PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA WALIKOTA DUMAI,

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Retribusi Daerah dibidang Pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara; bahwa kebijakan daerah mengenai penetapan tarif retribusi jasa usaha perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

21. 22. 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan tarif Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Pelabuhan Nasional;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Laut Khusus; 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2003 tentang Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Pinang Kampai Dumai yang dapat Melayani Penerbangan untuk Kepentingan Umum; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; 29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 25 Seri D); 30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D); 31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2008 Nomor 9 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kota Dumai. 3. Walikota adalah Walikota Dumai. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai. 7. Dinas yang membidangi pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai. 8. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara. 9. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas yang dibentuk secara khusus untuk menyelenggarakan Bandar Udara serta memungut retribusi Pelabuhan Udara. 10. Bandar Udara adalah Bndar Udara Pinang Kampai Dumai. 11. Kepala Bandar Udara yang selanjutnya disebut Kepala Bandar Udara adalah pejabat yang mengepalai Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Pinang kampai Dumai.

12. Lahan diperkeras adalah tanah yang permukaannya dilapisi dengan semen, aspal, lantai dan lain-lain. 13. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 16. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 17. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayanii kepentingan sendiri dengan usaha pokoknya. 18. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 19. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan, adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan. 20. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 21. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung dipelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran. 22. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 23. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. 24. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 25. Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena ke kondisi semula. 26. Pengurugan adalah pekerjaan penimbunan atau pemindahan material pada kawasan pelabuhan. 27. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran.

28. Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga. 29. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar. 30. Penyewaan kekayaan daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 31. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 32. Tatanan Kebandarudaraan nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sector pembangunan lainnya. 33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 34. Pesawat Udara adalah alat angkut yang dapat terbang di atmosfir karena daya angkut dan reaksi udara. 35. Perusahaan Angkutan Udara atau Operator adalah pihak yang bertanggungjawab atas pengoperasian pesawat udara. 36. Penumpang atau penumpang pesawat udara adalah penumpang (dewasa dan/atau anak-anak) yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara yang tidak diberikan free baggage allowance oleh perusahaán angkutan udara dan terdaftar sebagai awak pesawat udara. 37. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) adalah pelayanan yang diberikan kepada penumpang pesawat udara sejak memasuki kawasan terminal bandar udara hingga meninggalkan terminal bandar udara. 38. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara adalah: a. pelayanan Jasa Pendaratan adalah pelayanan yang diberikan terhadap pesawat udara yang mendarat di Bandar Udara; b. pelayanan Jasa Penempatan adalah pelayanan yang diberikan untuk penempatan pesawat udara ditempat terbuka di bandar udara; c. pelayanan Jasa Penyimpanan adalah pelayanan yang diberikan terhadap penyimpanan pesawat udara di dalam hanggar. 39. Pelayanan Jasa Counter adalah jasa penggunaan counter oleh perusahaan angkutan udara. 40. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di luar jam operasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa atas penggunaan bandar udara diluar jam operasi. 41. Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang Lini I Bandar Udara adalah pelayanan jasa penumpukan barang di Gudang Lini I yang disediakan oleh penyelenggara bandar udara. 42. Pelayanan Jasa Sewa dan Pas Masuk Kawasan Terbatas di Bandar Udara adalah pelayanan atas jasa penyewaan ruangan, lahan dan lain-lain milik bandar udara dan izin memasuki kawasan terbatas di bandar udara.

