BAB II KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal)

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

A. Pembiayaan Mudharabah Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan: Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan: Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

TESIS

ANALISIS KOMPARASI PEMBIAYAAN ...

SITI SABRINA PRASTIWI


Hal yang sama dirumuskan juga dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa: Yang dimaksud dengan akad mudharabah adalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jadi, pembiayaan mudharabah ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Terdapat berbagai jenis produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan konsep mudharabah. Namun, secara umum pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu: 1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. 2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan maupun

jenis

usaha.

Dalam

sistim

ini

mudharabah

tidak

diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain.

TESIS




Pembiayaan ini antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana. 10 Aplikasi mudharabah dalam dunia keuangan syariah bisa berupa deposito, investment deposit, investasi surat berharga, project financing, dan lain-lain. Pembiayaan mudharabah ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya, dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum Islam dari pembiayaan mudharabah ini dapat ditemukan yaitu dalam: a. Al Qur‟an 11

TESIS

10

Abd. Shomad, Op.cit, h. 147

11

Ibid, h. 146




1) “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah 5:1). 2) “Hai

orang-orang

yang

beriman,

janganlah

kamu

menghianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati

amanat-amanat

yang

dipercayakan

kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal 8:27). b. As Sunah Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaib bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”. (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib) Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibnu Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau memperbolehkannya. c. Ijma‟

TESIS




Diantara ijma‟ dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. d. Qiyas Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehubungan dengan praktik pembiayaan mudharabah, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, maka Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa mengenai pembiayaan mudharabah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan sayriah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing principle) merupakan karakteristik umum dalam landasan sistem syari‟ah secara keseluruhan

TESIS




termasuk mudharabah. Secara syari‟ah prinsip berdasarkan pada kaidah mudharabah. Berdasarkan prinsip ini mudharib akan sebagai mitra baik dengan shahibul maal demikian juga kepada pengusaha/nasabah yang meminjam harta. 12 Sedangkan dengan penabung, pihak pengelola maal akan menjadi sebagai mudharib, sementara penabung maal bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal). Antara kedua belah pihak ini maka diadakanlah kontrak kesepakatan pembagian keuntungan maupun kerugian yang kemungkinan akan terjadi, sesuai dengan analisa dan kesepakatan diantara mereka berdua. Sedangkan disisi lain, dengan pengusaha/ atau peminjam dana pihak pengelola dana dari shahibul maal yang awalnya sebagai mudharib akan menjadi shahibul maal, sementara itu pihak peminjam yang akan mengelola dana tersebut akan menjadi mudharib. Dalam sistem mudharabah pemilik saham atau shahibul maal tidak diberikan

peranan

dalam

pengelolaan

perusahaan.

Konsekuensinya

mudharabah merupakan perjanjian yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/ kerugian proyek yang telah mereka biayai. Mudharib harus mengunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada shahibul maal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima sisa uang itu sendiri untuk keuntunganya.

12

TESIS

M. Sholehuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 45




Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme transaksi ini yaitu; 13 1) Pembagaian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul maal. 2) Shahibul maal, tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan. 3) Mudharib tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya. Model perjanjian semacam ini bisa sederhana bisa juga menjadi rumit, sesuai dengan jenis yang dikehendaki oleh kedua belah pihak tersebut. Karena seperti yang dikemukakan diatas dalam jenis macammacam mudharabah itu sendiri ada dua macam baik secara muqayyadah maupun mutlaqoh. Dana yang telah masuk yang diterima mudharib dari shahibul maal, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun pengelola dana. Prinsip utama yang harus dikembangkan dan ditanamkan dalam proses pengelolaan dana dari shahibul maal adalah mudharib harus mampu memberikan hasil kepada shahibul maal minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di sistem

13

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, h. 35

TESIS




konvensional yang jelas menggunakan unsur riba-nya, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan pada bank konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana perlu dilakukan secara baik. Baiknya menajemen dana yang dilakukan mudharib akan menunjukan kredibilitas didepan kepercayaan shahibul maal untuk memberikan pinjaman atau menyimpan dananya kepadanya.

