31/03/2016
NAMA ANGGOTA KELOMPOK
Perbandingan Hukum Nasional Indonesia dan Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 mengenai Hukum Adopsi
Hartono 135010101111041/ 08 Ardiyanto 135010101111060/ 09 Denadry Putri D. 135010101111061/ 10 Tamara Nizar 135010101111084/ 11 M. Adi Vidiansyah 135010107111135/ 35 Made Surya R. 135010107111145/ 37
1
PENGERTIAN ADOPSI 1.
2.
2
PERLU DIKETAHUI
Pengangkatan Anak Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak (adoptandus) dari lingkungan kekuasaan orangtua yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendiikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat (adoptant) - Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 tahun 2007 Adopsi Internasional Pengangkatan anak di mana terdapat perbedaan sistim hukum antara adoptant dan adoptandus
3
• Tidak semua negara di dunia mengakui adanya adopsi, bagi negara yang mengakui adanya perbuatan hukum adopsi, hal tersebut hanya dilakukan atas kepentingan terbaik anak, dan kemudian hanya pengawasan otoritas yang kompeten dan perlindungan keamanan bagi anak.
4
1
31/03/2016
ADOPSI MENURUT HUKUM NASIONAL
SYARAT MATERIIL ADOPSI
5
• Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak. • Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.
Bagi Calon Orang Tua Angkat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor110/HUK/2009 a.
Sehat jasmani dan rohani
b.
Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
c.
Beragama sama dengan agama calon anak angkat
d.
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
6
e.
Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun
f.
Tidak merupakan pasangan sejenis
g.
Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
h.
Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosialMemperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak
i.
Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
j.
Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
k.
Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
l.
Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi
7
8
2
31/03/2016
Bagi Calon Anak Angkat Pasal 4 Permen Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 a. Anak yang belum berusia 18 tahun b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak d. Memerlukan perlindungan khusus
9
Bagi Calon Orang Tua Angkat Pasal 21 ayat (1) Permen Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah b. Surat keterengan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah c. Copy akta kelahiran calon orang tua angkat d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
SYARAT FORMIL ADOPSI
10
•Pasal 21 ayat (2) menyatakan Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Copy surat nikah/akta perkawinan f. Kartu Keluarga dan KTP g. Copy akta kelahiran calon anak angkat h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa 11 COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan
12
3
31/03/2016
Bagi Calon Anak Angkat
AKIBAT HUKUM ADOPSI 1.
Pasal 5 Permen Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat Calon Anak Angkat b. Copy kartu keluarga orang tua Calon Anak Angkat c. Kutipan Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
2. 3. 4.
Orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut sejak putusan diucapkan oleh pengadilan. Sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya Dalam hal mewaris, anak angkat dapat memperoleh pengalihan harta warisan dalam bentuk hibah maupun wasiat Apabila orang tua maupun anak angkat tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 45 s/d pasal 49 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan pengangkatan anak.
13
14
LEMBAGA YANG MENGESAHKAN 1.
2.
Adopsi menurut hukum Nasional di sahkan oleh dua lembaga yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri setempat. Melalui Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama setempat dan Penetapan atau Keputusan Pengadilan Negeri setempat. Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
15
ADOPSI MENURUT Hague Convention on Intercountry Adoption 1993
16
4
31/03/2016
b.
Persyaratan Materiil Adopsi Antarnegara
• Adopsi dalam lingkup Konvensi akan berlangsung hanya jika pejabat yang berwenang dari Negara asal 1. telah menetapkan bahwa anak adalah adoptable 2. telah ditentukan, setelah kemungkinan penempatan anak dalam Negara asal telah diberikan pertimbangan, bahwa adopsi antar adalah kepentingan terbaik anak; 3. telah memastikan bahwa : a.
orang-orang, lembaga dan otoritas yang persetujuan diperlukan untuk diadopsi, telah menasihati yang dianggap perlu dan diberitahu tentang efek dari persetujuan mereka, khususnya apakah adopsi akan mengakibatkan pemutusan hubungan hukum atau tidak antara anak dan atau keluarga asalnya
c. d. e.
f. g.
h.