43. Badan adalah lembaga pengguna jasa Bandar Udara maskapai penerbangan, penyewaan gudang, penyewa ruangan, pemasang bilboard dan lain-lain. 44. Perorangan adalah orang perorangsebagai pengguna jasa Bandar Udara. 45. Badan Hukum atau Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 48. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 49. Retribusi Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian jasa pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara kepada orang pribadi atau badan di lokasi pelabuhan dan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai. 50. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi lepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 52. Wajib Pungut adalah orang atau badan yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi tertentu. 53. Masa Retribusi adalah statu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 54. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah. 55. Jasa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 56. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 57. Retribusi Yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada satu saat, dalam masa Retribusi dan dalam tahun Retribusi, atau dalam bagian tahun Retribusi menurut peraturan Perundangan-undangan Daerah. 58. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formular atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang maíz harus dibayar. 63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 64. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Retribusi, objek Retribusi dan/atau bukan objek Retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. 66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi. 67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 68. Kartu NPWRD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, nama dan alamat wajib Retribusi sebagai identitas wajib Retribusi. 69. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang Retribusi dan biaya penagihan Retribusi. 70. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang penyelenggaraan jasa pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara dan/atau retribusi daerah. 72. Penyidikan Tindakan Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara dan/atau retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Jasa pelayanan Pelabuhanan Laut dan Pelabuhan Udara. Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan laut dan bandar udara yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Pelayanan Jasa Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN Pasal 6 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa digunakan dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Pasal 7 (1) Penggunaan Jasa Pelabuhan Laut sebagai berikut : a. Jasa Labuh, Tunda dan Pandu diukur berdasarkan Jumlah GT/Kunjungan, pergerakan, jenis kapal dan waktu; b. Jasa Tambat dan Jasa Dermaga diukur berdasarkan jumlah GT/Etmal, per Box dan per Ton/M³; c. Jasa Pas Terminal diukur berdasarkan kunjungan masuk terminal perorang atau perunit kendaraan; d. Jasa Tiket Penumpang diukur berdasarkan orang/lembar untuk satu kali keberangkatan. (2) Pelayanan jasa Pelabuhan Udara sebagai berikut : a. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) diukur berdasarkan jumlah fasilitas yang dinikmati penumpang; b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diukur berdasarkan pelayanan pengaturan lalu lintas udara dibandarudara;

c. Pelayanan Jasa Pemakaian Counter diukur berdasarkan fasilitas pelayanan yang diberikan pada saat check in penumpang; d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi diukur berdasarkan pelayanan lalulintas udara, fasilitas navigasi dan telekomunikasi dan pelayanan listrik bandara diluar jam operasi; e. Pelayanan Jasa Penumpukan Barang Dalam Gudang Lini I Bandar Udara berdasarkan luasan ruangan yang dipergunakan; f. Pelayanan Jasa Sewa dan di Kawasan Terbatas di Bandar Udara diukur berdasarkan luas ruangan yang disewa dikawasan bandarudara; g. Tanda masuk kendaraan di kawasan umum diukur berdasarkan pelayanan tempat dibandarudara; h. Tanda masuk kendaraan di kawasan terbatas diukur berdasarkan pelayanan tempat dibandarudara; i. Parkir inap kendaraan di bandara berdasarkan waktu menginap. BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 9 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi dipungut di wilayah Kota Dumai. BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan).

(2) Hasil pemungutan retribusi secara bruto disetor ke Kas Daerah. (3) Penetapan angsuran dan penundaan retribusi tergantung dari jenis dan objek retribusi. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13 (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dilakukan tindakan sesuaii dengan ketentuan yang berlaku. BAB X PENAGIHAN Pasal 14 (1) Penagihan harus didahului dengan Surat Teguran. (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secata langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 16 (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XII MASA RETRIBUSI Pasal 17 Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi.

pengurangan,

keringanan,

dan

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. BAB XIV INSTANSI PEMUNGUTAN Pasal 19 Instansi pemungut adalah Instansi yang ditunjuk sebagai pengelola Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 20 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu. (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran yang berkenaan. (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XVI PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Pembayaran retribusi terutang dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22 (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan. (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 23 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah. (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjukkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diterima. (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. BAB XVII KEBERATAN Pasal 24 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi atau lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud. Pasal 26 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 27 Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 28 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XX TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 30 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 31 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Jasa Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada Pejabat yang ditunjuk.

ayat (1), dikeluarkan oleh

BAB XXIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 32 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD yang telah ditetapkan. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterima SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menunda pembayaran.