1.

Syarat Keabsahan Pada masing-masing bentuk akad dalam sistem perbankan syariah mempunyai rukun serta syarat tersendiri, sebab sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akadnya masing-masing. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga, yaitu: a. Akad Sahih (Valid Contract), yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. b. Akad Fasid (Voidable Contract), yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya mawquf (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syaratnya tersebut.

TESIS




c. Akad Bathal (Vold Contract) Yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kepada kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah ini merupakan suatu bentuk syariat dalam bagian muamalat, yaitu yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Dalam pengaturannya, semua hal dianggap boleh kecuali dalam hal yang dilarang. Larangan dalam mudharabah adalah karena faktor: 14 a. Haram zatnya : karena objek (barang/jasa) yang ditransaksikan dilarang. b. Haram selain zatnya 1) Tadlis : keadaan rela sama rela dicapai sementara, sebab ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu kemudian merasa tidak rela. 2) Ikhtikar : terjadinya rekayasa pasar dalam supply 3) Bai’najasy : terjadinya rekayasa pasar dalam demand 4) Taghir (Gahar) : kedaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, mengenai kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

14

Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 28

TESIS




5) Riba : tambahan tanpa adanya padanan yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan itu. c. Tidak sah/lengkap akadnya: 1) Rukun tidak terpenuhi 2) Syarat tidak terpenuhi 3) Terjadi ta’lluq : dua akad yang saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada berlakunya akad kedua 4) Terjadi 2 in 1 : suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus,

sehingga

terjadi

ketidakpastian

(gharar)

mengenai akad mana yang harus digunakan. Rukun menurut istilah merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan dan merupakan bagian pokok.15 Dalam mudharabah

ada

beberapa

rukun

yang

harus

dipenuhi

dalam

pelaksanaannya. Jika rukun-rukun ini ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka mudharabah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, rukun merupakan hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya esuatu dan merupakan bagian dari itu. Rukun Mudharabah ada 6 (enam) yaitu: a.

Malik/pemilik modal/atau disebut juga shahibul maal, rabb almaal, sleeping partner.

15

TESIS

Moch. Rifai, Risalah Tuntunan Islam, Toha Putra, Semarang, 1976, h. 10




b.

Amil/yang mengelola modal/atau mudharib, the labour partner.

c.

Amal/pekerjaan berdagang/kegiatan bisnis.

d.

untung/laba.

e.

Shighat, ijab kabul, atau kontrak untuk berdagang. 16

Dalam rukun pertama dan kedua, sudah jelas bahwa dalam pembiayaan mudharabah minimal harus ada dua pihak yaitu pemilik modal dan yang mengelola modal. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pengelola modal menjalankan suatu usaha serta menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang, yang dirinci berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Ijab kabul merupakan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip rela sama rela. Kedua pihak harus secara rela bersepakat mengikatkan diri dalam suatu sighat. Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan mudharabah tersebut, yaitu: a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

16

TESIS

Abd. Shomad, op. cit, h. 148




b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Penawaran

dan

penerimaan

harus

secara

eksplisit

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

TESIS




2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari‟ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. Selain itu, ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari pembiayaan mudharabah tersebut yaitu: a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

TESIS




b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan

di

antara

kedua

belah

pihak,

maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.

Tujuan Menurut Gemala Dewi dalam bukunya berjudul “Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Islam Syariah di Indonesia”, menjelaskan bahwa tujuan pengembangan bank syariah terbagi menjadi tiga hal pokok antara lain :17 1. Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. 2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (mutual investor relationship)

17

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Islam Syariah di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 43

TESIS




3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif

berupa peniadaan

bunga yang berkesinambungan (prepectual Interest effect), membatasi spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih menentukan. Dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan bank syariah ada dua tujuan, yaitu profit oriented dan fallah oriented. Profit Oriented yaitu pembiayaan bertujuan mencari keuntungan, sedangkan Fallah Oriented, pembiayaan tidak bertujuan mencari keuntungan, yaitu memberi bantuan lunak, sebagaimana aplikasinya dalam pemberian pinjaman lunak (akad Qard).

