BAB III PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA. A. Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

A. Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah 1.

Pelaksanaan Prosedural Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad mudharabah, antara lain: a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar mudharabah. Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dilakukan bank, jagka waktu maupun lokasi kegiatan itu. Dengan kata lain bentuk mudharabah antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah bentuk mudharabah yang tidak terbatas. Namun demikian perjanjian tersebut bukan berarti tidak terbatas sama sekali. b. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan overhead cost dari bank itu sendiri dan/atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank. c. Bank boleh menggabungkan keuntungan dan investasi-investasi ain dan berbagi keuntungan bersih dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian para penyimpan dana akan mengalami kerugian

TESIS

ANALISIS KOMPARASI PEMBIAYAAN ...

SITI SABRINA PRASTIWI


atas sebagian atau seluruh jumlah dananya. Sementara imbalan kepada bank harus ditentukan secara tegas sebagai bagian dari keuntungan. d. Berbeda dengan perjanjian mudharabah antara nasabah penyimpan dana dan bank yang berbentuk mudharabah tidak terbatas, bank dapat melakukan bentuk yang terbatas apabila dana tersebut disediakan oleh bank bagi para nasabah. Bank mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana tersebut yang menyangkut jenis dari kegiatan-kegiatan itu, jangka waktu, lokasi dari proyek-proyek yang dibiayai oleh bank maka bank tidak boleh mencampuri manajemen dari investasi yang bersangkutan. e. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal terjadi kerugian. Dalam hal terdapat klausul seperti itu maka perjanjian mudharabah menjadi batal. f. Tanggung jawab bank dalam kedudukannya sebagai shahibul maal terbatas hanya sampai pada modal yang disediakannya, sedangkan dalam posisinya sebagai mudharib, bank bertanggungjawab sebatas kerja dan jerih payah yang sudah dilakukannya.29 Akad mudharabah antara bank syariah dengan nasabah selaku mudharib merupakan perjanjian baku yang mana ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian dibuat oleh satu pihak

29

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankam Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1999, hal 56

TESIS




berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan dan pihak lain hanya tinggal menyetujui. Dalam akad mudharabah, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sudah disiapkan oleh bank dalam kontrakkontrak standar dalam perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian baku tersebut dapat dikatakan sah apabila tidak menyimpang syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Unsur pertama sepakat, bisa ditunjukkan dengan ditandatanganinya perjanjian tanpa ada unsur paksaan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah). Untuk unsur selanjutnya perjanjian dibuat oleh para pihak yang mempunyai kecakapan bertindak, dibuktikan dengan para pihak bertindak sendiri atau berdasarkan kuasa, bukan berada dibawah pengampuan atau pengawasan (curatele) serta dalam kedudukannya yang sah. Unsur ketiga adalah suatu hal tertentu dimana dalam perjanjian pembiayaan ada suatu hal tertentu, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan dari bank kepada nasabah,

dimana

nasabah

juga

mempunyai

kewajiban

untuk

mengembalikan pembiayaan tersebut pada waktu yang telah disepakati. Unsur keempat yaitu sebab yang halal. Dalam perjanjian pembiayaan ini, mengenai isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undangundang dan ketertiban umum. Akad mudharabah pada umumnya memuat:30

30

Wawancara dengan Bapak Hendry selaku Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) tanggal 25 Desember 2011

TESIS




a. Jumlah pembiayaan dan penggunaanya b. Jangka waktu pembiayaan c. Ketentuan nisbah bagi hasil d. Jaminan e. Jumlah yang harus dibayar f. Ketentuan tentang wanprestasi g. Kewajiban dan larangan h. Penyelesaian sengketa Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :31 a. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari Bank. b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang di butuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur. c. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.

31

TESIS

Ibid




d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam. e. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat kejujurannya. f. Nasabah di haruskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang di sepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya. g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank. h. Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi i. merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem mudharabah biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank. j. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah

TESIS




di sepakati. Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut. k. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang l. tentang usaha, tempat, lokasi, pasar,dan jumlah biaya yang di butuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah. m. Peminjam

perlu

mempelajari

administrasi

praktis

tentang

pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

2.

Pelaksanaan Bagi Hasil Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati bersama para pihak yang dibagikan sesuai dengan nisbah/perhitungan yang disepakati

bersama. Nisbah merupakan rasio/perbandingan

pembagian keuntungan antara pihak pertama dan kedua. Dalam satu kontrak mudharabah, pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil biasa dibagi rata 50:50, tetapi bisa