Pasal 33 (1) Permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD sudah diputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XXIV PENYIDIKAN Pasal 34 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. mengalih, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaii orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusii Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusii Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan Pengelolaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA Pasal 35 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 (1) Pendapatan dari jasa-jasa pelabuhan laut dan pelabuhan udara lainnya yang belum tercantum dalam Retribusi Daerah ini akan diatur berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pengelola pelabuhan, Pengelola bandara dengan Pemerintah Daerah. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 39 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 Maret 2011 WALIKOTA DUMAI,

H. KHAIRUL ANWAR Diundangkan di Dumai pada tanggal 2 Maret 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. M. SYUKRI HARTO, SE. M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590727 198603 1 009 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI B

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 19 Tahun 2011 TANGGAL : 1 Maret 2011

TARIF JASA PELABUHAN LAUT 1. TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH BESARNYA TARIF

NO

URAIAN

1.

Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri : a. kapal niaga b. kapal bukan niaga

2.

Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri : jasa labuh

KETERANGAN

Rp.48,00,Rp.24,00,-

per GT/15 hari per GT/15 hari

US $.0,08,-

per GT/15 hari

2. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN NO 1.

2.

3.

URAIAN

BESARNYA TARIF

KETERANGAN

Rp.106.500,Rp.48,-

per GT/gerakan per GT/gerakan

US $.129US $.0,06,-

per GT/gerakan Per GT/gerakan

Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri : a. tarif tetap b. tarif variabel Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri : a. tarif tetap b. tarif variabel

WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN PERAIRAN WAJIB PANDU

DUMAI

MINIMAL WAKTU PERMINTAAN / PEMBATALAN KAPAL TIBA 6 JAM

3 JAM

KAPAL KELUAR 3 JAM

2 JAM

GERAKAN TERSENDIRI 3 JAM

1 JAM

4. PERHITUNGAN GERAKAN PANDU DAN MOBILISASI KAPAL TUNDA 1. Gerakan Pandu : a. Kapal masuk dari Morong langsung sandar atau kapal lepas dari dermaga ke Morong di hitung 1 (satu) gerakan; b. Kapal masuk dari Morong ke Rede atau Rede ke Morong dihitung 1 (satu) gerakan; c. Kapal dari dermaga ke Rede atau Rede ke dermaga dihitung 0,75 gerakan; d. Kapal shifting dari dermaga ke dermaga dihitung 1 (satu) gerakan, bila shifting diperlukan.

2. Mobilisasi kapal tunda dari base ke base (satu kali gerakan) : a. Kapal sandar/shifting/lepas di Pelsus KID = 2½ jam (dua jam tiga puluh menit); b. Kapal sandar/shifting/lepas di Pelsus SDS = 2 jam (dua jam); c. Kapal sandar/shifting/lepas di Pelsus semen padang = 2 jam (dua jam); d. Kapal sandar/shifting di Pelsus Caltex = 1¼ jam (satu jam lima belas menit); e. Kapal sandar/shifting/lepas di Pelsus Pertamina = 1¼ jam (satu jam lima belas menit). 5. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

URAIAN Kapal 0 GR s/d 3.500 GR a. tarif tetap b. tarif variable

TARIF (Rp)

KETERANGAN

120.000,2,-

per kapal yang ditunda/jam per GT/kapal yang ditunda/jam

Kapal 3.501 GT s/d 8.000 GT a. tarif tetap b. tarif variable

210.000,2,-

per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam


300.000,2,-



390.000,2,-



475.000,2,-



625.000,2,-


Kapal 18.001 GT s/d 26.000 GT a. tarif tetap b. tarif variabel

1.000.000,2,-



1.000.000,2,-



1.000.000,2,-


10. Kapal di atas 75.000 GT a. tarif tetap b. tarif variabel

1.350.000,2,-


6. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

URAIAN

TARAIF (US $)

KETERANGAN

Kapal 0 GT s/d 3.500 GT a. tarif tetap b. tarif variable

145,0,004,-



260,0,004,-



375,0,004,-



475,0,004,-



570,0,004,-



770,0,004,-



1.220,0,002,-



1.220,0,004,-



1.300,0,002,-


Kapal di atas GT 75.000 GT a. tarif tetap b. tarif variabel

1.700,0,002,-


7. TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI NO 1.

2.