3.

Mekanisme Operasional Tahapan pembiayaan pada bank syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Tahap Permohonan Tahap awal setiap pelaksanaan pembiayaan sebelum adanya realisasi pembiayaan untuk selanjutnya diterima atau tidak. Sebagai bahan acuannya adalah trend usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan dan reputasi manajemen perusahaan pemohon. b. Tahap Pengumpulan Data atau Investigasi

TESIS




Tahap ini diperlukan data-data yang didasari pada tujuan pembiayaan yang diajukan pemohon apakah konsumtif atau produktif. c. Tahap Analisis Pembiayaan Tahap analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis pembiayaan sesuai dengan kebijakan bank. Metode analisa pembiayaan yang digunakan bank syariah adalah dengan metode 5 C meliputi : a) Character ( kepribadian), melalui serangkaian tindakan antara lain: (1)

Wawancara terhadap calon nasabah dengan melakukan verifikasi data dengan wawancara.

(2)

Bank Indonesia Checking, untuk mengetahui riwayat pembiayaan dan status nasabah sesuai ketetapan Bank Indonesia

(3)

Bank Checking, tindakan Internal yang dilakukan sesama officer bank untuk mengetahui track record nasabah.

(4)

Trade Checking, analisa terhadap usaha-usaha yang sejenis pesaing, pemasok dan konsumsi dalam hal nasabah pembiayaan.

b) Kemampuan (Capacity) c) Modal (Capital)

TESIS




d) Keadaan perekonomian (Condition of economyc) e) Jaminan (Collateral) d. Analisis Rasio a) Rasio Likuiditas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat ditagih. b) Rasio Leverenge, untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang c) Rasio aktivitas, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari hari. d) Rasio Rentabilitas, untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. e. Persetujuan Pembiayaan Proses penentuan disetujui atau tidaknya pembiayaan usaha. f.

Pengumpulan Data Tambahan Untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan merupakan indikasi utama pencarian dana.

g. Pengikatan

TESIS




Merupakan tindakan pengikatan terhadap jaminan setelah semua persyaratan terpenuhi guna menjamin jaminan bila suatu saat ada risiko pembiayaan dari aspek legalitas. h. Tahap pencairan dana i.

Monitoring18

B. Pembiayaan Modal Ventura Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura adalah “Modal usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu”. Pada prinsipnya usaha modal ventura cenderung untuk melakukan pembiayaan usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti berbagai usaha baru berkaitan dengan pengembangan teknologi. Adapun mekanisme yang ada pada modal ventura adalah penggambaran arus investasi yang diawali dengan adanya pemodal yang membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan yang menjadi pasangan usaha serta proses penarikan kembali dana penyertaan tersebut, atau divestasi.19

18

Sunarto Zulkifli, Op.cit, h. 99

19

Heykal Nurul Huda Mohamad, Lembaga Keuangan Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 372

TESIS




Kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Ciri atau karakteristik modal ventura adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. 2. Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang 3. Bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi 4. Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, deviden atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan. 5. Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha.20 Landasan hukum tentang kegiatan yang berkaitan dengan modal ventura di Indonesia ditetapkan dengan berbagai peraturan. Peraturanperaturan inilah yang menjadi landasan hukum berdiri dan beroperasinya kegiatan modal ventura di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. 2. Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 1992, tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura dalam pelaksanaan Undang-Uundang No 7 Tahun 1992 tentang Pajak

20

TESIS

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta, 2008, h. 314




Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 7 Tahun 1991. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 1995 tanggal 8 Februari 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada Perusahaan Pasangan Usaha. 4. Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan. 5. Keputusan Presiden No 62 Tahun 1992 yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura. 6. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No 19/SK/1991 tentang Penyertaan Perusahaan Modal Ventura dalam Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. 7. Keputusan Menteri Keuangan RI No 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah, Perusahaan Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura serta perlakuan perpajakan atas penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura 8. Keputusan Menteri Keuangan RI No 469/KMK .017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.

TESIS




9. Keputusan Menteri Keuangan RI No 58/KMK.017/199 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah.

1.

