PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DAN JASA KONSULTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang:
a. bahwa dalam rangka peningkatan peleyanana dan penertiban Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan biaya Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan jasa konsultasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaab Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan daerah.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Pemerintah Daearh (lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara nomor 3209); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab undang-Undang hukum acara Pidana (lembaran Negara tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah (lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4139);
9.
10.
11.
12.
13.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan presiden; Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 3931); Peraturan daerah kabupaten kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23); Peraturan daerah kabupaten kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24); Keputusan menteri Permukiman dan prasarana wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BIAYA PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DAN JASA KONSULTASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Bupati adalah bupati Kotawaringin Timur c. Pemerintah daearha dalah Kepala daerah beserta perangkat daewrah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Dewan Perwakilan rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
e. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Pungutan Biaya Pemberian Ijin Usaha Jsa Konstruksi (IUJK) dan jasa konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. f. Badan adalah suatu bentuk badan usah yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis dalalm bidang jasa konstruksi dan jasa konsultasi. g. Pungutan biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa konsultasi adalah biaya atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daearah untuk tujuan kepentingan komersial serta dapat dinikmati oleh Pemerintah daerah untuktujuan kepentingan komersial serta dapat dinikmatioleh pribadi atau badan. h. Wajib pungutan biaya Ijin Usaha konstruksi (IUJK) dan Jasa konsultasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. i. Surat ketetapan pungutan (SKP) biaya pemberian Ijin usaha Jasa Konstruksi (IUJK)dan Jasa Konsultasi adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pungutan yanng terhutang. j. Surat tagihan Pungutan (STP) biaya pemberian Ijin usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultasi adalah surat untuk melakukan tagihan pungutan biaya pemberian Ijin dan atau sanksi administrasi terhadap pemberian Ijin. k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keeterangn lainnya dalam rangka pengawasan kebutuha pemenuhan kewajiban pungutan biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. l. Penyidikan tindak pidana dibidang pungutan biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan jasa Konsultasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulka bukti, dengna bukti itu membuat terang tindak pidana pungutan biaya pemberian IJK yang terjadi serta menemukan tersangkanya. m. Kas daerah adalh Kas daerah Kabupaten kotawaringin Timur yang ada pada PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah cabang Sampit. n. Perubahan adalah perubahan data perusahaan mencakup alamat, nomor telepon, nomor telex, tenaga teknik, pengurus, bentuk, nama pemilik, kegiatan usaha. o. Perpanjangan adalah perpanjangna IUJK dan Jsa konsultasi yang sudah habis masa berlakunya terhitung dari IUJK dan Jasa Konsultasi diterbitkan yaitu selama 3 (tiga) tahun. BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN Pasal 2
Dengan nama pungutan biaya Pemberian Ijin Usaha Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IUJK dan jasa Konsultansi dibidang usaha jasa kostruksi dan jasa konsultansi. Pasal 3 Obyek pungutan biaya pemberian ijin meliputi : a. Jasa Konstruksi b. Jasa Konsultansi c. Biaya Administrasi d. Perubahan e. Perpanjangan Pasal 4 Subyek pungutan biaya pemberian Ijin usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi adalah orang pribadi atau badan yanng mendapat pelayanan pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan jasa Konsultansi termasuk perubahan dan perpanjangan. BAB III GOLONGAN PUNGUTAN, PRINSIP DAN SASARAN TERHADAP PENETAPAN TARIF Pasal 5 Pelayanan pungutan biaya pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi digolongkan sebagai pungutan jasa usaha pemberian ijin termasuk perubahan dan perpanjangan. Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pungutan biaya pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi didasarkan atas dan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya jasa pelayanan penyelenggaraan pemberian ijin serta kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 7 Masa pungutan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 8 Masa berlakunya Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jsa Konsultansi selama 3 (tiga) tahun terhitung IUJK diterbitkan dan dapat diperpanjang.
BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Tarif pungutan biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan jasa Konsultansi berdasarkan jenis permohonan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Jasa Konstruksi - K 3 dan K 2 Rp. 200.000,-/thn. - K1 Rp. 400.000,-/thn. - M 2 dan M 1 Rp.1.000.000,-/thn. -B Rp.1.500.000,-/thn. b. Jasa Konsultansi -K Rp. 200.000,-/thn. -M Rp. 400.000,-/thn. -B Rp.1.000.000,-/thn. c. Perubahan IUJK dan Jasa Konsultansi Rp. 350.000,-/3 thn. d. Perpanjangna IUJK dan Jasa Konsultansi Rp. 350.000,-/3 thn e. Biaya Administrasi Rp. 75.000,-/thn Pasal 10 Sebelum penyerahan Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jsa Konsultansi terlebih dahulu diadakan : a. Pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan IUJK dan Jasa konsultansi ; b. Penendatanganan Sertifikat Ijin. c. Membayar lunas seluruh biaya sebelum Ijin diberikan. BAB V LINGKUP PUNGUTAN Pasal 11 Pungutan biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jsa Konsultansi yang terutang dipungut bagi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha lainnya dalam bidang jsa konstruksi dan Jasa Konsultansi yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12 (1) Pemungutan biaya pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jsa Konsultansi tidak dapat diborongkan. (2) Biaya pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi dipungut dengan menggunakan surat Keterangan Biaya Pemberian IUJK. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1) Dalam hal Wajib pungutan biaya pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan. (2) Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya akan dicabut ijinnya serta tidak bisa diikutsertakan dalam proses lelang/tender. BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi harus dilunasi sekaligus dan disetor ke Kas Daerah. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran , tempat pembayaran biaya atas pemeberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi diatur dengan Keputusan bupati. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Wajib pungut biaya pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
BAB X PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pungutan biaya pemberia Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultansi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. (2) Wewenang ,penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidan Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dearah; d. Memeriksa buku-biku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Dearah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumaen laian, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalma rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikasaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dearah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa esbagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pida dibidang Retribusi Dearah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyididkan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) yang telah diterbitkan atau disetujui sebelum ditetapkannya Peraturan daearh ini, tetap berlaku sampai berakhirnya ijin usaha Kontruksi dimaksud. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit Pada tanggal 16 Juni 2003 BUPATI TIMUR
KOTA
WARINGIN
Ttd M. WAHYUDI K. ANWAR Diundangkan di Sampit Pada tanggal 16 Juni 2003 SEKETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Ttd Drs. GODHARD A. NION Pembina Tk. I NIP 010 072 662
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR : 11 SERI : C
