Standar Audit APIP ....................................................................

38

C.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ...................................

84

D.

Standar Profesi Audit Internal ...................................................

89

E.

Latihan Soal ...............................................................................

104

PENUTUP ..........................................................................................

107

Daftar Kepustakaan ..............................................................................................

109

Lampiran 1 Lampiran 2


v


Kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi ditentukan oleh keandalan, kecermatan, ketepatan waktu, dan mutu jasa atau pelayanan yang dapat diberikan oleh profesi yang bersangkutan. Kata ”kepercayaan” demikian pentingnya karena tanpa kepercayaan masyarakat maka jasa profesi tersebut tidak akan diminati, yang kemudian pada gilirannya profesi tersebut akan punah. Untuk membangun kepercayaan perilaku para pelaku profesi perlu diatur dan kualitas hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu dibutuhkan penetapan standar tertentu, sehingga masyarakat dapat meyakini kualitas pekerjaan seorang profesional. Pekerjaan audit adalah profesi. Auditor yang bekerja di sektor publik selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai seorang pegawai negeri sipil, ia juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Standar Audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Sehingga bagaimana seharusnya perilaku seorang auditor Pemerintah serta apa saja yang harus dilakukan agar hasil pekerjaannya memenuhi standar mutu yang harus dicapai, perlu diketahui oleh setiap mereka yang berprofesi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Modul Kode Etik dan Standar Audit ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan,

keterampilan

dan

sikap

yang

seharusnya

dimiliki

dan

dilaksanakan oleh seorang auditor sebagai aparatur pengawasan intern


1


pemerintah mengenai kode etik dan standar audit dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut : A.

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan pemelajaran adalah sesuatu yang diharapkan dicapai oleh para peserta diklat

setelah menyelesaikan suatu diklat. Tujuan

pemelajaran dapat dibagi ke dalam tujuan pembelajaran umum dan tujuan pemelajaran khusus. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Kode Etik dan Standar Audit dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku auditor Pemerintah. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta pelatihan mampu: 1.

Menjelaskan pentingnya jasa profesi memperoleh kepercayaan masyarakat;

B.

2.

Menjelaskan dan menerapkan Kode Etik APIP;

3.

Menjelaskan dan menerapkan Standar Audit APIP; dan

4.

Menjelaskan pentingnya kendali mutu bagi auditor.

SISTEMATIKA MODUL BAB I

Pendahuluan Bab ini menguraikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sistematika modul dan metodologi pembelajaran.


2


BAB II

Etika Profesi, Standar Audit dan Kendali Mutu Pada bab ini diuraikan pengertian profesi, pengertian dan tujuan kode etik, pengertian dan tujuan standar audit, hubungan antara kode etik, standar audit dan kendali mutu. Dalam bab ini juga disinggung sepintas mengenai pelaksanaan kode etik dan standar audit bagi APFP dan pada akhir bab diberikan soal-soal latihan.

BAB III Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada bab ini diuraikan kode etik yang berlaku di kalangan Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah.

Sebagai

bahan

perbandingan, pada bab ini akan diuraikan Kode Etik bagi auditor internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan Kode Etik Akuntan Indonesia. Di akhir bab juga diberikan soal-soal latihan/bahan diskusi. BAB IV Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada bab ini diuraikan secara rinci standar audit yang berlaku bagi APIP beserta penjelasannya. Sebagai tambahan bahan perbandingan, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas Standar Profesi Audit Internal yang disusun oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. Pada akhir bab diberikan latihan soal/bahan diskusi. BAB V Penutup Pada bab ini, sebagai penutup disampaikan himbauan moral agar para auditor APIP umumnya dan peserta Diklat khususnya senantiasa mematuhi aturan perilaku atau kode etik yang


3


berlaku serta standar audit yang telah ditetapkan dan dipelajari dalam Diklat yang bersangkutan.

C.

METODOLOGI PEMBELAJARAN Metodologi pembelajaran untuk mata diklat ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan pembahasan kasus. Ceramah diberikan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta pelatihan tentang Kode Etik dan Standar Audit, sedangkan diskusi dan pembahasan kasus dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pemahaman

dan

kemampuan

penerapan kode etik dan standar audit bagi peserta pelatihan. Dengan demikian diharapkan para peserta dapat lebih memahami materi ajaran ini yang pada gilirannya mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas audit secara baik.


4


TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari bab ini, para peserta dapat menjelaskan pengertian profesi, kode etik, standar, kendali mutu dan pentingnya ketiga hal tersebut dalam pelaksanaan tugas audit di lingkungan Pemerintahan.

A.

PENGERTIAN PROFESI Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Sedangkan profesional menurut

KBBI adalah: 1.

Bersangkutan dengan profesi;

2.

Pekerjaan

yang

memerlukan

kepandaian

khusus

untuk

menjalankannya; 3.

Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan utama

dari suatu profesi adalah tuntutan kepemilikan keahlian tertentu yang unik. Dengan demikian setiap orang yang mau bergabung dalam suatu profesi tertentu dituntut memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh


5


orang awam atau orang kebanyakan. Selain itu, para anggota profesi dituntut untuk memberikan hasil pekerjaan yang

memuaskan

karena

ada

kompensasi

berupa

pembayaran untuk melakukannya. Hal ini mewajibkan adanya komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan. Suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai suatu profesi jika memenuhi persyaratan tertentu. Prof. Welenski di dalam buku Sawyers Internal Auditing menyebutkan 7 (tujuh) syarat, yaitu: 1.

Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang banyak (umum)

2.

Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan

3.

Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut

4.

Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut

5.

Mempunyai

media

massa/publikasi

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan keahlian dan keterampilan anggotanya 6.

Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota

7.

Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat Dikaitkan

dengan

tugas

auditor

internal

pemerintah

yang

terhimpun dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), timbul pertanyaan apakah pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah dapat digolongkan sebagai pekerjaan profesi. Jika dilihat dari


6


rumusan atau pengertian profesi menurut KBBI dan pendapat Prof. Welenski tersebut di atas, maka pekerjaan audit yang dilakukan auditor APIP dapat digolongkan pada pekerjaan profesi/profesional. Bekerja secara profesional berarti bekerja dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi. Karena itu setiap pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota profesi tersebut. Kode etik dan standar tersebut bersifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota agar setiap hasil kerja para anggota dapat dipercaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh organisasi.

B.

PENGERTIAN DAN TUJUAN KODE ETIK 1.

Pengertian Etik dan Kode Etik Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut Eric L. Kohler dalam buku A Dictionary for Accountants, edisi ke lima, 1979 – ethic adalah : A system of moral principles and their application to particular problems of conduct; specially, the rules of conduct of a profession imposed by a professional body governing the behavior of its member. Etika menurut Dictionary of Accounting karangan Ibrahim Abdulah Assegaf, cetakan I tahun 1991 adalah sebagai berikut :


7


Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh UndangUndang. Jadi, kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsipprinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan

perilaku

yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut, seperti dokter, pengacara, polisi, akuntan, penilai, dan profesi lainnya.

2.

Dilema Etika dan Solusinya Dalam hidup bermasyarakat perilaku etis sangat penting, karena interaksi antar dan di dalam masyarakat itu sendiri sangat dipengaruhi

oleh

nilai-nilai

etika.

Pada

dasarnya dapat dikatakan bahwa kesadaran semua

anggota

masyarakat

untuk

berperilaku secara etis dapat membangun suatu ikatan dan keharmonisan bermasyarakat. Namun demikian, kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang akan berperilaku secara etis. Terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yakni: a.

Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandar udara (bandara). Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka.


8


Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya. b.

Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya, seperti contoh di atas, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut. Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat

oleh

rasionalisasi

yang

dikembangkan

sendiri

oleh

yang

bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut: a.

Setiap orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama. Misalnya, orang mungkin berargumen bahwa tindakan memalsukan perhitungan pajak, menyontek dalam ujian, atau menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembelinya bukan perbuatan yang tidak etis karena yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun melakukan tindakan yang sama.

b.

Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti perbuatan

tersebut

tidak

melanggar

etika.

Argumen

tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum yang sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika. Misalnya, seseorang yang menemukan barang hilang tidak wajib mengembalikannya kecuali jika pemiliknya dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut benar-benar milik orang yang kehilangan tersebut.


9


c.

Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak signifikan. Misalnya penjual yang secara tidak sengaja terlalu besar menulis harga barang mungkin tidak akan dengan kesadaran mengoreksinya jika jumlah tersebut sudah

dibayar oleh pembelinya. Dia

mungkin akan

memutuskan untuk lebih baik menunggu pembeli protes untuk

mengoreksinya,

sedangkan

jika

pembeli

tidak

menyadari dan tidak protes maka penjual tidak perlu memberitahu. Kenyataan ini menimbulkan dilema etika, pertanyaan tentang bagaimana seseorang seharusnya menyikapi suatu keadaan untuk menetapkan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan etis atau tidak etis. Pada tahun 1930-an, organisasi pengusaha Rotary International, mengembangkan kode etik untuk kalangannya.

Dalam

menetapkan

apakah

suatu

tindakan

digolongkan etis atau tidak etis, organisasi tersebut menggunakan empat pertanyaan, biasa dikenal dengan the Four-Way Test, yakni: a.

Apakah tindakan tersebut benar?

b.

Apakah tindakan tersebut adil untuk semua pihak?

c.

Apakah

tindakan

membangun

tersebut

kesan

baik

dapat dan

pertemanan yang lebih baik? d.


Apakah tindakan tersebut menguntungkan semua pihak?

10


Saat ini, telah dikembangkan rangka pemikiran untuk membantu setiap orang memecahkan dilema etika. Rangka tersebut dapat membantu masyarakat mengidentifikasi masalah etika dan menetapkan tindakan yang tepat sesuai dengan nilai pribadi yang dimilikinya. Rangka tersebut dikenal sebagai the sixstep approach, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a.

Identifikasikan kejadiannya.

b.

Identifikasikan masalah etika berkaitan dengan kejadian tersebut.

c.

Tetapkan siapa saja yang akan terpengaruh serta tetapkan apa

konsekuensi

yang

akan

diterima/ditanggungnya

berkaitan dengan kejadian tersebut. d.

Identifikasikan alternatif-alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak yang terkait dengan dilema tersebut.

e.

Identifikasikan konsekuensi dari tiap-tiap alternatif tersebut.

f.

Tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan tentang nilai-nilai etika yang dimiliki dan konsekuensi serta kesanggupan

menanggung

konsekuensi

atas

pilihan

tindakannya. Pilihan tindakan tersebut sifatnya sangat individual sehingga sangat tergantung pada nilai etika yang dimiliki oleh yang bersangkutan serta kesanggupannya menanggung akibat dari pilihan tindakannya. Langkah tersebut akan mengarah pada ketidakseragaman perilaku karena nilai yang diyakini oleh masing-masing individu mungkin

berbeda.

Oleh

karena

itu,

untuk

tercapainya

keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau tidak etis, maka kode etik perlu ditetapkan bersama oleh seluruh anggota profesi.


11


3.

Perlunya Kode Etik bagi Profesi Sebagaimana diuraikan di atas, kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacaunya apabila, misalnya, setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing-masing, atau bila menipu dan berbohong dianggap perbuatan baik, atau setiap orang diberi kebebasan untuk berkendaraan di sebelah kiri atau kanan sesuai keinginannya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan negara agar semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur. Kepercayaan

masyarakat

dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi

serta

integritas

moral/kejujuran para auditor dalam menjalankan

pekerjaannya.

Ketidakpercayaan terhadap

satu

auditor

dapat

masyarakat atau

beberapa

merendahkan

martabat profesi auditor secara keseluruhan,

sehingga

dapat

merugikan auditor lainnya.


12


Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat. Kode etik atau aturan perilaku

dibuat

untuk

dipedomani dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga

menumbuhkan

kepercayaan dan memelihara citra

organisasi

di

mata

masyarakat.

C.

PENGERTIAN DAN TUJUAN STANDAR AUDIT Salah satu pengertian standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar antara lain diperlukan sebagai: 1.

Ukuran mutu;

2.

Pedoman kerja;

3.

Batas tanggung jawab;

4.

Alat pemberi perintah;

5.

Alat pengawasan;

6.

Kemudahan bagi umum. Standar

yang

digunakan

sebagai

ukuran

pada

umumnya

diperlukan pada pekerjaan yang memiliki ciri:


13


1.

Menyangkut kepentingan orang banyak;

2.

Mutu hasilnya ditentukan;

3.

Banyak orang (pekerja) terlibat;

4.