Syarat Keabsahan Suatu peristiwa dimana kedua belah pihak saling berjanji dan sepakat untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dinamakan perjanjian. Perjanjian modal ventura lahir dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 buku III BW. Disamping itu perjanjian modal ventura juga harus dilaksanakan dengan tidak menyimpangi ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 BW. Ada 4 (empat) syarat, yaitu: 21 a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri. Kesepakatan secara bebas ini adalah wujud dari asas konsensuil, sebab suatu perjanjian terjadi atau lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Apabila sudah tercapai sepakat, maka perjanjian itu adalah sah. dengan kata lain perjanjian itu telah mengikat serta berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.

21

TESIS

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, h.136-137




b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan (curatele) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 BW). c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. d. Suatu sebab yang diperbolehkan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi

untuk

melakukan suatu kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan misalnya suatu perjanjian dimana salah satu pihak

harus

meninggalkan agamanya untuk memeluk agama lain. Unsur pertama dan kedua Pasal tersebut disebut unsur subjektif, yaitu unsur yang terkait dengan subjek atau para pihak yang

TESIS




membuat perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi unsur ini, maka berdasarkan Pasal 1331 BW, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietegbaar). Sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut unsur objektif, yaitu unsur yang terkait dengan objek (isi) perjanjiannya. Jika unsur ini tidak terpenuhi salah satunya, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 BW). Jadi, syarat sah pembiayaan modal ventura berpedoman pada aturan yang tertulis dalam BW sebagai salah satu hukum positif di Indonesia, bukan berdasarkan pada syariat Islamiyah seperti yang ada pada pembiayaan mudharabah.

2.

Tujuan Kegiatan pembiayaan Modal Ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan oleh masyarakat usahawan atau perusahaan pasangan usaha menurut Kasmir memiliki tujuan sebagai berikut : 22 a. Pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. b. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.

22

TESIS

Loc.cit




c. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalihan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. d. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tetapi tidak punya jaminan materiil sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal ventura akan dapat membatu menghadapi kesulitan keuangannya. e. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. f. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. g. Membantu pendirian perusahaan baru, dimana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Dari beberapa tujuan Perusahaan Modal Ventura diatas, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan Perusahaan Modal Ventura adalah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi (UKMK) yang merupakan titik perhatian yang perlu dilakukan dan pada akhirnya diharapkan dapat menjadi basis pertumbuhan industri besar untuk menciptakan diversifikasi vertikal dan horizontal

dalam

memperluas lapangan kerja.23

23

TESIS

Bisnis Indonesia, 10 Desember 1999




Modal Ventura dalam kegiatan usahanya yang memberikan bantuan permodalan kepada Perusahaan Pasangan Usaha dalam mengembangkan

usahanya,

dapat

melalui

beberapa

instrument

pembiayaan, antara lain sebagai berikut: a. Penyertaan modal langsung yaitu penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang bersangkutan, dikenal dengan equity financing. 24 b. Obligasi konversi, atau semi equity financing, dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan PPU, cara ini lebih menarik bagi PMV karena dalam periode pembiayaan tersebut PMV memperoleh pendapatan tetap berbentuk bunga sementara bila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan meningkat. c. Bagi hasil, pembiayaan dilakukan bagi perusahaan yang bukan badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi PPU. Perolehan pendapatan sudah disepakati pada awal perjanjian dengan prosentase masing-masing. Pembiayaan dengan bagi hasil inilah yang sangat dekat dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah. 25

24

Muhammad Abdulkadir, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 186 25

________, 25 Desember 2006, Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM di Indonesia. www.google.com, diakses 25 Oktober 2011

TESIS




d. Mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini PMV bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. 26 Namun demikian dalam perjalanannya jenis pembiayaan oleh PMV terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:27 1. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos Modal oleh perusahaan penerima dana); dan 2. Pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos Pinjaman oleh perusahaan penerima dana). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan Modal Ventura antara lain : a. Perusahaan Modal Ventura (PMV) Merupakan

perusahaan

yang

memberikan

bantuan

pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Menurut Pasal 9 dari Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pada prinsipnya tugas PMV yaitu memantau investasi dan meningkatkan nilai investasi. Pemantauan investasi dilakukan dengan menempatkan orang-orangnya pada manajemen PPU,

26

Kasmir, op. cit, h. 319

27

Hasanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal officer), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.22

TESIS




sehingga investasi langsung dipantau dan nilai tambah perusahaan dapat diawasi dan ditingkatkan. b.