TESIS




juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Namun ada juga sistem pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan, misalnya dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak atau menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda, misalnya jika pengelola berusaha di bidang produksi maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha dibidang perdagangan maka nisbahnya 40 persen.32 Bagi hasil ditentukan berdasarkan bentuk kebersamaan bank dalam memperoleh bagi hasil atas usaha nasabahnya/mudharib, namun dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari pengaruh perekonomian nasional. Sebagai contoh dalam praktek pembiayaan mudharabah, nasabah penerima tidak dikenakan beban apapun, kecuali bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bagi hasil harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperoleh. Dapat dikatakan bagi hasil yang diserahkan bank kepada mudharib kecil apabila usaha lesu, sebaliknya besar apabila usaha sedang bergairah. Besarnya jumlah bagi hasil dalam bank syariah diperoleh berdasarkan porsi bagi hasil/nisbah bagi hasil pada waktu perjanjian dengan pedoman untung rugi sehingga pendapatan bagi hasil berbeda sesuai situasi ekonomi. Pada sisi ini nasabah secara otomatis sudah dapat mengetahui keadaaan keuangan banknya sebelum bank tersebut

32

TESIS

Ibid




menderita kerugian. Hal inilah prinsip keterbukaan yang dijamin bank syariah yang membedakannnya dengan prinsip lembaga keuangan lainnya. Selain itu, investasi ke dalam bank syariah tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak adanya biaya uang yang harus diperhitungkan. Bank syariah bersifat “mandiri” oleh karena tidak terpengaruh secara langsung terhadap gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional bank syariah tidak menggunakan perangkat bunga. Kemandirian ini menjamin bank Islam mempunyai ketahanan yang kuat terhadap pengaruh negatif globalisasi.33 Adapun contoh perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah dengan pola Mudharabah Muqqayadah adalah sebagai berikut, seorang yang mempunyai tabungan di bank syariah dalam bentuk giro sebesar Rp. 80.000.000,00. atas permohonan nasabah bank akan memberikan pinjaman pembiayaan senilai Rp. 100.000.000,00. pendapatan

yang

dialokasikan

untuk

giro

adalah

sebesar

Rp.

1.500.000,00. Bank dan nasabah menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 60:40, bobot sebesar 0,95 yang ditetapkan bank sehingga perolehan bagi hasil yang dapat diperoleh dapat dihitung menjadi:34 - Dana nasabah investor Rp.80.000.000,00 - Dana yang dapat disalurkan:

TESIS

33

Ibid

34

Ibid




Rp. 80.000.000,00 x 0,95 = Rp.76.000.000,00 - Dana

yang

disalurkan

dalam

bentuk

pinjaman

adalah

Rp.100.000.000,00 Sehingga dana dari bank adalah: Rp.100.000.000,00-Rp.76.000.000,00 = Rp. 24.000.000,00 Pendapatan untuk giro pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,00 Maka perhitungan dapat dihitung untuk permil nasabah menjadi: 76.000.000 x 1.500.000 x 100.000.000

1

x 1000 = 14,25

80.000.000

Maka bagi hasil yang dapat diterima bank dan nasabah adalah: Nasabah = 80.000.000

x 14,25 x 40 % = Rp. 456.000,00

1000 Bank

= 80.000.000

x 14,25 x 60 % = Rp. 684.000,00

1000

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari‟ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari‟ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil

TESIS




antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:35 1. Referensi tingkat (margin) keuntungan Yang dimaksud referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat. Dalam hal ini BRI Syariah menetapkan dalam satu tahun paling tidak harus bisa setara dengan 16%. 2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: a. Perkiraan penjualan b. Lama cash to cash cycle c. Perkiraan biaya-biaya langsung d. Perkiraan Biaya-biaya tidak langsung e. Delayed Factor Mengenai nisbah dan tata cara perhitungan bagi hasil ditentukan berdasar kesepakatan kedua belah pihak sebelum dilakukan pembiayaan tersebut, bisa menggunakan perhitungan berdasarkan tingkat keuntungan, pendapatan ataupun berdasarkan penjualannya.

35

TESIS

Ibid




3.

Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam mudharabah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan.36 Hal ini karena mudharabah bukan bersifat utang melainkan bersifat kerjasama dengan jaminan kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib untuk berbagi hasil.37 Abu Hanifah dan Ahmad mensahkan mudharabah, dimana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menjaminnya. 38 Hal ini merupakan konsekuensi logis dari akad mudharabah yang didasarkan adanya kepercayaan dari bank syariah (shahibul maal) kepada nasabah pengelola (mudharib) selaku pengemban amanah.39 Perihal jaminan ini sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan “Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati”. Pada pembiayaan mudharabah, jaminannya adalah proyek yang diberikan pembiayaan tersebut. Jaminan tersebut memberikan keyakinan