Sifat dan mutu pekerjaan sama;

5.

Ada organisasi yang mengatur. Standar merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus

dicapai, berbeda dengan prosedur yang merupakan urutan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu standar tertentu. Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit, yang merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Mutu audit perlu dijaga supaya profesi auditor tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Untuk meyakinkan pembaca laporan audit, maka auditor harus mencantumkan dalam laporannya bahwa auditnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

D.

KODE ETIK, STANDAR AUDIT DAN PROGRAM JAMINAN KUALITAS Dasar pikiran yang melandasi penyusunan kode

etik

kebutuhan

dan

standar

profesi

setiap

tersebut

profesi

akan

adalah

kepercayaan

masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh profesi. Setiap profesi yang menjual jasanya kepada masyarakat

memerlukan

kepercayaan

dari

masyarakat yang dilayaninya.


14


Pada

umumnya

tidak

semua

pengguna jasa audit memahami hal-hal yang berkaitan dengan auditing. Yang memahami auditing adalah kalangan profesi itu sendiri. Oleh karena itu profesi tersebut perlu mengatur dan menetapkan ukuran mutu yang harus dicapai oleh para auditornya. Aturan yang

ditetapkan

menyangkut

oleh

aturan

profesi

perilaku,

ini yang

disebut dengan kode etik, yang mengatur perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi pengawasan serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktik. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa profesi harus dijaga. Karena itu setiap

profesi

harus

membangun

dan

melaksanakan program jaminan kualitas. Program ini harus dilakukan dalam upaya pemenuhan mengharuskan

standar auditor

audit

yang

menggunakan

keahlian profesional dengan cermat dan seksama. Program jaminan kualitas harus diciptakan untuk mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa audit. Program jaminan kualitas untuk masing-masing APIP dapat dibangun sendiri sesuai dengan karakteristik APIP yang bersangkutan. Sebagai contoh, langkah-langkah pengendalian mutu dalam penugasan


15


audit di lingkungan BPKP, sebagai bagian dari program jaminan kualitas, dituangkan dalam 12 (dua belas) formulir kendali mutu (KM-1 s.d. KM-12) sebagaimana ditetapkan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-448/K/1990 tanggal 11 September 1990. Standar Pengendali Mutu yang harus dibuat menurut ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia dapat dilihat di Lampiran 1.

E.

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP Auditor

APIP

adalah

pegawai negeri yang mendapat tugas

antara

lain

untuk

melakukan audit. Karena itu auditor

pemerintah

dapat

diibaratkan sebagai seseorang yang kaki kanannya terikat pada ketentuan-ketentuan

sebagai

pegawai negeri sedangkan kaki kirinya terikat pada ketentuanketentuan profesinya. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa bagi pegawai negeri yang bertugas sebagai auditor posisinya sebagai pegawai negeri adalah lebih utama dari tugas profesinya, tetapi menyatakan ruang lingkup kode etik yang harus diperhatikannya lebih luas dari profesi tertentu yang lain. Auditor APIP yang

meliputi auditor di

Inspektorat Jenderal Departemen,

lingkungan

BPKP,

Unit Pengawasan LPND, dan

Inspektorat Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menjalankan tugas auditnya wajib mentaati Kode Etik APIP yang berkaitan

dengan

statusnya sebagai pegawai negeri dan Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.


16


PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008. Di sisi lain, terdapat pula auditor pemerintah, khususnya auditor BPKP, adalah akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang

menerbitkan

laporan

keuangan

yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (BUMN/BUMD) sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan mentaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Kutipan Kode Etik ini dimuat dalam Lampiran 2.

F.

LATIHAN SOAL 1.

Sebutkan 5 macam profesi yang Saudara ketahui dan jelaskan pengertian profesional !

2.

Menurut pendapat Saudara apakah pekerjaan APIP termasuk pekerjaan profesional ? Jelaskan alasan Saudara !

3.

Mengapa kode etik diperlukan dalam organisasi profesi auditor ?

4.

Bagaimana sikap Saudara selaku auditor pada APIP, jika melihat auditor APIP lainnya dalam tingkah lakunya tidak sesuai dengan yang diatur oleh organisasi profesinya ?

5.

Apa perlunya standar audit ? Apa yang dimaksud dengan pengendalian mutu dalam kaitannya dengan penugasan audit ?


17


Mengapa setiap organisasi auditor perlu membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu audit ? 6.

Apa bedanya standar audit dengan prosedur audit ? Jelaskan hubungan keduanya !

7.

Harap Saudara jelaskan hubungan kode etik, standar audit dan pengendalian mutu audit !

8.

Umumnya, apabila personil yang ditugaskan semakin cakap dan berpengalaman,

maka supervisi secara langsung terhadap

personil tersebut, semakin tidak diperlukan. Demikian salah satu pernyataan dalam standar pengendalian mutu akuntan publik. Tanpa memperhatikan standar yang lain, bagaimana komentar Saudara mengenai pernyataan tersebut ? 9.

Apakah hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor yang pandai pasti bermutu ? Jelaskan jawaban Saudara !

10.

Sebutkan unsur kebijakan dan prosedur pengendalian mutu audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia ?


18


TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari bab ini para peserta mampu menjelaskan dan menerapkan kode etik APIP

Kode etik APIP dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor APIP dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP. Di samping itu, sebagai bahan perbandingan, dalam modul ini akan dibahas secara singkat mengenai kode etik yang diterapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal yang antara lain termasuk Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD (FKSPI BUMN/BUMD).


19


A.

LANDASAN HUKUM Kode Etik APIP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/04/M.PAN/03/2008

tanggal 31 Maret 2008 dilandasi oleh ketentuan hukum sebagai berikut: 1.

Undang-Undang

RI

Nomor

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

RI

Nomor

1

Tahun

2004

Tentang

Perbendaharaan Negara; 4.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5.

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

6.

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

7.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/03.1/M.PAN/03/2007

Tentang

Kebijakan

Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007–2009.


20


B.

KODE ETIK APIP Kode etik APIP ini diberlakukan bagi seluruh auditor dan pegawai negeri sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Isi dari kode etik APIP ini memuat 2 (dua) komponen, yaitu: (1) Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor; dan (2) Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. 1.

Prinsip-prinsip Perilaku Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. a.

Integritas Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana,

dan

bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna

memberikan dasar

bagi keputusan

pengambilan yang

handal.

Bersikap dan bertindak jujur merupakan tuntutan untuk dapat dipercaya. Hasil pengawasan yang dilakukan auditor dapat dipercaya oleh pengguna apabila auditor dapat menjunjung tinggi kejujuran. Sikap jujur ini juga didukung


21


oleh sikap berani untuk menegakkan kebenaran. Tidak mudah diancam dengan berbagai ancaman. Bijaksana berarti auditor melaksanakan tugasnya dengan tidak tergesa-gesa melainkan berdasarkan pembuktian yang memadai. Auditor dinilai bertanggung jawab apabila dalam penyampaian hasil pengawasannya

seluruh bukti yang

mendukung temuan audit didasarkan pada bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. b.

Obyektivitas Auditor

harus

menjunjung

tinggi

ketidak-berpihakan

profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memroses data/informasi audit. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. c.

Kerahasiaan Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali

diharuskan

oleh

peraturan

perundang-undangan. Auditor hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. d.

Kompetensi Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk memiliki


pengetahuan,

keahlian,

pengalaman

dan

22


keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Tuntutan ini bukan saja dilakukan berdasarkan penugasan keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau pelatihan dari instansinya saja melainkan juga dilakukan secara mandiri oleh auditor yang bersangkutan.

2.

Aturan Perilaku Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsipprinsip perilaku auditor. a.

Integritas Dalam prinsip ini auditor dituntut agar: 1) Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; 2) Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan

dengan

profesi

dan

organisasi

dalam

melaksanakan tugas; 3) Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundangundangan

dan mengungkapkan

segala

hal

yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; 4) Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; 5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;


23


6) Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan 7) Dapat

saling

mengingatkan,

membimbing

dan

mengoreksi perilaku sesama auditor. Bahan Diskusi: Sumitro adalah seorang guru besar akuntansi pada suatu universitas negeri. Ia duduk di ruangan kerjanya sambil berpikir keras karena baru saja melakukan percakapan telepon dengan seorang pengacara yang mewakili suatu bank pemerintah terkemuka. Sang pengacara meminta dirinya menjadi saksi ahli dalam suatu kasus laporan keuangan nasabah bank berkaitan dengan pemberian kredit. Kelihatannya bank tersebut telah memberikan suatu pinjaman dalam jumlah yang besar kepada nasabah tersebut yang didasarkan pada laporan keuangannya. Pinjaman tersebut tidak sanggup ditanggulangi pengembaliannya oleh si nasabah karena terjadi kesulitan keuangan yang berdampak pada terganggunya kelangsungan hidup perusahaan nasabah itu. Laporan keuangan itu telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh sebuah kantor akuntan publik yang dikenalnya dengan baik. Profesor Sumitro telah mereviu laporan audit atas laporan keuangan, kertas kerja audit, dan standar akuntansi yang terkait dengan masalah tersebut. Ia menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik telah lalai dalam pemberian pendapat atau opini atas penyajian laporan keuangan dan kondisi perusahaan. Profesor Sumitro ragu-ragu apakah ia bersedia menjadi saksi ahli dalam kasus tersebut karena ia mengenal secara pribadi para akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik tersebut. Di samping itu, kantor akuntan publik tersebut selalu merekrut mahasiswa dari universitasnya dan telah memberikan banyak sumbangan keuangan yang cukup besar bagi pengembangan program akuntansi di universitasnya. Kenyataan lain, kantor akuntan publik itu sedang memroses dukungan dana dalam mempromosikan dirinya untuk menduduki jabatan ketua jurusan akuntansi. Sumitro khawatir jika ia setuju memberikan pelayanan sebagai saksi ahli, ia mungkin tidak dapat memberikan kesaksiannya dengan obyektif. Ia juga khawatir tindakannya sebagai saksi ahli dapat membahayakan hubungan baik yang sudah terjalin antara universitasnya dengan kantor akuntan publik tersebut. Diskusikan kasus tersebut yang dikaitkan dengan unsur integritas dan apa yang harus dilakukan oleh Profesor Sumitro.


24


b.

Obyektivitas Dalam prinsip ini auditor dituntut agar: 1)

Mengungkapkan

semua

fakta

material

yang

diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit; 2)

Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubunganhubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin

menyebabkan

terjadinya

benturan

kepentingan; dan 3)

Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan

keputusan

maupun

pertimbangan

profesionalnya.

Bahan Diskusi:


25


Aditia, seorang auditor, menerima penugasan audit pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur. Hasil audit sementara yang dijumpai adalah adanya indikasi kerugian negara akibat penebangan ilegal yang dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu, yang tidak terdeteksi oleh pengawasan dinas kehutanan. Aditia menduga ada kolusi antara kelompok oknum tersebut dengan orang dalam , sehingga penebangan liar tersebut tidak terlaporkan. Padahal seyogianya dapat terdeteksi melalui sistem pengendalian intern Dinas Kehutanan. Salah

seorang

pejabat dinas kehutanan pernah melakukan pendekatan secara pribadi kepada Aditia, ketika ia sedang menanyakan tentang jenisjenis kayu yang hendak ia beli dalam rangka pembangunan rumah tinggalnya. Pejabat tersebut menjanjikan akan menyediakan kayu yang Aditia butuhkan dengan kualitas terbaik tanpa harus membayar sepeserpun. Walaupun tidak ada permintaan kompensasi dari pejabat tersebut, namun Aditia dapat menduga bahwa pemberian kayu yang dijanjikan memiliki hubungan dengan hasil audit yang ia sampaikan. Diskusikan kasus tersebut dikaitkan dengan sikap obyektivitas yang seharusnya dipertahankan oleh Aditia.

c.

Kerahasiaan Dalam prinsip ini auditor dituntut agar: 1)

Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan

2)

Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk

kepentingan

kepentingan

pribadi/golongan

organisasi atau

di

luar

dengan cara

yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahan Diskusi:


26


Sejak memasuki era reformasi, kebebasan untuk memperoleh informasi sedemikian gencar sampai-sampai informasi yang belum dipublikasikan secara formal pun ternyata telah tersebar di masyarakat. Masyarakat mempertanyakan hasil-hasil pengawasan yang dihasilkan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah selama lebih dari 30 tahun di era orde baru. Banyak pihak berpendapat bahwa hasil pengawasan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah diklasifikasikan sebagai informasi yang rahasia bagi instansi tersebut sehingga tidak patut dipublikasikan kepada masyarakat. Di lain pihak masyarakat sebagai stakeholders merasa perlu memperoleh berbagai informasi tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas publik oleh aparatur negara dalam mengelola dana masyarakat. Contoh yang masih belum lenyap di ingatan kita, bagaimana seorang ketua tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan menginformasikan temuan auditnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperluas dengan penjebakan (istilah penasehat hukum terdakwa) di sebuah hotel yang berujung kepada proses pengadilan dan penjatuhan hukuman 3 (tiga) tahun penjara terhadap terdakwa. Diskusikan: kasus tersebut dilihat dari sudut pandang prinsip kerahasiaan yang harus dijaga oleh auditor dan berikan pendapat Saudara apakah yang dilakukan oleh ketua tim auditor BPK itu melanggar etika?

d.

