LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 Kabupaten : Kudus
1 1.
ASPEK
FOKUS
No
IKK
2
3
4
5
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
RUMUS / PERHITUNGAN 6
JENIS DATA (Tahun 2011) 7
CAPAIAN KINERJA 8
KETERANGAN 9
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
4.
-
-
-
-
-
5.
-
-
-
-
-
Personil Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum)
6
-
-
-
-
-
Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL atau PMKS Peraturan tentang kebersihan Kabupaten
7
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
Peraturan tentang Kependudukan
-2 -
1 2.
3.
2 KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
3
4
5
6
7
8
10
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
-
-
-
-
-
Penyampian laporan keuangan dan kinerja Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hubungan antar daerah
10
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
13
-
-
-
-
-
Kewenangan
14
Keuangan
15 16
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-3-
1
4.
5.
2
EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
EFEKTIFITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
3
4
5
6
7
8
9
18
-
-
-
-
-
Pelayanan Publik
19
-
-
-
-
-
Kepegawaian
20
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
Kelembagaan
22
-
-
-
-
-
Produk Peraturan Perundangan
23
-
-
-
-
-
Ranperda yang diajukan tahun berjalan
24
-
-
-
-
-
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh
25
-
-
-
-
-
-41 6
2 EFEKTIFITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
3
4
5
6
7
8
9
Tindaklanjut keputusan Bupati
26
-
-
-
-
-
Tindaklanjut Peraturan Bupati
27
-
-
-
-
-
7.
KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Perda yang dibatalkan
28
-
-
-
-
-
8.
INTENSITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN DAERAH
PERDA tentang konsultasi publik
29
-
-
-
-
-
-5-
9.
TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh Publik
30
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Perbup
- PerBup Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penerbitan Majalah Gema Semarak Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 16). - Perda Kab Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus.
Ada
-
Serapan dana perimbangan
31
-
-
-
-
-
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD
32
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-6-
10.
INTENSITAS, EFEKTIFITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
34
-
-
-
-
-
11.
EFEKTIFITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan Keuangan ( Lapkeu)
35
-
-
-
-
-
Besaran SILPA
36
-
-
-
-
-
Realisasi Belanja
37
-
-
-
-
-
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
38
-
-
-
-
-
Peta potensi daerah
39
-
-
-
-
-
Peningkatan PAD
40
-
-
-
-
-
12.
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
-7-
13.
TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan
41
-
-
-
-
-
Pengadaan barang dan jasa
42
-
-
-
-
-
Daya saing daerah
43
-
-
-
-
-
LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ( 8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013
KABUPATEN Nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN
1 1.
2.
: Kudus : Setda Kabupaten Kudus (Bagian Humas) : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS
JENIS DATA
2
3
4
5
6
7
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
CAPAIAN KINERJA 8
KETERANGAN 9
Program nasional yang dilaksanakan SKPD
1
-
-
-
-
-
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen / LPND Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD
2
-
-
-
-
-
3
2
- Perda Kab. Kudus Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, TLD Kab Kudus Nomor 115.
-
-
2 X 100% 2
-2-
1
3.
4.
2
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3
Pengisian struktur jabatan
4
4
5
6
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
3 X 100% 3
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD/Bagian Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
5
-
6
Rasio PNS Kabupaten
Tidak ada
23 X 100% 9.263
3 7
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
X 100% 3
3 X 100% 3
7 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD - Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yg harus ada sebanyak 3 -
- PNS SKPD sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten sebanyak 9.263 personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada sebanyak 3 jabatan.
8
9
100%
-
-
-
0,002%
-
100% -
100%
-
-31 5.
6.
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3
4
5
6
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD
Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD
4
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD
11
Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
4
Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran
12
Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
4
Alokasi Anggaran
13
Realisasi anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
7
Ada
X 100% 4
X 100% 4
X 100% 4
2.002.889.775 X 100 1.307.667.758.000
8
9
Dokumen yang ada tahun 2013 sebanyak 4 jenis terdiri dari : Renstra SKPD 1 Renja SKPD 1 RKA SKPD 1
3 jenis dokumen
-
- Program RKPD yang diakomodir dalam Ranja SKPD sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 program. - Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 program - Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 program - Total realisasi anggaran SKPD sebesar Rp 2.002.889.775 - Total belanja APBD sebesar Rp 1.307.667.758.000
100 %
-
100 %
-
100 %
-
0,16%
-
-41
2
3
4
5
6
7
8
9 -
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
14
15
16
7.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Realisasi Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Total Realisasi belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
150.050.000 X 100 2.050.440.000
33.935.500 X 100 1.723.7696.000
33.935.500 X 100 2.050.440.000
- Total realisasi belanja modal SKPD 150.050.000 - Total belanja SKPD sebesar Rp 2.050.440.000 - Total realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp 33.935.500 - Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp 1.723.796.000 - Total realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp 33.935.500 - Total belanja SKPD sebesar Rp 2.050.440.000
7,31%
1,97%
-
1,66 %
-
Laporan keuangan SKPD
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (neraca, calk)
Ada
Laporan Keuangan ada sebanyak 4 jenis : - laporan realisasi keuangan - neraca - CALK - data persediaan - Register penutupan kas - BA pemeriksaan fisik persediaan - Rekap penerimaan dan penyetoran pajak
Ada sebanyak 7 jenis
-
Manajemen asset SKPD
18
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
-
Ada
-
-
Buku Inventaris Barang. Kartu Inventaris Barang. Laporan Triwulan dan Semesteran
-5-
1
2
3 Penggunaan aset SKPD
4 19
5 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
6
7
0 X 100
-
206
-
8.
PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Aset yang tidak digunakan sebanyak asset 0 Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 206 aset
Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leafled 4. Mobil keliling 5. Pengumunan di mass media
Jumlah fasilitas /prasarana partisipasi
1. Papan pengumunan 2. Majalah dinding 3. Majalah Pemkab 4. Siaran radio 5. Jumpa pers 6. Mobil keliling 7. Publikasi di media 8. Papan baca
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Keberadaan survey kepuasan masyarakat
Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Dokumen kuesioner dan nama petugasnya
8 0%
Jumlah sebanyak 8 jenis
Tidak Ada
KEPALA BAGIAN HUMAS
PUTUT WINARNO, S.STP Penata Tk. I NIP. 19780312 199711 1 001
9 -
-
-
