PERBANDINGAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KUPEDES DENGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

PERBANDINGAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KUPEDES DENGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi pada Bank BRI Cabang Malang Kawi dan Bank BRI Syariah Cabang Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

BERLIAN FEBRIARTIO SAPUTRI 0910210031

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013

PERBANDINGAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KUPEDES DENGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI PADA BANK BRI CABANG MALANG KAWI DAN BANK BRI SYARIAH CABANG MALANG) Berlian Febriartio Saputri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: [email protected]

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit Kupedes pada bank konvensional dengan pembiayaan Mudharabah pada bank syariah. Dalam industri perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, kredit dan pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan yang sekaligus sumber risiko terbesar dalam operasi bisnis. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana penerapan prosedur kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh kedua bank tersebut apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menentukan kriteria layak atau tidak layaknya nasabah menerima kredit dan pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit Kupedes dengan pembiayaan Mudharabah tidak jauh berbeda. Persamaan antara keduanya yaitu merupakan perjanjian pinjammeminjam untuk suatu usaha. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada pembiayaan Mudharabah hubungan pemilik modal dalam kasus ini yaitu bank dan peminjam adalah sebagai mitra. Sedangkan pada bank konvensional yaitu lebih dikenal dengan sebutan debitur-kreditur. Selain itu perbedaan mendasar dari pemberian kredit dengan pembiayaan Mudharabah adalah keuntungan yang diperoleh. Pada bank BRI Konvensional keuntungan dari pemberian kredit diperoleh dari bunga, sedangkan pada bank BRI Syariah keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan Mudharabah didapat dari bagi hasil. Dalam prosedur pemberian kredit dan pembiayaan tersebut masih terdapat kendala yaitu nasabah yang memperoleh kredit dan pembiayaan dari bank tidak dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Serta pada pembiayaan Mudharabah masih belum sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya karena masih terdapatnya jaminan atau agunan dari nasabah yang diterapkan oleh BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan.

Kata kunci:

Prosedur, Pemberian Kredit Kupedes, Pembiayaan Mudharabah

A. LATAR BELAKANG Industri perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh adanya dua sistem perbankan yang menjalankan mekanisme operasionalnya secara berbeda. Dua sistem tersebut adalah yang pertama, perbankan yang masih menganut sistem ekonomi konvensional dan yang kedua, perbankan yang sudah mengadopsi ajaran Islam yang disebut sistem syariah. Upaya pemerintah untuk menggiatkan gerak perkembangan sistem perbankan syariah sendiri di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai amandemen dari Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua

1

UU tersebut yang kemudian memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. UU No.10 Tahun 1998 dengan tegas menyebutkan bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Dual Banking System). Ketentuan tersebut didukung dengan UU No.23 Tahun 1999 yang mengatur tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Pemberlakuan UU tersebut memberikan angin segar bagi perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal mempunyai persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun antara keduanya juga memiliki perbedaan yaitu kondisi operasional dari masing-masing perbankan, khususnya masalah pertimbangan pemberian kredit dan pembiayaan. Menurut Djohan (2000), prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah memerlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas keseluruhan dari aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian pertimbangan kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai. Dalam industri perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, kredit dan pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan yang sekaligus sumber risiko terbesar dalam operasi bisnis. Kegiatan kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank umum. Rendahnya pertumbuhan kredit dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan sekaligus berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Stabilnya sistem keuangan harus seimbang memobilisasi simpanan masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Apabila mekanisme ini terjaga, maka perbankan akan stabil. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang terbesar di Indonesia dengan fokus utama pada bisnis mikro. Sedangkan BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka operasional BRI dengan unit usaha yang di kenal dengan BRI Unit menjalankan fungsinya dengan menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit mikro. Kredit mikro tersebut berupa Kupedes (Kredit Umum Pedesaan). Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan meningkatkan usaha mikro yang layak. Kupedes diutamakan untuk membiayai usaha kecil yang ada di masyarakat. Sedangkan pengembangan bank syariah di Indonesia jelas bertujuan menerapkan perbankan etik yaitu tidak sekedar menjual jasa atau produk perbankan dengan mengenakan bunga, tetapi “bekerjasama dengan nasabah” untuk memperbaiki kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi nasabah. Perkembangan perbankan syariah tercermin dengan semakin meningkatnya komposisi pembiayaan pada perbankan syariah, yang secara tidak langsung menggambarkan naiknya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan Mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau transaksi penanaman dana dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (nasabah) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan keuntungan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Penelitian ini tujuannya adalah untuk diperbandingkan seperti apa pertimbangan pemberian kredit dan pembiayaan yang diberikan kedua bank tersebut. Bagaimana penerapan prosedur kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh BRI konvensional dan BRI Syariah apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menentukan kriteria layak atau tidak layaknya nasabah menerima kredit dan pembiayaan tersebut. Persamaan antara keduanya yaitu merupakan perjanjian pinjam-meminjam untuk suatu usaha. Dan pihak yang menerima kredit dan pembiayaan tersebut diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju. Dan berdasarkan uraian latar belakang penelitian , perlu dilakukan penelitian mengenai perbandingan prosedur pemberian kredit Kupedes pada bank BRI konvensional dengan pembiayaan Mudharabah pada bank BRI Syariah. Permasalahan yang akan diteliti yaitu apa saja perbedaan-perbedaan prosedur pemberian kredit Kupedes pada bank BRI Cabang Malang Kawi dengan pembiayaan Mudharabah pada bank BRI Syariah Cabang Malang