Kompetensi Dalam prinsip ini auditor dituntut agar: 1)

Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;

2)

Terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan

3)

Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai

dengan

pengetahuan,

keahlian,

dan

keterampilan yang dimiliki.


27


Bahan Diskusi: Anton baru saja diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan ditempatkan pada Inspektorat Jenderal Departemen Teknologi Tinggi. Ia adalah seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang belum pernah melakukan audit. Dua minggu sejak penempatannya, ia langsung ditugaskan untuk melakukan audit kinerja pada Direktorat Jenderal Teknologi Nuklir yang merupakan salah satu unit kerja di bawah departemen itu. Anton menyadari bahwa ia belum berpengalaman sama sekali tentang bidang tugasnya. Sebagai pegawai baru tentu saja ia merasa enggan untuk menginformasikan hal itu kepada pimpinannya, padahal surat tugasnya telah ditanda tangani. Diskusikan dari kasus di atas keterkaitannya dengan pemenuhan prinsip etika kompetensi. C.

PELANGGARAN Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menetapkan kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP ini. Kebijakan yang berupa pernyataan ketentuan tersebut adalah: 1. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. 2. Auditor

tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa

karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. 3. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi.


28


4. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

D.

PENGECUALIAN Berhubung penerapan kode etik berkaitan dengan peran manusia yang lingkungannya tidak selalu normal, maka diberikan klausul pengecualian atas pelanggaran kode etik profesi. Dalam hal-hal tertentu yang

menurut

pertimbangan

profesionalnya,

seorang

auditor

dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu, maka mekanisme

pengecualiannya

diatur sebagai berikut:

Permohonan

pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau

tindakan

yang

dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan kode etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP. Dengan kata lain, pengecualian untuk tidak menerapkan kode etik hanya dilakukan atas situasi yang telah direncanakan, bukan secara spontan pada saat kejadian itu berlangsung. Pengecualian juga tidak diperkenankan ketika pelanggaran atas kode etik telah dilakukan baru kemudian diajukan permohonan.


29


E.

SANKSI ATAS PELANGGARAN Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa: a.

Teguran tertulis;

b.

Usulan pemberhentian dari tim audit; dan

c.

Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik oleh pimpinan

APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F.

KODE ETIK KONSORSIUM ORGANISASI PROFESI AUDIT INTERNAL Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal

menyusun

kode

etik

dengan

pendekatan yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan latar belakang organisasionalnya yang berbeda dengan APIP. Konsorsium menggunakan

istilah

Standar

Perilaku

Auditor Internal yang berisi: i.

Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan

dalam

melaksanakan

tugas

dan

memenuhi

tanggungjawab profesinya. ii.

Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal


30


tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. iii.

Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.

iv.

Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan

konflik dengan kepentingan organisasinya;

kegiatan-kegiatan

yang

dapat

menimbulkan

prasangka,

atau yang

meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif. v.

Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, atau, patut diduga, dapat memengaruhi pertimbangan profesionalnya.

vi.

Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

vii.

Auditor

internal

harus

mengusahakan

berbagai

upaya

agar

senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal. viii.

Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan

informasi

yang

diperoleh

dalam

pelaksanaan

tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. ix.

Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas


31


kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. x.

Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

G.

LATIHAN SOAL 1.

Harap

Saudara

jelaskan

pengertian

independensi

dalam

hubungannya dengan penugasan audit! Ada berapa jenis independensi yang Saudara ketahui, jelaskan ! 2.

Mengapa

di

dalam

menjalankan

tugasnya

auditor

harus

independen? 3.

Misalkan

Saudara

Publik/Kepala

pimpinan

Perwakilan

salah

satu

BPKP/Inspektur

Kantor

Akuntan

Jenderal/Inspektur

Wilayah. Saudara mengetahui bahwa salah satu staf, Auditor A yang terkenal sangat independen dalam sikap mentalnya, memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan organisasi B. Bagaimana pertimbangan Saudara, apakah Saudara akan menugaskan Auditor A untuk memeriksa organisasi B ? Apa alasan Saudara! 4.

Dengan merujuk kepada soal no. 3. jika Saudara adalah Auditor A, dan pimpinan Saudara tidak tahu bahwa Saudara

memiliki

hubungan keluarga dengan pimpinan organisasi B, tapi Saudara ditugaskan untuk memeriksa organisasi B, bagaimana sikap Saudara ? Jelaskan jawaban Saudara. 5.

Dalam bulan Januari 20XX Saudara ditugaskan melakukan audit atas pengadaan barang inventaris dalam partai besar yang


32


spesifik dan harganya mahal, yang dibiayai dari anggaran belanja barang kantor Saudara. Pada saat audit dijumpai hal-hal berikut : a.

Pada saat Saudara melakukan cek fisik ternyata terdapat kekurangan barang dengan nilai Rp 500.000.000,00 ;

b.

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang tersebut

menyatakan

bahwa

sisa

barang

sejumlah

kekurangan tersebut dititipkan kepada rekanan (penjual) ; c.

Dari hasil analisis serta teknik audit yang Saudara lakukan diperoleh bukti/data bahwa telah terjadi kejanggalan yang menjurus kepada tindakan manipulasi dan kolusi sesama pejabat dan rekanan yang bersangkutan.

d.

Pada saat Saudara membicarakan masalah tersebut kepada pejabat yang bertanggung jawab, Saudara diminta untuk tidak mempermasalahkan penyimpangan tersebut dan

tidak

memasukkan

dalam

laporan

audit.

Ia

mengemukakan bahwa uang sebesar Rp500 juta tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri saja, tetapi dibagi-bagi dengan pejabat-pejabat lainnya. Bagaimana

sikap

Saudara

seharusnya

dalam menghadapi

masalah tersebut? Berikan komentar secukupnya ! 6.

Sering dikatakan bahwa auditor harus memiliki integritas yang tinggi. Apa maksud dari pengertian integritas di sini? Jelaskan jawaban Saudara !

7.

Pemeriksa harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya. Keahlian apa saja yang perlu dimiliki seorang auditor?


33


TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari bab ini, para peserta mampu menjelaskan standar audit yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta standar audit yang berlaku pada organisasi audit internal lainnya.

Bab ini akan menguraikan perihal: 1.

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP)

2.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara – Badan Pemeriksa Keuangan

3.

Standar Profesi Audit Internal – Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal.

A.

PENDAHULUAN Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) merupakan revisi atas Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1996.


34


Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, diatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh dan atau atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 1 butir (3)). Oleh

karena

APIP

adalah

auditor intern dalam lembaga eksekutif dan

dibentuk

pimpinan

di

untuk lingkungan

membantu lembaga

eksekutif, baik di tingkat Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) sampai ke tingkat Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, maka standar audit APIP diperlukan kehadirannya, mengingat pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK tidak selalu dapat dialihkan untuk dilakukan oleh APIP, seperti audit keuangan. Namun dalam modul ini akan diuraikan secara singkat standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2007 sebagai bahan pembanding. 1.

Landasan Hukum Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPFP), yang diterbitkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara

dalam

Peraturan

Menpan

Nomor:

PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, didasarkan pada: o

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;


35


o

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur pada pasal 52 sampai dengan pasal 54)

o

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

o

Peraturan Negara

Menteri Nomor:

Negara

Pendayagunaan

PER/03.1/M.PAN/03/2007

Aparatur Tentang

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007–2009.

2.

Pengertian Standar Audit APIP Standar audit APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3.

Tujuan dan Fungsi Standar Audit APIP Tujuan standar audit APIP adalah: a.

Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;

b.

Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;

c.

Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;

d.

Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;


36


e.

Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;

f.

Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit; dan

g.

Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi

para auditor dan APIP dalam: a.

Pelaksanaan

tugas

pokok

dan fungsi (tupoksi) yang dapat

merepresentasikan

praktik-praktik seharusnya,

audit

yang

menyediakan

kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit; b.

Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;

c.

Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP; dan

d.

Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

4.

Ruang Lingkup Kegiatan utama APIP meliputi: audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi. Namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis audit, yaitu:


37


a.

Audit atas memberikan

laporan keuangan yang opini

atas

bertujuan

untuk

kewajaran penyajian laporan

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. b.

Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

c.

Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas. Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian

laporan

keuangan

wajib

menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

B.

STANDAR AUDIT APIP Standar audit APIP disusun dengan sistematika yang dapat digambarkan sebagai berikut:


38


PRINSIP-PRINSIP DASAR

STANDAR UMUM AUDIT KINERJA

AUDIT INVESTIGATIF

STANDAR

STANDAR

STANDAR

STANDAR

PELAKSANAAN

PELAPORAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN

STANDAR TINDAK LANJUT

STANDAR TINDAK LANJUT

1. Prinsip-prinsip Dasar Prinsip-prinsip

dasar

adalah

asumsi-

asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan standar audit, yang bagi auditor berguna dalam mengembangkan simpulan atau opini atas audit yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya standar audit yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang diaudit. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup audit kinerja dan audit investigatif. Prinsip-prinsip dasar ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewajiban auditor dan kewajiban APIP. a.

Kewajiban Auditor 1)

Kewajiban Auditor untuk Mengikuti Standar Audit Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit yang dianggap material.


39


Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap auditor

wajib

mengikuti

melaksanakan

Standar

pekerjaannya

material. Suatu hal dianggap

Audit

yang

dalam

dianggap

material apabila

pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan audit. Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatankegiatannya ”dilaksanakan sesuai dengan standar”. 2)

Kewajiban Auditor untuk Meningkatkan Kemampuan Auditor harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit Dengan memperbaiki teknik dan metodologi audit, auditor dapat meningkatkan kualitas audit

dan

keahlian

mempunyai

yang

lebih

baik

untuk menilai ukuran kinerja atau pedoman kerja yang digunakan oleh auditi. Komponen kemampuan auditor

yang

harus

ditingkatkan

meliputi:

kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait dengan audit dan auditi. b.

Kewajiban APIP 1)

Menyusun Rencana Pengawasan APIP

harus

menyusun

tahunan dengan

prioritas

rencana

pengawasan

pada kegiatan

yang

mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan


organisasi.

APIP

diwajibkan

menyusun

40


rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Rencana

pengawasan

tahunan

berisi

rencana

kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan

audit

didasarkan

pada

evaluasi risiko yang dilakukan APIP

oleh

dan

kewajiban

dengan

mempertimbangkan

menindak-lanjuti

masyarakat.

