PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bahwa dengan adanya sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Dumai yang dapat dimanfaatkan penggunaannya serta dapat menambah penerimaan Daerah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menutupi biaya perawatan kekayaan daerah tersebut; bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah selanjutnya dapat dikenakan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Dumai. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. 3. Walikota adalah Walikota Dumai. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang dalam bidang Kekayaan Daerah pada Pemerintah Kota Dumai. 6. Dinas adalah Dinas yang terkait yang membidangi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. 8.
9.
10. 11.
12.
13.
14.
15. 16. 17.
18. 19.
20.
21. 22.
23. 24. 25.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Perhubungan Kota Dumai di Bandar Udara Pinang Kampai Dumai. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Penyewaan kekayaan daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penaggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air; Mutu air adalah kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum langsung; Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan tidak termasuk untuk pengobatan tradisional dan kolam renang. Air kolam renang adalah air yang didalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitas airnya memenuhi syarat kesehatan. Air badan air adalah air didalam badan air seperti sungai, waduk, danau, dan sejenisnya yang kualitas airnya harus memenuhi syarat baku mutu air peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Air limbah adalah air buangan yang dipergunakan untuk proses aktifitas perusahaan, industri, rumah sakit dan rumah tangga yang mengandung bahan-bahan organik, mikro organisme, kimia, fisika dan radio aktif sehingga dapat menyebabkan perubahan baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologi dan radioaktif yang ditunjuk oleh Walikota Dumai. Pengelolaan air adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan air untuk kepentingan umum atau mengelola air untuk kolam renang/pemandian umum. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologi dan radioaktif yang ditunjuk oleh Walikota Dumai. Penginapan adalah tempat penginapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II JENIS-JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 2 Jenis Retribusi Kekayaan Daerah antara lain : a. laboratorium; b. tanah; c. pelayanan tempat penginapan; d. gedung; e. kantin; f. loket; g. gudang; h. bebek air; i. gazebo; j. pentas; k. wc; l. kios pedagang; m. motor grader; n. excavator; o. skit steer loader/scatrak; p. skit steer loader/case; q. buldozer; r. backhoe loader;
s. t. u. v.
tandem loader; baby roller; work shop pertukangan kayu; work shop konveksi. BAB III PENGAWASAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan Pasal 3
Maksud dan tujuan pengawasan kualitas air adalah : a. mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Bagian Kedua Syarat-Syarat Pasal 4 (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.
yang meliputi
(2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Air yang wajib diperiksa adalah : a. air yang dikelola PDAM; b. air yang dikelola Badan/Organisasi/Perusahaan/Perorangan dipergunakan untuk keperluan masyarakat umum; c. air yang digunakan pada kolam renang dan pemandian umum; d. air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
yang
(2) Air yang belum tercantum dalam ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. (3) Pemeriksaan kualitas air dilakukan oleh laboratorium. Pasal 6 Disamping melayani pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Dinas/Instansi dan masyarakat umum yang mengkonsumsi air baik yang berasal dari sarana air bersih, sumur gali, sumur pompa, sumur bor dalam, penampungan air hujan dan sebagainya serta air yang diproses menggunakan peralatan pengolahan air tersebut dengan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 5. Pasal 7 Parameter untuk menentukan kualitas air perlu diperiksakan adalah : (1) Air minum dan air bersih : a. parameter yang berhubungan dengan kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. 1) kualitas air yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan, 2) jumlah parameter yang perlu diperiksa dilaboratorium terdiri dari : a. Mikrobiologi : E. Coil dan Total coil;
b. Kimia An-Organik; c. Arsen; d. Nitrit, sbg-N; e. Flourida; f. Sianida; g. Kronium, Valensi-6; h. Selenium; i. Nitrit, sbg-N; j. Kadmiun, b. parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan : 1) Fisika : a. Bau; b. Warna; c. Jumlah zat padat terlarut (TDS); d. Kekeruhan; e. Rasa; f. Suhu; 2) Kimia An-organik : a. Aluminium; b. Ph; c. Besi; d. Seng; e. Kesadahan; f. Sulfat; g. Khlorida; h. Tembaga; i. Mangan; (2) Air kolam renang : a. Mikrobiologi : jumlah kuman dan total coli; b. Kimia : 1) Aluminium, 2) Kebasaan (CaCO3), 3) Oksigen Terabsorbsi (O2), 4) Ph, 5) sisa Khlor, 6) Tembaga; (3) Air pemandian umum : a. Mikrobiologi : Total coli; b. Kimia : 1) Deterjen, 2) Oksigen terlarut, 3) Ph; c. Fisika : 1) Bau, 2) Kejernihan, 3) Minyak. Bagian Ketiga Pengawasan Dan Kewajiban Pasal 8 (1) Pengawasan Kesehatan.
dan
pemeriksaan
kualitas
air
dilaksanakan
oleh
(2) Setiap air yang dimanfaatkan oleh umum wajib diperiksa kwalitasnya.