2

B. TINJAUAN PUSTAKA Perbankan konvensional dan perbankan syariah Dalam beberapa hal bank syariah memiliki persamaan dengan bank konvensional, seperti dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, namun banyak perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut Antonio (2001:29) perbedaan itu dalam hal: 1) Akad dan aspek legalitas, 2) Lembar penyelesaian sengketa, 3) Struktur organisasi dan 4) Lingkungan kerja. Selain itu, perbedaan di antara keduanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil dan berbentuk kerja sama (partnership), bukan sebagai hubungan antara debitur dengan kreditur. Sedangkan pada bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Perbandingan antara kedua penjelasan tersebut dapat dilihat dari sudut perbedaan. Dan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah NO

Bank Syariah

Bank Konvensional

1.

Melakukan investasi yang halal saja.

Investasi yang halal dan haram.

2.

Berdasarkan prinsip bagi hasil untung atau rugi, jual-beli, dan sewa.

Memakai perangkat bunga.

3.

Berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia akhirat (profit dan falah oriented).

Tujuan untung semata (profit oriented).

4.

Penghimpunan, penyaluran dan pelayanan jasa harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Antonio (2001) Kredit Kupedes dan Pembiayaan Mudharabah Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak. Dari pengertian tersebut jelas bahwa Kupedes di utamakan untuk membiayai usaha kecil yang ada di masyarakat. Namun demikian dalam jumlah yang terbatas, direksi BRI juga mengambil kebijakan agar Kupedes dapat pula diberikan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sasaran dari kredit ini sendiri di utamakan pada perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam dunia usaha baik dengan jaminan nama dan usahanya sendiri ataupun atas jaminan mitra usahanya. Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana dengan sektor meliputi pertanian, perdagangan, industri, jasa dan golongan berpenghasilan tetap. Prinsip-prinsip dasar pemberian Kupedes yaitu: 1) Umum, artinya Kupedes dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon nasabah yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 2) Individual, artinya pemberian Kupedes dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket. 3) Selektif, artinya pemberian Kupedes dilaksanakan secara selektif kepada nasabah yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai pertimbangan bank teknis. 4) Bisnis, artinya keputusan akhir atas suatu permohonan Kupedes ditentukan oleh BRI Unit sesuai dengan pertimbangan bank teknis. Dengan demikian, kebijakan pemberian Kupedes di dasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat untuk dapat menjamin operasional dan pertumbuhan BRI Unit secara berkelanjutan. Besarnya plafon Kupedes adalah sampai dengan Rp.100.000.000,- yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari cashflow usaha atau dari pendapatan tetap peminjaman. Perhitungan suku bunga Kupedes saat ini ditetapkan dengan perhitungan flat rate system yaitu bahwa bunga Kupedes dihitung dari besarnya maksimum kredit mula-mula dan