Penyusunan

prinsip

pengaduan

rencana

dari

pengawasan

tahunan tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan,

menghindari

tumpang

tindih

dan

pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Rencana strategis sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan APIP selama lima tahun. 2)

Mengomunikasikan

dan

Meminta

Persetujuan

Rencana Pengawasan Tahunan APIP

harus

mengomunikasikan

rencana

pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkait Melalui

pengomunikasian

rencana

pengawasan

tahunan tersebut diharapkan kendala yang dihadapi berupa


kekurangan

sumber

daya

dapat

41


terinformasikan kepada pimpinan dan mencegah terjadinya tumpang tindih pemeriksaan oleh berbagai APIP. 3)

Mengelola Sumber Daya APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memrioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar Dengan terbatasnya sumber daya yang ada, maka APIP hendaknya membuat skala prioritas

pada

pekerjaan-

pekerjaan

pengawasan

yang

menurut peraturan perundangundangan

harus

diselesaikan

dalam periode waktu tertentu. Keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi APIP untuk tidak memenuhi standar audit. 4)

Menetapkan Kebijakan dan Prosedur APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit Kebijakan dan prosedur yang meliputi pengelolaan kantor,

dan

pelaksanaan

audit

memastikan

bahwa

pengelolaan

pelaksanaan

pengawasannya

disusun

untuk

APIP

serta

dapat

dilakukan

secara ekonomis, efisien, dan efektif. Efektivitas kebijakan dan prosedur tersebut dapat dicapai jika


42


proses reviu atas kebijakan dan prosedur dilakukan secara terus menerus. 5)

Melakukan Koordinasi APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi

informasi

kepada,

auditor

eksternal

dan/atau auditor lainnya

Tujuan dilakukannya koordinasi pengawasan adalah untuk memastikan bahwa cakupan yang dilakukan telah tepat dan tidak terjadi pengulangan kegiatan. Salah satu perwujudan koordinasi adalah dengan menyampaikan rencana pengawasan tahunan serta hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP dalam periode yang akan dilakukan oleh auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. 6)

Menyampaikan Laporan Berkala APIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan APIP


43


Laporan berkala dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya. 7)

Melakukan

Pengembangan

Program

dan

Pengendalian Kualitas APIP

harus

mengembangkan

program

dan

mengendalikan kualitas audit Program pengembangan kualitas mencakup seluruh

aspek

kegiatan audit di lingkungan APIP. Program

ini

dirancang

untuk

memberikan kegiatan

nilai

operasi

tambah organisasi

dan

meningkatkan

serta

memberikan

jaminan bahwa kegiatan audit di lingkungan APIP sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik. Efektivitas program tersebut harus dipantau secara terus menerus baik oleh internal APIP maupun pihak lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 8)

Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat APIP

harus

menindaklanjuti

pengaduan

dari

masyarakat


44


APIP

berkewajiban

untuk

menindaklanjuti

pengaduan masyarakat antara lain terhadap hal-hal seperti:

hambatan,

rendahnya

keterlambatan,

kualitas

pelayanan

dan

publik

atau serta

penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang miliki negara/daerah. 2.

Standar Umum Standar

umum

ini

meliputi

standar-standar yang terkait dengan karakteristik

organisasi

dan

para

individu yang melakukan penugasan audit kinerja dan audit investigatif. Sistematika standar umum dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: a.

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab

b.

Independensi dan Obyektivitas 1) Independensi APIP 2) Obyektivitas Auditor 3) Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektivitas

c.

Keahlian 1) Latar Belakang Pendidikan Auditor 2) Kompetensi Teknis 3) Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 4) Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar


45


d.

Kecermatan Profesional

e.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik Uraian rinci dari butir-butir Standar Umum di atas adalah

sebagai berikut: a.

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani Pernyataan

oleh

pimpinan

tertinggi

organisasi.

standar

tersebut

dimaksudkan

untuk

memberikan kejelasan secara formal tentang arah dan mandat yang diberikan kepada APIP dalam melaksanakan setiap penugasan audit yang secara khusus berkenaaan dengan kewenangan akses APIP dan para auditornya atas informasi dan personel auditi. Setiap APIP tentunya harus memiliki visi, misi dan tujuan yang searah dengan

visi,

misi,

dan

tujuan

pemerintah serta instansi induknya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) misalnya, memiliki visi, misi, dan tujuan

yang selaras

dengan visi, misi,

dan

tujuan

pemerintah. Demikian pula Inspektorat Jenderal memiliki visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan departemennya dan seterusnya pada APIP lainnya. Kemudian, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus diberdayakan

secara

optimal

agar

APIP

dapat

melaksanakan tugasnya secara independen dan obyektif.


46


b.

Independen dan Obyektivitas Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Keindependensian dan obyektivitas tersebut dapat dicapai melalui status APIP dalam organisasi dan penciptaan kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor terhadap auditi. Status APIP dalam organisasi yang ditempatkan langsung di bawah pimpinan tertinggi instansi adalah contoh keindependensian yang tinggi dari APIP tersebut. Dalam praktiknya kedudukan dan status organisasi dimana APIP ditempatkan adalah kewenangan pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan seperti: Keputusan Presiden

atau

Peraturan

Presiden

tentang

organisasi

pemerintah. Independensi pada

dasarnya

merupakan

state

of

mind atau sesuatu yang dirasakan oleh masingmasing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi, independensi praktisi dan independensi profesi. Secara lengkap hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: v

Independensi Praktisi, yakni independensi yang nyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan


47


oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan. Independensi dalam fakta ini merupakan

tinjauan

sesungguhnya

terhadap

dimiliki

oleh

kebebasan auditor,

yang

sehingga

merupakan kondisi ideal yang perlu diwujudkan oleh auditor. Apabila auditor sungguh-sungguh memiliki kebebasan demikian, maka independensi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit

dapat

terpenuhi.

Namun

demikian,

independensi dalam fakta tersebut sifatnya sukar diukur

dan

tidak

merta

dapat

serta

disaksikan

oleh orang lain. Kenyataan adanya

independensi

tersebut

hanya

dirasakan

langsung

dapat oleh

auditor sendiri dan tidak mudah untuk ditunjukkan atau didemonstrasikan kepada umum. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang independensi dalam wujudnya sehari-hari, independensi praktisi ini kurang mendapat perhatian, melainkan menurut

lebih ditekankan pada tinjauan

yang

kedua

independensi sebagaimana

dikemukakan berikut. v

Independensi Profesi, yakni independensi yang ditinjau menurut citra (image) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang bertugas. Independensi menurut tinjauan ini sering pula dinamakan independensi dalam penampilan


48


(independence

in

appearance).

Independensi

menurut tinjauan ini sangat krusial karena tanpa keyakinan publik bahwa seorang auditor adalah independen, maka segala hal yang dilakukannya serta

pendapatnya

tidak

akan

mendapatkan

penghargaan dari publik atau pemakainya. Agar independensi menurut tinjauan penampilan ini dapat memperoleh pengakuan publik, maka cara yang efektif

untuk

mewujudkannya

adalah

dengan

menghindari segala hal yang dapat menyebabkan penampilan auditor dalam kaitannya dengan kliennya mendapat kecurigaan dari publik. Namun demikian, untuk menghilangkan kecurigaan itu tidaklah mudah, bahkan sering memperoleh sorotan dari publik. Kebijakan

untuk

menjaga

obyektivitas

auditor

terhadap auditi dapat dituangkan dalam bentuk ketentuan seperti: tidak diperkenankannya seorang auditor melakukan audit pada auditi tertentu selama tiga tahun berturut-turut, dilakukannya

rotasi atau

mutasi penugasan audit, larangan seorang auditor melakukan auditi

yang

memiliki

audit

pada

pejabatnya hubungan

keluarga, dan sebagainya. Jika

independensi

atau obyektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Auditor dapat menyampaikan


49


keberatannya

atas

penugasan audit yang dapat

mengganggu

independensi

dan

obyektivitasnya sehingga

pimpinan

dapat menggantikannya dengan orang lain yang tidak

terganggu

keindependensian dan obyektivitasnya. Dalam pelaksanaannya

perlu

diciptakan ketentuan yang mengatur tentang tatacara pelaporan tersebut. Perlu juga diciptakan kebijakan yang mengatur tentang tidak diizinkannya seorang auditor melakukan penugasan audit pada suatu auditi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga, sosial, dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu independensi dan

obyektivitasnya.

Demikian

pula

perlu

diciptakan

kebijakan tentang tidak diperkenankannya auditor yang memberikan jasa reviu atau konsultansi atas suatu kegiatan atau instansi tertentu untuk terlibat dalam suatu penugasan audit pada instansi yang sama atau sebaliknya.


50


c.

Keahlian Auditor

harus

mempunyai

pengetahuan,

keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Agar tercipta kinerja audit yang baik, maka APIP harus memiliki kriteria tertentu dari setiap auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit. Untuk itu, maka auditor APIP harus memiliki latar belakang pendidikan formal

minimal

Strata Satu (S-1) atau yang setara. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh setiap auditor

pada

umumnya

adalah

auditing,

akuntansi,

administrasi pemerintahan dan komunikasi. Sedangkan khusus

bagi

auditor

investigatif

diharusnya

memiliki

kompetensi tambahan, yaitu:


51


1)

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik, dan teknik audit investigatif, termasuk cara-cara untuk memperoleh bukti dari whistleblower (pihakpihak tertentu yang menyampaikan sesuatu yang menyimpang

yang

dapat

digunakan

sebagai

informasi awal dalam proses audit investigatif). 2)

Pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan audit investigatif.

3)

Kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap sumber informasi.

4)

Kemampuan

menggunakan

peralatan

komputer,

perangkat lunak, dan sistem terkait secara efektif dalam rangka mendukung proses audit investigatif terkait

dengan

cybercrime

(kejahatan

dalam

lingkungan dunia maya dengan teknologi informasi).

Auditor

harus

mempunyai

sertifikasi

jabatan

fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan

profesional

berkelanjutan

(continuing

professional

education).

Pendidikan

sertifikasi

jabatan

fungsional auditor adalah kompetensi dasar auditor yang harus dimiliki oleh setiap auditor sesuai dengan jenjangnya masing-masing sebelum ditugaskan dalam penugasan audit. Auditor diwajibkan

untuk

terus

meningkatkan

kompetensinya

dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan,


52


seperti: keikutsertaan dalam konferensi, seminar, kursus, program pelatihan di kantor sendiri dalam bidang yang terkait dengan penugasan audit dan berpartisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang audit. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai

keahlian

yang

diharapkan untuk melaksanakan penugasan. Tenaga ahli tersebut dapat berupa: aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik dan geologi. Tenaga ahli tersebut harus memiliki kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independen dan memiliki proses pengendalian kualitas. Mereka juga harus disupervisi sebagaimana mestinya. d.

Kecermatan Profesional Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara

hati-hati

(prudent)

dalam

Penggunaan cermat

penugasan.

keahlian

dan

professional auditor

setiap

seksama care)

untuk

secara (due

mewajibkan melaksanakan

tugasnya secara serius, teliti, dan menggunakan

seluruh

kemampuan

dengan

pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan tugas audit.


53


e.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik. Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Auditor tidak saja harus menggunakan seluruh kemampuan dan kecermatannya tetapi juga dituntut untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan. Dengan demikian kompetensi dan etika harus dipenuhi secara bersamaan.

3.

Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Standar pekerjaan

pelaksanaan audit

kinerja

mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan menyediakan kerangka

kerja

untuk

melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit kinerja yang dilakukan oleh auditor. Secara sistematis standar pelaksanaan audit kinerja terdiri dari: a.

Perencanaan 1) Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya 2) Pertimbangan dalam perencanaan a)

Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern

b)

Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan (abuse)

b.


Supervisi

54


c.

Pengumpulan dan Pengujian Bukti 1) Pengumpulan bukti 2) Pengujian bukti

d.

Pengembangan Temuan

e.

Dokumentasi Uraian dari masing-masing butir Standar Pelaksanaan Audit

Kinerja adalah sebagai berikut: a.

Perencanaan Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor harus menyusun rencana audit. Perencanaan audit bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan audit dapat tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam perencanaan ini, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber

daya

serta

mempertimbangkan berbagai hal termasuk

sistem

pengendalian

intern dan ketaatan auditi terhadap peraturan perundangundangan, kecurangan dan ketidakpatuhan (abuse). 1)

Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Alokasi Sumber Daya Sasaran penugasan audit kinerja adalah untuk menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien dan efektif serta; menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan


55


terhadap

peraturan

perundang-undangan,

kecurangan serta ketidakpatutan (abuse). Ruang lingkup dalam audit kinerja meliputi aspek keuangan dan operasional auditi sehingga auditor harus memeriksa semua buku, dokumen, catatan, laporan, aset maupun personalia. Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi: a) Penetapan

waktu

yang

sesuai

untuk

melaksanakan prosedur audit tertentu; b) Penetapan jumlah bukti yang akan diuji; c) Penggunaan teknologi audit yang sesuai, seperti: teknik sampling dan pemanfaatan komputer sebagai alat bantu audit; d) Pembandingan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan e) Perancangan prosedur audit untuk mendeteksi terjadinya

penyimpangan

dari

ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). Alokasi sumber daya harus ditentukan oleh APIP

dalam

upaya

untuk

mencapai

penugasan

audit.

Penugasan

didasarkan

kepada

evaluasi

sasaran

auditor atas

sifat

harus dan

kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber dana. Pengalokasian sumber


56


daya manusia auditor yang diperlukan didasarkan pada

latar

belakang

pendidikan

formal

dan

pengalaman sesuai dengan kebutuhan audit. 2)

Pertimbangan dalam Perencanaan Dalam merencanakan audit kinerja, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap

peraturan

perundang-undangan,

kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah: a)

Laporan hasil audit sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang material;

b)

Sasaran audit dan pengujian yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit dimaksud;

c)

Kriteria

yang

akan

digunakan

untuk

mengevaluasi organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit; d)

Sistem pengendalian intern auditi termasuk aspek

penting

lingkungan

tempat

beroperasinya auditi; e)

Pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik antara auditor dengan auditi, dan manfaat audit bagi kedua belah pihak;

f)

Pendekatan audit yang paling efisien dan efektif; dan

g)


Bentuk, isi dan pengguna laporan hasil audit.

