PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI,

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif; c. bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Dumai yang indah, tertib, aman dan nyaman, perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2000 harus diganti dan diberlakukan peraturan daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi PerusahaanPerusahaan yang Berlokasi di Kawasan Industri; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin UndangUndang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Sangat Sederhana; 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2004 Nomor 23 seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 09 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. 3. Walikota adalah Walikota Dumai. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk. 6. Perancang Bangunan adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki izin bekerja. 7. Perencana Struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki izin bekerja. 8. Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan yang memiliki izin bekerja. 9. Perencana Tata Ruang adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang tata ruang yang memiliki izin bekerja. 10. Direksi Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin bangunan. 11. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota. 12. Garis Sempadan Muka Bangunan yang selanjutnya disingkat GSMB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota. 13. Garis Sempadan Belakang Bangunan yang selanjutnya disingkat GSBB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah batas persil bagian belakang. 14. Garis Sempadan Samping Bangunan yang selanjutnya disingkat GSSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah batas persil bagian samping. 15. Garis Sempadan Pagar Bangunan selanjutnya disebut GSPB adalah garis yang mengatur batas pagar bangunan dengan batas pinggir jalan (patok daerah milik jalan). 16. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.

17. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur tanah yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat jalan, baik yang dibuat Pemerintah maupun Swasta. 18. Jalan Arteri adalah Jalan yang mempunyai peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota dan melayani angkutan utama. 19. Jalan Kolektor adalah jalan yang mempunyai peranan melayani angkutan pengumpulan atau pembagian. 20. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat. 21. Jalan Lingkungan adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan antar lingkungan. 22. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. 23. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia. 24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota. 25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota. 26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota. 27. Pagar Proyek adalah pagar yang didirikan pada lahan proyek untuk batas pengamanan proyek selama masa pelaksanaan. 28. Perancah (bekisting) adalah struktur pembantu sementara di dalam pelaksanaan suatu bangunan untuk menunjang pekerjaan struktur bangunan. 29. Alat Pemadam Api Ringan adalah pemadam api yang mudah dilayani oleh satu orang, digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. 30. Hidran Kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air bertekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran. 31. Sprinkler adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruang mencapai suhu tertentu. 32. Pipa Peningkat Air (riser) adalah pipa vertikal yang berfungsi mengalirkan air ke jaringan pipa di tiap lantai dan mengalirkan air pipa-pipa cabangdalam bangunan. 33. Alarm Kebakaran adalah suatu alat pengindra yang dipasang pada bangunan gedung yang dapat memberi peringatan atau tanda pada saat terjadinya suatu kebakaran. 34. Tangga Kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk menyelamatkan jiwa manusia pada waktu terjadi kebakaran. 35. Pintu Kebakaran adalah pintu yang langsung menuju ke tangga kebakaran atau jalan keluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran.

36. Instalasi dan Kelengkapan Bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangun-bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. 37. Harga Bangunan adalah harga bahan bangunan ditambah dengan biaya/upah pekerjaan yang merupakan kesatuan harga dari bangunan/borongan pekerjaan. 38. Retribusi Perizinan adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya untuk bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin yang bersangkutan. 39. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 42. Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di singkat (AMDAL) adalah Kajian secara mendalam dampak besar dan penting suatu kegiatan atau usaha. 43. Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan selanjutnya disebut SIBP adalah surat izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan kepada perencana/seorang yang bertugas mengerjakan perencanaan bangunan dibidang planologi/arsitektur dan atau konstruksi dan atau intalasi di wilayah Kota Dumai. 44. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan resmi dari Walikota Dumai untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan. 45. Izin Pemanfaatan Bangunan selanjutnya disebut IPB adalah persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuknya untuk memanfaatkan/menggunakan bangunan. 46. Izin Merobohkan/membongkar bangunan adalah persetujuan resmi dari Walikota Dumai untuk meniadakan sebahagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan atau konstruksi. 47. Mendirikan bangunan baru adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan baru tersebut. 48. Mengubah/mengganti bangunan adalah pekerjaan mengubah/mengganti bangunan yang telah ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 49. Menambah bangunan adalah pekerjaan menambah bangunan yang telah ada baik berupa penambahan luas maupun lantai bangunan, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan menambah bangunan tersebut. 50. Memperbaiki bangunan adalah usaha/pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah bangunan atau bentuk dasar bangunan.