URAIAN

TARIF

KETERANGAN

Kapal Angkutan Dalam Negeri : a. dermaga (beton, besi, dan kayu) b. breasting dolphin/pelampung c. pinggiran

Rp.38,Rp.19,Rp.12.-

per GT/Etmal per GT/Etmal Per GT/Etmal

Kapal Angkutan Luar Negeri : a. dermaga (beton, besi, dan kayu) b. breasting dolphin/pelampung c. pinggiran

US $.0,086,US $.0,042,US $.0,013,-

per GT/Etmal per GT/Etmal per GT/Etmal

8. TARIF RETRIBUSI KAPAL PELAYARAN RAKYAT NO 1.

2.

3.

JENIS TARIF Jasa Labuh Kapal : a. luar negeri b. dalam negeri Jasa Tambat Kapal : a. luar negeri b. dalam negeri Jasa Dermaga : a. luar negeri b. dalam negeri

SATUAN per GT/kunjungan per GT/kunjungan per GT/Etmal per GT/Etmal

TARIF US $.0,035,Rp. 20,US $.0,035,Rp. 15,-

per ton/m3 per ton/m3

Rp.550,Rp.350,-

4.

Jasa Penumpukan Barang : a. luar negeri b. dalam negeri

per ton/M3/hari per ton/M3/hari

Rp.80,Rp.60,-

5.

Pas Penumpang Berangkat

perorangan/sekali berangkat

Rp.500,-

6.

Pas Kendaraan Masuk a. truk besar b. pick up c. sepeda motor

per kendaraan/sekali masuk per kendaraan/sekali masuk per kendaraan/sekali masuk

Rp.1,000,Rp.750,Rp.500,-

9. TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA NO 1.

URAIAN

TARIF (Rp)

Barang Dalam Kemasan : a. Peti Kemas di Dermaga Konvensional : 1. Ukuran 20 feet a. kosong b. isi

12.350,27.300,-

per Box per Box

18.850,40.950,640,-

per Box Per Box per ton / m³

715,-

per ton / m³

b. menggunakan alat khusus/mekanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya)

680,-

per ton / m³

c. hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)

910,-

per ekor

2. Ukuran di atas 20 feet a. kosong b. isi c. palet dan unitisasi 2.

KETERANGAN

Barang Tidak Dalam Kemasan : a. tidak menggunakan alat khusus/mekanis (conveyor/pipa/pompa wheel loader dan sejenisnya)

10. DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN JASA DERMAGA DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU M³ NO 1.

JENIS DAN NAMA BARANG Muatan Karungan : a. bahan makanan pokok dan yang sejenis : beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioka, gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum. b. bahan makanan ternak : dedak, katul, beral katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (di pres atau serpih). c. buah/biji berminyak dan lain sejenisnya : kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari.

SATUAN

ton

ton

ton

d. pupuk : pupuk alam, pupuk buatan, dan lain jenisnya.

ton

e. semen dan lain jenisnya : semen, mud.

ton

f. kopi, akar-akaran obat dan bahan rempah-rempah - kopi, lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit biji wijen. - fuli, daun salam, daun sureh, rotan, daun siong, lombok kering. g. kacang-kacangan kacang tanah, kacang ijo, kacang kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras dan sejenisnya

ton ton

ton

2.

3.