orang-orang tersebut, lembaga dan pihak berwenang telah memberikan persetujuan mereka secara bebas, dalam bentuk hukum yang diperlukan, dan menyatakan atau dibuktikan secara tertulis persetujuan belum diinduksi oleh pembayaran atau kompensasi apapun dan belum ditarik, dan persetujuan dari ibu, di mana diperlukan, telah diberikan hanya setelah kelahiran anak; dan telah memastikan, dengan memperhatikan usia dan tingkat kematangan anak, yang dia telah menasihati dan diberitahu tentang efek dari adopsi dan nya persetujuan untuk adopsi, di mana persetujuan tersebut diperlukan pertimbangan telah diberikan kepada keinginan dan opini anak persetujuan anak untuk adopsi, di mana persetujuan tersebut diperlukan, telah diberikan secara bebas, dalam bentuk hukum yang diperlukan, dan menyatakan atau dibuktikan secara tertulis, dan persetujuan tersebut belum disebabkan oleh pembayaran atau kompensasi apapun.
17
• Menurut pasal 5, Adopsi dalam lingkup Konvensi akan berlangsung hanya jika pejabat yang berwenang dari Negara penerima, a. telah menentukan bahwa calon orang tua angkat memenuhi syarat dan cocok untuk mengadopsi b. telah memastikan bahwa calon orang tua angkat telah menasihati yang mungkin diperlukan; dan c. telah menentukan bahwa anak sedang atau akan diizinkan untuk masuk dan tinggal secara permanen di Negara tersebut
19
18
Pasal 16 : (1) Jika Otoritas Pusat Negara asal puas bahwa anak adalah adoptable, itu akan : a) menyiapkan laporan termasuk informasi tentang identitas nya, adoptability, latar belakang, lingkungan sosial, riwayat keluarga, riwayat kesehatan termasuk dari keluarga anak, dan kebutuhan khusus anak; b) memberikan pertimbangan karena pendidikan anak dan etnis latar belakang agama dan budaya, nya; c) memastikan bahwa persetujuan telah diperoleh sesuai dengan Pasal 4; dan d) menentukan, atas dasar khususnya dari laporan yang berkaitan dengan anak dan calon orang tua angkat, apakah penempatan dibayangkan adalah demi kepentingan terbaik anak. (2) Ini akan mengirimkan kepada Otoritas Pusat menerima Negara laporannya pada anak, bukti bahwa persetujuan yang diperlukan telah diperoleh dan alasan untuk penentuan pada penempatan, mengurus untuk tidak mengungkapkan identitas ibu dan ayah jika, di Negara asal, identitas ini tidak boleh diungkapkan.
20
5
31/03/2016
Persyaratan Formil Adopsi Antarnegara
Akibat hukum dari adopsi
Pasal 15 : 1) Jika Otoritas Pusat Negara penerima puas bahwa pemohon memenuhi syarat dan cocok untuk mengadopsi, itu akan menyiapkan laporan termasuk informasi tentang identitas mereka, kelayakan dan kesesuaian untuk mengadopsi, latar belakang, keluarga dan riwayat kesehatan, lingkungan sosial, alasan untuk diadopsi, kemampuan untuk melakukan sebuah adopsi antar, serta karakteristik anak-anak untuk siapa mereka akan memenuhi syarat untuk peduli. 2) Ini akan mengirimkan laporan kepada Otoritas Pusat Negara asal.
Didalam Pasal 26 ayat (1) huruf c , dijelaskan bahwa jika Hukum Nasional dari Negara si anak yang diadopsi menyatakan bahwa hubungan anak dengan orangtua kandungnya putus, maka akan putus. Namun , jika hukum nasional negara tersebut menyatakan tidak putus hubungan, maka tidak akan putus.
21
•Hukum Nasional negara Indonesia tetap mengakui adanya hubungan darah dan hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya tidak putus. •Maka, orangtua kandung dengan anak yang diadopsi tetap akan berhubungan dan mengenai warisnya, ia tetap akan menerima waris dari orangtua kandungnya.
23
22
Berkaitan dengan status kewarganegaraan adopsi • Bahwa status kewarganegaraan anak akan pindah dengan sendirinya kepada negara penerima atau negara dari orang tua yang mengangkat anak tersebut • Dan untuk menentukan sah atau tidaknya adopsi yang digunakan adalah hukum negara penerima dengan berpegangan kepada inti dari adopsi itu sendiri yaitu demi kebaikan si anak • Berdasarkan konvensi tersebut lembaga yang berwenang jika kita menafsirkan adalah pengadilan yang mana pengadilan menrima laporan berupa latar belakang anak identitas anak dari negara asal si anak.