51. Pemutihan Bangunan adalah pemberian izin bangunan kepada pemilik bangunan dengan syarat bangunan telah selesai dibangun sebelum Perda ini disahkan dan telah dimanfaatkan serta tidak bertentangan dengan rencana Tata Ruang Kota serta ketentuan lainnya. 52. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 53. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 54. Rencana Tata Ruang yang berlaku adalah Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dan masih berlaku. 55. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan lebih dari 15 (lima belas) tahun. 56. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 57. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. 58. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan 4 (empat) lantai. 59. Bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai. 60. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar lebih dari 8 (delapan) lantai; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunanan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana disebut ayat (1) adalah: a. pemberian izin untuk bangunan tempat ibadah; dan b. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

yang

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan, koefisien lantai bangunan, standar dasar harga bangunan, persentase fungsi bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi, Retribusi Site Plan, Retribusi Pengukuran Situasi Bangunan, Retribusi Pagar, Retribusi Bangunan dan Retribusi Bangun-Bangunan. (2) Retribusi Site Plan dibayar sebesar Rp.500/m2 (lima ratus rupiah permeter persegi) dikali luas tanah dikali Indeks kelas jalan dikali indeks wilayah. (3) Retribusi pengukuran situasi bangunan berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan indeks kelas jalan, indeks wilayah, indeks lantai dikali harga satuan Retribusi permeter persegi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini. (4) Retribusi pagar dibayar berdasarkan luas bidang pagar dikali dengan tarif Retribusi IMB pagar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini.

(5) Retribusi bangunan dibayar berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan indeks kelas jalan, index wilayah, indeks lantai dikali harga satuan Retribusi permeter persegi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini. (6) Retribusi bangun-bangunan dibayar sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan ini. (7) Untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan Retribusi sebesar 2% (dua persen) dari biaya pembuatan bangunan sesuai nilai kontrak. (8) Retribusi mengubah/mengganti bangunan dibayar berdasarkan luas lantai bangunan yang diubah dikalikan dengan indeks kelas jalan, indeks wilayah dan Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (5). (9) Retribusi mengubah/mengganti bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang tidak dapat dihitung luas bangunan yang diubah,seperti perubahan tampak atau moderenisasi bagian bangunan dan sebagainya, dihitung 2% (dua persen) dari biaya perubahan bangunan. Pasal 9 (1) Perhitungan retribusi pengukuran situasi bangunan dan Retribusi bangunan didasarkan atas indeks kelas jalan, indeks wilayah dan indeks lantai bangunan. (2) Besarnya Indeks menurut kelas jalan adalah: a. jalan Arteri dengan indeks 1,5 (satu koma lima); b. jalan Kolektor dengan indeks 1,25 (satu koma dua lima); c. jalan Lokal dengan indeks 1 (satu); d. jalan Lingkungan dengan indeks 1 (satu). (3) Besarnya indeks menurut wilayah adalah: a. lokasi pusat kota diberi indeks 1,25 (satu koma dua lima); b. lokasi Pinggiran kota diberi indeks 1 (satu); c. Besarnya indeks lantai bangunan adalah: d. berlantai 1 diberi indeks 1 (satu); e. Berlantai 2 dan lantai basement diberi indeks 1,15 (satu koma lima belas); f. Berlantai 3 diberi indeks 1,25 (satu koma dua puluh lima); g. Berlantai 4 diberi indeks 1,35 (satu koma tiga puluh lima); h. Berlantai 5 dan seterusnya diberi indeks 1,5 (satu koma lima). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 10 Retribusi IMB untuk bangunan jenis lainnya ditetapkan sebagai berikut : a. tangki, cerobong asap, menara dan sejenisnya dihitung 2% (dua persen) dari anggaran biaya bangunan pada waktu bangunan didirikan; b. galian/pemasangan pipa dan instalasi yang terletak di atas permukaan atau di bawah permukaan tanah/perairan tarif ditetapkan sebesar Rp 5.000,-/m3 (lima ribu rupiah per meter kubik); dan

