PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan perkembangan lajunya pertumbuhan pembangunan dewasa ini yang semakin meningkat, maka kebutuhan pelayanan akan jasa transportasi angkutan darat dituntut agar lebih baik;
b.
bahwa untuk menjaga agar kendaraan yang beroperasi sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan keamanan terhadap setiap pemakai jasa transportasi, dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, ini merupakan amanat undang-undang 14 pasal 13 ayat (1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib uji;
c.
bahwa semangat Otonomi Daerah maka kewenangan tersebut di atas sudah dapat kiranya direalisasikan di Daerah Kabupaten/Kota yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kabupaten/Kota bukan kewenangan Pemerintah dan atau Propinsi; 97
Mengingat
d.
bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Dumai.
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50);
98
7.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
8.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 47); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 99
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kredit; 18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor; 19
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengundangan Peraturan Perundang– undangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2000 Nomor 11 Seri C); 21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
RETRIBUSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai; 100
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13.
14.
15. 16.
Walikota Dumai adalah Kepala Daerah Kota Dumai; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Kota Dumai; Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai; Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Dumai; Instansi Pemungut adalah Instansi yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemungutan yaitu Dinas Perhubungan Kota Dumai; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Kota Dumai; Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut; Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa Rumah–rumah, baik dengan atau kereta samping; Kendaraan Tidak Umum adalah setiap kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh pemilik baik perseorangan, kelompok, Organisasi, Badan hukum ataupun Badan Usaha; Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak–banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus; Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang pengunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang–barang khusus; 101
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor; 18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebahagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya; 19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 20. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa Bagian–bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknik dan laik jalan; 21. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus; 22. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus; 23. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa uji kendaraan. 24. Retribusi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pengujian Kendaraan Bermotor kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang dan barang dengan kendaraan; 25. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut Peraturan Perundang–undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; 26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk Pengujian Kendaraan Bermotor;
102
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang–undangan Retribusi Daerah; 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 29. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 32. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah; 34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 103
BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor; Pasal 3 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah. BAB III KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 4 (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan dijalan harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku; (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala; (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 5 (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji seperti tersebut pada pasal 4 ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori : a) Mobil Bus; b) Mobil Barang; c) Kereta Gandengan;
104
d) e) f) g) h) i)
Kereta Tempelan; Kendaraan Khusus; Kendaraan Umum; Kendaraan tidak Umum; Mobil Penumpang. Sepeda Motor.
(2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pasal 6 (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukan surat–surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; (2) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor; (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota. Pasal 7 (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; (2) Lokasi Pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota Dumai setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perhubungan. Pasal 8 Kendaraan bermotor wajib uji setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, tidak dikenakan biaya uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan. 105
BAB IV RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 9 (1) Setiap kendaraan bermotor yang diuji dipungut Retribusi pengujian; (2) Komponen biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a) Pengadaan Blangko; b) Jasa Pengujian; c) Pengelolaan Nomor; d) Pembuatan dan pemasangan tanda–tanda samping dengan menggunakan cat; e) Tanda uji, baut, kawat dan segel; f) Buku uji. (3) Besarnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut : g) Mobil Bus dan Mobil Barang - Pengadaan Blangko; Rp. 4.000.00,- Jasa Pengujian Rp. 15.000.00,- Pengelolaan Nomor Rp. 2.500.00,- Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda samping Rp. 5.000.00,- Tanda Uji, baut, kawat dan segel Rp. 2.500.00,- Buku Uji Rp. 6.000.00,Total Biaya Pengujian adalah Rp. 35.000.00,h) Kendaraan Umum - pengadaan Blangko; - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel - Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah 106
Rp. 4.000.00,Rp. 12.500.00,Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,Rp. 32.500.00,-
i) Mobil Penumpang - Pengadaan Blangko; - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel - Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah j) Kereta Gandengan/Tempelan - Pengadaan Blangko - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel - Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah
Rp. 4.000.00,Rp. 12.500.00,Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,Rp. 32.500.00,Rp. 4.000.00,Rp. 15.000.00,Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,Rp. 35.000.00,-
k) Mobil Penumpang Umum Beroda Tiga - Pengadaan Blangko Rp. 2.500.00,- Jasa Pengujian Rp. 2.000.00,- Pengelolaan Nomor Rp. 2.500.00,- Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda samping Rp. 5.000.00,- Tanda Uji, baut, kawat dan segel Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,- Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah Rp. 20.500.00,l) Kendaraan Khusus - Pengadaan Blangko; - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel - Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah 107
Rp. 4.000.00,Rp. 12.500.00,Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,Rp. 32.500.00,-
g) Sepeda Motor - Pengadaan Blangko; - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda–tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel - Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah h) Kendaraan tidak umum - Pengadaan Blangko; - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda–tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel - Buku Uji Total Biaya Pengujian adalah i) Numpang Uji Masuk - Pengadaan Blangko; - Jasa Pengujian - Pengelolaan Nomor - Pembuatan dan pemasangan tanda–tanda samping - Tanda Uji, baut, kawat dan segel Total Biaya Pengujian adalah
Rp. 2.500.00,Rp. 2.000.00,Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,Rp. 20.500.00,Rp. 4.000.00,Rp. 12.500.00,Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 6.000.00,Rp. 32.500.00,Rp. 4.000.00,Rp. 10.000,00Rp. 2.500.00,Rp.
5.000.00,-
Rp. 2.500.00,Rp. 24.000.00,-
j) Surat penentuan dan perubahan jenis/sifat kendaraan Rp. 15.000.00,(4) Apabila kendaraan yang numpang uji masuk tidak mempunyai surat mengemudi kendaraan akan dikenakan denda sesuai jenis kendaraan sebesar total biaya pengujian.