TESIS

36

Adiwarman A. Karim, op.cit., h. 208

37

Sutan Remi Sjahdeni, op.cit., h. 34

38

Abd. Shomad, op.cit., h. 368

39

Adiwarman A. Karim, loc.cit




kepada

bank

mengembalikan

bahwa

nasabahnya

pembiayaan

yang

mempunyai

didapatnya.40

kemampuan

Watak

nasabah

pengelola dana yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Untuk menghindari adanya moral hazard yang timbul dari nasabah pengelola dana selaku mudharib yang tidak amanah, maka bank syariah selaku shahibul maal (mudharib yang memudharabahkan lagi) memerlukan jaminan tambahan yang bertujuan agar nasabah pengelola dana tidak melakukan kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak nasabah pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian.41 Jaminan ini akan disita oleh bank syariah jika ternyata timbul kerugian akibat kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak nasabah pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.42 Pada dasarnya praktek transaksi mudharabah dalam perbankan syariah

dilaksanakan

dengan

melalui

beberapa

prosedur,

baik

administrasi ataupun melalui ketentuan umum dan khusus yang merupakan jaminan bagi keseriusan mudharib dalam menjalankan usaha, maka dari itu tidak perlu dipersyaratkan adanya jaminan. Karena hal itu akan mengkondisikan jalannya kontrak mudharabah menjadi tidak sehat dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh prinsip syariahnya.

TESIS

40

Abd. Shomad, loc cit

41

Adiwarman Karim, op.cit., h. 209

42

ibid




Namun kenyataan dalam prakteknya tidaklah demikian. Penerapan jaminan dalam pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu hal mutlak yang harus ada. Di Indonesia, misalnya besarnya nilai nominal jaminan adalah 125% dari pinjaman. Besarnya nilai nominal jaminan mengakibatkan permasalahan tersendiri. Tidak semua pengusaha yang membutuhkan modal untuk usahanya mempunyai jaminan sebesar itu, terutama para pengusaha-pengusaha kecil. Sebaiknya bagi pengusahapengusaha kaya besarnya nilai jaminan bukanlah menjadi masalah bagi mereka, sehingga dengan mudah mereka bisa mendapatkan modal usaha dari bank syariah. Keadaan seperti ini semakin membuka akses bagi para pengusaha-pengusaha kaya untuk mengembangkan usahanya. Dan pada akhirnya akan muncul ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi yang lebih tajam dalam masyarakat. Implikasi seperti ini sangat berlawanan dengan misi sebenarnya dalam perbankan syariah yaitu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Untuk mengantisipasi keadaan yang seperti ini perlu kiranya dipertimbangkan kembali tetntang problem jaminan ini. Jika perbankan syariah juga menerapkan sistem perbankan yang islami, tentu jaminan harus ditiadakan. Namun jika jaminan harus diberlakukan dengan adanya beberapa alasan yang telah disampaikan sebelumnya yang justru mendorong penggunaan lembaga jaminan dalam kegiatan pembiayaan mudharabah, maka perlu menetapkan pembatasan dalam penggunaan

TESIS




lembaga jaminan dalam kegiatan pembiayaan mudharabah di lingkungan bank syariah, antara lain sebagai berikut: 1. Persyaratan adanya kesepakatan bersama antara shahibul maal dengan mudharib mengenai adanya pengikatan jaminan. Apabila shahibul maal bersikeras terhadap adanya jaminan dari mudharib dan menetapkannya sebagai bagian dalam kontrak padahal mudharib tidak menyepakatinya, maka kontrak menjadi tidak sah. Lebih lanjut apabila suatu kontrak disepakati, maka kontrak tersebut akan menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Dan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik shahibul maal maupun mudharib, maka kontrak menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Dengan mempersyaratkan adanya kesepakatan bersama diharapkan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah jaminan tidak dijadikan suatu hal yang mutlak, mengingat pada dasarnya mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama (syirkah) dan jaminan disini apabila memang disepakati untuk diadakan, maka hanya diminta pada saat mudharib menunjukkan indikasi melakukan suatu bentuk penyelewengan perilaku antara lain: a. Side streaming : mudharib menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak

TESIS




b. Lalai dan kesalahan yang disengaja, sehingga dana yang dipinjamkan dalam pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh mudharib pada saat jatuh tempo c. Penyembunyian

keuntungan

oleh

mudharib

bila

mudharibnya tidak jujur Maupun apabila diketahui secara nyata bahwa kerugian yag terjadi diakibatkan karena kesalahan/kelalaian dari mudharib. 2. Menetapkan besarnya nilai nominal yang setara nilainya dengan nilai dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah, agar tercipta suatu keadilan yang hakiki, baik bagi bank syariah selaku pemberi dana (shahibul maal) maupun bagi nasabah selaku pengusahan peminjam dana (mudharib). 3. Penetapan standarisasi akad yang tepat, dalam artian akad sejak awal pengikatannya harus jelas dan lengkap dan tentu saja didasarkan pada suatu kesepakatan antara para pihak terkait apakah akan menjadi suatu akad pembiayaan mudharabah dengan pengikatan jaminan atau akad pembiayaan mudharabah murni tanpa adanya pengikatan jaminan.

4.

Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan dari pembiayaan mudharabah adalah: 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

TESIS




2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan

secara

tetap,

tetapi

disesuaikan

dengan

pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengn cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Kelemahan Mudharabah: 1. Side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. 2. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.43

43

TESIS

Muhammad Syafi‟i Antonio, op.cit., h. 97-98




Berikut beberapa permasalahan yang dihadapai di lapangan sehingga mudharabah menjadi kurang berkembang, antara lain: 1. Adanya moral hazard dari pelaku usaha (Mudharib) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga return yang akan didapat oleh bank sebagai shahibul maal menjadi berkurang. 2. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai jaminan dalam kontrak bagi hasil. 3. Seharusnya dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada asset riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan asset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Berikut

ini

beberapa

hal

yang

bisa

dilakukan

untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu: 1. Itikad baik dari individu dalam melakukan kontrak mudharabah dapat meningkatkan kualitas transaksi sehingga menyebabkan kontrak mudharabah menjadi optimal antara lain amanah dalam mengelola modal yang diberikan. 2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak mudharabah 3. Sistem akuntansi dan keuangan yang baik dan mendorong konsep syariah akan menjadi salah satu mekanisme kontrol yang baik dalam menghasilkan kontrak mudharabah.

TESIS




5.

Penyelesaian Wanprestasi Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan secara sukarela, namun seringkali perjanjian yang dibuat tersebut dilanggar oleh salah satu pihak. Debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakanlah ia melakukan wanprestasi, alpa, lalai atau cidera janji atau melanggar perjanjian.44 Dalam konteks BW wanprestasi seorang dapat terdiri dari 4 (empat) macam: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. d. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jika mudharib wanprestasi, maka akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Restrukturisasi pembiayaan Restrukturisasi ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank

Syariah

dan

Unit

Usaha

Syariah.

Restrukturisasi

Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka

44

TESIS

Subekti, op.cit,. h. 45




membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank; c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan

Pembiayaan

tidak

terbatas

pada

rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. 2. Penyelesaian melalui jaminan Apabila evaluasi ulang pembiayaan tidak berhasil, karena nasabah sudah tidak memiliki usaha lagi dan nasabah sudah tidak lagi

TESIS




mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan, maka dilakukan penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian jaminan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:45 a. Offset jaminan Yaitu penyelesaian pembiayaan dengan melalui penyerahan jaminan dengan cara pembelian jaminan oleh bank. b. Eksekusi jaminan Jika nasabah tidak memiliki sumber-sumber untuk membayar kembali kewajibannya, maka akan dilakukan eksekusi agunan yang telah di perjanjikan sebelumnya. 3. Penghapusan Pembiayaan (write off) Penghapusan

pembiayaan

dapat

dilakukan

jika

konversi

pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara bank syariah pada perusahaan debitur telah lewat masa 5 tahun, maka pembiayaan tersebut dihapus buku (write off),46 dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. 4. Permohonan Kepailitan Diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa permohonan kepailitan pada

45

Trisadini P. Usanti, Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, Yuridika, Vol. 19 No 1, Januari-Februari 2004, h. 51 46

TESIS

Ibid




pengadilan niaga hanya dapat dilakukan oleh bank jika terdapat sedikitnya dua atau lebih kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan dan jangka waktu pembiayaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

B. Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Modal Ventura 1.

Pelaksanaan Prosedural Pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian tersebut. Muatan isi perjanjian pembiyaan tersebut fleksibel, sesuai dengan kehendak para pihak. Namun dalam hal ini perjanjian pembiayaan modal ventura tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 BW. Jadi isi perjanjian antara PT Sarana Jatim Ventura dengan PPU yang satu bisa berbeda dengan perjanjian dengan PPU lain.47 Isi perjanjian tersebut pada umumnya meliputi:48 a. Jumlah pembiayaan Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dengan satuan mata uang yang disepakati bersama. b. Cara penarikan atau pencarian

47

Wawancara dengan Bapak Yanto selaku konsultan hukum PT Sarana Jatim Ventura Surabaya, tanggal 14 Desember 2011 48

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 250.

TESIS




Cara penarikan dana bantuan dapat ditarik tunai, menggunakan cek, bilyet, giro, pemindahbukuan ke rekening tertentu, dan lain-lain sesuai kesepakatan bersama. c. Jadwal penggunaan bantuan Jadwal penarikan atau penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dana tersebut dalam kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha. d. Jangka waktu bantuan dana Jangka waktu bantuan dana harus disebutkan dengan tegas, sehingga perusahaan pasangan usaha dapat membuat rencana kerja dari pembiayaan yang sesuai. e. Bentuk balas jasa finansial Bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha dapat berupa bunga, bagi hasil dari keuntungan, biaya-biaya, dan lain-lain. f. Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial harus disebutkan dengan jelas. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil harus disertai juga proporsi bagi hasil atas dasar periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. g. Cara penarikan kembali investasi (divestasi)