c.

dermaga, steiger dan sejenisnya tarif ditetapkan Rp 5.000,-/m3 (lima ribu rupiah per meter kubik).

sebesar

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah. BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan. (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan saksi administrasi berupa bunga dan denda kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjukkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah permohonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (3) Penagihan Retribusi teruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (6) Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (7) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota. BAB X SANKSI Pasal 15 Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 16 (1) Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemilik bangunan berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan bangunan; d. pembekuan izin bangunan; e. pencabutan izin bangunan; dan f. pembongkaran bangunan. (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi pemilik yang mendirikan bangunan sebelum keluarnya IMB dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi Bangunan.

(3) Setiap pencabutan izin akibat kesalahan yang bersangkutan maka biaya Retribusi yang telah dibayar serta dokumen yang dilampirkan oleh pemohon menjadi hak Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan. Bagian Kedua Sanksi Pidana

biaya

Pasal 17 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secata langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b depat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 19 (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan leih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII MASA RETRIBUSI Pasal 20 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi.

pengurangan,

keringanan,

dan

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kemampuan wajib Retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi. BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT Pasal 22 Instansi pemungut adalah Instansi yang ditunjuk sebagai pengelola perizinan dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu. (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran yang berkenaan. (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dikarenakan fungsi dan tugasnya berhubungan dengan kewenangannya. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; b. semua izin mendirikan bangunan yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama, tetap diberlakukan sama dengan Peraturan Daerah ini; c. bagi bangunan yang belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku diperkenankan memiliki IMB melalui mekanisme pemutihan sepanjang memenuhi Rencana Tata Ruang dan ketentuan yang berlaku; d. selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2004 Nomor 4 Seri B), serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai, pada tanggal 10 Oktober 2012 WALIKOTA DUMAI,

dto KHAIRUL ANWAR Diundangkan di Dumai pada tanggal 7 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto

SAID MUSTAFA LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR

TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM Dalam rangka proses penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Dumai yang indah, tertib, aman, dan nyaman, maka diperlukan suatu pemanfaatan ruang kota secara optimal melalui suatu proses Perizinan Bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksankan dalam waktu yang singkat. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota yang cendrung selalu menumbulkan permasalahan yang perlu segera diatasi, timbulnya permasalahan tersebut selain dari konsekwensi logis dari proses Pertumbuhan dan perkembangan kota, juga disebabkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012 KOEFISIEN REDUKSI BEBAN HIDUP NO

PENGGUNAAN BANGUNAN

1

KOOFISIEN REDUKSI BEBAN HIDUP

2 Tinggal,

UNIT PENINJAUAN GEMPA

3

4

0,75

0.30

1.

Perumahan / Penghunian Asrama, Hotel, Rumah Sakit)

2.

Pendidikan (Sekolah, Ruang Kuliah)

0,90

0.50

3.

Pertemuan Umum (Mesjid, Gereja, Bioskop, Restaurant, Ruang Dansa, Ruang Pagelaran)

0.90

0.30

4.

Kantor, Bank

0.60

0.80

5.

Perdagangan (Toko, Toserba, Pasar)

0.80

0.80

6.

Penyimpanan Arsip)

0.80

0.90

7.

Industri (Pabrik, Bengkel)

1.00

0.50

8.

