PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Jasa Usaha Kons wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah D sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nom Tahun 2000; b. bahwa Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota menyelengga pembinaan jasa usaha konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Oto Daerah, salah satunya dengan menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konst sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nom Tahun 2000; c. bahwa untuk menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi, sebaga dimaksud huruf b, dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 N 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 te Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Un undang; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang H Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lem Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ret Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran N Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nom Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lem Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan D (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara N 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan A Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Peme
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lem Negara Nomor 3956); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelengg Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi D (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran N Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyu Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-un Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 te Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nom Tahun 2000 Seri D Nomor 15); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBU PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8.
9.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Ot sebagai Badan Eksekutif Daerah Bulungan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat D Kabupaten Bulungan; Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan; Dinas Daerah Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan D Kabupaten Bulungan. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai d peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bendaharawan khusus disebut Bendaharawan adalah Bendaharawan Khusus Penerim Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan; Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 T 1999 tentang jasa konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa kons nasional; Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Pers
10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyediaan jasa, pengguna jasa dan masyara 11. Tenaga Tehnik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Se Tehnik Menengah dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 12. Nomor Kode Tenaga Tehnik yang disingkat NKTT adalah nomor kode tenaga tehnik dikeluarkan oleh pejabat instansi tehniksesuai dengan keahliannya dengan latar bel pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Tehnik Menengah dengan pengalaman seku kurangnya 3 (tiga) tahun; 13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat SIUJK adalah suratizin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha jasa konstruksi dan atau jasa konsultasi; 14. Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa KOnstruksi, selanjutnya disebut Retribusi a pembayaran atas jasa pelayanan penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan ret yang menentukan besarnya pokok retribusi; 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk mela tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dat atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi D untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang bidang Retribusi Daerah; 18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak p dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2
(1) Dengan nama Retribusi Penerbitan SIUJK dipungut teribusi sebagai pembayaran ata pelayanan penerbitan SIUJK; (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu pelayanan penerbitan S yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu: a. Golongan Kecil; b. Golongan Menengah; c. Golongan Besar; (3) Subjek retribusi meliputi: a. orang perseorangan, b. badan yang mendapat jasa pela penerbitan SIUJK; (4) Subyek retribusi adalah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) yang memenuhi merupakan wajib retribusi; (5) Setiap orang perseorangan atau badan yang mendapat pelayanan penerbitan S sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib membayar retribusi;
BAB III GOLONGAN RETRIUSI Pasal 3 Retribusi penerbitan SIUJK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan Pemerintah D dalam penyelenggaraan penerbitan SIUJK. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 5
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penyediaan blank formulir, cetak sertifikat dan atau SIUJK, NKTT dan biaya administrasi. BAB VI KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 5
(1) Klasifikasi dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: a. Golongan Kecil …………………………………… Rp. 150.000,- / b. Golongan Menengah ……………………………… Rp. 350.000,- / c. Golongan Besar …………………………………… Rp. 500.000,- / (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor k Daerah melalui Bendaharawan.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7 Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Bulungan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 8
Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktunya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditet SKRD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 9
BAB IX TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1) (2) (3) (4)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus; Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diken sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi y terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATACARA PENAGIHAN Pasal 12
(1) Pengeluaran surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tin pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo; (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk. BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat teguran, peringatan atau surat lain yang s sebagaimana dimaksud Pasal 13, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pida bidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabil a. Diterbitkan surat teguran atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retrbusi baik langsung maupun tidak langsun (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan pena kadaluarsa dapat dihapus; (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kada sebagaimana dimaksud ayat(3) pasal ini.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15
(1) Pejabat pagawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ret daerah; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berk dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan te menjadi lebih lengkap dan jelas;. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di b retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehub dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan d tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pid bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di b retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya peny dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang H Acara Pidana.
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 10
(1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pa Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling singkat 60 (enam puluh) hari dan paling 90 (sembilan puluh) hari atau denda sedikitnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perun undangan yang berlaku. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal, 11 Nopember 2002 BUPATI BULUNGAN Dtt H. ANANG DACHLAN DJAUHARI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2002 Seri C Nomor 12 Tanggal 11 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH dtt Drs. H. KARSIM AL’AMRIE, MSi PEMBINA TK I NIP. 550 010 287