TESIS




Divestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang rencana pelaksanaannya harus disepakati dulu pada awal proses modal ventura. h. Syarat divestasi yang dipercepat Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat saja dilakukan lebih awal daripada waktu yang telah direncanakan. Keadaan tertentu sebagai prasyarat pelaksanaan divestasi yang dipercepat tersebut bervariasi, antara lain: prospek perusahaan pasangan usaha yang sangat diragukan, kerugian perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, krisis perekonomian, keuntungan atau perkembangan perusahaan pasangan usaha yang sangat besar, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan modal ventura, dan lain-lain sesuai kesepakatan. i. Perubahan atau perpindahan kepemilikan Kesepakatan

tentang

adanya

kemungkinan

perubahan

atau

perpindahan kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha. Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Jatim Ventura ada beberapa hal yang harus dilalui oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU). Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka fasilitas pembiayaan akan diberikan oleh PT Sarana Jatim Ventura dengan ketentuan bahwa PPU wajib membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah dana yang diterimanya. Untuk lebih jelasnya mekanisme pembiayaan

TESIS




yang diberikan PT Sarana Jatim Ventura terhadap PPU dapat dibuat diagram sebagai berikut: Diagram I Proses Pembiayaan PT Sarana Jatim Ventura terhadap PPU

1. Pengajuan Proposal

Surat Pernyataan Penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan Kuitansi Sah

2. Kunjungan Usaha

5. Penandatangan an Kontrak

3. Due Dilligence

4. Pengajuan Permohonan Pembiayaan ke Komite Investasi

6. Fasilitas Pembiayaan

Sumber : Wawancara dengan Bapak Yanto selaku konsultan hukum PT Sarana Jatim Ventura Surabaya

Keterangan: 1. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh CPPU adalah mengajukan proposal aplikasi kepada PT Sarana Jatim Ventura. Apabila CPPU tidak dapat membuat proposal yang dimaksud, maka PT Sarana Jatim Ventura akan membuatkan proposal dengan terlebih dahulu melakukan survey terhadap CPPU yang bersangkutan. Proposal diajukan dengan melampirkan KTP Suami Istri, Surat Nikah, Rekening tiga bulan terakhir, Kartu Keluarga, Izin Usaha (jika ada),

TESIS




Bukti Jaminan (BPKB/Sertipikat Tanah), perjanjian kredit dengan bank (jika ada). 2. Langkah kedua adalah melakukan kunjungan usaha, tujuan kegiatan ini adaah untuk mendapatkan data-data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam proses due dilegence. 3. Langkah ketiga adalah melakukan proses due dilegence, terhadap aspek latar belakang usaha, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek hukum, aspek risiko dan antisipasi risiko. 4. Langkah keempat adalah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Komite Investasi, dengan menyertaan hasil due dilegence yang telah dilakukan. 5. Langkah kelima adalah penandatanganan kontrak pembiayaan, dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan penerimaan fasilitas pembiayaan dan kuitansi yang sah atas sejumlah uang yang akan diterimanya. 6. Langkah terakhir adalah pencarian fasilitas pembiayaan kepada PPU. Dalam praktek, syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Sarana Jatim Ventura, antara lain : a. Berbentuk perusahaan, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Firma, bahkan perusahaan perorangan atau Usaha Dagang (UD). b. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang kekurangan modal.

TESIS




c. Usaha tersebut memiliki kriteria : - Milik Warga Negara Indonesia. - Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

2.

Pelaksanaan Bagi Hasil Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil sangat sederhana jika dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dengan sistem ini, perusahaan modal ventura dapat memberikan dana/ modal ke dalam suatu usaha tertentu, baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan perusahaan modal ventura dapat dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut dan juga pendiri tidak merasa bahwa kepemilikan sahamnya menjadi terancam akan diambil oleh perusahaan modal ventura. Selain itu, dengan konsep ini terjadi suatu kondisi dimana keduanya wajib menyukseskan usaha modal ventura, karena perusahaan modal ventura tidak hanya wajib menuntut bagi hasil keuntungan, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian yang diderita. Adapun prinsip bagi hasil meliputi:49

TESIS




1. Kesepakatan terhadap nilai proyek/rencana usaha dan jumlah kebutuhan pembiayaan 2. Kesepakatan terhadap perhitungan dan prosentase bagi hasil 3. Kesepakatan terhadap jangka waktu pembiayaan 4. Kesepakatan untuk menjalankan usaha/proyek 5. Kesepakatan terhadap perlakuan pembukuan dan pelaporannya. Dalam melakukan pola pembiayaan bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha. Penentuan prosentase dalam perhitungan bagi hasil, dapat ditentukan dari:50 1. Bagi hasil yang dihitung dari laba usaha setiap tahun buku perusahaan 2. Bagi hasil yang dihitung dari laba operasional proyek yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura. Uang yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura bukan hanya secara pasif, tetapi penyertaan modal ke dalam suatu usaha atau perusahaan pasangan usaha oleh perusahaan modal ventura. Pemodal ventura dan perusahaan pasangan usaha mempunyai kedudukan yang sejajar sebagai pemegang saham. Konsekuensi hubungan ini adalah esensi perikatan dalam hukum, hubungan perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha adalah suatu ikatan bisnis. Kegagalan dalam 49

Situs resmi PT Bahana Artha Ventura, Jakarta

50

Wawancara dengan Bapak Yanto selaku konsultan hukum PT Sarana Jatim Ventura Surabaya, tanggal 14 Desember 2011