Tempat Kendaraan (Garasi, Gedung Parker)

0.90

0.50

9.

Gang dan Tangga : - Perumahan/penghunian - Pendidikan/Kantor, - Pertemuan Umum, - Perdagangan, - Penyimpanan, Industri, Tempat Kendaraan

0.75 0.75

0.50 0.50

0.90

0.50

(Gudang,

(Rumah

UNTUK PERENCANAAN BALOK INDUK DAN PORTAL

Perpustakaan,

Ruang

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

KOEFISIEN REDUKSI BEBAN HIDUP KUMULATIF NO

JUMLAH LANTAI YANG DICAPAI

KOEFISIEN REDUKSI YANG DIKALIKAN KEPADA BEBAN HIDUP KUMULATIF

1

2

3

1.

1

1.0

2.

2

1.0

3.

3

0.9

4.

4

0.8

5.

5

0.7

6.

6

0.6

7.

7

0.5

8.

8 dan lebih

0.5

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

BERAT BEBAN BAHAN BANGUNAN DAN KOMPONEN GEDUNG NO

JENIS

BERAT (kg/m³)

1

2

3

1.

2.

3.

Bahan Bangunan : a. Baja b. Batu Alam c. Batu Belah, bagu Bulat, batu Gunung (Berat Tumpik) d. Berat Karang (Berat Tumpuk) e. Batu Pecah f. Besi Tulang g. Beton h. Beton Bertulang i. Kayu (Kelas I) j. Kerikil, Koral (kering udara sampailembab, tanpa diayak) k. Pasangan Batu Merah l. Pasangan Batu Belah, Batu Bulat, Batu Gunung m.Pasangan Batu Cetak n. Pasangan Batu Karang o. Pasir (kering udara sampai lembab) p. Pasir (jenuh air) q. Pasir Kecil Koral (kering udara sampai lembab) r. Tanah Lempung dan Lanau (kering udara sampai lembab) s. Tanah Lempung dan Lanau (basah) t. Tanah Hitam

7.850 2.600 1.500 700 1.450 7.250 2.200 2.400 1.000 1.650 1.700 2.200 2.200 1.450 1.600 1.800 1.850 1.700 2.000 11.400

Komponen Gedung : a. adukan dari Semen per cm tebal b. adukan dari Kapur, Semen Merah atau Trass per cm tebal c. Dinding pasangan Bata Merah satu Bata d. Dinding pasangan Bata Merah setengah Bata

21 17 450 250

Dinding Pasangan Batako : a. bertulang : - tebal dinding 29cm (HB20) - tebal dinding 10cm(HB 10)

200 120

b. tanpa lubang : - tebal dinding 15cm - tebal dinding 10cm

300 200

c. langit-langit dan dinding (termasuk rusuk-rusuknya tanpa penggantung langit-langit atau pengaku) terdiri dari : - Semen Asbes (Enternit dan bahan lain sejenis) dengan tebal maksimum 4mm - Kaca dengan tebal 3-4cm - lantai kayu sederhana dengan balok kayu langit-langit dengan bentang maksimum 5m dan untuk beban maksimum 5m dan jaraj SKS minimum 0.80m - penggantung langit-langit (dari kayu) dengan maksimum 5m dan jarak SKS minimum 0.80m - penutup atap dan genting dengan reng usuk/kaso per m² bidang atap - penutup atap sirap dengan reng usuk/kaso per m² bidang atap - penutup atap seng gelombang (BWG 24) tanpa gording

11

10 40 7 50 40 10

-

24

penutup lantai ubin Semen Portland, teraso beton adukan per cm tebal Semen asbes gelombang (tebal 5mm)

11

Apabila digunakan bahan bangunan atau komponen bangunan, ketentuan ini dapat diambil pedoman lain atau spesifikasi dari pabrik yang mengeluarkan

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

BEBAN HIDUP PADA LANTAI BANGUNAN NO

JENIS

BEBAN (kg/m²)

1

2

3

1.