Muatan Curah : a. barang galian biji timah, biji besi, biji nikel, granite, tanah liat, porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji mangan, batu krikil, pasir, gelas, cilica, batu bara, dan pasir besi. b. curah cair gula test, minyak goreng, aspal dan sejenisnya.

ton

c. curah kering gandum, bungkil dan sejenisnya.

ton

d. hasil industri semen.

ton

Barang Besi dan Baja : a. metal dasar dan sejenisnya pid iron, steel ingots, steel bilets, steel blooms. b. material dari besi dan baja tin paltes, steels plates, ware in coils, sheet iron in coil, iron sheepers, profile iron, pails, bars iron, csat iron, woop iron, steel slabs, strips iron/steel. c. hasil dari besi / baja dan lain sejenisnya cocrete iron, iron beams, landing mats metel, pipes & tubes, profile iron, electrik poles & piles, rails, steel sheet (lose) barted wire in coils. d. besi bekas dan lain-lain sejenisnya scrap iron.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ton

Logam dan Batangan lainnya : timah putih (lead), timah hitam (tin), zink dalam batangan (ingots), tembaga batangan, plat dan besi, alumuniun, brozo dan magnesium dalam balok bayangan. Barang-Barang dan Berkakas Listrik : perkakas, motor, kawat, radio, tv, laods speaker, micropone, amplifier, mesin cuci, almari pendingin (refrigerators) alat pemanas air (watre header), projector, mesin copy dan onderdilnya. Mesin-Mesin dan lain-lain Barang sejenisnya : onderdil kendaraan bermotor, mesi-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, pelor roda (breading), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi generator lengkap, katel uap (boller), mesin penumbuk, penghimpit (cruiser), mesin pengaduk dan mesinmesin sejenisnya.

ton

ton

ton

ton m³

ton

m³

Mesin-Mesin dan Perkakas Kantor : mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangko, mesin tik, mesin stensil dan mesin-mesin lainnya.

m³

Barang-Barang dari Gelas dan Keramik : barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, plat gelas, kaca jendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnya.

m³

Instrumen/Alat Optik dan Presisi lain yang sejenis : instrumen/alat-alat kedokteran (medical instrument), perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potert film (cinema camera).

m³

10.

11.

Muatan Didinginkan dan Dibekukan : - didinginkan di atas 0º C (telor, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasil pabrik susu) - dibekukan di bawah 0º C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain-lain sejenisnya). Kayu : kayu gergajian, kayu papa, kayu bantalan, kayu berlapis, tripleks, kayu lapis, hati kayu (corestoc), kayu gelondongan (log).

ton ton

M³

\

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Muatan dalam Drum dan Tong : a. aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak pewangi, minyak nabati, minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya. b. rum dan tong kosong Kendaraan/Alat-Alat Berat Bermotor dan Sejenisnya : a. tractor, forklit, kran, crader, scraper, loader, road roller, container stracker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya. b. mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda 2.

ton

m³ unit

unit

Hasil Perikanan : a. ikan kering, udang kering dan sejenisnya. b. terasi dan petis.

ton ton

Fibre : a. kapuk, kapas/katun, wool, pulp dan sejenisnya. b. barang-barang lainnya.

ton ton

Muatan Dalam Keranjang : buah-buahan, sayur-sayuran dan sejenisnya.

ton

Muatan DalamBal /Rol : kertas, textil dan lain sejenisnya.

ton

11. TARIF DASAR PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA URAIAN

NO 1.

a. sewa ruangan pelabuhan/terminal b. pelayanan air e. sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk

SATUAN per m² per bulan per tarif PDAM setempat per m² per tahun

TARIF (Rp) 12.000,+ 40% dari tarif PDAM 50.000,-

2.

Pas Kendaraan (termasuk uang parkir) a. pas harian - trailer, truk gandengan

per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk

6.000,-

per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk

5.000,-

- pick up, mini bus, sedan, dan jeep

per unit dan pengemudi per sekali masuk

2.000,-

- sepeda motor

per unit per sekali masuk

1.000,-

- gerobak, cikar, dokar,

per unit per sekali masuk

1.000,-

- truk, bus besar

b. pas tetap - trailer, truk gandengan

per unit per bulan per unit per tahun

120.000,1.200.000,-

- truk, bus besar


100.000,1.000.000,-

- pick up, mini bus, sedan, dan jeep


40.000,400.000,-

- sepeda motor

per unit per bulan

20.000,-

per orang

3.500,-

per orang

10.000,-

per orang per sekali masuk

1.000,-

per orang per sekali masuk

1.000,-

c. pelayanan terminal penumpang kapal laut - penumpang yang berangkat dalam negeri - penumpang yang berangkat luar negeri - pengantar / penjemput 3.

Pas Orang a. pas harian halaman b. pas tetap

per orang per bulan per orang per tahun

20.000,200.000,-

WALIKOTA DUMAI,

H. KHAIRUL ANWAR

Lampiran II :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 19 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 Maret 2011

TARIF JASA PELABUHAN UDARA PINANG KAMPAI DUMAI NO

JENIS JASA PELABUHAN UDARA

SATUAN

1.

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

per penumpang

Rp.11.000,-

2.

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) : A. PJP4U dalam negeri : 1. Jasa Pendaratan : a. bobot pesawat 0 Kg s/d 40.000kg

tiap 1.000kg atau bagiannya

Rp.2.725,-


Rp.99.000,- + Rp.3.265,- tiap 1.000 kg atau bagiannya

2. Jasa Penempatan


Rp.615,-

3. Jasa Penyimpanan


Rp.625,-


US $.95,68,- + US $. 8,37,tiap 1.000 Kg atau bagiannya


US $.95,68,- + US $. 8,37,tiap 1.000 Kg atau bagiannya

2. Jasa Penempatan


US $.0,72,-

3. Jasa Penyimpanan


US $.1,2,-

b. bobot pesawat di atas 40.000kg s/d 100.000kg

B. PJP4U luar negeri : 1. Jasa Pendaratan : a. bobot pesawat 0kg s/d 40.000kg

b. bobot pesawat di atas 40.000kg s/d 100.000kg

TARIF

3.

4.

Pelayanan Jasa Pemakaian Counter : A. Penerbangan dalam negeri B. Penerbangan luar negeri Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara Di Luar Jam Operasi : A. Pesawat udara dengan berat sampai dengan 100 ton dikenakan biaya tambahan B. Pesawat udara dengan berat diatas 100 ton dikenakan biaya tambahan

per penumpang per penumpang

Rp.550,US $.1,35,-

per pendaratan

50 % x tarif jasa pendaratan (biaya tambahan terendah Rp.50.000,-)

per pendaratan

25 % x tarif jasa pendaratan

C. Bandar Udara alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas (Alternate Acrodrome Over

per sekali lintas per orang

25 % x tarif jasa pendaratan

Flying). 5.

Sewa dan Tanda Masuk Kawasan Terbatas Di Bandar Udara : A. Sewa Tanah : 1. Tanah tidak diperkeras 2. Tanah diperkeras 3. Tanah kosong untuk agrobisnis B. Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk

per m2 per bulan per m2 per bulan per m2 per bulan

Rp.1.000,Rp.6000,Rp.500,-

per m2 per bulan

Rp.75.000,-

C. Shooting film, pemotretan dan promosi : 1. Shooting film 2. Pemotretan 3. Promosi tanpa counter 4. Promosi dengan counter

per per per per

D. Pemakaian ruang tunggu khusus

hari hari hari hari

Rp.500.000,Rp.100.000,Rp.25.000,Rp.50.000,-

per orang

Rp.50.000,-

per orang

Rp.2.500,-

(CIP/Commercial Important Person Room) E. Penggunaan conveyor oleh perusahaan penerbangan F. Sewa ruangan : 1. Di dalam terminal a. terbuka tanpa AC b. tertutup tanpa AC c. terbuka dengan AC d. tertutup dengan AC