57


Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan

yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh

pegawai

yang memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien

dan

efektif,

keterandalan

pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Efektivitas sistem pengendalian intern akan memberi keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan organisasi. Itulah sebabnya auditor harus memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern dan menilainya yang dapat

dilakukan

melalui

teknik

audit

seperti:

permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan atas catatan dan dokumen. Auditor harus merancang auditnya untuk mendeteksi

adanya

ketidakpatuhan peraturan undangan,

terhadap perundang-

kecurangan

dan

ketidakpatutan (abuse). Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan, auditor harus mempertimbangkan


perkembangan

peraturan-

58


peraturan baru dan kerumitan peraturan perundangundangan tersebut. Di samping itu, auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya adanya

untuk

mendeteksi

ketidak-patuhan

perundang-undangan,

kemungkinan

terhadap

peraturan

kecurangan dan ketidak-

patutan (abuse) serta melaporkan jika dijumpai halhal tersebut kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.

Supervisi Pada setiap tahap audit kinerja, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya

sasaran,

terjaminnya

kualitas

dan

meningkatnya kemampuan auditor. Supervisi yang dilakukan

secara terus menerus

selama pekerjaan audit harus diarahkan ke substansi maupun metodologi audit, untuk mengetahui: 1) Pemahaman anggota tim audit atas rencana audit; 2) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit; 3) Kelengkapan bukti yang terkandung dalam kertas kerja audit untuk mendukung simpulan dan rekomendasi; 4) Kelengkapan dan akuransi laporan audit.


59


Kegiatan supervisi dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari ketua tim auditor mereviu pekerjaan anggota tim, pengendali teknis mereviu pekerjaan ketua dan anggota

tim,

pengendali

mutu

mereviu

pekerjaan

pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa: 1)

Tim audit memahami tujuan dan rencana audit;

2)

Audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;

3)

Prosedur audit telah diikuti;

4)

Kertas

kerja

audit

memuat

bukti-bukti

yang

mendukung temuan dan rekomendasi; 5) c.

Tujuan audit telah dicapai.

Pengumpulan dan Pengujian Bukti Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit kinerja. Oleh

karena

audit

dapat

didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengujian bukti untuk melihat kesesuaian informasi

yang

terkandung

dalam bukti tersebut dengan suatu

kriteria

yang

mendasarinya, maka proses pengumpulan dan pengujian bukti adalah inti dari audit.


60


1)

Pengumpulan bukti Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Bukti audit dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis. Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan audit. Penentuan kecukupan bukti didasarkan pada pertimbangan keahlian auditor secara profesional dan obyektif. Bukti yang kompeten adalah bukti yang sah dan

dapat

diandalkan

untuk

menjamin

kesesuaiannya dengan fakta. Bukti disebut sah apabila bukti tersebut memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat

diandalkan

berkaitan

dengan

sumber

perolehan dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung pendapat atau argumentasi yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Auditor dapat menggunakan tenaga ahli untuk memperoleh bukti yang cukup, kompeten dan relevan. 2)

Pengujian bukti Auditor harus dikumpulkan.

menguji bukti audit

yang

Pengujian bukti dimaksudkan untuk

menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan terkait


61


dengan

kesesuaian

antara

informasi

yang

terkandung dalam bukti tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik audit dalam melakukan pengujian bukti dapat dilakukan seperti: konfirmasi, inspeksi, pembandingan, penelusuran hingga bukti asal, dan wawancara. d.

Pengembangan Temuan Auditor

harus

mengembangkan

temuan

yang

diperoleh selama pelaksanaan audit kinerja. Temuan audit berupa

ketidak-ekonomisan,

ketidak-efisienan

dan

ketidak-

efektifan pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit. Selain itu, temuan juga dapat berupa tidak efektifnya sistem pengendalian

intern,

adanya

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). Unsur temuan meliputi: kondisi, kriteria, sebab, dan akibat. e.

Dokumentasi Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.


62


Dokumen audit yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman

tetapi

tidak

mempunyai hubungan dengan audit tersebut dapat memastikan bahwa dokumen

audit

tersebut

dapat

menjadi

bukti

yang

mendukung kesimpulan, temuan, dan rekomendasi auditor. Dokumen audit harus berisi hal-hal berikut ini: 1) Tujuan, lingkup, dan metodologi audit, termasuk kriteria pengambilan uji petik yang digunakan; 2) Dokumentasi

pekerjaan

yang

dilakukan

untuk

mendukung pertimbangan profesional dan temuan auditor; 3) Bukti tentang reviu supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan; dan 4) Penjelasan

auditor mengenai standar yang

tidak

diterapkan, apabila ada, alasan dan akibatnya. APIP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumen audit selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen audit dapat berupa dokumen tertulis secara manual maupun dalam format elektronik. Dokumen audit dapat dijadikan sarana reviu terhadap kualitas pelaksanaan audit.


63


4.

Standar Pelaporan Audit Kinerja Standar

pelaporan

merupakan acuan bagi penyusunan laporan hasil audit kinerja yang merupakan tahap akhir suatu proses audit untuk mengomunikasikan hasil audit kepada auditi dan pihak lain yang terkait. Secara sistematis standar pelaporan audit kinerja meliputi butir-butir sebagai berikut: a.

Kewajiban Membuat Laporan

b.

Cara dan Saat Pelaporan

c.

Bentuk dan Isi Laporan

d.

Kualitas Laporan

e.

Tanggapan Auditi

f.

Penerbitan dan Distribusi Laporan Rincian dari setiap butir-butir stándar pelaporan audit

kinerja adalah sebagai berikut. a.

Kewajiban Membuat Laporan Auditor harus membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan auditnya. Laporan hasil audit berguna antara lain untuk: 1)

Mengomunikasikan hasil audit kinerja kepada auditi dan

pihak

lain

yang

berwenang

berdasarkan

peraturan perundang-undangan;


64


2)

Menghindari kesalah-pahaman atas hasil audit;

3)

Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan

4)

Memudahkan

pemantauan

tindak

lanjut

untuk

menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. b.

Cara dan Saat Pelaporan Laporan hasil audit kinerja harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. Laporan

yang

dibuat

tertulis

bertujuan

untuk

menghindari kemungkinan salah tafsir atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi auditor. Keharusan membuat laporan secara tertulis tidak membatasi atau mencegah pembahasan lisan dengan auditi selama proses audit berlangsung. c.

Bentuk dan Isi Laporan Laporan hasil audit kinerja harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. Laporan hasil audit dapat berbentuk surat atau bab. Bentuk surat digunakan apabila dari hasil audit tidak dijumpai banyak temuan. Sedangkan digunakan dalam bentuk bab apabila dari hasil audit ditemukan banyak temuan.


65


Laporan hasil

audit

kinerja baik bentuk surat atau

bab harus

memuat:

8)

Dasar melakukan audit;

9)

Identifikasi audit;

10)

Tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi audit;

11)

Pernyataan

bahwa

audit

dilaksanakan

sesuai

dengan standar audit; 12)

Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;

13)

Hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit dan rekomendasi;

14)

Tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;

15)

Pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan ;

16)

Pelaporan informasi rahasia, bila ada. Kelemahan

sistem

pengendalian

intern,

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) disajikan sebagai bagian temuan.


66


d.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi. Kelemahan atas sistem pengendalian intern yang dilaporkan adalah kelemahan yang mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan kelemahan yang tidak signifikan cukup disampaikan kepada auditi dalam bentuk surat (management letter).

e.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan dan Ketidakpatutan (abuse) Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidapatutan (abuse).

f.

Kualitas Laporan Laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin. Agar

suatu

informasi

bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil audit harus tepat

waktu.

Agar

menjadi

lengkap, maka laporan hasil audit

harus

informasi dibutuhkan


memuat

dari untuk

bukti

semua yang

memenuhi

67


sasaran audit, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil audit. Laporan yang akurat berarti informasi yang disajikan didukung oleh bukti yang benar dan temuan telah disajikan dengan

tepat.

Perlunya

keakuratan

didasarkan

atas

kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Laporan yang

obyektif

berarti

informasi

yang disajikan itu seimbang

(adil)

dalam isi maupun redaksinya,

tidak

memihak sehingga pengguna laporan dapat oleh

diyakinkan fakta

yang

disajikan. Laporan obyektif

juga

memiliki pengertian tidak menyesatkan. Auditor yang menyampaikan laporan hasil audit harus berdiri netral. Agar laporan itu meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk


68


mengakui

validitas

temuan

dan

manfaat

penerapan

rekomendasi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dibaca

dan

dipahami.

Untuk

itu,

maka

laporan

menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, lugas dan tidak teknis. Pengorganisasian laporan secara logis, akurat dan tepat dalam menyajikan fakta merupakan hal yang penting dalam memberikan kejelasan dan pemahaman bagi pengguna laporan hasil audit. Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. g.

Tanggapan Auditi Auditor harus meminta tanggapan atau pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.

h.

Penerbitan dan Distribusi Laporan Laporan hasil audit kinerja diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil audit kinerja harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diaudit merupakan rahasia negara atau dilarang untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan


69


perundang-undangan, maka untuk tujuan pengamanannya, auditor dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut. 5.

Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja Standar tindak lanjut mengatur tentang ketentuan dalam hal kepastian saran dan rekomendasi telah dilakukan oleh auditi. Secara sistematis butir-butir standar tindak lanjut audit kinerja meliputi: a.

Komunikasi Dengan Auditi

b.

Prosedur Pemantauan

c.

Status Temuan

d.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kecurangan Uraian dari masing-masing butir standar tindak lanjut audit

kinerja adalah sebagai berikut. a.

Komunikasi Dengan Auditi Auditor harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa

tanggung

jawab

untuk

menyelesaikan

atau

menindak-lanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi. Pernyataan

tersebut

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

dan

kesadaran

bahwa tanggungjawab menindaklanjuti rekomendasi audit bukan berada pada auditor melainkan pada auditi. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, auditor harus memperoleh pernyataan


70


atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti. b.

Prosedur Pemantauan Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. Walaupun tanggung jawab menindak-lanjuti hasil audit berada pada pihak auditi, namun demikian auditor diwajibkan

memantau

proses

tindak

lanjut

melalui

pendokumentasian data temuan audit dan pemutahiran data temuan audit tersebut secara terus menerus. APIP perlu membuat kebijakan dan prosedur pemantauan guna mengefektifkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Auditor dalam setiap penugasan audit wajib memeriksa tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya dan memperoleh informasi secukupnya tentang belum ditindak-lanjutinya hasil audit tahun sebelumnya. c.

Status Temuan Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit kinerja sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Laporan status temuan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan memuat antara lain: 1. Temuan dan rekomendasi; 2. Sebab-sebab belum ditindaklanjutinya temuan; 3. Komentar dan rencana pihak auditi untuk menuntaskan temuan.


71


d.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kecurangan Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan, auditor harus membantu aparat penegak hukum terkait dalam upaya penindak-lanjutan temuan tersebut. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan meneliti sebab-sebab tidak atau belum adanya proses hukum.

6.

Standar Pelaksanaan Audit Investigatif Standar pelaksanaan pekerjaan audit investigatif mendeskripsikan sifat kegiatan audit investigatif dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor investigatif. Sistematika standar pelaksanaan audit investigatif meliputi : a. Perencanaan 1) Penetapan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya 2) Pertimbangan dalam perencanaan b. Supervisi c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti


72


1) Pengumpulan bukti 2) Pengujian bukti d. Dokumentasi Rincian dari masing-masing butir standar pelaksanaan audit investigatif adalah sebagai berikut. a.

Perencanaan Dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi dan bila perlu disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan. Perencanaan audit investigatif dimasudkan untuk memperkecil tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif dan memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Informasi yang diterima dari berbagai sumber, seperti: pengaduan masyarakat, audit

kinerja

pengembangan atau

audit

hasil

lainnya,

permintaan instansi aparat penegak hukum atau instansi lainnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana audit

investigatif.

