PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang

:

Mengingat

:

www.djpp.depkumham.go.id

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu penataan kembali susunan organisasi dinas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000; b. bahwa sehubungan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota perbidang dari Departemen /LPND; 7. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;


8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Dearah Kabupaten Tanggamus; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan www.djpp.depkumham.go.id Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus; e. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanggamus; f. Sekretaris Derah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus; g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus; h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepeda Kepala Dinas. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.


Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pasal 4 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman www.djpp.depkumham.go.id bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; b. Perumusan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga; c. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa; d. Perumusan kebijakan teknis bidang pengkajian masalah politik dan strategi; e. Perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat; f. Melaksanakan tugas ketatausahaan; g. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; h. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya; BAB III ORGANISAI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha, meliputi : 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 2. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, meliputi : 1. Seksi Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif; 2. Seksi Hubungan Organisasi, Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat.


d. Bidang Kesatuan Bangsa, meliputi : 1. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Bangsa; 2. Seksi Ketahanan Pangan. e. Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategi, meliputi: 1. Seksi Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan; 2. Seksi Pengkajian Masalah Sosial Ekonomi. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi: 1. Seksi Deteksi Dini dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; 2. Seksi Pengerahan Sumber Daya dan Rehabilitasi Rekonstruksi; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT dapat dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengevaluasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Dinas di bidang kesatauan bangsa dan perlindungan masyarakat.


Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Perencanaan, perumusan kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam bidang hubungan antar lembaga; c. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional masalah politik dan strategi, perlindungan masyarakat; d. Pemantauan dan pembinaan masalah kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; e. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan operasional program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; f. Penetapan langkah kebijakan dalam pelaksanaan program kerja; g. Pemantauan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan teknis administrasi pemerintah daerah.


Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 10 Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi Keuangan, Umum, Kepegawaian dan Perencanaan. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan b. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan; c. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan dinas serta urusan rumah tangga dinas. Pasal 12 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; b. Sub Bagian Perencanaan. Pasal 13 www.djpp.depkumham.go.id

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, rumah tangga dinas, kearsipan, perlengkapan serta penyelenggaraan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan; (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan dinas, Bagian Kempat Bidang Hubungan Antar Lembaga Pasal 14 Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang hubungan antar lembaga yang meliputi bidang hubungan lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, bidang Bina Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan pelayanan hubungan antar lembaga; b. Pelaksanaan, pembinaan organisasi kemasyarakatan; c. Penyelenggaraan bimbingan teknis;


d. Penyelenggaraan pengkajian masalah-masalah politik dan strategi; Pasal 16 Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari: a. Seksi Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif; b. Seksi Hubungan Organisasi, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Sosial Masyarakat.

Pasal 17 (1) Seksi Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan pelayanan hubungan lembaga legislatif dan eksekutif; (2) Seksi Hubungan Organisasi, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Sosial Masyarakat mempunyai tugas merencanakan hubungan organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat. Bagian Kelima Bidang Kesatuan Bangsa Pasal 18 Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina, mengendalikan kegiatan penyelengaraan bidang kesatuan bangsa yang meliputi wawasan www.djpp.depkumham.go.id kebangsaan dan pembangunan bangsa serta ketahanan bangsa. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, bidang Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi ; a. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan; b. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan memonitoring warga negara asing/orang asing; c. Pelaksanaan pendataan tokoh masyarakat, tokoh adat, partai politik, LSM organisasi kemasyarakatan dan tokoh pemuda; d. Pembuatan pedoman teknis pemberian rekomendasi berdirinya suatu organisasi kemasyarakatan. e. Pengkajian permasalahan dan strategi kemasyarakatan; f. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka menjalin hubungan antar masyarakat dan organisasi; g. Pembinaan antar lembaga baik lembaga formal maupun lembaga informal; h. Pemantauan gejolak yang berkembang di masyarakat; i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan posko siaga. Pasal 20 Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari: a. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Bangsa; b. Seksi Ketahanan Bangsa.


Pasal 21 (1) Seksi Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan teknis wawasan kebangsaan; (2) Seksi Ketahanan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina pelaksanaan kegiatan pengendalian, bimbingan dan pembinaan teknis ketahanan bangsa. Bagian Keenam Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategi Pasal 22 Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategi mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan bidang pengkajian masalah politik strategi yang meliputi pengkajian masalah politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategi mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengkajian permasalahan dan strategi kemasyarakatan; b. Penyusunan konsep dalam rangka peningkatan pelayanan penertiban surat bukti kewarganegaraan Indonesia (SBKI); www.djpp.depkumham.go.id c. Pemantauan setiap gejolak yang berkembang di masyarakat; Pasal 24 Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategi dan Kebersihan terdiri dari: a. Seksi Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan; b. Seksi Pengkajian Masalah Sosial Ekonomi. Pasal 25 (1) Seksi Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian masalah politik dan pemerintahan; (2) Seksi Pengkajian Masalah Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian masalah-masalah sosial ekonomi di masyarakat. Bagian Ketujuh Tata Perlindungan Masyarakat Pasal 26 Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang perlindungan masyarakat yang meliputi deteksi dini dan peningkatan sumber daya manusia serta pengerahan sumber daya dan rehabilitasi rekonstruksi.


Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Bidang Tata Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pembinaan penanggulangan bencana alam; b. Penyusunan konsep pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat; c. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana; d. Pemantauan dan pengendalian satgas-satgas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) di Kecamatan; e. Penyelenggaraan layanan administrasi dalam bidang perlindungan masyarakat; f. Pemantauan kesiagaan dalam mengantisipasi dan penanganan pengungsi. Pasal 28 Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Deteksi Dini dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; b. Seksi Pengerahan Sumber Daya dan Rehabilitasi Rekonstruksi. Pasal 29 (1) Seksi Deteksi Dini dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi, dan membina pelaksanaan penyelenggaraan Deteksi Dini dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; (2) Seksi Pengerahan Sumber Daya dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi dan membina pelaksanaan penyelenggaraan www.djpp.depkumham.go.id pengerahan sumber daya dan rehabilitasi rekonstruksi. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan teknis permukiman dan prasarana daerah sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawahnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA LAKSANA Pasal 31 Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis daingkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.


Pasal 32 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus. BAB V TATA KERJA Pasal 33 (1) Dalam melaksankaan tugasnya Kepala Dinas, kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT) BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) Segala Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh dinas, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. www.djpp.depkumham.go.id (2) Cabang Dinas dan UPT dinas tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya lembaga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas, kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 36 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Disahkan di Tanggamus, Pada Tanggal 24 Oktober 2003 BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

Cap/ttd FAUZAN SYA’IE Diundangkan di Kota Agung Pada tanggal 27 Oktober 2003


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2003 NOMOR 27


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Recommend Documents