Lantai dan tangga rumah tinggal, kecuali yang disebut dalam b

200

2.

Lantai dan tangga rumah tinggal sederhana dan gudang-gudang tidak penting yang bukan untuk ruko, pabrik atau bengkel

125

3.

Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, took, toserba, restoran, hotel, asrama, dan rumah sakit

250

4.

Lantai ruang olah raga

400

5.

Lantai ruang dansa

500

6.

Lantai dan balkon dalam ruang-ruang unutk pertemuan yang lain pada yang disebut dalam a sampai dengan e seperti mesjid, gereja, ruang pagelaran, ruang rapat, bioskop dan panggung penonton dengan tempat duduk

400

7.

Panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap atau untuk penonton yang berdiri

500

8.

Tangga bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam c

300

9.

Tangga bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam d, e, f dan g

500

10.

Lantai ruang pelengkap dan disebut dalam c, d, e, dan g

250

11.

Lantai untuk pabrik, bengkel, gudang, perpustakaan, ruang arsip, took besi, ruang alat-alat dan ruang mesin harus direncanakan terhadap beban hidup yang ditentukan tersendiri dengan minimum

400

12.

Lantai gedung parker bertingkat : a. untuk lantai bawah b. untuk lantai tingkat lainnya

13.

800 400

Balkon-balkon yang menjorok bebas keluar harus direncanakan terhadap beban hidup dari lantai yang barbatasan dengan minimum

300

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN V :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

TOTAL PENURUNAN MAKSIMUM PADA PONDASI BANGUNAN NO

JENIS PONDASI BANGUNAN

TOTAL PENURUNAN YANG DIIZINAKAN

KETERANGAN

TANAH PASIR (cm)

TANAH LEMPUNG (cm)

3

4

5

4 cm

6.5 cm

Nilai ini berlaku umum dan dapat bervariasi sesuai persyaratan khusus yang diperlukan oleh fungsi bangunan yang direncanakan

1

2

1.

Pondasi setempat

2.

Pondasi plat penuh

7.5 cm

15 cm

3.

Pondasi beton bertulang untuk silo, menara air dan sebagainya

7.5 cm

15 cm

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN VI :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

RETRIBUSI PENGUKURAN SITUASI BANGUNAN NO

JENIS

JENIS BANGUNAN

LUAS BANGUNAN

BANYAKNYA LANTAI

BANYAKN YA BASEMEN T

PERMANE N MEWAH

PERMANE N

SEMI PERMANE N

DARURAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Hunian

Rumah Tempat Tinggal (Perorangan)

Luas kurang 100 m2

1

200

150

150

75

Luas 100 m2 Keatas

1 2 3 4 5 dst

275 300 375 525 600 225

225 225 300 375 450 150

200 225 225 225 -

150 200 225 -

1

275

275

225

75

1 2 3 4 5 dst

300 350 450 600 725 375

300 350 425 450 575 275

300 350 375 425 -

150 200 225 -

1

300

225

150

75

1 2 3 4 5 dst

350 425 500 600 750 600

275 300 375 525 650 225

200 225 275 -

150 200 -

1

300

225

150

75

1 2 3 4 5 dst

350 425 500 600 750 600

350 375 450 500 575 300

200 225 275 -

150 200 -

1

375

300

200

75

1 2 3 4 5 dst

425 450 600 800 900 350

350 375 500 600 750 275

225 275 300 -

125 150 200 -

425

350

200

150

450 500 675 900 1.100 375

375 425 525 675 825 300

225 275 300 -

200 225 275 -

1

375

300

200

150

1

425

350

225

200

1 dst Rumah Tempat Tinggal (Komersil) : a. Perumahan b. Rumah susun c. Rumah Petak d. Rumah Kos

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Rumah Tempat tinggal (Usaha), Rumah Toko, Rumah Kantor.