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Merupakan pihak yang melakukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Modal Ventura. Menurut Pasal 1 huruf (i) PPU adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk modal dari penyertaan yang dilakukan oleh PMV. Disini disyaratkan bahwa PPU haruslah berbentuk perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi

diatas,

unsur-unsur untuk

dapat

dikatakan sebuah perusahaan adalah: 1) Bentuk usaha, baik yang diajalnkan secara orang perseorangan maupun badan usaha 2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus 3) Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan/atau laba. Bentuk-bentuk perusahaan yang dikenal dalam hukum positif kita meliputi: 1) Perusahaan perseorangan

TESIS




2) Badan usaha, terdiri dari: a) Perusahaan yang berbadan hukum, yaitu: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan. b) Perusahaan yang tidak berbadan hukum, yaitu: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan CV. Dengan demikian semua bentuk-bentuk perusahaan ini dapat menjadi PPU dari sebuah PMV. c.

Penyandang dana Merupakan pihak ketiga yang ikut memberikan dana sebagai sumber pendanaan dalam Modal Ventura. Dalam hal ini, PMV berkedudukan sebagai fund management (pengelola dana pihak

ketiga),

disamping

kedudukannya

sebagai

investee

management (penyandang dana). Dalam melakukan penyertaan modal diberbagai bidang usaha, perusahaan modal ventura harus memiliki dana yang cukup yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang dapat dipilih sebagai berikut : 1. Dari dalam perusahaan sendiri : a. Setoran modal dari pemegang saham b. Cadangan laba yang belum terpakai c. Laba yang ditahan 2. Dari luar perusahaan : a. Investor baik perorangan atau industri b. Pinjaman dari Lembaga Perbankan

TESIS




c. Pinjaman dari Lembaga Asuransi d. Pinjaman dari Dana Pensiun Bidang usaha yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura tidak terbatas pada bidang perdagangan dan investasi saja melainkan mencakup bidang bisnis usaha lain. Adapun bidang bisnis yang dapat memperoleh pembiayaan melalui Modal ventura antara lain : a. Perdagangan : Toko kelontong, mini market, kios pasar dan lain-lain yang dalam perjalanan usahanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba). b. Industri : Produk home Industri, sebagai contoh industri garmen atau konveksi, batik tulis, kain batik, industri bed cover, kasur, dan industri rumah tangga lainnya, tegel, industri sepatu dan lain-lain. c. Jasa : Jasa transportasi, studio photo, hotel, jasa boga, jasa konstruksi dan lain-lain. d. Pertanian : Bisnis bunga hias, sarana produksi pertanian dan agrobisnis, penggilingan padi, bibit padi. e. Perikanan : Budidaya ikan air tawar, ikan hias dan lain-lain. f. Kerajinan : Jasa souvenir atau cenderamata, lukisan, batu permata, kerajinan kuningan dan lain-lain. 28

3.

Mekanisme Operasional

28

TESIS

Profil Pasangan Usaha, Majalah Modal Ventura : 2006




Proses pencairan dana dan penyertaan saham ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha harus melalui 2 hal penting yaitu proses dan prosedur modal ventura serta evaluasi dan negosiasi. 1.