108
Pasal 10 (1) Setiap kendaraan bermotor yang telah lulus uji di luar Daerah yang dalam pelaksanaan pengujian berikutnya harus dilakukan di Kota Dumai dan mengganti Buku uji yang baru; (2) Setiap kendaraan yang nomor kendaraannya bukan Dumai, tetapi beroperasi di dalam wilayah Kota Dumai boleh diuji di Kota Dumai dengan terlebih dahulu mendapat izin dari UPTD pengujian ; (3) Pengujian yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan pembebasan biaya dan sangsi ditempat asal kendaraan tersebut; (4) Setiap pemberian formulir pengujian, plat uji dan buku uji (STUK) baru maupun pengantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain, bagi kendaraan yang berasal dari Kota Dumai di kenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan. BAB V KETENTUAN DENDA Pasal 11 (1) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dan/ atau apabila ditemukan bagi pemohon untuk mendaftarkan kendaraannya terlambat dikenakan denda sebesar 50 % dari besarnya jasa pengujian; (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat dalam melakukan pengujian atau mengajukan kendaraannya untuk diuji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut : a) Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100% dari biaya jasa pengujian; b) Terlambat 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200% dari biaya jasa pengujian; c) Terlambat 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300% dari biaya jasa pengujian; 109
d) Terlambat 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400% dari biaya jasa pengujian; e) Terlambat 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500% dari biaya jasa pengujian; f) Terlambat 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600% dari biaya jasa pengujian. (3) Besarnya denda keterlambatan setiap tahun dikenakan setinggi–tingginya 600% (enam ratus persen) dari besarnya biaya uji. BAB VI DAERAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi yang terutang dipunggut di daerah Kota Dumai. BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 ( enam ) bulan. Pasal 14 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan. BAB VIII SURAT PENDAFTARAN Pasal 15 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; 110
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; 111
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN); (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. BAB XIII KEBERATAN Pasal 20 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan–alasan yang jelas; (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; 112
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi; Pasal 21 (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Walikota atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan mengembalikan kepada Walikota; (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut; 113
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 23 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dan sekurang–kurangnya menyebutkan : a) Nama dan Wajib Retribusi; b) Masa Retribusi; c) Besarnya kelebihan pembayaran; d) Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat; (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. Pasal 24 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi oleh Walikota; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
114
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atas keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur; (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusuhan; (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 26 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a) Diterbitkan surat teguran atau; b) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 27 (1) Pelaksanaan pemungutan biaya retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh Dinas Perhubungan; 115
(2) Dinas Perhubungan memberikan laporan pertanggungjawaban tentang realisasi pemungutan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah secara teratur dan kontiniu setiap bulan atau sewaktu–waktu apabila diminta. Pasal 28 Instansi pemungut dalam melaksanakan pemungutan secara teknis menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang–undangan yang berlaku. BAB XVIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA Pasal 29 (1) Selambat–lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil punggutan biaya pengujian, penentuan dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor sudah disetorkan oleh bendaharawan khusus penerima ke Kas Daerah; (2) Penyimpangan dari kententuan pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan–alasan teknis yang dapat dibuktikan, dengan jalan melaksanakan penyetoran berkala atau semua hasil pungutan biaya pengujian, penentuan dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima dalam waktu yang ditentukan selambat–lambatnya sekali seminggu; (3) Bendaharawan khusus penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) dan (2); (4) Bendaharawan khusus penerima yang bertugas memungut biaya pengujian, penentuan dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor selambat–lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap–tiap bulan sudah harus menyampaikan laporan penerima kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan menyampaikan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah. 116
BAB XIX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS PEMUNGUTAN Pasal 30 (1) Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dalam pemungutan biaya pengujian, kendaraan bermotor sesuai dengan fungsinya masing–masing; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; (3) Wewenang dalam melaksanakan Tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana; b) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang pajak daerah dan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. c) Melakukan tindakan pertama pada saat di Tempat Kejadian Perkara ( TKP) dan melakukan pemeriksaan; 117
d) Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; e) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau benda tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana di bidang pajak daerah dan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; f) Melakukan penyitaan benda dan atau surat; g) Mengambil sidik jari dan memotret tempat kejadian atau benda maupun seseorang; h) Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; j) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; k) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 32 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4, 9, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 dan pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi– tingginya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terhutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 118
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Dumai sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada Tanggal 11 Desember 2006 WALIKOTA DUMAI, Cap/dto H. ZULKIFLI, AS Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 Desember 2006 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI, Cap / dto H. WAN FAUZI EFFENDI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI B
119
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I.
UMUM Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pada Bagian Kedua, Pasal 148 Ayat (1) setiap kendaraan bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Umum yang dioperasi di jalan wajib dilakukan uji Berkala. Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Dinas Perhubungan untuk menetapkan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan penilian dari Dinas Perhubungan dan kesanggupan masyarakat. Dengan demikian diharapkan Dinas Perhubungan dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerjasama antar Dinas Perhubungan dan/atau dengan pihak ketiga. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonomi sehingga Dinas Perhubungan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Subjek dan Objek Retribusi; b. Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor; c. Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor; d. Ketentuan Denda; e. Daerah Pemungutan; 120
f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian kelebihan pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluarsa Penagihan; Instansi Pemungut; Tugas dan Tanggung Jawab Bendaharawan Khusus Penerima; Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Pemungutan; Ketentuan Penyidik; Ketentuan Pidana.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
121
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
122
Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas 123