Dinas
Pasal 9 (1) Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup : a. pengamatan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi; b. pemeriksaan contoh air; c. analisa hasil pemeriksaan; d. perumusan arah dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b dan c di atas; e. kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penaggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan. (2) Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Walikota. Pasal 10 (1) Pengawasan kualitas air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, tranmisi dan tempat penyimpanan (Reservoir) dan pada waktu didistribusikan kepada umum. (2) Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan. (3) Pemeriksaan contoh air dilakukan di Laboratorium pemeriksaan kualitas air Kota Dumai. Pasal 11 (1) Setiap waktu untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut : a. memeriksa kualitas air; b. membantu pelaksanaan pengaawsan oleh petugas Dinas Kesehatan; c. memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. (2) Jangka waktu untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut : a. pemeriksaan mikrobiologi minimal dilakukan satu kali dalam satu bulan; b. pemeriksaan kimia minimal dilakukan satu kali dalam tiga bulan. Pasal 12 Tata cara penyelenggaraan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, dilaksanakan sebagai berikut : a. PDAM, Pengelola air dan industri/perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksakan kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi pada masyarakat; b. pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara fisika, bacteriologi dan kimia. Pasal 13 Cara pengambilan contoh air : a. pengelola air mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas air; b. atas dasar permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf (a), petugas Dinas Kesehatan mengambil contoh sesuai dengan ketentuan teknis untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium; c. hasil pemeriksaan contoh tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disampaikan kepada pengelola air (pemohon) dan dilaporkan kepada Walikota.
BAB IV PELAYANAN JASA LABORATORIUM Pasal 14 (1) Unit Laboratorium memberikan pelayanan jasa analisis sampel uji kepada orang atau badan yang menggunakan jasa laboratorium. (2) Orang atau Badan yang menggunakan jasa laboratorium dikenakan retribusi jasa pelayanan laboratorium. (3) Besarnya tarif retribusi jasa pelayanan laboratorium ditetapkan berdasarkan jenis parameter yang diuji. (4) Besarnya biaya jasa pemeriksaan sampel sebagaimana tersebut dalam lampiran I adalah 50% dari tarif retribusi. (5) Besarnya biaya jasa pengambilan sampel sebagaimana tersebut dalam lampiran I adalah 75% dari tarif retribusi. (6) Setoran biaya tarif vahan/alat dari retribusi pemeriksaan kualitas air 80% dikembalikan ke sarana laboratorium untuk pemeriksaan kualitas air. Pasal 15 (1) Penyelenggaraan laboratorium memberikan pelayanan jasa sewa alat laboratorium kepada orang atau operator badan usaha. (2) Pemakaian jasa sewa alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi. Pasal 16 (1) Retribusi jasa sewa alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dibebankan kepada orang atau badan usaha yang bersangkutan. (2) Pembayaran retribusi jasa pemakaian alat laboratorium diserahkan kepada penyelenggara laboratorium. BAB V PELAYANAN JASA SEWA ALAT BERAT Pasal 17 (1) Penyelenggaraan sewa alat berat memberikan pelayanan jasa sewa alat berat kepada orang atau operator badan usaha. (2) Pemakaian jasa sewa alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi. Pasal 18 (3) Retribusi jasa sewa alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dibebankan kepada orang atau badan usaha yang bersangkutan. (4) Pembayaran retribusi jasa pemakaian penyelenggara alat berat.
alat berat diserahkan
kepada
BAB VI PELAYANAN JASA PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMAI Pasal 19 Setiap orang pribadi, kelompok atau badan yang menginap di tempat penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai dikenakan retribusi pelayanan jasa penginapan.