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst 2.

Usaha

Kantor Pemerintah

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Kantor Swasta

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Perdagangan/ Pertokoan

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1

1 2 3 4 5 dst 1 dst

Industri/Gudang

Luas kurang 100 m2

Luas 100 m2 Keatas

2 3 4 5 dst

450 600 800 975 350

375 500 600 900 275

275 300 -

225 275 -

1

225

200

200

125

1 2 3 4 5 dst

225 275 300 375 450 200

200 225 275 300 350 150

150 150 200 -

125 150 200 -

1

150

125

75

50

1 2 3 4 5 dst

150 200 225 300 375 125

125 150 200 225 275 75

75 75 125 -

50 75 125 -

1

300

225

150

125

1 2 3 4 5 dst

300 350 450 600 750 275

275 300 375 450 575 200

150 200 225 -

125 150 200 -

1

150

125

75

50

1 2 3 4 5 dst

150 200 225 300 375 125

125 150 200 225 275 75

50 75 125 -

50 75 125 -

1 dst Hotel/ Penginapan/ Wisma

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst 3.

Sosial

Fasilitas Sosial (Pemerintah)

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Fasilitas Sosial (Komersil/ Swasta)

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst 4.

Keagamaan

Fasilitas Keagamaan

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

RETRIBUSI PAGAR NO

JENIS PAGAR

TARIF (Rp/m²)

1

2

3

1.

PERMANEN MEWAH

350,-

2.

PERMANEN

300,-

3.

DARURAT

200,-

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

RETRIBUSI BANGUNAN BERDASARKAN LUAS BANGUNAN NO

JENIS

JENIS BANGUNAN

LUAS BANGUNAN

BANYAKNYA LANTAI

BANYAKNYA BASEMENT

PERMANEN MEWAH

PERMANEN

SEMI PERMANEN

DARURAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Hunian

Rumah Tempat Tinggal (Perorangan)

Luas kurang 100 m2

1

Luas 100 m2 Keatas

3.900

2.400

1.650

900

6.150 6.300 7.950 9.600 11.250 5.550

4.650 4.800 7.200 8.100 9.750 4.050

2.250 2.400 3.600 4.950 6.150 1.800

1.200 1.350 1.800 -

8.400

6.400

2.550

1.050

9.700 9.850 10.800 12.300 13.800 7.500

7.950 8.200 9.550 10.450 11.700 5.400

3.000 3.250 4.500 6.550 8.200 2.400

1.600 1.750 2.400 -

1

12.900

10.350

3.450

1.200

1 2 3 4 5 dst

13.200 13.350 13.650 15.000 16.350 9.450

11.250 11.550 11.850 12.750 13.650 6.750

3.750 4.050 5.400 8.100 10.200 3.000

1.950 2.100 3.000 -

4.200

3.600

3.450

1.200

6.000 6.300 6.750 8.800 10.800 3.750

4.050 5.550 6.600 8.050 10.050 3.000

3.750 4.350 6.000 7.500 9.000 3.000

1.350 1.500 2.250 -

1

13.500

10.500

3.300

1.650

1 2 3 4 5 dst

14.100 14.400 15.450 16.650 17.850 11.550

11.100 11.400 12.450 13.650 14.850 8.550

3.750 3.900 6.000 7.950 9.900 3.000

1.800 1.950 3.000 -

1

14.250

11.250

3.750

1.950

1 2 3 4 5 dst

14.700 14.850 15.150 16.650 18.150 10.500

11.700 11.850 12.150 13.650 15.150 7.500

4.200 4.500 6.000 9.000 11.250 3.300

2.100 2.250 3.300 -

14.550

11.250

4.050

1 2 3 4 5 dst 1 dst

Rumah Tempat Tinggal (Komersil) : a. Perumahan b. Rumah susun c. Rumah Petak d. Rumah Kos

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1

1 2 3 4 5 dst 1 dst

Rumah Tempat tinggal (Usaha), Rumah Toko, Rumah Kantor.

