31/03/2016
Nama Kelompok: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perbandingan Hukum Nasional Indonesia dan Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 mengenai Hukum Adopsi
Femmy Cornelia Finoyo Refita Veronica Larasati Trisnayani Salis Wulndari Fahdamir Resya Krisna Ayu Tjini Fenti Herdana Putri
13501018113013 / 45 135010107111123 / 33 135010107111129 / 34 135010107111143 / 36 135010107111161 / 39 135010101111099 / 15
1
2
Akibat Hukum Dari Adopsi Hukum Nasional
Pengertian Adopsi
1. Terhadap Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua Biologisnya tidak terputus. Sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih pada orangtua angkat
1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, kelingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002)
2. Anak angkat hanya dapat menerima waris berupa harta bersama dari orangtua angkatnya, namun dapat menerima waris berupa harta bersama serta harta bawaan dari orangtuanya. 3. Orangtua angkat berhak menguasai harta waris dari orangtua kandung dari anak angkat yang masih belum cukup umur. 4. Apabila hubungan anak adopsi dan orangtua angkatnya memburuk dapat diajukan pembatalan penetapan pengangkatan anak (pasal 45 s/d pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
3
4
1
31/03/2016
4. Untuk menentukan status warga negara anak WNI yang telah diangkat oleh WNA kita harus melihat dasar hukum dari setiap negara yang berkepentingan. Seperti di Indonesia,Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride setelah anak tersebut mencapai umur 17tahun. Sedangkan di Swedia, pemerintahan disana mentoleransikan adanya bipatrisme kepada seseorang sebelum mencapai 21tahun. Jadi, selama anak tersebut masih dalam status anak atau belum cakap hukum, maka anak tersebut masih bebas status kewargaanegaraanya, bisa Swedia atau Indonesia. Tetapi setelah mencapai batasan umur tertentu, ia wajib memilih salah satu warga negara yangtelah ditawarkan, antara kewarganegaraan Indonesia atau Swedia
Akibat Hukum Dari Adopsi Hukum Internasional 1. Adopsi akan memutuskan hubungan antara orangtua kandung dengan anak adopsi pada negara-negara yang menganut aturan demikian, namun tidak untuk negara-negara yang tidak menganutnya (Pasal 26) 2. Dalam pasal 30 disebutkan Pejabat yang berwenang dari Negara pihak harus menjamin bahwa informasi yang dimiliki oleh mereka mengenai asal anak, khususnya informasi mengenai identitas nya orang tua, serta riwayat kesehatan. 3. Untuk negara yang tidak memutuskan hubungan antara orangtua biologis dan anak angkat, maka anak tersebut akan menerima waris dari orangtua kandungnya. Tetapi untuk negara yang memutuskan hubungan tersebut, maka anak angkat hanya akan menerima waris dari orangtua angkatnya.
5
Syarat-syarat sah material adopsi nasional
6
Bagi Calon Anak Angkat
Bagi Calon Orang Tua Angkat Menurut pasal 7 aByat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009: a. Sehat jasmani dan rohani b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun f. Tidak merupakan pasangan sejenis g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi 7
Menurut pasal4 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009: a.Anak yang belum berusia 18tahun b.Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan c.Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak d.Memerlukan perlindungan khusus
8
2
31/03/2016
Syarat-syarat Material Adopsi antar negara Adopsi dalam lingkup Konvensi akan berlangsung hanya jika pejabat yang berwenang dari Negara asal a) telah menetapkan bahwa anak adalah adoptable; b) telah ditentukan, setelah kemungkinan penempatan anak dalam Negara asal telah diberikan pertimbangan, bahwa adopsi antar adalah kepentingan terbaik anak; c) telah memastikan bahwa : orang-orang, lembaga dan otoritas yang persetujuan diperlukan untuk diadopsi, telah menasihati yang dianggap perlu dan diberitahu tentang efek dari persetujuan mereka, khususnya apakah atau tidak adopsi akan mengakibatkan pemutusan hubungan hukum antara anak dan atau keluarganya asal,
telah memastikan, dengan memperhatikan usia dan tingkat kematangan anak, yang dia telah menasihati dan diberitahu tentang efek dari adopsi dan nya persetujuan untuk adopsi, di mana persetujuan tersebut diperlukan f. pertimbangan telah diberikan kepada keinginan dan opini anak g. persetujuan anak untuk adopsi, di mana persetujuan tersebut diperlukan, telah diberikan secara bebas, dalam bentuk hukum yang diperlukan, dan menyatakan atau dibuktikan secara tertulis, dan h. persetujuan tersebut belum disebabkan oleh pembayaran atau kompensasi apapun.
(2) orang-orang tersebut, lembaga dan pihak berwenang telah memberikan persetujuan mereka secara bebas, dalam bentuk hukum yang diperlukan, dan menyatakan atau dibuktikan secara tertulis, (3) persetujuan belum diinduksi oleh pembayaran atau kompensasi apapun dan belum ditarik, dan (4) persetujuan dari ibu, di mana diperlukan, telah diberikan hanya setelah kelahiran anak; dan 9
10
Syarat-syarat sah formil adopsi Internasional Bagi Calon Orang Tua Angkat Menurut pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 : a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah b. Surat keterengan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah c. Copy akta kelahiran calon orang tua angkat d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat e. Copy surat nikah / akta perkawinan f. Kartu Keluarga dan KTP g. Copy akta kelahiran calon anak angkat h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat i. Surat izin dari orang tua kandung / wali yang sah / kerabat di atas kertas bermaterai cukup j. Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya l. Surat pernyataan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak 11
Pasal 15: (1) Jika Otoritas Sentral Negara penerima puas bahwa pemohon memenuhi syarat dan cocok untuk mengadopsi, itu akan menyiapkan laporan termasuk informasi tentang identitas mereka, kelayakan dan kesesuaian untuk mengadopsi, latar belakang, keluarga dan riwayat kesehatan, lingkungan sosial, alasan untuk diadopsi, kemampuan untuk melakukan sebuah adopsi antar, serta karakteristik anak-anak untuk siapa mereka akan memenuhi syarat untuk peduli. (2) Ini akan mengirimkan laporan kepada Otoritas Sentral Negara asal.