Pasal 20 (1) Pemungutan retribusi pelayanan jasa penginapan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai yang bertugas di penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai. (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas wajib melakukan pencatatan/membukukan dan memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa penginapan. Pasal 21 Kewajiban membayar retribusi pelayanan jasa penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi : a. Mahasiswa/Pelajar yang berasal dari Kota Dumai yang sedang mengikuti pendidikan di daerah terletaknya penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai; b. Mahasiswa/Pelajar yang dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa/pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu atau mahasiswa yang berprestasi; c. tamu daerah beserta rombongan dalam rangka melakukan kunjungan. Pasal 22 (1) Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai sebagai pengelola penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai berkewajiban melaksanakan administrasi laporan pemunggutan retribusi kepada Pemerintah Kota Dumai. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang terdapat di penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai. (3) Setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian orang pribadi, kelompok atau badan yang menginap di tempat penginapan/mess Pemerintah Kota Dumai dibebankan pada pemakai pelayanan jasa penginapan sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan BAB VII PELAYANAN JASA SEWA TANAH Pasal 23 (1) Setiap orang pribadi, kelompok atau badan yang menyewa tanah Pemerintah Kota Dumai dikenakan retribusi pelayanan jasa sewa. (2) Pelayanan jasa sewa tanah Pemerintah Kota Dumai dibagi atas 3 (tiga) zona wialyah. Pasal 24 (1) Pemungutan retribusi pelayanan jasa sewa tanah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai. (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas wajib melakukan pencatatan/pembukuan dan memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa tanah. (3) Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai sebagai pengelola tanah Pemerintah Kota Dumai berkewajiban melaksanakan administrasi laporan pemunggutan retribusi kepada Pemerintah Kota Dumai
BAB VIII PELAYANAN JASA SEWA WORK SHOP Pasal 25 Setiap orang, kelompok usaha atau badan usaha yang menggunakan mesin peralatan work shop pertukangan kayu dan work shop konveksi pada UPT. Balai Latihan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikenakan retribusi pelayanan jasa. Pasal 26 (1) Pemungutan retribusi pelayanan jasa work shop pertukangan kayu dan work shop konveksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai yang bertugas di UPT balai Latihan Industri. (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan/pembukuan dan memberikan bukti pembayaran kepada pengelola jasa. Pasal 27 (1) Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Dumai sebagai pengelola work shop pertukangan kayu dan work shop konveksi Pemerintah Kota Dumai berkewajiban melaksanakan administrasi laporan pungutan retribusi kepada Pemerintah Kota Dumai. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang terdapat di UPT Balai Latihan Industri Kota Dumai. (3) Setiap kerusakanyang diakibatkan oleh kelalaian orang pribadi, kelompok atau badan yang menggunakan/memanfaatkan mesin peralatan UPT. Balai Latihan Industri Pemerintah Daerah Kota Dumai dibebankan pada pemakai sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan. BAB IX PELAYANAN PENYEWAAN Pasal 28 (1) Besarnya sewa kekayaan daerah untuk alat-alat berat tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, bahan bakar, mekanik dan kerusakan barang dilokasi. (2) Besarnya sewa gedung, tenda dan kursi tidak termasuk biaya kebersihan gedung, pemasangan dan biaya transportasi. (3) Sipenyewa diwajibkan membayar uang lembur dan uang makan petugas jika pemakaian sarana dan peralatan dilaksanakan diluar jam kerja ketentuan yang berlaku. BAB X PENGAJUAN PENYEWAAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 29 (1) Badan atau orang pribadi yang akan menyewa peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota c.q. Sekretaris Daerah dan kepada Walikota c/q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai untuk peralatan alat-alat berat. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Kuasa Direktur atas nama Perusahaan yang bersangkutan atau perorangan.
(3) Walikota dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bagi penyewaan kekayaan daerah yang disetujui ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa. Pasal 30 (1) Surat permohonan penyewaan Gedung harus mencantumkan: a. jumlah alat-alat yang dipakai; b. jangka waktu pemakaian; c. jumlah fasilitas yang ingin digunakan; d. permohonan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari pemakaian.
sebelum
(2) Surat permohonan penggunaan peralatan harus dicantum dengan jelas : a. jenis, merk, type/peralatan yang diperlukan; b. jangka waktu pemakaian; c. lokasi pekerjaan. (3) Surat permohonan penyewaan tenda harus mencantumkan : a. jumlah dan kapasitas tenda; b. jumlah kursi; c. lokasi; d. permohonan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemakaian. (4) Surat permohonan penyewaan tanah harus mencantumkan : a. jangka waktu; b. maksud dan tujuan pemakaian/penggunaan tanah; c. lokasi pemakaian tanah; d. luas pemakaian tanah. Pasal 31 Bagi penyewa wajib menjaga, memelihara dan memperbaiki atau mengganti dengan jenis dan barang yang sama. Pasal 32 (1) Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dalam pelaksanaannya harus dibuat surat perjanjian. (2) Penanda tanganan Surat Perjanjian untuk penyewaan alat-alat berat harus memuat dengan jelas : a. jumlah, jenis merk, type/model, waktu penggunaan dan besarnya sewa yang disetorkan ke Kas Daerah; b. tempat pengambilan dan pengembalian peralatan; c. biaya operasi dan pemeliharaan; d. operator dan mekanik; e. syarat-syarat pembayaran sewa; f. penggunaan dan pemeliharaan peralatan; g. keselamatan kerja; h. pengawasan; i. jaminan penyewaan; j. domisili; k. asuransi; l. pajak dan materai; m. denda/sanksi; n. force Majeure; o. perselisihan.