3

dibebankan sepanjang jangka waktu kredit bersama-sama dengan bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk golongan pengusaha. Sedangkan pada bank BRI Syariah salah satu jenis pembiayaannya adalah pembiayaan Mudharabah. Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua pihak atau lebih. Secara singkat Mudharabah dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh shahibul maal, dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko kerugian yang akan terjadi. Pada pembiayaan Mudharabah bank melakukan kerja sama dengan nasabah dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan Mudharabah bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan skill yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah berisiko hilangnya keuntungan yang akan didapat. Dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua (mudharib) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Gambar.1 Skema Pembiayaan Mudharabah PERJANJIAN BAGI HASIL Keahlian / Ketrampilan

Nasabah (Mudharib)

Modal 100% PROYEK USAHA

Bank (Shahibul Maal)

PENDAPATAN Nisbah (X %)

Nisbah (Y %) (Pembagian Keuntungan) Pengembalian Modal Pokok

Sumber : Antonio, 2001

MODAL

Maka, inti mekanisme daripada Mudharabah itu sendiri pada dasarnya terletak kerjasama yang baik antara pemberi dana dan pengelola dana dengan dasar kepercayaan, kerjasama inilah yang merupakan karakter utama dalam pelaksanaan perjanjian Mudharabah pada perbankan syariah. Dari hal tersebut secara legalitas pada perbankan syariah, akad yang dilakukan oleh mudharib dan pihak bank tidak hanya memiliki dimensi dari duniawi semata tetapi juga mencerminkan ukhrawi yang disebabkan akad tersebut berlandaskan hukum Islam. Dengan demikian pada setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan akad seperti dalam memenuhi rukun dan syarat dalam akad tersebut. Dan secara umum Mudharabah terbagi atas 2 jenis, yaitu Al-Mudharabah Mutlaqah (general investment) yang merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Kemudian Al-Mudharabah Muqqayadah (special investment) merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Konsep PertimbanganPemberian Kredit dan Pembiayaan Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut dengan kredit. Penyaluran kredit dan pembiayaan itu sendiri merupakan salah satu jasa perbankan yang utama dalam mendukung perputaran ekonomi. Melalui kredit dan pembiayaan, sektor usaha akan mendapatkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan usaha. Karena peranannya yang penting, volume penyaluran kredit dan pembiayaan juga dapat menjadi petunjuk mengenai laju perkembangan suatu sektor usaha tertentu.

4

Dalam proses realisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan baik oleh debitur itu sendiri maupun bank pemberi kredit. Calon debitur harus mengajukan permohonan kredit dan pembiayaan terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan kredit yang ada. Kemudian calon debitur mengisi formulir permohonan kredit dan pembiayaan di bank yang diajukan disertai alasan keperluan kredit dan pembiayaan tersebut. Sebelum kredit dan pembiayaan tersebut diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek atau legalitas usahanya, serta faktor-faktor lainnya. Hal ini bertujuan agar bank yakin bahwa kredit dan pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit dan pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank itu sendiri. Karena calon debitur dalam hal ini akan dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit dan pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Hal ini juga akan berdampak kepada proses pengembalian oleh debitur serta dapat mengakibatkan kredit macet apabila salah dalam menganalisis calon debitur tersebut. Sebelum suatu fasilitas kredit dan pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum kredit dan pembiayaan tersebut disalurkan. Dalam pemberian kredit maupun pembiayaan ada beberapa faktor yang dilihat oleh pihak bank dari calon debiturnya. Dan pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu 1) Prinsip Kepercayaan, 2) Prinsip Kehati-hatian, 3) Prinsip 5C yang meliputi Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Conditions of Economy (Kondisi Ekonomi), Collateral (Agunan), kemudian 4) Prinsip 7P yang meliputi Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection. Prosedur Umum Kredit pada bank konvensional dan Pembiayaan pada bank syariah Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga nantinya dapat tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang ditetapkan. Prosedur dapat pula diartikan sebagai suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam dengan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Dalam memperoleh kredit dan pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Penjelasan prosedur perkreditan pada bank konvensional meliputi ketentuan atau syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunaskan oleh nasabah dan untuk jenis kredit tertentu yang mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya. Tujuan utama prosedur kredit ini adalah : 1. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari account officer sehingga akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para account officer. 2. Agar flow of document dapat diikuti dan di ketahui dengan jelas. 3. Memperlancar arus perkerjaan. C. METODE PENELITIAN Metode Analisis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (dalam Moleong, 2010). Dan penelitian deskriptif menurut Mudrajad (2002:172) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa

5

adanya pada saat penelitian sehingga memberikan gambaran atau keterangan yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Ruang lingkup penelitian ini bersifat mikro dengan memfokuskan wilayah di dua bank yang berada di Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat perbandingan prosedur pemberian kredit Kupedes pada bank konvensional dengan pembiayaan Mudharabah pada bank syariah. Dengan studi kasus pada Bank BRI Cabang Malang Kawi dan BRIS Cabang Malang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis yang berkaitan langsung pada masalah yang diteliti yaitu prosedur pemberian kredit Kupedes dengan pembiayaan Mudharabah. Dari unit analisis tersebut akan diungkap secara mendalam tentang proses pemberian kredit dan pembiayaan yang dinilai memenuhi kelayakan oleh pihak perbankan. Untuk mengetahui tentang proses pemberian kredit dan pembiayaan tersebut, maka akan diperlukan informan kunci, yaitu : 1. Pegawai Bank BRI Cabang Malang Kawi : bagian kredit mikro yang menjelaskan secara umum bagaimana proses dan prosedur pemberian kredit Kupedes kepada nasabah. 2. Pegawai Bank BRIS Cabang Malang : bagian pembiayaan yang menjelaskan secara umum proses dan prosedur pemberian pembiayaan Mudharabah. Teknik Pengumpulan data disini yaitu dari hasil observasi (pengamatan), wawancara, serta untuk menunjang penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori untuk membahas permasalahan yang ada atau berkaitan dengan kredit dan pembiayaan tersebut baik dari literatur buku maupun situs internet. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Pemberian Kredit Kupedes pada bank BRI dan Pembiayaan Mudharabah pada bank BRI Syariah Pemberian kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah kepada nasabah melalui tiga tahap yaitu 1) prosedur pemberian kredit dan pembiayaan pra kontrak, 2) pemberian kredit dan pembiayaan selama kontrak berlangsung, dan 3) pemberian kredit dan pembiayaan selama penegakan kontrak. Setelah dilakukan analisa, terdapat persamaan maupun perbedaan antara pemberian kredit Kupedes pada bank BRI dengan pembiayaan Mudharabah pada bank BRI Syariah. 1) Persamaan pemberian kredit Kupedes dengan pembiayaan Mudharabah pra kontrak. Persamaan dari pemberian kredit Kupedes pada bank BRI konvensional dengan pembiayaan Mudharabah pada bank BRI syariah adalah terletak pada prosedur-prosedur yang dilakukan, yaitu dimulai dari proses pengajuan permohonan kredit dan pembiayaan hingga proses monitoring. Dalam memberikan kredit dan pembiayaan tentunya bank memiliki prosedurprosedur yang harus dilaksanakan nasabah baik pada bank BRI konvensional maupun bank BRI syariah. Prosedur-prosedur tersebut antara lain : a. Tahapan pengajuan permohonan kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah. b. Pengumpulan data dan persyaratan. c. Tahapan analisis serta evaluasi kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah. d. Pemberian keputusan kredit kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah. e. Pengikatan. f. Monitoring. 2) Persamaan pemberian kredit Kupedes dengan pembiayaan Mudharabah selama kontrak berlangsung. Selama pemberian kredit Kupedes dan pemberian pembiayaan Mudharabah berlangsung, maka pihak bank wajib mengunjungi nasabah minimal 3 bulan sekali untuk mengetahui dan melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap nasabah. Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank ke arah portofolio perkreditan yang lebih baik dan efisiensi guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan. Selain itu pemantauan terhadap mudharib guna memantau dan mengikuti sejauh mana perkembangan usaha mudharib dan perkembangan pembiayaannya sejak diberikan hingga sampai lunas. Serta memberikan petunjuk untuk kemajuan usaha mudharib. Petugas bank wajib mengawasi apakah kredit dan pembiayaan yang