Proses dan Prosedur Modal Ventura Proses pendanaan melalui modal ventura melalui serangkaian proses yaitu sebagai berikut : a. Tahap Permohonan atau seleksi awal Seleksi awal merupakan seleksi pendahuluan dalam pencairan dana, yaitu bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya calon pasangan usaha untuk didanai. Hal yang paling penting dalam seleksi awal ini adalah menyangkut badan usaha, bidang bisnis, kepemilikan dan data-data yang memberikan informasi pribadi tentang calon pasangan usaha. Seleksi awal ini dapat dinamakan sebagai tahap permohonan pembiayaan. b. Proses Penjajakan Kegiatan evaluasi pendahuluan yang meliputi kegiatan desk research

dan

diskusi

mengenai

aspek-aspek

seperti

permasalahan yang sudah atau akan ada, kewajiban usulan proyek, kebutuhan dana riil dan prospek bisnis. c. Proses Evaluasi Proses penilaian lebih lanjut dan rinci untuk memastikan apakah pendanaan melalui modal ventura pantas dikucurkan atau tidak. Dalam tahap ini dapat dilakukan analisis pembiayaan melalui

TESIS




kriteria-kriteria terhadap calon pasangan usaha. Adapun kriteriakriteria tersebut antara lain : 1) Usaha perusahaan pasangan usaha harus memiliki pangsa pasar dan prospek yang baik. 2) Pemilik usaha menguasai bidang usahanya dengan baik. 3) Calon Perusahaan Pasangan Usaha mampu mengembalikan dana dengan baik (return of investment) 4) Bidang usahanya memiliki kekhususan atau karakteristik tertentu sehingga dapat dengan mudah dimasuki pendatang baru. 5) CPPU harus memenuhi prinsip dasar pemberian pinjaman yang dikenal dengan istilah 5 C yaitu : a) kepribadian ( Character) b) jaminan ( Collateral ) c) modal (Capital) d) kemampuan (Capacity) e) keadaan ekonomi (Condition Of Economic) d. Proses Konfirmasi Keputusan pendahuluan tentang diterimanya atau ditolaknya permohonan pembiayaan yang diajukan. e. Proses Persiapan Kerjasama Meliputi kegiatan-kegiatan seperti penentuan besarnya modal yang akan ditanam, besarnya nilai prosentase saham yang akan

TESIS




dipegang oleh perusahaan modal ventura, pembuatan, negosiasi, review, dan penandatanganan Venture Capital Agreement, verifikasi atas dokumen dan penyaluran rencana implementasi. f. Proses Pendirian Badan Hukum Apabila PPU belum berbentuk badan hukum maka terlebih dahulu dibentuk perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. g. Proses Implementasi Dapat disebut tahap pembiayaan, dimana pembiayaan dilakukan setelah rencana disepakati bersama. Realisasi pembiayaan ini diwujudkan dalam pencarian dana modal ventura sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani. h. Proses Komersialisasi Dilakukan komersialisasi terhadap proses yang sudah ditempuh. Jika investasinya berhasil akan dilakukan : 1) evaluasi perkembangan usaha dan pelaksanaan kerja, berdasarkan laporan keuangan 2) supervisi 3) penyusunan dan evaluasi rencana kerja 4) penanganan khusus (di luar rencana kerja) 5) Rapat Umum Pemegang Saham Jika investasinya tidak berhasil, maka terhadap komersialisasi ini hanya dapat dilakukan :

TESIS




1) usaha melakukan tindakan pengamanan, dengan cara mengundang pihak ketiga lainnya untuk dapat berpartisipasi ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang bersangkutan 2) pembubaran kerjasama i. Divestasi Merupakan tindakan PMV sebagai investor untuk melepaskan investasi setelah tujuan Perusahaan Modal Ventura dalam pemberian pembiayaan telah tercapai. 2. Tahap Evaluasi dan Negosiasi Akhir Proses evaluasi adalah proses penggunaan metode-metode evaluasi sebelum peluncuran dana apabila ada prospek untuk menyetujui investasi modal ventura. baru untuk selanjutnya dilakukan negosiasi akhir antara PMV dengan PPU tehadap seluruh aspek dan detil dari bisnis Modal Ventura.

C. Persamaan dan Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan Modal Ventura 1. Persamaan 

Dalam definisi kedua pembiayaan tersebut, dapat diperoleh kesamaan yaitu, merupakan suatu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk penyertaan modal usaha dari pemilik modal kepada pengelola usaha serta dalam membagi keuntungan,

TESIS




ditetapkan prosentase pembagian hasil yang ditentukan diawal kesepakatan oleh para pihak. 