(3) Sebelum Berita Acara serah terima peralatan ditandatangani terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan peralatan dan hasilnya dituangkan dalam formulir pemeriksaan peralatan. BAB XI PENGEMBALIAN PERALATAN Pasal 33 (1) Setelah penggunaan peralatan berakhir atau jangka waktu penggunaan peralatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian telah berakhir, maka peralatan dikembalikan oleh penyewa ketempat yang ditetapkan dalam surat perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan barang. (2) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh : a. dari kantor/kepala cabang satuan kerja ialah Kepala Kantor/Kepala Cabang Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk; b. dari Perusahaan ialah Direktur/Kuasa Direktur Perusahaan, pelaksanaan dilapangan atau perusahaannya. (3) Sebelum ditandatangani Berita Acara serah terima pengambilan peralatan oleh kedua belah pihak harus terlebih dahulu dipenuhi hal-hal berikut : a. laporan harian penggunaan peralatan yang telah diisi/dibuat oleh penyewa dan disampaikan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. b. seluruh sewa telah dilunasi; c. kondisi peralatan telah disesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian; d. peralatan diperiksa bersama oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan peralatan. BAB XII NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pemakaian Pemakaian Kekayaan Daerah.
Kekayaan
Daerah
dipungut retribusi
Pasal 35 Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah. Pasal 36 Subyek retribusi meliputi setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah. BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 37 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. BAB XIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 38 (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. BAB XV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 39 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 40 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB XVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 41 (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini. BAB XVII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 42 Retribusi dipungut di dalam wilayah daerah. BAB XVIII PENENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 43 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB XIX PENAGIHAN Pasal 44 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kuran dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 45 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana diamksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi. Pasal 46 (1) Piutang pajak dan/atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana diamksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXI MASA RETRIBUSI Pasal 47 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. BAB XXII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 48 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
BAB XXIII PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 49 (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan. (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam. (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXIV KEBERATAN Pasal 50 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. BAB XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 51 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Tata cara Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 52 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXVII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 53 Instansi pemungut adalah instansi yang ditunjuk sebagai pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah. BAB XXVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 54 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu. (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran yang berkenaan. (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 55 (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk pejabat di lingkungan Dinas terkait. BAB XXX PENYIDIKAN Pasal 56 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi. d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXXI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 57 (1) Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. BAB XXXII KETENTUAN PIDANA Pasal 58 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berkaitan secara langsung dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini. Pasal 60 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 61 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 Maret 2011 WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR Diundangkan di Dumai pada tanggal 2 Maret 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
H. M. SYUKRI HARTO, SE. M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590727 198603 1 009 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI B
Lampiran I : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI Nomor : 23 Tahun 2011 Tanggal : 1 Maret 2011
Tarif Pelayanan Jasa Pengawasan Kualitas Air NO
PEMERIKSAAN
TARIF RETRIBUSI JASA (Rp)
BAHAN / ALAT (Rp)
TOTAL TARIF (Rp)
1.
Pemeriksaan mikrobiologi.
15.000
35.000
50.000
2.
Pemeriksaan Kimia Terbatas : a. untuk air bersih; b. untuk air minum
25.000 30.000
55.000 70.000
80.000 100.000
3.
Kolam renang/Pemandian Umum
30.000
70.000
100.000
4.
Air badan air
30.000
90.000
120.000
5.
Air limbah industri/pabrik/Rumah sakit
50.000
200.000
250.000
6.
Biaya pengambian sampel dilapangan untuk setiap sampel.
20.000
5.000
25.000
WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
Lampiran II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI Nomor : 23 Tahun 2011 Tanggal : 1 Maret 2011
Tarif Pelayanan Jasa Gedung Dan Penginapan/Mess Pemerintah Kota Dumai A. Gedung NO. 1.