per per per per

m2 m2 m2 m2

per per per per

bulan bulan bulan bulan

Rp.20.000,Rp.25.000,Rp.25.000,Rp.30.000,-

2. Di luar terminal a. terbuka tanpa AC b. tertutup tanpa AC c. terbuka dengan AC d. tertutup dengan AC

per per per per

m2 m2 m2 m2

per per per per

bulan bulan bulan bulan

Rp.12.500,Rp.22.500,Rp.17.500,Rp.27.500,-

G. Tanda Masuk Kawasan Terbatas Di Bandar Udara : 1. Orang : a. umum : - harian - bulanan - tahunan

per orang per orang per orang

Rp.5.000,Rp.200.000,Rp.2.000.000,-

b. perusahaan penerbangan : - bulanan - tahunan

per orang per orang

Rp.6.000,Rp.60.000,-

c. non perusahaan penerbangan : - bulanan - tahunan

per orang per orang

Rp.12.000,Rp.120.000,-

per kendaraan per kendaraan per kendaraan

Rp.5.000,Rp.50.000,Rp.500.000,-

2. Sedan/pick-up/jeep : a. umum : - harian - bulanan - tahunan


per kendaraan per kendaraan

Rp.6.000,Rp.60.000,-



Rp.8.000,Rp.80.000,-


Rp.4.000,Rp.40.000,Rp.400.000,-



Rp.5.000,Rp.50.000,-



Rp.6.000,Rp.60.000,-


Rp.6.000,Rp.60.000,Rp.600.000,-



Rp.10.000,Rp.100.000,-



Rp.20.000,Rp.200.000,-

per orang per orang

Rp.15.000,Rp.45.000,-,


per orang per orang

Rp.15.000,Rp.45.000,-


per orang per orang

Rp.15.000,Rp.45.000,-

per lembar per lembar per lembar

Rp.15.000,Rp.15.000,Rp.15.000,-


Rp.2.000,Rp.40.000,Rp.480.000,-


Rp.1.000,Rp.20.000,Rp.220.000,-

3. Sepeda motor : a. umum : - harian - bulanan - tahunan

4. Truk/Bus/Tangki, dsb : a. umum : - harian - bulanan - tahunan

5. Tanda Kenal Diri : a. umum : - bulanan - tahunan

6. Sticker : a. umum b. perusahaan penerbangan c. non perusahaan penerbangan H. Tanda masuk kendaraan di kawasan umum Bandar udara : 1. Sedan/Pick-Up/Jeep : a. harian b. bulanan c. tahunan 2. Sepeda Motor : a. harian b. bulanan c. tahunan

3. Truk/Bus/Tangki, dsb : a. harian b. bulanan c. tahunan


Rp.3.000,Rp.60.000,Rp.720.000,-


Rp.4.000,Rp.50.000,-

2. Sepeda Motor : a. perjam b. perhari


Rp.1.500,Rp.20.000,-

3. Truk/Bus/Tangki, dsb : a. perjam b. perhari


Rp.5.000,Rp.50.000,-

per orang

Rp.2.000,-

I. Parkir inap kendaraan : 1. Sedan/Pick-Up/Jeep : a. perjam b. perhari

J. Tanda masuk kawasan anjungan pengantar di Bandar Udara

WALIKOTA DUMAI,

H. KHAIRUL ANWAR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM Sejalan dengan upaya pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan Pelaksanaan pembanguna dari semua sektor, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, produktivitas dan kemampuan seluruh kekuatam ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga dapat digerakkan untuk menggali sumber-sumber dan potensi bagi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79 huruf a, dimana daerah diberi kemampuan memungut hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapata Asli Daerah (PAD) yang sah. Oleh karena itu pemerintah Kota Dumai berupaya memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan membuat produk hukum mengenai retribusi pelayanan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara. Dengan demikian guna memenuhi maksud di atas, perlu ditetapkan produk hukum retribusi pelayanan Kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA WALIKOTA DUMAI,

Recommend Documents