Dalam dasar hukum, sama-sama menggunakan dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia dan diantara keduanya tidak saling bertentangan.



Keduanya sama-sama memiliki syarat keabsahan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Apabila ketentuan tersebut ada yang

tidak

terpenuhi,

maka

masing-masing

mempunyai

konsekuensi yang berbeda. 

Dalam tujuan, sama-sama ingin membantu para pihak yang membutuhkan permodalan dimana persyaratan yang diajukan sama-sama

tidak

seperti

pengambilan

kredit

pada

bank

konvensional yang membutuhkan banyak persyaratan dan jaminan. 

Para pihak dalam kedua pembiayaan ini mempunyai persamaan dalam hal hubungan hukumnya. Hubungan hukum antara pihak pemilik modal dengan pengelola usaha adalah hubungan kemitraan, bukan seperti hubungan hukum debitur – kreditur.



Dalam

pelaksanaan

menggunakan

analisis

maknisme

transaksinya,

permohonan

pembiayaan

keduanya dengan

berdasarkan pada prinsip 5C, 5P dan 3R. Namun Dalam pembiayaan mudharabah lebih ditekankan lagi pada aspek

TESIS




syariah.

Segala

ketentuan-ketentuan

yang

berlaku

dalam

operasional bank, diharuskan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

2. Perbedaan Perbedaan 1. Jenis

MUDHARABAH

MODAL VENTURA

ada dua jenis pembiayaan

ada satu jenis pembiayaan

yang didasarkan pada

yang meliputi secara luas

waktunya, yaitu Mudharabah

tentang pembiayaan Modal

Mutlaqah dan Mudharabah

Ventura itu sendiri.

Muqayyadah. 2. Dasar Hukum

lebih luas dasar hukumnya

didasarkan pada sumber

yaitu bersumber pada hukum

hukum positif saja yaitu

Al-Quran, Hadist, Ijma‟ dan

peraturan perundang-

Qiyas serta hukum positif

undangan, mulai dari

yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pengganti Undang-undang dan lain-lain.

TESIS

3. Syarat

menggunakan ketentuan

didasarkan pada BW Pasal

Keabsahan

hukum Islam khususnya

1320 mengenai syarat

dalam hal pemenuhan Syariat

sahnya perjanjian yang

Islam secara Muamalah yang

berakibat bisa dibatalkan

bisa berakibat shahih, fasid

atau batal demi hukum jika




4. Tujuan

ataupun batal jika ada unsur

unsurnya kurang dalam

yang tidak terpenuhi.

pelaksanaanya.

Mempunyai dua tujuan yang

di fokuskan untuk

meliputi profit oriented

membantu Usaha Kecil serta

(mencari keuntungan) dan

untuk meningkatkan

fallah oriented (tidak mencari

perekonomian bangsa.

keuntungan yaitu memberi bantuan lunak). 5. Jangka Waktu

Dapat diperpanjang

Bersifat sementara dan tidak bisa diperpanjang.

6. Para Pihak

pemilik modal disebut

pemilik modal dinamakan

Shahibul Maal. Untuk

Perusahaan Modal Ventura.

Mudharabah Mutlaqah,

Pengelola modal dinamakan

Shahibul Maal nya adalah

Perusahaan Pasangan Usaha

Bank. Untuk Mudharabah

(PPU). Yang dapat menjadi

Muqayyadah, Shahibul Maal

PPU adalah perusahaan

nya adalah pihak ketiga, Bank

yang belum menjadi badan

sebagai perantara

hukum ataupun yang sudah

(intermediary). Pengelola

menjadi badan hukum.

Modal dinamakan Mudharib.

Contoh: PT, Koperasi, CV,

Yang dapat menjadi

Firma, Usaha Dagang (UD).

Mudharib adalah mulai dari bentuk usaha perorangan

TESIS




sampai dengan usaha yang sudah berbentuk perusahaan, asalkan memenuhi persyaratan.

TESIS



BAB II KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal)

Recommend Documents