Setiap

informasi

yang diterima dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan satu keputusan dari 3 (tiga) keputusan, yaitu: melakukan audit investigatif, meneruskan ke pejabat yang berwenang, atau tidak perlu ditindak-lanjuti. Apabila keputusan yang


73


diambil adalah melakukan audit investigatif, maka rencana tindakan memuat langkah-langkah berikut: v

Menentukan sifat utama pelanggaran;

v

Menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigatif;

v

Mengindentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan,

atau

perundang-undangan,

memahami

unsur-unsur

yang

terkait

dan dengan

pembuktian atau standar; v

Mengindentifikasi dan menentukan prioritas tahapan audit investigatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit investigatif;

v

Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan audit investigatif; dan

v

Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

yang

berwenang,

termasuk

instansi

penyidik

jika

diperlukan. 1)

Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup dan Alokasi Sumber Daya Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Sasaran

audit

investigatif

adalah

terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat

menimbulkan

kerugian

keuangan

negara/daerah.


74


Ruang

lingkup

audit

investigatif

meliputi

pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam atau bertanggung jawab atas penyimpangan. Tujuan

penetapan

alokasi

sumber

daya

pendukung audit investigatif adalah agar kualitas audit investigatif dapat dicapai secara optimal. Kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan, dan sarana prasarana lainnya. 2)

Pertimbangan dalam Perencanaan Dalam penyusunan rencana audit investigatif, auditor

investigatif

harus

mempertimbangkan

berbagai hal. Berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana audit investigatif antara lain: v

Sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;

v

Pemahaman

mengenai

akuntabilitas

berjenjang; v

Aspek kegiatan operasi auditi dan aspek pengendalian intern;

v


Jadwal kerja dan batasan waktu;

75


v

Hasil audit

periode

sebelumnya

dengan

mempertimbangkan tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan sebelumnya; dan v

Mekanisme koordinasi antara auditor, auditi, dan pihak terkait lainnya.

b.

Supervisi Pada setiap tahap audit investigatif, pekerjaan auditor

harus

disupervisi

secara

memadai

untuk

memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor. Supervisi harus diarahkan baik pada substansi maupun metodologi audit yang bertujuan antara lain untuk mengetahui: v

Pemahaman tim audit atas tujuan dan rencana audit;

v

Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit;

v

Ketaatan terhadap prosedur audit;

v

Kelengkapan bukti-bukti yang terkandung dalam kertas kerja audit untuk mendukung temuan dan rekomendasi; dan

v c.

Pencapaian tujuan audit.

Pengumpulan dan Pengujian Bukti Auditor

investigatif

harus

mengumpulkan

dan

menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif.


76


Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan

pada

upaya

pengujian

hipotesis

untuk

mengungkapkan: v

Fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi);

v

Sebab dan dampak penyimpangan; dan

v

Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara/daerah.

o

Pengumpulan Bukti Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Pengumpulan

bukti

bertujuan

untuk

menentukan apakah informasi awal yang diterima dapat diandalkan karena akan digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit.

o

Pengujian Bukti Auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Pengujian

bukti

dimaksudkan

untuk

menilai kesahihan bukti yang

dikumpulkan

dan

kesesuaian bukti dengan hipotesis. dengan urutan

Bukti

memperhatikan proses

(sequences)


diuji

kejadian dan

77


kerangka

waktu

kejadian

(time

frame)

yang

dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi. Teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain: inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali. d.

Dokumentasi Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit investigatif dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit investigatif harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis. Hasil

audit

investigatif

harus

didokumentasikan dalam berkas audit investigatif secara lengkap.

akurat

dan

Pedoman

internal audit investigatif harus secara khusus dan jelas

menekankan

kecermatan dan pentingnya ketepatan waktu. Laporan temuan audit investigatif dan pencapaian hasil audit investigatif harus didukung dengan dokumentasi yang cukup dalam berkas audit investigatif. 7.

Standar Pelaporan Audit Investigatif Standar pelaporan ini merupakan acuan bagi penyusunan laporan hasil audit yang merupakan tahap akhir kegiatan audit


78


investigatif, untuk mengomunikasikan hasil audit investigatif kepada auditi dan pihak lain yang terkait. Secara sistematis standar pelaporan audit investigatif meliputi butir-butir sebagai berikut: o

Kewajiban Membuat Laporan

o

Cara dan Saat Pelaporan

o

Bentuk dan Isi Laporan

o

Kualitas Laporan

o

Pembicaraan Akhir dengan Auditi

o

Penerbitan dan Distribusi Laporan Rincian dari setiap butir standar pelaporan audit investigasi

adalah sebagai berikut. o

Kewajiban Membuat Laporan Auditor investigatif harus membuat laporan hasil audit investigatif sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya. Laporan hasil audit investigatif dibuat secara tertulis , dengan

tujuan

untuk

memudahkan

pembuktian

dan

berguna untuk proses hukum berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu dipedomani adalah: v

Dalam setiap laporan, fakta harus diungkapkan untuk membantu pemahaman pembaca laporan. Hal ini termasuk suatu pernyataan yang singkat dan jelas


79


berkenaan dengan penerapan hukum yang dilanggar atau sebagai dasar suatu audit investigatif. v

Laporan

harus

memuat

bukti-bukti

baik

yang

mendukung maupun yang melemahkan temuan audit. v

Laporan harus didukung dengan kertas kerja audit investigatif yang memuat referensi kepada semua wawancara, kontak, atau aktivitas audit investigatif yang lain.

v

Laporan harus mencerminkan hasil yang diperoleh dari

audit

investigatif,

yaitu

berupa:

denda,

penghematan, pemulihan, tuduhan, rekomendasi dan sebagainya. v

Auditor harus menulis laporannya dalam bentuk deduktif, menggunakan kalimat dan pernyataan yang berupa ulasan dan kalimat topik. Penulisan kalimat dan

paragraf

harus

singkat,

sederhana

dan

langsung. v

Laporan

harus

kejelasan,

ringkas

kelengkapan

tanpa dan

mengorbankan

ketepatan

untuk

mengomunikasikan temuan audit investigatif yang relevan. v

Laporan tidak boleh mengungkapkan pertanyaan yang

belum

terjawab

atau

memungkinkan

interpretasi yang keliru. v

Laporan audit investigatif tidak boleh mengandung opini atau pandangan pribadi. Semua penilaian,


80


kesimpulan, pengamatan dan rekomendasi harus didasarkan fakta yang tersedia. v

Kelemahan sistem atau permasalahan manajemen yang terungkap dalam audit investigatif harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan segera.

o

Cara dan Saat Pelaporan Laporan hasil audit investigatif dibuat secara tertulis dan

segera

setelah

berakhirnya

pelaksanaan

audit

investigatif. APIP

harus

menetapkan

kapan

laporan

akan

diberikan secara tertulis sesuai dengan situasi dan kasus yang diaudit. o

Isi Laporan Laporan hasil audit investigatif harus memuat semua aspek yang relevan dari audit investigatif. Laporan

hasil audit

investigatif

minimal

harus

memuat hal-hal berikut: v

Dasar melakukan audit;

v

Identifikasi auditi;

v

Tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi audit;

v

Pernyataan

bahwa

audit

investigatif

telah

dilaksanakan sesuai Standar Audit; v

Fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, di mana, bilamana, bagaimana dari kasus yang diaudit;

v


Sebab dan dampak penyimpangan;

81


v

Pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab; dan

v

Dalam pengungkapan pihak yang bertanggung jawab atau yang diduga terlibat, auditor harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah yaitu dengan tidak menyebut identitas lengkap.

o

Kualitas Laporan Laporan hasil audit investigasi harus akurat, jelas, lengkap, singkat, dan disusun dengan logis, tepat waktu, dan obyektif. Laporan harus akurat dan jelas,

singkat,

menunjukkan

hasil-hasil relevan dan upaya auditor

investigatif.

Laporan

harus disajikan secara langsung tepat

secara

menghindari mengganggu,

gramatikal,

penggunaan atau

kata

yang

membingungkan.

tidak

perlu,

Laporan

harus

disajikan dengan baik, relevan dengan audit investigatif dan mendukung penyajian. Semua audit investigatif harus dilaksanakan dan dilaporkan secara cermat dan tepat waktu. Hal ini disebabkan besarnya dampak hasil audit investigatif terhadap karir seseorang atau kehidupan suatu organisasi. o

Pembicaraan Akhir dengan Auditi Auditor

investigatif

harus

meminta

tanggapan/

pendapat terhadap hasil audit investigatif. Tanggapan/


82


pendapat

tersebut

harus

dikemukakan

pada

saat

melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Salah

satu

cara

yang

paling

efektif

untuk

memastikan bahwa suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan obyektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan melainkan

kesimpulan

memuat

pula

auditor pendapat

investigatif pejabat

saja, yang

bertanggung jawab tersebut. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit investigatif. Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan dalam laporan hasil audit investigatif, dan menurut pendapat auditor investigatif tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor investigatif harus menyampaikan ketidak-setujuannya

atas

tanggapan

tersebut

beserta

alasannya secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar. o

Penerbitan dan Distribusi Laporan Laporan hasil audit investigatif diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil audit investigatif harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang telah ditentukan sesuai


83


dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diaudit merupakan rahasia negara, maka untuk tujuan keamanan negara atau menurut peraturan perundangundangan dilarang dipublikasikan, maka APIP harus membatasi pendistribusian laporan tersebut. 8.

Standar Tindak Lanjut Audit Investigatif Standar Tindak Lanjut mengatur tentang ketentuan dalam hal kepastian saran dan rekomendasi telah dilakukan oleh auditi. o

Tanggung Jawab APIP Untuk Memantau Tindak Lanjut Temuan APIP harus memantau tindak lanjut hasil audit investigatif yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum Standar

ini

mengadministrasikan

mengharuskan temuan

audit

APIP

untuk

investigatif

guna

keperluan pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran data hasil audit investigatif, termasuk yang hasil akhirnya berupa tuntutan perbendaharaan atau tuntan ganti rugi (TP/TGR). APIP

harus

memantau

tindak

lanjut

kasus

penyimpangan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi/perdata yang dilimpahkan kepada Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

C.

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Selain standar audit yang telah dibicarakan di atas, terdapat Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan


84


Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 pada bulan Januari 2007 yang memiliki landasan dan referensi berikut: 1.

Landasan Peraturan Perundang-undangan: a. Undang Undang Dasar RI Tahun 1945; b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

d. Undang Undang Nomor 15 Yahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2.

Referensi: o

Standar Audit Pemerintahan – Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 1995;

o

Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) 2003 Revision, United States Generally Accounting Office;

o

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 2001, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);

o

Auditing Standards, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Latest Ammendment 1995;

o

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), AICPA, 2002;

o

Internal Control Standards, INTOSAI, 2001; dan

o

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, Latest Revision December 2003.


85


Standar berlaku

pemeriksaan untuk

ini

semua

pemeriksaan

yang

dilaksanakan

terhadap

entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, maka standar pemeriksaan ini berlaku untuk: §

BPK.

§

Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama BPK.

§

Aparat Pengawas Intern Pemerintah termasuk satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat 7 (tujuh) butir

Pernyataan Standar Pemeriksaan berikut: §

Standar Umum

§

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan;

§

Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan;

§

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja;

§

Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja;

§

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan

§

Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.


86


Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 1 tentang Standar Umum

mengatur kriteria yang bersifat umum untuk melaksanakan

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar ini berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan. Standar ini juga memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Cakupan standar umum mengatur halhal berikut: a.

Persyaratan kemampuan/keahlian;

b.

Independensi;

c.

Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama; dan

d.

Pengendalian mutu. Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 2 tentang Standar

Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan mengatur hal-hal berikut: o

Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik;

o

Komunikasi Pemeriksa;

o

Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya;

o

Merancang

pemeriksaan

untuk

mendeteksi

terjadinya

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse); o o

Pengembangan temuan pemeriksaan; dan Dokumentasi pemeriksaan. Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 3 tentang Standar

Pelaporan Pemeriksaan Keuangan mengatur hal-hal berikut:


87


a.

Hubungan dengan standar profesional

akuntan publik

yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; b.

Pernyataan Kepatuhan terhadap standar pemeriksaan;

c.

Pelaporan

tentang

kepatuhan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; d.

Pelaporan tentang pengendalian intern;

e.

Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab;

f.

Pelaporan informasi rahasia; dan

g.

Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor

4 tentang Standar

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja mengatur hal-hal berikut: a.

Perencanaan;

b.

Supervisi;

c.

Bukti; dan

d.

Dokumentasi pemeriksaan. Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 5 tentang Standar

Pelaporan Pemeriksaan Kinerja mengatur hal-hal berikut: a.

Bentuk;

b.

Isi laporan;

c.

Unsur-unsur kualitas laporan; dan

d.

Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 6 tentang Standar

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu mengatur hal-hal berikut: a.


akuntan publik

yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;


88


b.

Komunikasi Pemeriksa;

c.

Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya;

d.

