PERATURAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

PERATURAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang

: a.

b.

Mengingat

www.djpp.depkumham.go.id

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu penataan kembali susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000; bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangn Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Parangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahuh 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenagan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/ LPND; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123).


Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILN RAKYAT DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupten Tanggamus; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten tanggamus; d. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus; e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Unsur Pemerintah Kabupaten Tanggamus; f. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus; www.djpp.depkumham.go.id g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus; h. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanggamus; i. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus; j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.


Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, merupakan unsur pelaksana daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pasal 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagian tugas Kepala Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

melaksanakan

Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis, Pengaturan, Perencanaan dan Penetapan standar/Pedoman www.djpp.depkumham.go.id bidang perindustrian dan perdagangan; b. Perumusan kebijakan teknis bina program; c. Perumusan kebijakan teknis perindustrian; d. Perumusan kebijakan teknis perdagangan; e. Perumusan kebijakan teknis koperasi dan usaha kecil dan menengah; f. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan usaha koperasi; g. Melaksanakan tugas ketatausahaan; h. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; i. Pembinaan terhadap unit Pelaksana reknis dinas dalam lingkup tugasnya. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Bagian tata Usaha, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 2. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Bina Program, meliputi:


1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Perindustrian, meliputi: 1. Seksi Industri dan Sumber Daya Manusia; 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Hasil. e. Bidang Perdagangan, meliputi: 1. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan; 2. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen. f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meliputi: 1. Seksi Pengendalian, Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Seksi Lembaga dan Penyuluhan. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Kelompok Jabatan fungsional dan UPT dapat dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas mempunayai tugas membantu Kepala Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan dinas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.


Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas, mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha koperasi dan usaha kecil menengah; b. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar daerah; c. Penyediaan dukungan dan pemanfaatan bidang perindustrian dan perdagangan koperasi dan usaha koperasi dan usaha kecil menengah; d. Pemberian izin usaha bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha koperasi dan usaha kecil menengah; e. Perumusan kebijakan teknis perindustrian; f. Perumusan kebijakan teknis perdagangan; g. Perumusan kebijakan teknis perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 10 Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan untuk kepegawaian, keuangan serta perencanaan.


Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengaturan pelayanan adminstrasi umum, rumah tangga perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian serta pembinaan organisasi tata laksana; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan. Pasal 12 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan. Pasal 13 (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan penyusunan kebutuhan, pengembangan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata usaha serta pengelolaan keuangan. (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dibidang keuangan yang meliputi penyiapan rencana anggaran pendapatan dan tata belanja dinas, www.djpp.depkumham.go.id pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan. Bagian Keempat Bidang Bina Program Pasal 14 Bidang Bina Program, mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggarakan bidang bina program yang meliputi penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, bidang Bina Program mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data perindustrian perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; b. Penyiapan perumusan rencana program dan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kegiatan serta penyiapan bahan laporan dinas.


Pasal 16 Bidang Bina Program, terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 17 (1) Seksi Penyusuanan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisa serta penyiapan bahan perencanaan dan perumusan program; (2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan monitoring, pelaksanaan program, evalausi serta penyiapan bahan laporan dinas. Bagian Kelima Bidang Perindustrian Pasal 18 Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam bidang Perindustrian. Pasal 19 Untuk Menyelenggarakan tugas Sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bidang Perindustrian, mempunyai fungsi: www.djpp.depkumham.go.id a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian; b. Melakukan monitoring dan evakluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang perindustrian; c. Pengawasan, pengendalian teknis dalam bidang perindustrian. Pasal 20 Bidang Perindustrian terdiri dari: a. Seksi Perindustrian dan Sumber Daya Manusia; b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Hasil. Pasal 21 (1) Seksi Perindustraian dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan identifikasi, perencanaan, pembinaaan, inventaris, pengendalian, perizinan dan penyerapan teknologi Industri. (2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Hasil mempunyai tugas melakukan pengendalian, pembinaan inventaris, identifikasi, perencanaan, diverifikasi produk, pengembangan promosi dan inventasi, teknologi dan evaluasi terhadap peningkatan mutu.


Bagian Keenam Bidang Perdagangan Pasal 22 Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibidang Perdagangan. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan teknis perencanaan dalam bidang perdagangan; b. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang perdagangan. Pasal 24 Bidang Perdagangan terdiri dari: a. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan; b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Pasal 25 (1) Seksi bimbungsn Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, usaha dan sarana perdagangan, perizinan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dunia usaha; (2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengawasan barang, pengendalian penyediaan, penyebarluasan informasi dan peningkatan pelayanan.


Bagian Ketujuh Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pasal 26 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam bidang teknis pembinaan, penyuluhan pendidikan dan latihan, pembiyaaan, kemitraan, simpan pinjam dan kewirausahaan Pasal 27 Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Bidang Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi: a. Penyusunan program, pengolahan data dan informasi pembinaanan dan pengembangan serta pengendalian kelembagaan dan usaha koperasi; b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis bidang kelembagaan dan usaha koperasi;


c. Mempersiapkan pengusahan badan hukum, amalgomasi dan pembubaran koperasi serta membantu membantu melaksanakan audit dan akreditasi oleh akuntan publik; d. Penyusunan rumusan dan penjabaran teknis pendidikan, pelatihan bimbingan dan penyuluhan perkoperasian. Pasal 28 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari: a. Seksi Bina Lembaga dan Usaha; b. Seksi Pembiyayaan dan Simpan Pinjam Koperasi. Pasal 29 (1) Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan aspek kelembagaan meliputi pengesahan badan hukum, perubahan mengupayakan peluang, peningkatan usaha dan pasar produk koperasi usaha kecil menengah serta pendidikan dan pelatihan. (2) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberi bimbingan, pengarahan dibidang pembiayaan, simpan pinjam, kemitraan dan kewirausahaan, pemantauan usaha dan USP, koperasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan teknis perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin olehseorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BA B IV TATA LAKSANA Pasal 31 Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepal Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 32 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberi tunjangan serta dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.


BAB V TATA KERJA Pasal 33 (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT). BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Uraian tugas Jabatan Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit, Kepala Teknis, dan Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 35 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.


Pasal 36 Dengan berlakunnya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 37 Perarturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan Di Kota Agung Pada tanggal 24 Oktober 2003 BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS dto FAUZAN SYA’IE

Diundangkan di Kota Agung Pada tanggal 27 Oktober 2003 www.djpp.depkumham.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2003 NOMOR 32


PERATURAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

Recommend Documents