6

diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak di awal. Selain itu untuk mengetahui kelangsungan usaha nasabah, pihak bank melakukan pengecekan sejauh mana perkembangan usaha nasabah yang telah diberikan kredit tersebut, atau dengan kata lain melakukan sharing antara pihak bank dan nasabah yang dilakukan secara berkala. Hal demikian dimaksudkan untuk mencegah adanya kredit macet dan agar nasabah tidak sampai menyalahgunakan kredit yang telah diperolehnya dari bank tersebut. 3) Pada saat penegakan kontrak berlangsung, nasabah yang memperoleh kredit dan pembiayaan dari bank ternyata tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang sudah diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan terhenti atau macet. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah yaitu : a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya. b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. c. Nasabah yang beritikad tidak baik.

Dan akhirnya apabila nasabah melanggar janji yaitu tidak membayar ataupun melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dimana kreditnya dinyatakan atau di anggap merugi, maka bank harus melakukan atau melaksanakan keputusan-keputusan direksi. Keputusan direksi satu-satunya adalah dengan melakukan pencairan penjualan barang jaminan nasabah tersebut. Sedangkan pada bank syariah yaitu mengamankan obyek yang dibiayai dan jaminannya untuk menjamin kepentingan keamanan bank. Maka jika memang terjadi penyimpangan dan pelanggaran selama kontrak berlangsung maka pihak bank dapat mencairkan jaminan yang telah diberikan mudharib pada kontrak diawal. Secara umum penyimpangan tersebut terjadi karena disebabkan mudharib menggunakan dana itu bukan seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Selain itu karena kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh mudharib serta penyembunyian keuntungan oleh mudharib yang tidak jujur atau biasa disebut moral hazard. Moral hazard terjadi ketika masalah moral dan etika dalam berbisnis tidak diindahkan. Perbedaan pemberian kredit Kupedes dengan pembiayaan Mudharabah yaitu terletak pada keuntungan yang diperoleh. Pada bank konvensional keuntungan tersebut diperoleh dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah sedangkan pada bank syariah tidak mengenal bunga karena dianggap sebagai riba, maka pada pembiayaan Mudharabah menggunakan bagi hasil dalam perolehan keuntungannya. Serta perjanjian atau akad kredit Kupedes pada bank konvensional tidak dibatasi masalah halal atau haram dan para nasabah pun bebas berkontrak kredit untuk keperluan apa saja, sedangkan perjanjian pada akad pembiayaan Mudharabah harus benar dan jelas kemana arah kredit ditujukan serta harus menjurus kearah yang halal dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis prosedur pemberian kredit dan pembiayaan adalah suatu proses penilaian kelayakan kredit sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pemberian suatu kredit dan pembiayaan. Analisis kredit dan pembiayaan merupakan inti dari sistem manajemen kredit yang dijadikan dasar dalam mengelola risiko, menentukan struktur fasilitas kredit dan sebagai sarana pengambilan keputusan yang sehat. Keputusan pemberian kredit dan pembiayaan tersebut harus sehat secara efektif dan efisien. Setiap tahapan proses pemberian kredit Kupedes pada bank BRI dan pemberian pembiayaan Mudharabah pada bank BRI Syariah Cabang Malang senantiasa dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu produk bank BRI yang mengandung risiko yang akan merugikan bank dan dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat penyimpan dana ataupun para pengguna jasa perbankan lainnya. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pembiayaan ini terdapat pada analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar, persaingan, serta prospek usaha. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan analisa kelayakan modal dan kapasitas perusahaan yang akan dibiayai serta jaminan yang