Pengendalian intern;

e.

Merancang

pemeriksaan

untuk

mendeteksi

terjadinya

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse); dan f.

Dokumentasi pemeriksaan. Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 7 tentang Standar

Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu mengatur hal-hal berikut: a.


akuntan publik

yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; b.

Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan;

c.

Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

D.

d.

Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab;

e.

Pelaporan informasi rahasia; dan

f.

Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan.

STANDAR PROFESI AUDIT INTERNAL (SPAI) Sebagaimana dikemukakan di atas,

sebagai

perbandingan,

bahan

berikut

ini

diuraikan Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh


89


Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. SPAI membagi standar audit menjadi dua kelompok besar: (1) Standar Atribut, dan (2) Standar Kinerja. Berikut ini akan disajikan SPAI secara lengkap.

1. Standar Atribut a.

Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

b.

Independensi dan Objektivitas Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. 1)

Independensi Organisasi Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan

fungsi

tersebut

memenuhi

tanggung

jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal

memiliki

akses

komunikasi

yang

memadai

terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. 2)

Objektivitas Auditor Internal Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest)


90


3)

Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

c.

Keahlian dan Kecermatan Profesional Penugasan harus dilaksanakan dengan memerhatikan keahlian dan kecermatan profesional. 1)

Keahlian Auditor internal harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan

kompetensi

lainnya

yang

dibutuhkan

untuk

melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. a)

Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten

jika

pengetahuan,

ketrampilan,

dan

kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk

pelaksanaan

sebagian

atau

seluruh

penugasannya. b)

Auditor Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan.


91


c)

Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknikteknik audit

berbasis

teknologi

informasi

yang

tersedia. 2)

Kecermatan Profesional Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan ketrampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. Dalam

menerapkan

kecermatan

profesional

auditor

internal perlu mempertimbangkan: a)

Ruang lingkup penugasan.

b)

Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan.

c)

Kecukupan

dan

efektivitas

manajemen

risiko,

pengendalian, dan proses governance. d)

Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan.

e)

Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik analisis lainnya.

3)

Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) Auditor

internal

harus

meningkatkan

pengetahuan,

ketrampilan, dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.


92


d.

Program Quality Assurance Fungsi Audit Internal Penanggung

jawab

Fungsi

Audit

Internal

harus

mengembangkan dan memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal. 1)

Penilaian terhadap Program Quality Assurance Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan menilai efektivitas program quality assurance secara keseluruhan. Proses ini harus mencakup

penilaian

(assessment)

internal

maupun

eksternal. a)

Penilaian

Internal.

Fungsi audit

internal

harus

melakukan penilaian internal yang mencakup: •

Reviu yang berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal, dan

•

Reviu

berkala

yang

dilakukan

melalui

self

assessment atau oleh pihak lain dari dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktek audit internal. b)

Penilaian

Eksternal.

Penilaian

eksternal

harus

dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga


93


tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan kompeten. 2)

Pelaporan Program Quality Assurance Penanggung jawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil reviu dari pihak eksternal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

3)

Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya ‘dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal’. Pernyataan ini harus didukung dengan hasil penilaian Program Quality Assurance.

4)

Pengungkapan atas Ketidakpatuhan Dalam hal terdapat ketidak-patuhan terhadap SPAI dan Kode Etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara signifikan, maka hal ini harus diungkapkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

2. Standar Kinerja a.

Pengelolaan Fungsi Audit Internal Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.


94


1)

Perencanaan Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko (risk-based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi. Rencana penugasan audit internal harus berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Masukan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi

serta

perkembangan

terkini

harus

juga

dipertimbangkan dalam proses ini. Rencana penugasan audit internal harus mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan

pengelolaan

risiko,

memberikan

nilai

tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. 2)

Komunikasi dan Persetujuan Penanggung

jawab

fungsi

audit

internal

harus

mengomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan sumberdaya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengomunikasikan dampak yang mungkin timbul karena adanya keterbatasan sumberdaya. 3)

Pengelolaan Sumberdaya Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumberdaya fungsi audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui.


95


4)

Kebijakan dan Prosedur Penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan

dan

prosedur

sebagai

pedoman

bagi

pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal. 5)

Koordinasi Penanggung

jawab

berkoordinasi

dengan

organisasi

yang

fungsi

audit

pihak

internal

melakukan

internal dan

pekerjaan

harus

eksternal

audit

untuk

memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi. 6)

Laporan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Penanggung

jawab

fungsi

audit

internal

harus

menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan rencana dan

realisasi

yang

mencakup

sasaran,

wewenang,

tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal. Laporan ini

harus

memuat

permasalahan

mengenai

risiko,

pengendalian, proses governance, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan pengawas.

b.

Lingkup Penugasan Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian,

dan

governance,

dengan

menggunakan

pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.


96


1)

Pengelolaan Risiko Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan

memberikan

kontribusi

terhadap

peningkatan

pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 2)

Pengendalian Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi

kecukupan,

efisiensi

dan

efektivitas

pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. a)

Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal efektivitas

harus

mengevaluasi

sistem

kecukupan

pengendalian

intern,

dan yang

mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi. Evaluasi sistem pengendalian intern harus mencakup: •

Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.

•

Keandalan dan integritas informasi.

•

Kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. • b)

Pengamanan aset organisasi.

Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi.


97


c)

Auditor internal harus mereviu kegiatan operasi dan program untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

d)

Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria yang memadai.

3)

Proses Governance Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: a)

Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi.

b)

Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.

c)

Secara

efektif

mengomunikasikan

risiko

dan

pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi. d)

Secara efektif mengoordinasikan kegiatan dari, dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Fungsi audit internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika organisasi.


98


c.

Perencanaan Penugasan Auditor

internal

harus

mengembangkan

dan

mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup

ruang

lingkup,

sasaran,

waktu,

dan

alokasi

sumberdaya. 1)

Pertimbangan Perencanaan Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan: a)

Sasaran dan kegiatan yang sedang direviu dan mekanisme yang digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya.

b)

Risiko

signifikan

sumberdaya,

dan

pengendalian

yang

atas operasi

kegiatan, yang

diperlukan

sasaran,

direviu

untuk

serta

menekan

dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. c)

Kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

d)

Peluang

yang

signifikan

untuk

meningkatkan

pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 2)

Sasaran Penugasan Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan.

3)

Ruang Lingkup Penugasan Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus menentukan ruang lingkup penugasan yang memadai.


99


4)

Alokasi Sumber Daya Penugasan Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas

penugasan,

keterbatasan

waktu,

dan

ketersediaan sumber daya. 5)

Program Kerja Penugasan Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program

kerja

dalam

rangka

mencapai

sasaran

penugasan. Program

kerja

harus

mengidentifikasi,

menetapkan

menganalisis,

mendokumentasikan

informasi

prosedur

mengevaluasi, selama

untuk dan

penugasan.

Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.

d.

Pelaksanaan Penugasan Dalam

melaksanakan

mengidentifikasi,

audit,

menganalisis,

auditor

internal

harus

mengevaluasi,

dan

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 1)

Mengidentifikasi Informasi Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.


100


2)

Analisis dan Evaluasi Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.

3)

Dokumentasi Informasi Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan

untuk

mendukung

kesimpulan

dan

hasil

penugasan. 4)

Supervisi Penugasan Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.

e.

Komunikasi Hasil Penugasan Auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. 1)

Kriteria Komunikasi Komunikasi

harus

mencakup

sasaran

dan

lingkup

penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya. a)

Komunikasi memungkinkan

akhir

hasil

memuat

opini

penugasan, keseluruhan

bila dan

kesimpulan auditor internal. b)

Auditor internal perlu memberikan apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direviu.


101


c)

Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.

2)

Kualitas Komunikasi Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Kesalahan

dan

kealpaan.

Jika

komunikasi

final

mengandung kesalahan dan kealpaan, penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya. 3)

Pengungkapan atas Ketidak-patuhan terhadap Standar Dalam hal terdapat ketidak-patuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:

4)

•

Standar yang tidak dipatuhi.

•

Alasan ketidak-patuhan.

•

Dampak dari ketidak-patuhan terhadap penugasan.

Penyampaian Hasil-hasil Penugasan Penanggung

jawab

fungsi

audit

internal

harus

mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.


102


f.

Pemantauan Tindak Lanjut Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.

g.

Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak

dapat

organisasi, fungsi

diterima

oleh

penanggung

jawab

audit

mendiskusikan

internal masalah

harus ini

dengan manajemen senior. Jika diskusi menghasilkan

tersebut keputusan

tidak yang

memuaskan, maka penanggung jawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan

dan

Dewan

Pengawas

Organisasi

untuk

mendapatkan resolusi.


103


E.

LATIHAN SOAL 1.

Standar Audit yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari berapa kategori? Sebutkan satu persatu!

2.

Apa alasan bahwa pertanggung-jawaban keuangan manajemen harus diperiksa oleh auditor yang independen? Apakah manajemen tidak mampu untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang baik?

3.

Jika sebuah kantor/organisasi audit pemerintah menugaskan dua orang auditor yang baru lulus dari universitas dan belum pernah melaksanakan audit (namun memiliki nilai akademis yang tinggi) untuk melaksanakan suatu penugasan audit, apakah penugasan ini telah memenuhi standar umum APIP? Apa alasan Saudara?

4.

Apa saja yang harus dimiliki auditor untuk memenuhi standar umum yang pertama (keahlian dan pelatihan)?

5.

APIP dan para auditornya harus senantiasa mewaspadai setiap kendala yang dapat mempengaruhi independensi dalam audit yang sedang dilakukannya baik kendala pribadi maupun kendala eksternal. Harap Saudara jelaskan apa saja kendala pribadi dan kendala eksternal tersebut!

6.

Dalam suatu penugasan audit, Saudara menemukan bahwa di dalam sistem pengelolaan bahan baku terdapat kelemahan di mana setiap pengeluaran bahan baku tidak didasarkan atas bon pengeluaran barang, namun hanya berdasarkan nota telepon dari kepala bagian produksi. Dalam hal ini, apa reaksi Saudara ? Apakah langsung memberikan instruksi kepada kepala gudang untuk memperbaiki kelemahan tersebut ? Jelaskan alasan Saudara!


104


7.

Sistem kendali mutu yang memadai meliputi suatu pengujian sejumlah sampelkegiatan pelaksanaan audit secara sistematis. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan apa ?

8.

Supervisi, berupa bimbingan dan pengawasan terhadap para asisten, diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menjaga mutu audit. Supervisi harus dilakukan dalam semua penugasan tanpa memandang tingkat pengalaman auditor yang bersangkutan. Supervisi ini dilakukan untuk memastikan apa saja ?

9.

Sebutkan jenis-jenis bukti audit !

10. Apa yang dimaksudkan dengan bukti relevan dan bukti kompeten ? 11. Apa saja yang harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit (KKA)? 12. Apa tujuan Kertas Kerja Audit ? 13. Agar dapat memenuhi tujuannya, KKA harus memenuhi syaratsyarat tertentu. Sebutkan syarat-syarat tersebut ! 14. Dalam standar pelaporan disebutkan bahwa temuan dan simpulan yang disampaikan kepada auditan harus dikemukakan secara objektif. Apa maksudnya? 15. Unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam setiap temuan hasil pemeriksaan? 16. Apa lingkup penilaian sistem pengendalian intern dalam audit operasional? 17. APIP melakukan audit dengan standar audit sendiri, berarti APIP dalam menjalankan tugas auditnya tidak mengikuti standar audit yang

telah

ditetapkan

Ikatan

Akuntan Indonesia.

Benarkah

pernyataan ini ? Jelaskan jawaban Saudara !


105


18. Banyak temuan hasil pemeriksaan APIP yang tidak ditindak-lanjuti oleh auditan, sehingga akumulasinya sangat material dan di samping

menimbulkan

citra

negatif

mengenai

keberhasilan

pengawasan, juga menimbulkan beban administrasi yang tidak ringan. Sebagai bahan diskusi, apa saja penyebab tidak ditindaklanjutinya temuan hasil pemeriksaan dalam kaitannya dengan standar audit ? 19. Bentuk dan isi laporan harus disusun sedemikian rupa, sehingga memenuhi tujuan audit, jelas, mudah dimengerti, lengkap dan objektif. Bentuk dan isi laporan audit tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal apa ? 20. Menurut standar audit, apa yang harus dilakukan auditor jika mendapatkan temuan yang berindikasi melawan hukum?


106


Telah disampaikan pada bab pendahuluan bahwa setiap profesi yang memberikan

jasa

pelayanan

kepercayaan dari masyarakat

kepada

masyarakat

pengguna

jasa

perlu

mendapatkan

profesi tersebut.