NAMA GEDUNG a. Gedung serba guna (termasuk kursi dan peralatan) b. Sound System
TARIF (Rp)
KETERANGAN
500.000,-
Perhari
200.000,-
Perhari
B. Penginapan NO.
TYPE PERUNTUKAN KAMAR
TARIF (Rp)
KETERANGAN
1.
AC
50.000,-
Perhari
2.
NON AC
35.000,-
Perhari
WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
Lampiran III : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI Nomor : 23 Tahun 2011 Tanggal : 1 Maret 2011 Tarif Pelayanan Jasa Sewa Alat Berat Pemerintah Kota Dumai NO
JENIS
TARIF (Rp)
KETERANGAN
1.
MOTOR GRADER
200.000,-
perjam
2.
ESCAVATOR
200.000,-
perjam
3.
SKIT STEER LOADER/SCATRAK
75.000,-
perjam
4.
SKIT STERR LOADER/CASE
75.000,-
perjam
5.
BULDOZER
200.000,-
perjam
6.
BACKOE LOADER
200.000,-
perjam
7.
TANDEM LOADER
175.000,-
perjam
8.
BABY ROLLER
75.000,-
perjam
WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI Nomor : 23 Tahun 2011 Tanggal : 1 Maret 2011 Tarif Pelayanan Jasa Sewa Tanah Pemerintah Kota Dumai NO
JENIS
LUAS TANAH
JANGKA WAKTU
1.
Zona 1
1m²
1-30 hari
30.000,-
1m²
31-365 hari
25.000,-
1m²
1-30 hari
25.000,-
1m²
31-365 hari
20.000,-
1m²
1-30 hari
20.000,-
1m²
31-365 hari
15.000,-
2.
3.
Zona 2
Zona 3
TARIF (Rp) PER HARI
WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
Lampiran V : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI Nomor : 23 Tahun 2011 Tanggal : 1 Maret 2011 Tarif Pelayanan Jasa Sewa Work Shop Pemerintah Kota Dumai NO
JENIS
TARIF
KETERANGAN
1.
Work Shop Pertukangan Kayu
700.000,-
per bulan
2.
Work Shop Konveksi
800.000,-
per bulan
WALIKOTA DUMAI,
H. KHAIRUL ANWAR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan. Hal ini dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan yang berasal dari Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Zona wilayah penyewaan tanah Pemerintah Kota Dumai dibagi atas 3 zona yaitu sebagai berikut : No
Zona
1.
Zona 1
Lokasi a. Jalan Sultan Syarif Kasim, b. Jalan Jendral sudirman, c. Jalan Pangeran Diponegoro, d. Jalan HR. Soebrantas, e. Simpang-simpang utama : - Simpang Putri Tujuh : • Simpang Putri Tujuh Pelabuhan/RSUD Dumai; • Simpang Putri Tujuh Bundaran; • Simpang Putri Tujuh Jalan Sultan Syarif Kasim, - Simpang Sudirman : • Simpang Sultan Syarif Kasim/Sudirman (Bundaran); • Simpang Sudirman/Datuk Laksamana; • Simpang Sudirman Ramayana (Plaza Dumai); • Simpang Sudirman Bumi Ayu, - Simpang Sukajadi : • Simpang Sultan Syarif Kasim/Sukajadi (Bundaran), • Simpang Sukajadi/Ombak, • Simpang Jalan Merdeka.
2.
Zona 2
a. Jalan Budi Kemuliaan : - Simpang Cempedak; - Simpang Dock Yard, b. Jalan Datuk Laksamana : - Simpang Pattimura (Asrama Angkatan Laut);
c. Jalan Ombak : - Simpang Tegalega/Jalan Ombak; - Simpang Said Umar; - Simpang Kelakap Tujuh/Dock Yard; - Simpang Terminal AKAP, d. Kelurahan Jaya Mukti : - Simpang Jalan Teladan/Jalan Kesuma e. Jalan Tegalega/Jalan Ahmad Yani : - Simpang Tegalega/Bukit Datuk Lama f. seluruh kawasan industri : Simpang – simpang jalan selain Simpang Utama pada Kawasan sepanjang Jalan : Selain Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sukajadi, Jalan HR. Soebrantas. 3.
Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas
Zona 3
Bagan Besar, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Teluk Makmur dan Purnama, seluruh Komplek Perumahan di luar Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Sudirman, Jalan Sukajadi, Jalan HR. Soebrantas, Kawasan di luar/tidak termasuk Zona I dan II.
Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