12
3
31/03/2016
Hukum yang berlaku untuk menentukan adopsi
Lembaga yang mengesahkan adopsi Lembaga yang mengesahkan adopsi nasional yaitu pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri tempat anak tersebut beradasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak)
Hukum yang berlaku untuk menentukan sah atau tidaknya suatu adopsi adalah berdasarkan hukum dari negara anak adopsi tersebut
Selain itu pengadilan agama juga dapat memberikan penetapan berdasarkan hukum Islam Lembaga yang mengesahkan adopsi internasional adalah melalui yayasan tertentu sesuai pasal 11 the hague convention 1993
13
Contoh kasus adopsi anak internasional di indonesia
14
Contoh kasus adopsi anak internasional
Kasus Erwin/Tristan Dowse Banyak kasus penjualan anak berkedok adopsi. Erwin, bocah asli Tegal, diadopsi pasangan suami isteri Irlandia Joseph Dowse-Lala. Nama Erwin pun diubah menjadi Tristan Dowse setelah bocah itu berhasil mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Tetapi belakangan, Tristan ditelantarkan seiring hamilnya Lala. Bahkan Joseph berusaha membatalkan status kewarganegaraan Irlandia bagi bocah yang ‘dibeli’ dari sindikat perdagangan bayi di Ciputat Tangerang itu. Tristan adalah salah contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terjadi jual beli. Nyatanya, adopsi itu disahkan PN Jakarta Selatan. Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap ke permukaan. Mahkamah Agung pun tidak menutup mata dan telinga terhadap hal itu. MA menengarai masih ada hakim yang melenceng dari ketentuan aturan adopsi, terutama oleh orang asing. Dulu, aturan yang dipakai adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979, yang disempurnakan lewat SEMA No. 6 Tahun 1983. Isu adopsi oleh orang asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penetapan palsu dari pengadilan, akhirnya MA kembali menebitkan SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian. 15
Peristiwa kesulitan dalam proses adopsi anak dialami oleh Madonna, ketika gagal mengadopsi gadis tiga tahun asal Malawi bernama Mercy. Permohonan itu ditolak karena peraturan tempat tinggal. Persyaratan hukum Malawi mengatur calon orang tua harus menjadi penduduk di negara tersebut sekitar 18 hingga 24 bulan. Sebelumnya pada tahun 2006 peraturan tempat tinggal Malawi diabaikan oleh Madonna saat dia diijinkan membawa anak adopsi pertamanya David Banda ke London sebelum proses adopsinya selesai tahun 2008. Dalam pembacaan keputusan kasus adopsi kedua ini, hakim juga mengemukakan kekhawatiran soal potensi dampak pengabulan permohonan terhadap hak asasi anak yang akan diadopsi. Hakim mencatat panti asuhan yang ditempati Chifundo James (nama asli Mercy) merupakan salah salah satu rumah yatim piatu paling bagus di malawi dan tidak lagi hidup dalam kemiskinan. 16
4
31/03/2016
Nomor absen 01
Daftar pustaka
Undang-Undang yang terbaru adalah UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Hague Convention on Intercountry Adoption 1993 mengenai Hukum Adopsi https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/analisa-kasus-adopsi-anakinternasional-di-dalam-dan-di-luar-indonesia-berdasarkan-ketentuanhukum-perdata-internasional-dan-konvensi-hak-hak-anak-pbb/
17
18
Penanya nomor absen 20 Adopsi ilegal di indonesia melanggar hukum pidana/perdata? Jawaban: Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menjawab pertanyaan Anda, melihat pada pengaturan sanksi di atas, pengangkatan anak secara ilegal masuk ke ranah hukum pidana.
Pertanyaan: orangtua kandung dapat menggugat orangtua angkat? Apakah status anak dapat dibatalkandan apakah harus dikembalikan ke orangtua biologis atau tidak? Orangtua kandung dapat menggugat orangtua angkat, jika orangtua angkat tidak memenuhi syarat materiil maupun syarat formil adopsi dan jika orangtua angkat melakukan pelantaran atau kekerasan, dan anak adopsipun dapat dikembalikan ke orangtua kandungnya
Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 19
20
5
31/03/2016
Penanya: Clara
Tambahan dari Bu Afifah
Pertanyaan: apabila anak WNA diangkat WNI dimana orangtuanya parental. Adopsi menganut mana? Dan bagaimana dengan warisnya? Jawaban: Adopsi yang digunakan adalah adopsi dari anak tersebut. Menggunakan adopsi dari anak WNA tersebut. Dalam konvensi adopsi antar negara hubungan antara anak adopsi dan orangtua kandung terputus. Maka dapat mewaris dari orangtua angkat WNI tersebut.
21
Namun Indonesia untuk saat ini belum meratifikasi Hague Convention On Intercountry Adoption 1993 mengenai Hukum Adopsi
22
Penanya: Putri Hawa (29) Pertanyaan: TKI punya anak WNI, diadopsi oleh orang Malaysia. Jika terjadi sengketa penyelesaiannya dimana? Jawaban: Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan “Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri” jadi penyelesaiannya menggunakan hukum dari anak adopsi WNI tersebut. 23
6