Tanpa

kepercayaan, profesi tersebut akan musnah. Selaku APIP, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan tentunya juga pemerintah yang merupakan stakeholder APIP, kita semua perlu menjaga perilaku agar sesuai dengan etika yang berlaku dan senantiasa

memenuhi standar

mutu kerja yang telah tetapkan. Prinsip umum sikap seorang auditor yang harus bekerja secara profesional, independen dan objektif harus dipegang teguh, sehingga tercermin ciri yang unik dan spesifik dari profesi audit, sekaligus memberikan martabat yang tinggi bagi APIP. Perlu disadari bersama bahwa setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang anggota profesi audit, akan memberikan citra buruk bagi profesi audit secara umum di mata masyarakat, demikian pula jika penugasan


107


dilaksanakan dengan mutu di bawah standar, hal ini akan memberikan dampak yang kurang lebih sama. Godaan yang dihadapi APIP memang banyak dan terkadang sangat menggiurkan, tapi martabat profesi justru diukur antara lain dari kemampuan untuk menepis godaan tersebut dan tetap bersikap objektif. Kode etik APIP dan standar audit APIP adalah amanat profesi yang harus kita jaga dan laksanakan bersama,

agar

martabat

APIP

di

mata

para

stakeholders mendapat tempat yang terhormat dan hasil kerja APIP diharapkan dapat benar-benar memberikan andil yang berarti bagi kemajuan bangsa.


108


Arens, Alvin A., Beasley, Mark S., and Elder, Randel J., Auditing and Assurance Services, Ptentice Hall, 11th edition, 2007 Assegaf, Ibrahim Abdulah, Dictionary of Accounting, cetakan I, 1991 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aturan Perilaku Pegawai BPKP, 1993/1994 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aturan Perilaku Pemeriksa BPKP, 1993 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP), 1996 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2004 Collins Cobuild, English Dictionary, 2000 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke sembilan, 1997 Eric E. Kohler, A Dictionary for Accountants, edisi ke lima, 1979 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Januari 2001 Sawyer., L.B., Dittenhofer, M.A., Sawyer s Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditing, 5th ed.,2003


109


Lampiran 1 KUTIPAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU IAI Standar Pengendali Mutu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) SPM Seksi 200 Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu, terdapat 9 unsur kebijakan dan prosedur kendali mutu audit yang wajib dibuat, yaitu : 1.

Independen, yang memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap lapis organisasi, semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Secara rinci, Aturan Etika No.1, Integritas, Objektivitas dan Independensi, memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.

2.

Penugasan Personil, yang memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keakhlian teknis untuk penugasan tersebut. Dalam proses penugasan personil, sifat dan lingkup supervisi harus dipertimbangkan. Umumnya, apabila personil yang ditugaskan semakin cakap dan berpengalaman, maka supervisi secara langsung terhadap personil tersebut, semakin tidak diperlukan.

3.

Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personil akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement) yang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan.

4.

Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab KAP untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu.

5.

Pemekerjaan (Hiring), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Akhirnya, mutu pekerjaan KAP tergantung kepada integritas, kompetensi dan motivasi personil yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP.

6.

Pengembangan Profesional, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personil memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggungjawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan kepada personilnya pengetahuan memadai untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP.


Lampiran 1 hal. 1 -- 2


7.

Promosi (Advancement), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personil terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personil akan berakibat terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualikasi personil terseleksi untuk promosi harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, karakter, inteligensi, pertimbangan (judgement), dan motivasi.

8.

Penerimaan dan berkelanjutan klien, memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP untuk menetapkan prosedur dengan tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk menentukan integritas atau keandalan klien, dan tidak juga berarti bahwa KAP berkewajiban kepada siapapun, kecuali kepada dirinya, untuk menerima, menolak atau mempertahankan kliennya. Namun, dengan berdasarkan pada prinsip pertimbangan hati-hati (prudence), KAP disarankan selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya.

9.

Inspeksi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu, seperti tersebut pada 1 s.d. 8, telah diterapkan secara efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen KAP. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung kepada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya.




Lampiran 2 KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA Etika profesi bagi akuntan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 1973, kemudian disempurnakan tahun 1981 dan tahun 1986. Selanjutnya etika tersebut disempurnakan lagi tahun 1987 dan tahun 1994 diberi nama Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI). Setiap manusia yang memberikan jasa berdasarkan pengetahuan dan keahlian, harus memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terpengaruh oleh jasanya tersebut. Akuntan, yang pemakaian gelarnya dilindungi oleh UU No. 34 tahun 1954 adalah profesi yang berdiri di atas landasan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya, akuntan harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugasnya secara objektif dan bertanggung jawab. KEAI adalah pedoman bagi para anggota IAI agar objektif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan profesinya. Rumusan KEAI yang dihasilkan kongres ke 6 IAI tahun 1994 terdiri atas 8 Bab, 11 pasal dan 6 pernyataan etika profesi. Pokok-pokok pernyataan etika profesi tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Integritas, Objektivitas dan Independensi (Pernyataan Etika Profesi No.1) 1)

Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi ;

2)

Jika terlibat sebagai auditor, setiap anggota harus mempertahankan sikap independensi . Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu ;

3)

Jika ada masalah tertentu yang belum diatur dalam standar etika profesi atau hukum negara, setiap anggota harus tetap mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi ;

4)

Auditor harus selalu mempertahankan sikap independen in fact dan in appearance (citra bebas) selama melaksanakan tugas audit ;

5)

Dalam hal seorang anggota tidak bisa mempertahankan sikap di atas yang relevan dengan profesinya, ia harus menolak untuk menerima atau mengundurkan diri dari tugas yang bersangkutan .




Hal yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas seorang auditor seperti :

2.

3.

4.

1)

Hubungan keuangan dengan klien;

2)

Kedudukan dalam perusahaan yang diaudit ;

3)

Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten

4)

Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit ;

5)

Hubungan keluarga dan pribadi ;

6)

Imbalan atas jasa profesional ;

7)

Penerimaan barang atau jasa dari klien ;

8)

Pemberian barang atau jasa kepada klien.

Kecakapan Profesional (Pernyataan Etika Profesi No.2) 1)

Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang relevan. Jika seseorang mempekerjakan staf dan ahli lainnya untuk melaksanakan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka mengenai keterikatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberikan saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya;

2)

Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimal dalam pelaksanaan tugasnya;

3)

Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya atau tidak sesuai dengan keakhlian profesionalnya.

Pengungkapan Informasi/Rahasia Klien (Pernyataan Etika Profesi No.3) 1)

Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seizin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal tersebut dikehendaki oleh standar profesi, hukum atau negara ;

2)

Auditor harus tetap menjaga informasi rahasia pemberi tugas walaupun ia sudah bukan auditor pemberi tugas tersebut ;

3)

Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut juga berlaku bagi staf yang membantunya, dan pihak yang dimintai pendapat atau bantuannya. Ia harus menjelaskan dan tetap bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi tersebut.

Iklan Bagi Kantor Akuntan Publik (Pernyataan Etika Profesi No.4) 1)

Seorang akuntan publik tidak boleh membuat iklan yang menipu atau bentuk pendekatan lain yang palsu dan menyesatkan karena bertentangan dengan kepentingan umum ;




2)

5.

6.

Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan klien. Dalam hal ini KAP diperkenankan untuk memberikan Company Profile.

Komunikasi Antar Akuntan Publik (Pernyataan Etika Profesi No.5) 1)

Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik harus memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia mengganti atau diganti oleh rekan seprofesi dalam jasa audit atau bila ada kebutuhan untuk bekerja sama;

2)

Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik tidak boleh memberi saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi atau pemeriksaan akuntan kepada orang atau badan yang diperiksa oleh rekan akuntan publik lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan yang bersangkutan ;

3)

Akuntan publik pengganti tidak boleh menerima penugasan atas klien yang sama, apabila antara akuntan terdahulu dengan klien tersebut timbul masalah audit fee yang belum diselesaikan.

Perpindahan Staff/Partner dari Satu Kantor Akuntan ke Kantor Akuntan Yang Lain (Pernyataan Etika Profesi No.6) 1)

2)

Staf / partner pada suatu KAP yang hendak pindah bekerja pada KAP yang lain harus : a.

Mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1-2 bulan untuk staf dan 6 bulan untuk partner kepada KAP terdahulu;

b.

Dengan persetujuan KAP terdahulu.

Staf/Partner dari suatu KAP tertentu yang pindah bekerja pada KAP lain tidak boleh memperlihatkan/membawa/menggunakan audit working paper, management letter dan atau informasi lainnya kepada KAP baru tempatnya bekerja.

Berdasarkan hasil Kongres ke 7 IAI tahun 1998, telah dilakukan beberapa perubahan pada kerangka kode etik IAI, sehingga menjadi sebagai berikut : 1.

Prinsip Etika, yang mengikat seluruh anggota IAI, dan merupakan produk kongres.

2.

Aturan Etika, yang mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan etika tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika.

3.

Interpretasi Aturan Etika, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.




Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini, sebagaimana telah diuraikan pada halaman-halaman sebelum ini dapat dipakai sebagai interpretasi, sebelum adanya interpretasi baru. Adapun Prinsip Etika Profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri atas 8 prinsip, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut : 1.

Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 01.

2.

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjaa sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Kepentingan Umum (Publik) Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 01.

Satu ciri dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri atas klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

02.

Profesi akuntan dapat tetap berbeda pada posisi yang penting ini hanya dengan terus-menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

03.

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak




dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. 04.

Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, objektivitas, keseksamaan professional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

05.

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

06.

Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya : § Auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal ; § Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam oorganisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi ; § Auditor intern memberikan keyakinan tentang struktur pengendalian intern yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar ; § Ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari system pajak ; dan § Konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik

3.

Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 01.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

02.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan




pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4.

03.

Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.

04.

Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional.

Objektivitas Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 01.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota . Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

02.

Anggota bekerja dalam berbagai kaapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemen di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apa pun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.

03.

Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap factor-faktor berikut : a.

Adakalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.

b.

Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua ssituasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas anggota.

c.

Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.


atau



5.

d.

Anggota memiliki kewajiban untuk memstikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberiaan jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.

e.

Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orangorang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehatihatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legistasi dan teknik yang paling mutakhir. 01.

Kehati-hatian professional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

02.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase terpisah : a.

Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi professional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian professional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

b.

Pemeliharaan Kompetensi Profesional. §

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan professional secara berkesinambungan selama kehidupan professional anggota.

§

Pemeliharaan kompetensi professional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

§

Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa




professional yang internasional.

6.

konsisten

dengan

standar

nasional

dan

03.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan professional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau penyerahan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

04.

Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.

05.

Kehati-hatian professional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan professional yang menjadi tanggung jawabnya.

Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 01.

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa professional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.

02.

Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau professional untuk mengungkapkan informasi.

03.

Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

04.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa professional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

05.

Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan




informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar professional. 06.

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dapat atau perlu diungkapkan.

07.

Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan. a.

Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.

b.

Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah :

c.

7.

§

Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan

§

Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik

Ketika ada kewajiban atau hak professional untuk mengungkapkan: §

Untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika ; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;

§

Untuk melindungi kepentingan professional anggota dalam sidang pengadilan ;

§

Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan professional lainnya ; dan

§

Untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.

Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keakhliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk




melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. 01.

Standar teknis professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Selanjutnya di bawah ini disajikan contoh Aturan Etika, yaitu Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berlaku di kalangan Kantor Akuntan Publik (KAP). Isinya adalah sebagai berikut : 100

INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS 101

Independensi Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

102

Integritas dan Objektivitas Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain.

200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI 201

Standar Umum Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI: A. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. B. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. C. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.




D. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. 202

Kepatuhan terhadap Standar Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

203

Prinsip-prinsip Akuntansi Anggota KAP tidak diperkenankan : (1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahawa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan

300

TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN 301

Informasi Klien yang Rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi (2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku




(3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau (4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas. 302

Fee Profesional A. Besaran Fee Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. B. Fee Kontinjen Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi

400

TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI 401

Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402

Komunikasi Antar Akuntan Publik Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan




publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. 403

Perikatan Atestasi Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

500

TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN 501

Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskriditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi

502

Iklan, Promosi, dan kegiatan Pemasaran Lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503

Komisi dan Fee Referal A. Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. B. Fee Referal (Rujukan) Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

504

Bentuk Organisasi dan KAP Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.



Pusdiklat Pengawasan BPKP Jln. Beringin II Pandansari, Ciawi Bogor 16720

ISBN 979-3873-06-X

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Recommend Documents