TESIS




usaha ditanggung bersama, sebaliknya bila meraih sukses, dinikmati bersama sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki. Besarnya prosentase Bagi Hasil yang diterima oleh PMV, didasarkan pada kesepakatan bersama antara PPU dan PMV. Prosentase Bagi Hasil yang diterima oleh PMV tidak boleh menyimpangi ketentuan: 1. Prosentase Bagi Hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha/proyek 2. Perhitungan porsi Bagi Hasil PMV memenuhi ketentuan IRR yang diharapkan PMV 3. Prosentase Bagi Hasil akan dikoreksi setiap tahunnya atau di akhir usia pembiayaan, sehingga IRR yang diharapkan dapat tercapai. 4. Jangka waktu Pembiyaan sesuai dengan SK Menteri Keuangan, No: 125/KMK.013/1988 jo. SK No: 468/KMK.017/1995, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun.51

3.

Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Dalam praktek di lapangan menunjukkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh PMV dengan PPU mensyaratkan bahwa PPU wajib menyediakan jaminan (collateral) berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat hak atas tanah. Hal ini tergantung dari besarnya permohonan peminjaman yang diajukan. Meskipun perjanjian yang dibuat antara PMV dengan PPU merupakan

51

Wardoyo, 23 Oktober 2003, Modal Ventura Salah Satu Alternatif Pembiayaan UKMK, http://wardoyo.staff.gunadarma.ac.id, diakses 28 November 2011

TESIS




Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, namun adanya jaminan merupakan suatu keharusan yang diberikan PPU. Padahal terminologi dari Pola Bagi Hasil sebenarnya tidak mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk apapun. Adanya penyimpangan ini, dalam artian pola bagi hasil yang justru sebenarnya merupakan pola loan atau pinjaman dengan sistem bunga yang memerlukan jaminan, merupakan sesuatu yang wajar. Karena dalam peraturan yang mengatur tentang pembiayaan modal ventura tidak dijumpai adanya larangan untuk meminta jaminan. Begitu juga dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pengaturan pola pembiayaan dengan pola bagi hasil. Tidak adanya larangan ini berarti jaminan diperbolehkan dalam pembiayaan modal ventura. Disamping itu adanya jaminan menjadi urgent, mengingat mentalitas ataupun budaya sebagian besar orang Indonesia memang mengharuskan bahwa setiap jasa pembiayaan yang diberikan oleh adanya jaminan sehingga ada kepastian pengembalian.

4.

Kelebihan dan Kelemahan Keunggulan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan adalah: 1. Merupakan alternatif dana yang paling murah dalam jangka pendek karena sangat fleksibel dalam pengaturan pelunasan dana.

TESIS




2. Merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya serta bagi perusahaan yang hanya memiliki konsep. 3. Tersedianya jasa bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan. 4. Perusahaan modal ventura biasanya sangat concern terhadap maju mundurnya perusahaan sehingga jalannya perusahaan pasangau usaha selalu di monitor. 5. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya. 6. Pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik mengingat perusahaan modal ventura biasanya sudah memiliki reputasi yang baik. 7. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jarngan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura. 8. Karena pembiayaan ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang masih kecil, maka hal ini dapat mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja. Perusahaan Modal Ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi, karena mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Seperti misalnya kedudukan perusahaan modal ventura yang bukan hanya akan terlibat dengan menginvestasikan modalnya, melainkan sekaligus juga ikut berperan secara aktif dalam

TESIS




manajemen perusahaan yang dibantunya. Karena perusahaan modal ventura itu sendiri dikelola secara profesional, maka hal ini akan memberikan dampak kepada pengusaha kecil yang pada umumnya dikelola secara tradisional, berangsur-angsur akan menjadi profesional. Keistimewaan

Perusahaan

Modal

Ventura

yang

dapat

dimanfaatkan untuk menegakkan pola usaha yang lebih adil dan merata adalah karena sifatnya yang tidak akan pernah melakukan investasi secara permanen. Hanya berkisar 1 s/d 5 tahun, sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa itu berlalu, perusahaan modal ventura dapat melakukan divestasi kepada pengusaha yang membantunya, yang berarti hasil usahanya akan kembali dimanfaatkan oleh yang membantunya itu dan ini akan menciptakan sense of belonging serta menumbuhkan sikap profesional bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.52

Kelemahan dari modal ventura adalah: 1. Pembiayaan melalui modal ventura tertentu hanya terbuka untuk perusahaan

yang

memiliki

prospek

sangat

baik

dan

menguntungkan serta memenuhi kriteria tertentu yang akan diseleksi secara selektif. 2. Apabila dihitung dari jangka waktu return yang panjang, pembiayaan melalui modal ventura menjadi sangat mahal akibat dari sistem bagi hasil yang diterapkannya. Pengembalian modal

52

TESIS

Wardoyo, op.cit.