7

diserahkan baik oleh nasabah maupun mudharib untuk mendukung permohonan kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah tersebut. Agar analisis lebih akurat maka kedua metode analisis dikombinasikan. Pada dasarnya prosedur pemberian pembiayaan Mudharabah ini belum menerapkan prinsip syariah dan praktek perbankan syariah di lapangan yang sebenarnya. Karena pada bank BRI Syariah sendiri masih menerapkan adanya sistem jaminan atau agunan dari nasabah (mudharib) dalam proses pembiayaan Mudharabah tersebut. Menurut Malik dan Syafi’i hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh mudharib kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak Mudharabah mereka tidak sah. Namun lain halnya dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 8 juga menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini senada dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana yaitu, Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, dimana bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan. Terlebih lagi prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan 5C yaitu character, capacity, capital, colleteral dan conditions. Prinsip keempat yaitu collateral (jaminan) artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. DSN menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Secara umum, penyimpangan itu timbul karena adanya moral hazard. Calon mudharib juga sering membuat proposal proyek atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran dimana pembiayaan merupakan aktiva produktif bagi bank syariah. Tentunya bank harus tetap menjaga kualitas aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank Indonesia. Bank syariah juga harus meminimalisasi risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah (Non performing financing). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan kepada pihak kedua dalam bentuk pembiayaan itu adalah amanah nasabah pihak ketiga (deposan atau penabung) yang harus senantiasa dijaga. Dapat dikatakan, berbagai macam faktor yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwa jaminan bagi bank syariah adalah suatu kebutuhan yang sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaannya. Diadakannya jaminan ini disebabkan karena tingkat risiko yang tinggi dalam pembiayaan Mudharabah dan serta sulitnya mencari nasabah yang potensial untuk dibiayai. Tanpa adanya jaminan, dengan kondisi pebisnis yang demikian, bank syariah berada pada titik ketidakpastian. Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam hal pembiayaan Mudharabah, dimana di dalamnya terdapat statement tentang jaminan, tentunya bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas. DSN berkewajiban untuk melahirkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan dalam praktek ekonomi syariah di Indonesia. Karena DSN merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Masalah yang timbul kemudian adalah hakikat Mudharabah itu sendiri. Prinsip paling utama dalam pelaksanaan akad Mudharabah adalah kepercayaan. Dan pada hakikatnya, seseorang yang meminjamkan hartanya atau memberikannya untuk dikelola orang lain adalah karena adanya kepercayaan. Dalam kaitannya pada praktik perbankan, mudharib berkedudukan sebagai seorang peminjam. Dengan adanya persyaratan jaminan, maka posisi calon mudharib ini menjadi sulit. Tetapi bagaimanapun mau tidak mau bank tetap menerapkan adanya sistem jaminan agar nasabah (mudharib) tidak menyalahgunakan kepercayaan