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst 2.

Usaha

Kantor Pemerintah

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1

1 2 3 4 5 dst 1 dst

Kantor Swasta

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Perdagangan/ Pertokoan

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Industri/Gudang

Luas

1

-

kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 2 3 4 5 dst

14.700 14.850 15.150 16.650 18.150 10.500

12.000 12.150 12.450 13.950 15.450 7.800

4.500 5.250 6.300 9.300 11.550 3.750

3.900 4.050 4.200 -

1

14.400

9.900

5.550

3.900

1 2 3 4 5 dst

14.850 15.000 15.300 17.100 18.300 10.650

10.500 10.800 13.200 14.400 14.550 7.350

5.850 4.650 8.250 10.200 10.950 5.250

4.050 4.200 5.250 -

1

2.850

2.100

1.500

750

1 2 3 4 5 dst

2.850 3.000 4.050 5.250 6.300 2.400

2.100 2.250 3.300 4.500 5.550 1.650

1.500 1.500 1.500 2.400 3.300 1.200

750 900 1.200 -

8.550

6.700

2.650

1.350

8.800 8.950 9.600 10.950 12.250 6.450

6.900 7.050 7.750 9.100 10.350 4.600

2.850 3.000 3.750 5.700 7.300 2.250

1.450 1.600 2.250 -

1

2.850

2.100

1.500

-

1 2 3 4 5 dst

2.850 3.000 4.050 5.250 6.300 2.400

2.100 2.250 3.300 4.500 5.550 1.650

1.500 1.500 1.500 2.400 3.300 1.200

-

1 dst

Hotel/ Penginapan/ Wisma

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst 3.

Sosial

Fasilitas Sosial (Pemerintah)

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst Fasilitas Sosial (Komersil/ Swasta)

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1

1 2 3 4 5 dst 1 dst

4.

Keagamaan

Fasilitas Keagamaan

Luas kurang 100 m2 Luas 100 m2 Keatas

1 dst

WALIKOTA DUMAI,

dto KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN IX :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 10 TAHUN 2012 TANGGAL : 7 Desember 2012

RETRIBUSI BANGUNAN-BANGUNAN NO

JENIS BANGUNAN

HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)

1

2

3

1.

Pagar pekarangan dan tanggul/turap

2.

Awning atau yang sejenis

2.500,-/m2

3.

Perkerasan (tidak termasuk pelataran peti kemas) tanpa atap

1.000,-/m2

4.

Kolam Renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air

5.

Gapura/Gardu jaga luas maksimum 2 m2; Selebihnya dihitung

6.

Pondasi mesin (diluar bangunan)

7.

Jembatan/lift (untuk servis kendaraan)

8.

Jembatan jalan (kompleks)/umum (6 m) Selebihnya dihitung

80.000,-/unit 8.000,-/m2

9.

Menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimum 5 m)

25.000,-/unit

10.

Menara penyimpanan air (kapasitas maksimum 1 m3)

25.000,-/unit

11.

Menara antenna dan sejenisnya (tinggi maksimum 5 m)

50.000,-/unit

12.

Gardu listrik, ruang trafo dan panel dengan luas maksimum 10 m2 Selebihnya dihitung

100.000,-/unit 5.000,-/m2

13.

Monumen dalam persil/pekarangan

50.000,00/unit

14.

Lapangan olah raga terbuka : a. Komersial b. Non Komersial

15.

Instalasi Bahan Bakar

16.

Pelataran untuk penimbunan peti kemas

17.

Tower seluler

1.000,-/m

4.000,-m2 50.000,-unit 5.000,-m2 5.000,-/m2 100.000,-/unit

5.000,-/m2 2.500,-/m2 500.000,-/saluran penghantar 5.000,-/m2 100.000,-/m

WALIKOTA DUMAI, dto

KHAIRUL ANWAR