yang diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha sangat besar terutama jika bisnisnya sukses. 3. Bisa mengakibatkan lepasnya pengendalian atas perusahaan pasangan usaha oleh para pendirinya. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan modal ventura yang menuntut prosentase saham mayoritas sebagai syarat investasi. Jika manajemen perusahaan yang bersangkutan gagal, perusahaan modal ventura akan mengambil alih pengandalian perusahaan. Lahirnya Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) telah memberi bantuan nyata kepada usaha kecil, menengah dan koperasi, namun dalam upaya membina usaha khususnya pengusaha yang ada di daerah masih banyak berbagai masalah yang ditemui di lapangan antara lain : 1. Arah bisnis yang belum jelas, terutama untuk jangka panjang karena kebanyakan dan PPU masih berpatokan pada pengalaman masa lalu 2. Modal kerja yang minim, sehingga perkembangan usaha menjadi lamban, disamping kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk perkreditan maupun pembiayaan 3. Manajemen yang belum profesional, adanya monitoring yang dilakukan oleh PMV selalu dicurigai 4. Kurang tenaga kerja terampil, berakibat produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

TESIS




5. Prospek pasar yang belum jelas (berorientasi produk) 6. Pemasaran kurang gencar dan cenderung cepat puas dengan pasar yang dimiliki 7. Biaya produk tinggi, akibat kuantitas produk relatif kecil akibat daya serap pasar yang terbatas 8. Mutu produk yang masih rendah 9. Tidak teguh dan kurang ulet dalam menjalankan usaha 10. Pemanfaatan waktu yang kurang efisien dan efektif Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah dan koperasi diperlukan langkah-langkah : 1. Mengarahkan tujuan bisnis yang mantap 2. Membantu permodalan 3. Memberi tenaga pendamping yang profesional dari PMV 4. Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha 5. Membentuk kemitraan sesama pengusaha 6. Membentuk jejaring (net-working) di antara para pengusaha 7. Memberikan teknologi tepat guna53

5.

Penyelesaian Wanprestasi Perusahaan Pasangan Usaha yang termasuk dalam kategori bermasalah atau wanprestasi, maka dilakukan tindakan penyehatan atau penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Pertama-tama akan

53

TESIS

ibid




dilakukan Pendekatan Persuasif oleh PT Sarana Jatim Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha dengan jalan melakukan negosiasi untuk menghindari proses litigasi. Proses Negosisasi antara PT Sarana Jatim Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah akan menghasilkan penanganan yang berbeda. Untuk menentukan penangan yang tepat, pihak PT Sarana Jatim Ventura akan melakukan Identifikasi atau Uji Tuntas untuk penanganan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah. Identifikasi atau Uji Tuntas ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang tepat oleh PT Sarana Jatim Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah tersebut. Identifikasi atau uji tuntas terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah yang dilihat dari aspek : a. Usaha, berjalan atau tidak berjalan. b. Hukum, bagus atau tidak bagus. c. Asset atau jaminan, cukup atau tidak cukup. d. Karakter pengelola, kooperatif atau tidak kooperatif. e. Kemampuan personal pengelola, ada atau tidak ada. Dari

kelima

aspek

tersebut,

dapat

ditentukan

cara

penyelesaiannya, yaitu : a. Apabila Perusahaan Pasangan Usaha tersebut usahanya masih berjalan, hukumnya bagus, memiliki asset atau jaminan yang cukup, karakter pengelola yang kooperatif serta pengelolanya memiliki kemampuan personal, maka dilakukan tindakan “Penyehatan”.

TESIS




b. Perusahaan Pasangan Usaha tersebut memiliki usaha yang sudah tidak berjalan, hukumnya tidak bagus, asset atau jaminannya tidak cukup, karakter pengelolanya tidak kooperatif serta pengelolanya tidak memiliki kemampuan personal, maka dilakukan tindakan “Penyelesaian”. Penyehatan merupakan upaya penataan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan Pasangan Usaha dengan tujuan: a. mendapatkan kepastian pembayaran kembali atau pelunasan b. meningkatkan kemampuan Perusahaan Pasangan Usaha dalam memenuhi kewajibannya c. menyempurnakan aspek hukum pembiayaan d. memperbaiki kualitas dan kuantitas asset perusahaan untuk menutup resiko kerugian e. untuk meningkatkan tingkat kesehatan perusahaan Usaha penyehatan dapat dilakukan terhadap Perusahaan Pasangan usaha dengan kriteria : 1) Perusahaan Pasangan Usaha masih memiliki prospek usaha untuk berkembang dan maju. 2) Perusahaan Pasangan Usaha mempunyai itikad baik dan dapat bekerja sama untuk memperbaiki perusahaan dalam rangka menyelesaikan pembiayaan yang diterima. 3) Perusahaan Pasangan Usaha mempunyai asset yang cukup untuk menutup kerugian.