24
6
31/03/2016
Syarat Calon Orang Tua Angkat WNA Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat : a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
Adopsi Antara WNI dan WNA menurut PP Nomor 54 Tahun 2007
25
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
27
26
• Selain memenuhi syarat-syarat di atas, calon orang tua angkat WNA juga harus memenuhi syarat: a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun; b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
28
7
31/03/2016
Tata Cara Pengangkatan Anak WNI oleh WNA a.
Calon Orang Tua Angkat (“COTA”) mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif Calon Anak Angkat (“CAA”) dan COTA;
b.
Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
c.
Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
d.
Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
e.
Bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
f.
COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
g.
Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA; 29
CONTOH KASUS • Banyak kasus penjualan anak berkedok adopsi. Erwin, bocah asli Tegal, diadopsi pasangan suami isteri Irlandia Joseph Dowse-Lala. Nama Erwin pun diubah menjadi Tristan Dowse setelah bocah itu berhasil mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Tetapi belakangan, Tristan ditelantarkan seiring hamilnya Lala. Bahkan Joseph berusaha membatalkan status kewarganegaraan Irlandia bagi bocah yang ‘dibeli’ dari sindikat perdagangan bayi di Ciputat Tangerang itu. • Tristan adalah salah contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terjadi jual beli. Nyatanya, adopsi itu disahkan PN Jakarta Selatan. Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap ke permukaan.
31
h. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA; i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak; j. Menteri Sosial dan Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan; k. apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak; l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Kementerian Sosial; dan m. Kementerian Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut. 30
• Mahkamah Agung pun tidak menutup mata dan telinga terhadap hal itu. MA menengarai masih ada hakim yang melenceng dari ketentuan aturan adopsi, terutama oleh orang asing. Dulu, aturan yang dipakai adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979, yang disempurnakan lewat SEMA No. 6 Tahun 1983. • Isu adopsi oleh orang asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penetapan palsu dari pengadilan, akhirnya MA kembali menebitkan SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian.
32
8
31/03/2016
• Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. • Pertama, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut UU Kewarganegaraan yang terbit 2006. • Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan mayoritas pendudukan setempat. Menurut M. Joni, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Sehingga perbenturan kewenangan antara PA dan PN tidak akan terjadi. • Ketiga, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kalaupun upaya adopsi itu berhasil, Pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak.
TERIMA KASIH
33
DAFTAR PERATURAN
34
DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak 2. Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 mengenai Hukum Adopsi
35
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak 2. Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 mengenai Hukum Adopsi 3. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560d4c69baf81/aturandan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna 4. https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/analisa-kasus-adopsianak-internasional-di-dalam-dan-di-luar-indonesia-berdasarkanketentuan-hukum-perdata-internasional-dan-konvensi-hak-hak-anakpbb/ 5. https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/analisa-kasus-adopsianak-internasional-di-dalam-dan-di-luar-indonesia-berdasarkanketentuan-hukum-perdata-internasional-dan-konvensi-hak-hak-anakpbb/
36
9
31/03/2016
Siti Putri Hawa (29)
Clara Cahya Nadia (31)
Bagaimanakah jika seorang TKI yang melahirkan anak di Malaysia, lalu anak tersebut hendak diadopsi oleh majikan di Malaysia? Hukum mana yang digunakan?
Anak dari seorang WNA (Eropa) hendak diadopsi oleh seorang WNI yang menganut sistem parental. Pembagian warisannya menggunakan hukum yang mana?
Jawaban: Made Surya (37) Yang digunakan adalah Hukum Indonesia, karena Indonesia menggunakan asas Nasionalitas sehingga semua WNI yang berada di Indonesia maupun luar negeri tetap terikat dengan hukum Indonesia (PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009).
Jawaban: Ardiyanto (9) Menurut Hukum Perdata internasional Indonesia waris tidak termasuk dalam status personal, Indonesia menganut pengertian Hukum Perdata Internasional secara sempit sehingga waris diatur berdasarkan lex domicilie. Jadi yang digunakan tempat dimana harta waris tersebut berada. Jadi apabila adopsi tersebut tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya maka hukum yang digunakan terhadap harta warisan orang tua kandung adalah hukum dari dimana harta waris orang tua asal tersebut berada yaitu hukum Eropa dan hukum yang digunakan untuk harta warisan dari orang tua angkat adalah hukum dimana harta waris orang tua angkat tersebut berada yaitu Indonesia
37
Jenurani Artha (25) Di dalam syarat materiil, ada menilai rumah orang tua angkat. Sebenarnya seperti apa kelayakan mengadopsi itu ? Jika seperti didalam Pasal 26 ayat 1 huruf c Hague Convention on Intercountry Adoption 1993, hubungan anak dan orangtua kandung tersebut berakibat putus, namun orang tua kandung tidak ingin hubungannya putus, maka harus digugat kemana dan pakai hukum yang mana ? Jawaban: Tamara Nizar (11) Setelah calon orang tua angkat menyiapkan dokumen dengan lengkap dan dokumen tersebut diterima oleh dinas sosial di provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya. Kemudian di Tahap Pengasuhan Sementara, Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.