8

yang telah diberikan oleh bank dengan menggunakan dana tersebut bukan seperti yang dinyatakan dalam kontrak atau penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabah tersebut tidak jujur. Sehingga untuk memastikan agar nasabah melaksanakan usaha itu dengan baik dan benar bank BRI Syariah menerapkan sistem jaminan yang seharusnya hal tersebut tidak terdapat pada prinsip syariah yang sesungguhnya. Di samping adanya jaminan tersebut, mudharib diharuskan untuk menyerahkan laporanlaporan perkembangan berkala tentang kinerja umum Mudharabah maupun tentang arus kas. Jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan perkembangan berkala, maka akan berakibat pada pengurangan bagian laba mudharib sebanding dengan jangka waktu keterlambatannya. Bank mempunyai wewenang untuk mengambil alih manajemen proyek tersebut jika mudharib tidak dapat mencapai arus kas yang diproyeksikan atau pendapatan yang dibagikan. Bank juga dapat menuntut pembekuan Mudharabah jika dilihat oleh bank bahwa tidak ada untungnya melanjutkan kontrak atau jika mudharib telah melanggar kontrak. Hal ini dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ada peringatan atau proses hukum. Didalam realisasi pemberian kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah ini tetap saja bank mengalami hambatan. Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu yang sudah diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan terhenti atau macet. Tetapi pada umumnya pemberian kredit yang dilakukan oleh bank syariah tidak memiliki risiko kredit macet yang cukup tinggi karena pembiayaan dilakukan atas hukum-hukum syariah. Namun terkadang dalam pelaksanaannya sistem ini masih juga mengalami masalah yang disebabkan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ternyata sebenarnya tidak layak diberikan pembiayaan. Dengan demikian diperlukannya informasi yang mendukung pengawasan serta analisa di dalam prosedur pemberian pembiayaan. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu alat pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan atau diinvestasikan di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting bila kita mengetahui bahwa kredit merupakan kekayaan yang beresiko (risk asset), karena aset tersebut dikuasai oleh pihak diluar bank. Seperti di bank-bank lain, bank BRI dan BRIS Cabang Malang juga selalu mengadakan pengawasan terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Pengawasan tersebut terdiri dari pengawasan sebelum kredit diberikan, pengawasan pada waktu proses persetujuan kredit dan pengawasan setelah kredit diberikan. Penjagaan dan pengamanan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian potensial yang akan timbul di kemudian hari. Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak terbayar kembali sedikit atau seluruhnya, ataupun nasabah tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad. Batas pembiayaan bermasalah adalah apabila kolektibilitasnya telah menunjukkan tidak lancar, yakni 1) dalam perhatian khusus, 2) kurang lancar, 3) diragukan, dan 4) macet. Termasuk sebagai pembiayaan bermasalah yaitu fasilitas Mudharabah yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar, tetapi karena suatu sebab tertentu dan berdasarkan penilaian bank diperkirakan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Di dalam industri perbankan permasalahan pembiayaan atau kredit bermasalah selalu terjadi. Kredit yang macet, diragukan dan kurang lancar merupakan risiko perbankan secara umum baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Karena di dalam memberikan pembiayaan selalu mengambil risiko. Selain permasalahan kredit dan pembiayaan yang macet juga ada permasalahan wanprestasi atau peristiwa cidera janji. Hal ini bisa berupa seperti pernyataan tidak benar dari nasabah atau mudharib, tidak melaksanakan kewajibannya membayar tepat waktu seperti yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad, dan melanggar pembatasan atau tidak melaksanakan ketentuanketentuan yang diatur dalam perjanjian. Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit dan pembiayaan merupakan aset berisiko bank yang kemudian dikuasai oleh pihak luar bank yaitu nasabah atau mudharib. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif. Namun kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank

9

Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan bank termasuk pembiayaan tidak bermasalah atau kredit bermasalah yang dapat digolongkan sebagai berikut : 1) Pembiayaan atau kredit lancar, jika prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan yang baik, kondisi keuangan stabil, dan kemampuan membayar tepat waktu. 2) Pembiayaan atau kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan yang terbatas, kondisi keuangan laba cukup baik, namun potensi menurun dan kemampuan membayar terdapat tunggakan pembayaran sampai dengan 90 hari. 3) Pembiayaan atau kredit kurang lancar, jika terdapat prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan karena kemampuan bayar terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari atau atau 3 bulan sampai 180 hari atau 6 bulan. 4) Pembiayaan atau kredit digolongkan diragukan, jika terdapat prospek usaha menurun, kondisi keuangan laba sangat kecil atau negatif, dan kemampuan membayar tunggakan sudah mencapai 180 hari hingga mencapai 270 hari kerja. 5) Pembiayaan atau kredit yang dapat digolongkan dalam kategori macet, jika terdapat kondisi prospek usaha sangat diragukan dan sulit pulih kembali. Kondisi keadaan keuangan mengalami kerugian yang besar dan dana kemampuan membayar tunggakan yang telah melampaui 270 hari. E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Setelah membahas teori dan menganalisa hasil penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi dan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang, maka pada bab ini akan dibuat beberapa kesimpulan dan saran. 1. Prosedur pemberian kredit Kupedes pada bank BRI dan pembiayaan Mudharabah pada bank BRIS tidak jauh berbeda, hanya paling dominan pada aspek akad, jaminan, dan karakter nasabah. Pemberian kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah kepada nasabah melalui tiga tahap yaitu, a) prosedur pemberian kredit dan pembiayaan pra kontrak, b) pemberian kredit dan pembiayaan selama kontrak berlangsung, dan c) pemberian kredit dan pembiayaan selama penegakan kontrak. 2. Persamaan pemberian kredit Kupedes pada bank konvensional dan pembiayaan Mudharabah bank syariah dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Yaitu pada saat pra kontrak, yang dimulai dari pengajuan kredit, analisa dan evaluasi kredit, keputusan kredit kemudian realisasi kredit, serta collecting dan monitoring hingga laporan akhir debitur. 3. Pertimbangan pemberian kredit dan pembiayaan adalah sama, yaitu sama-sama mengacu pada prinsip 5C yaitu Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Conditions of economy (kondisi ekonomi), Collateral (agunan) ditambah dengan 7P yaitu Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection. Selain itu juga menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian yang tinggi. 4. Perbedaan antara kredit Kupedes dengan pembiayaan Mudharabah terdapat pada keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit dan pembiayaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh bank konvensional adalah dalam bentuk bunga atau kelebihan dari pokok pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah. Sedangkan pada bank syariah keuntungan tersebut diperoleh melalui bagi hasil, yang ditentukan melalui nisbah. Bagi hasil tersebut diambil dari keuntungan yang dicapai oleh nasabah, sedangkan jika nasabah mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama. 5. Prosedur aplikasi kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah di bank BRI telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas yang memadai, dilakukannya analisis dan prosedur otorisasi terhadap permohonan kredit dan pembiayaan serta adanya dokumen dan catatan yang cukup dalam proses aplikasi kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah. Adapun kelemahan dari pembiayaan Mudharabah yaitu : a. Secara spesifik dalam pembiayaan Mudharabah sangat diperlukan unsur kepercayaan yang tinggi dari bank terhadap nasabah. Hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan dalam mencari nasabah yang potensial sehingga secara otomatis bagi hasil yang ditawarkan pada