TESIS




4) Perusahaan

Pasangan

Usaha

mempunyai

komitmen

untuk

menyelesaikan kewajibannya. Tahap Penyehatan dapat dilakukan melalui cara : a. Penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan besaran angsuran. b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan besaran pembiayaan. c. Penataan kembali (restructuring), yaitu penataan kembali struktur pembiayaan. Sedangkan Penyelesaian, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memperoleh kembali dana pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha atau setidak-tidaknya meminimalisasikan kerugian. Penyelesaian Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah akan dilakukan, apabila berada dalam kondisi : 1) Usaha sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak memiliki prospek 2) Perusahaan sudah bubar 3) Aspek hukum pembiayaan yang lemah 4) Ada jaminan yang cukup material

TESIS




5) Jaminan milik pihak ketiga dan ada hubungan hukum 6) Tidak

layak

dipertahankan

lagi

menurut

keyakinan

dan

pertimbangan Direksi Dalam tahap Penyelesaian ini, dapat dilakukan dengan cara : a. Penjualan asset, yaitu penjualan asset Perusahaan Pasangan Usaha kepada pihak ketiga di luar proses peradilan yang berdasarkan persetujuan Perusahaan Pasangan Usaha, serta pelaksanaan transaksi penjualan asset tersebut harus dilakukan oleh pemilik yang sah. b. Pengalihan asset, di mana asset Perusahaan Pasangan Usaha dialihkan kepada pihak ketiga.

C. Persamaan Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Modal Ventura 

Dalam praktek di lapangan, adanya jaminan merupakan suatu keharusan dalam pembiayaan mudharabah maupun dalam pembiayan modal ventura. Jaminan tersebut memberikan kayakinan kepada bank bahwa nasabahnya mempunyai kemampuan mengembalikan pembiayaan yang didapatnya. Jaminan juga digunakan untuk mengantisipasi adanya moral hazard dari debitur. Lembaga jaminan yang digunakan pun juga relatif sama yaitu: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai dan Hipotek.



Persamaan lain dari keduanya adalah resiko yang harus dihadapi yaitu kemungkinan adanya itikad buruk dari mudharib ataupun PPU dalam

TESIS




menginformasikan pendapatan/profit yang harus di sharing dengan penyedia dana pembiayaan yang dalam hal ini adalah bank ataupun PMV.

D. Perbedaan Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Modal Ventura Perbedaan

Pelaksanaan Mudharabah

Pelaksanaan Modal Ventura

1. Pelaksanaan

Ada 6 tahap:

Ada 6 tahap:

Prosedural

a. Tahap Pendaftaran

a. Pengajuan Proposal

b. Tahap Penilaian dan

b. Kunjungan Usaha

Putusan c. Tahap Persiapan Realisasi

c. Due Diligence d. Pengajuan Permohonan

d. Tahap Pembayaran

Pembiayaan ke Komite

e. Tahap Pembayaran

Investasi

Kembali/Pelunasan f. Tahap Penyerahan Bukti Kepemilikan Agunan

e. Penandatanganan kontrak f. Fasilitas Pembiayaan Disini PPU wajib membuat Surat Pernyataan Penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan kuitansi yang sah.

2. Pelaksanaan

TESIS

Penetapan nisbah bagi hasil

Penentuan prosentase dalam

Sistem Bagi

pembiayaan ditentukan dengan

perhitungan bagi hasil, dapat

Hasil

mempertimbangkan:

ditentukan dari:

a. Referensi tingkat (margin)

a.Bagi hasil yang dihitung

keuangan

dari laba usaha setiap tahun




b. Perkiraan tingkat

buku perusahaan

keuntungan bisnis/proyek yang

b.Bagi hasil yang dihitung

dibiayai.

dari laba operasional proyek

Tata cara perhitungan bagi

yang

hasil ditentukan berdasarkan

perusahaan modal ventura.

dibiayai

oleh

kebijakan bank serta kesepakatan kedua belah pihak sebelum dilakukan pembiayaan tersebut.

3. Pelaksanaan

Di BRI Syariah, besarnya

Jaminan disesuaikan dengan

terkait

jaminan 125% dari

keadaan ekonomi PPU.

Jaminan

pembiayaan.

Jaminan ditentukan berdasarkan kebijakan PMV serta kesanggupan PPU.

4. Kelebihan

Terhindar dari riba

PMV menyediakan jasa bantuan manajemen bagi PPU

5. Pelaksanaan

Ada beberapa cara:

Ada beberapa cara:

penyelesaian

- Restrukturisasi Pembiayaan

- Penyehatan

terkait

a. Penjadwalan kembali

a. Penjadwalan kembali

wanpretasi

TESIS

(reschedulling)

(reschedulling)

b. Persyaratan kembali

b. Persyaratan kembali

(reconditioning)

(reconditioning)




c. Penataan kembali (restructuring) - Penyelesaian melalui jaminan

c. Penataan kembali (restructuring) - Penyelesaian

a. Offset jaminan

a. Penjualan asset

b. Eksekusi jaminan

b. Pengalihan asset

- Permohonan Kepailitan

TESIS



BAB III PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA. A. Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Recommend Documents