39
38
Jawaban: Hartono (8) Dalam Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 ttelah tercantum ketentuan bahwa “Dalam hal adopsi memiliki dampak pemutusan hubungan orangtua-anak hukum yang sudah ada, anak akan menikmati di Negara penerima, dan di setiap Negara lain dimana adopsi diakui, hak setara dengan yang dihasilkan dari adopsi memiliki efek ini di masing-masing Negara tersebut” sehingga melakukan adopsi yang didasarkan pada Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 sama dengan menyetujui persyaratan yang terdapat dalam pasal 26 ayat (2) ini. Dengan adanya ketentuan pasal ini dalam Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 tidak mengatur dengan jelas mengenai dimana tempat untuk menggugat putusnya hubungan antara anak adopsi dengan orang tua kandung yang dikarenakan adanya praktek adopsi.
40
10
31/03/2016
Diajeng Maulid (20)
Indah Septya (13)
Adopsi ilegal, di Indonesia termasukpelanggaran pidana/perdata, dan bagaimanapenyelesaiannya ? Jawaban: Tamara Nizar (11) Jawaban : pengangkatan anak secara ilegal masuk ke ranah hukum pidana.Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Terhadap syarat bagi COTA WNA yang mengangkat anak WNI harus tinggal di Indonesia selama 2 tahun, namun dalam kasus Christiano Ronaldo yang mengangkat anak asal Aceh, bagaimana pendapat kelompok kalian ? Jawaban: Denadry Putri (10) Martunis merupakan anak asuh Ronaldo. Karena Ronaldo hanya memberikan fasilitas uang, rumah, dan pendidikan. Mengenai pindahnya martunis ke Portugal itu saat dia sudah besar disana dimasukkan ke sekolah sepak bola.
41
Cynthia Herma (1)
42
Cininta Risky (12)
Dalam hal pembatalan pengangkatan anak, bagaimana dampaknya terhadap kewarganegaraan si anak angkat ? Dapatkah ia kembali menjadi WNI ? Jawaban: Denadry Putri (10) Anak angkat bisa menjadi WNI kembali dengan cara di naturalisasi menurut ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2007 tetang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Hal ini juga disebabkan bahwa seorang anak tidak akan dibiarkan stateless (tidak memiliki kewarganegaraan).
43
Bagi negara yang tidak mengakui adopsi, apakah anak tersebut mendapat perlindungan hukum yang sama seperti negara yang mengakui adopsi ? Jawaban: Hartono (8) Anak adopsi tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum yang sama seperti halnya perlindungan yang diberikan oleh Negara yang mengakui adanya adopsi, perlindungan hukum tersebut hanya sebatas perlindungan terhadap statusnya sebagai anak dan terhadap hakhaknya sebagai anak namun tidak mencakup perlindungan dalam ruang lingkup sebagai anak adopsi. Seperti halnya Perkawinan Siri di Indonesia, wanita yang melakukan nikah siri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam kedudukannya sebagai seorang isteri, namun wanita tersebut tetap mendapat perlindungan hukum dalam kedudukannya sebagai wanita dan terhadap haknya sebagai seorang 44 Warga Negara Indonesia
11
31/03/2016
Nur Muhammad (41) Bagaimana jika syarat materiil terpenuhi, namun syarat formil tidak. Jika terjadi sengketa apa anak itu sah ? Jawaban: Muhammad Adi (35) Status anak adopsi tersebut sah, sebatas apabila memang tidak ada proses pembatalan yang terjadi dalam adopsi tersebut. Karena apabila syarat formil tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh para pihaknya, dan apabila syarat materiil tidak terpenuhi maka adopsi tersebut secara otomatis akan dikatakan batal demi hukum. Agar adopsi yang dilakukan tetap sah dan mendapat perlindungan hukum sampai untuk kedepannya, sebainya adopsi tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil.
45
12