10

penyimpanan dana lebih rendah dari tingkat bunga bank konvensional sehingga peningkatan kuantitas nasabah sulit dicapai. b. Masih terdapatnya jaminan atau agunan dari nasabah yang diterapkan oleh BRI Syariah dalam proses pembiayaan Mudharabah yang diberikan karena tingkat resiko yang tinggi dalam pembiayaan Mudharabah dan kondisi perekonomian saat ini, serta karena sulitnya untuk mencari nasabah yang potensial untuk dibiayai. Hal ini sebenarnya tidak terdapat dalam prinsip syariah yang sebenarnya. Saran Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Disarankan kepada bank BRI dan bank BRI Syariah harus mengenalkan seluruh produk baik konvensional dan syariah serta menjelaskan perbedaan antara kedua bank tersebut kepada nasabah atau masyarakat baik lisan maupun tulisan. Selain itu bank BRI dan BRI Syariah agar dapat mensosialisasikan prosedur pemberian kredit dan pembiayaan dalam berbagai sektor kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahami cara-cara memperoleh kredit dan pembiayaan. 2. Pada bank BRI konvensional hendaknya melakukan penilaian yang lebih ketat lagi terhadap jaminan yang diterima, agar pengembalian kredit dapat terjamin. 3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada nasabah agar tetap dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar kredit yang disalurkan terkendali dengan baik sehingga kredit macet yang terjadi tidak menjadi hambatan besar dalam pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada nasabah.

11

DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta. Gema Insan Press Bogdan, Biglen (dalam Moleong). 2006. Teknik Pengumpulan Penelitian. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Djohan. 2000. Prosedur Kelayakan Dan Aspek-aspek Perbankan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Hidayat, dkk. 2007. Pertumbuhan Perbankan Syariah. Jakarta. PT. Gramedia Karim, Adiwarman A. 2004. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Kasmir. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. Raja Grafindo 2003. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta. Raja Grafindo 2004. Manajemen Perbankan. Jakarta. Raja Grafindo Kuncoro, Mudrajad, dkk. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. BPFE Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Muhammad. 2005. Sistem Dan Prosedur Bank Islam. Yogyakarta. UII Press Muharram, Purvitasari. 2007. Peranan Bank Dan Lembaga Keuangan. Jakarta. PT. Gramedia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

(2004). Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998. Bandung. Citra Umbara (2004). Undang- Undang Nomor 23 tahun 1999. Bandung. Citra Umbara (2004). Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992. Bandung. Citra Umbara

Yudho, 2007. Bank Syariah Dari teori Ke Praktik. Jakarta. Gema Insani. Zulkifli. 2003. Pembiayaan pada Bank Syariah. Bogor. Ghalia Indonesia

12