PARTURAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

PARTURAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang

: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu penataan kembali susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu dibentuk Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

:

www.djpp.depkumham.go.id

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/ LPND; 7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123);


Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILN RAKYAT DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAHN KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupten Tanggamus; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus; d. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus; e. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanggamus; f. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah www.djpp.depkumham.go.id Kabupaten Tanggamus; g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus; h. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus; i. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus; j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.


Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pasal 4 Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup. Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman www.djpp.depkumham.go.id pertambangan, energi dan lingkungan hidup; b. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup; c. Perumusan kebijakan teknis geologi dan sumber daya mineral; d. Perumusan kebijakan teknis pertambangan umum; e. Perumusan kebijakan teknis energi dan kelistrikan; f. Pelaksanaan tugas ketatausahaan; g. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha, meliputi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan. c. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi: 1. Seksi Pengembangan Masyarakat; 2. Seksi Ketahahanan Masyarakat.


d. Bidang Bina Usaha Ekonomi, Sarana dan Prasarana, meliputi: 1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; 2. Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi: 1. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial; 2. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. f. Bidang Ketenaga Kerjaan, meliputi: 1. Seksi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberadayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT dapat dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi, seluruh kegiatan penyelenggaraan operasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.


Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup. b. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar daerah; c. Penyediaan dukungan dan pemanfaatan sumber daya mineral, energi, lingkungan hidup dan air bawah tanah; d. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum; e. Pemberian izin usaha listrik dan distribusi listrik; f. Mengelola sumberdaya mineral dan energi non migas, kecuali bantuan radio aktif pada wilayah laut sampai 4 mil; g. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan energi lingkungan hidup serta air bawah tanah; h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; i. Pengelolaan ketatausahaan.


Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 10 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaran ketatausahaan yang meliputi umum, keuangan, dan kepegawaian. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengaturan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah, kearsipan, keprotokolan serta kepegawaian dan hukum; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan dinas dan urusan rumah tangga kantor; Pasal 12 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Umun dan Keuangan; b. Sub Bagian Perencanaan. Pasal 13 www.djpp.depkumham.go.id

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan rumah tangga serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan; (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan dinas. Bagian Keempat Bidang Lingkungan Hidup Pasal 14 Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi: a. Perencanaan teknis kegiatan dalam bidang lingkungan hidup; b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang lingkungan hidup; c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengolahan lingkungan hidup; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan UKL dan UPL, pengendalian teknis AMDAL, mengkaji dan menganalisa.


Pasal 16 Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup. Pasal 17 (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan menyelenggarakan pengawasan yang meliputi penerapan AMDAL, RKL/RPL, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas. (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan lingkungan, pemulihan lingkungan, kualitas lingkungan, analisa dan penyuluhan. Bagian kelima Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Pasal 18 Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas penyelidikan, pemetaan geologi, pemetaan topografi dan urusan administrasi, perizinan, pemberian bimbingan teknis pertambangan air bawah tanah, air permukaan serta inventarisasi sumber daya mineral dan www.djpp.depkumham.go.id melakukan pelayanan jasa laboratorium. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi: a. Penyelidikan, pemetaan geologi dan pemetaan topografi serta pengamatan gunung berapi; b. Pembinaan eksplorasi bahan galian dalam rangka inventarisasi dan pengembangan sumber daya mineral; c. Penyelidikan pemetaan geologi teknis dan geologi tata lingkungan; d. Penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi, pengolahan administratif, perizinan dan pemberian bimbingan teknis penambahan air bawah tanah dan air permukaan; e. Pemeriksaan dan analisa serta pelayanan laboratorium bahan galian, air bawah tanah dan energi. Pasal 20 Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari: a. Seksi Geologi Umum dan Penetaan; b. Seksi Sumber Daya Mineral dan Hidrogeologi.


Pasal 21 (1) Seksi Geologi Umum dan Pemetaan mempunyai penyelidikan, pemetaan, geologi dalam rangka pengembangan wilayah, pemetaan topografi, pengamatan gunung berapi, dan upaya penanggulangan bencana alam geologi; (2) Seksi Sumber Daya Mineral dan Hidrogeologi mempunyai tugas pengeksplorasi pendahuluan bahan galian dalam rangka inventarisasi dan pengembangan sumber daya mineral, pemeriksaan dan analisa serta pelayanan laboratorium bahan galian, pemetaan geologi teknik guna menunjang pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang serta penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, pengelolaan administrasi, perizinan dan pemberian bimbingan teknis penambangan air bawah tanah dan air permukaan. Bagian Keenam Bidang Pertambangan Umum Pasal 22 Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi melaksanakan analisis data perusahaan pertambangan umum, pengembangan pertambangan, pembinaan/bimbingan pengusahaan pertambangan umum dan konservasi di bidang pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bidang Pertambangan Umum, mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data pertambangan umum dan pengusaha serta perizinan; b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap usaha pertambangan umum; c. Pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data serta melakukan konservasi; d. Pelaksanaan pengelolaan peralatan eksplorasi.


Pasal 24 Bidang Pertambangan Umum terdiri dari: a. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum; b. Seksi Bimbingan Pertambangan dan Konservasi. Pasal 25 (1) Seksi Pengusaha Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelohan pertambangan umum, pengusahaan serta perizinan; (2) Seksi Bimbingan Pertambangan dan Konservasi mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan, melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyiapkan data serta melakukan konservasi terhadap usaha pertambangan umum;


Bagian Ketujuh Bidang Energi dan Kelistrikan Pasal 26 Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan analisa data perusahaan kelistrikan serta pengembangan energi dalam rangka peningkatan penyediaan kelistrikan dan energi. Pasal 27 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pengumpulanm, pengolahan data pembangkit dan pengusahaan tenaga listrik serta izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri; b. Persiapan dan perumusan program rencana kelistrikan dan energi; c. Penyiapan data, bahan baku serta pengujian spesifikasi dan mutu instalasi listrik. Pasal 28 Bidang Energi dan Kelistrikan terdiri dari: a. Seksi Pengusahaan Energi dan Kelistrikan; b. Seksi Pengembangan dan Konservasi Energi. Pasal 29 www.djpp.depkumham.go.id

(1) Seksi Pengusahaan Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data penyediaan penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengusahaan energi kelistrikan; (2) Seksi Pengembangan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber energi, menyusun program rencana pengembangan energi dan kelistrikan serta konservasi energi. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan teknis pertambangan, energi dan lingkungan hidup sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV TATA LAKSANA Pasal 31 Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepal Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pasal 32 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan serta dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus. BAB V TATA KERJA Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT). www.djpp.depkumham.go.id

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Uraian tugas Jabatan Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit, Kepala Teknis, dan Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 35 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah. Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 37 Perarturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan Di Kota Agung Pada tanggal 24 Oktober 2003 BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS dto FAUZAN SYA’IE

Diundangkan di Kota Agung Pada tanggal 27 Oktober 2003


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2003 NOMOR 34


PARTURAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents