PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI,

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan yang telah diberi izin dan penegakan hukum di kawasan perairan Kota Dumai sekitarnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor Perikanan, dipandang perlu menetapkan retribusi izin usaha perikanan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

:

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; 13. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Produksi Hasil Perikanan dalam Kota Dumai tanggal 15 Nopember 2000 (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2000) ; 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Dumai; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kota Dumai; 5. Dinas adalah Dinas yang yang bertanggung jawab dalam bidang Perikanan Daerah Kota Dumai; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang terkait dalam bidang perikanan; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku; 8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial; 9. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut; 10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; 11. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan; 12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan; 13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya; 14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian izin Usaha Perikanan yang disediakan dan.atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 16. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimilikindan berada diatas kapal; 17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 18. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang; 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan retribusi yang telah ditetapkan; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan; 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya terutang; 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan izin usaha perikanan Pasal 3 Obyek retribusi adalah pelayanan pembinaan dan penerbitan izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau Badan. Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang memperoleh pelayanan pembinaan dan penerbitan izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB IV PERIZINAN Pasal 6 (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan Kota Dumai wajib memiliki Izin Usaha Perikanan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas teknis terkait. Pasal 7 Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Walikota dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap orang, kelompok atau Badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Dumai Melalui Dinas teknis yang terkait. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi Rekomendasi dari Kepala Dinas teknis yang terkait. (3) Tatacara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. (4) Bagi usaha perorangan dan atau perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Perairan Kota Dumai diwajibkan membuka cabang usahanya di Kota Dumai dan selambat - lambatnya setelah 2 (dua) tahun sudah berdomisili di Kota Dumai. (5) Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan tenaga Ahli perikanan.

Pasal 9 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) terdiri atas : a. Izin Usaha Perikanan Penangkapan lkan; b. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan; c. Izin Usaha perikanan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran; (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan. (3) Kapal Perikanan Penangkapan Ikan yang berfungsi sebagai Kapal Penangkapan Ikan wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI). (4) Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Pasal 10 (1) Izin Usaha Penangkapan dan usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Izin Usaha Budidaya berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik. (3) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, atau ditentukan sesuai dengan kondisi serta keberadaan perusahaan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik. (4) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin yang berlaku. (5) Izin yang habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan secara otomatis dan tidak berlaku lagi, serta tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha. Pasal 11 (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia. (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan melaporkan kepada pemberi izin. Pasal 12 (1) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. Izin tidak berlaku lagi karena : a. Habis masa berlakunya. b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan / melanjutkan kegiatan usahanya. c. Pemegang izin Perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang sah tidak bcrsedia melanjutkan usahanya.

d. Dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. e. Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. f. Tidak menyampaikan (Laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran. g. Memindahtangankan hak dan atau pemindahanan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis ciri-ciri pihak pemberian izin. h. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah di keluarkan oleh Walikota. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 13 Tingkat pemberian izin diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan Gross tonnage kapal perikanan. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN Pasal 14 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada izin yang dikeluarkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang muatan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 15 (1) Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dikenakan retribusi. (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Bagi Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Gross Tonage (GT) yaitu : 1. GT 5 – 7 sebesar Rp. 50.000 2. GT 7 – 10 sebesar Rp. 75.000. b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan : 1. Pembudidayaan ikan air tawar: - Kolam pembenihan di atas 0.75 hektar Rp. 50.000 - Kolam air tenang di atas 2 hektar Rp. 50.000 2 - Kolam air deras di atas 5 unit (1 unit = 100 m ) Rp. 50.000 - Keramba jaring apung di atas 4 unit (1 unit = 7 x 7 x 2.5 m3) Rp. 50.000 3 - Keramba diatas 50 unit (1 unit = 4 x 2 x 1.5 m ) Rp. 50.000 2. Pembudidaya ikan air payau : - Pembenihan tidak lebih dari 0.5 hektar Rp. 75.000

- Pembesaran tidak lebih dari 5 hektar

Rp.

75.000

3. Pembudidayaan ikan di laut : - Pembenihan dengan areal lahan di atas 0.5 hektar Rp. 100.000 - Pembesaran dengan areal lahan meliputi : 1. Ikan bersirip dengan menggunakan keramba diatas 2 (dua) unit jaring apung ( 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3 / dengan kepadatan antara 300-500 ekor perkantong), kerapu lainnya dengan menggunakan di atas 4 (empat) unit keramba jarring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/ kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong), sedangkan untuk ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3 / kantong dengan kepadatan antara 300 – 400 ekor per kantong) ; Rp. 100.000 2. Rumput laut dengan menggunakan metode : a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m2) Rp. 100.000 b. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2.5 m2). Rp. 100.000 c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit ( 1 unit berukuran 1 Hektar). Rp. 100.000 c. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil Perikanan sebesar RP. 50.000 BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut diwilayah tempat pendaftaran dan izin dikeluarkan. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 17 Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu ) dan 6 (enam) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota. Pasal 18 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT serta STRD.

(3) Seluruh hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Pengeluaran surat teguran atau pungutan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau pungutan atau yang disamakan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak tepat waktu atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIV KEBERATAN Pasal 23 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD,SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribuís, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD,SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak kekuasaannya.

dapat

dipenuhi

karena

keadaan

diluar

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Retribusi dan pelaksanaan pemungutan Retribusi.

membayar

Pasal 24 (1)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian,menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3)

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayad (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. Pasal 26

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurangkurangnya menyebutkan : a. Nama dan Alamat wajib Retribusi. b. Masa Retribusi c. Besarnya kelebihan pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Walikota.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 27 (1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur.

(3)

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhutang apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 29 (1) Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin. (2) Tidak menyampaikan (laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturutturut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran. (3) Memindahtangankan hak dan atau pemindahanan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin. (4) Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) Dinas Teknis yang terkait melaksanakan Pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan usaha Perikanan.

dan

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil Perikanan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Perda ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil Perikanan. (4). Tata cara pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 29, setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, sebagai akibat perbuatannya merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Dumai diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Paerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memaksa dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang akan dipertanggungjawabkan. (3).Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukanpenangkapan dan/atau penahanan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai . Ditetapkan di Dumai pada tanggal 11 September 2008 WALIKOTA DUMAI Ttd. H. ZULKIFLI A S Di undangkan di Dumai pada tanggal

2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI Ttd. H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 05 SERI B

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. UMUM Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka perikanan sebagai salah satu potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan perekonomian maka perlu upaya untuk menghasilkan sumber pendapatan daerah, selain itu agar dapat pula memberikan dasar hukum bagi perusahaan/perorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan : II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 s/d angka 24 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup.jelas Ayat (1) :Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Ayat (1) huruf b Izin Usaha Pembudidayaan meliputi pembenihan perikanan, pembesaran ikan baik ikan air tawar, payau dan laut. Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Pasal 10 sampai dengan 33 Cukup jelas