1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pertambahan penduduk Kabuapten Bulungan maka dipandang perlu diciptakan ketertiban dan kebersihan lingkungan; b. bahwa ketertiban dan kebersihan lingkungan merupakan factor fundamental, untuk itu perlu dijaga, ditingkatkan dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabuapten Bulungan; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur tentang ketertiban dan kebersihan lingkungan dalam Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam Perturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
2
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. 4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan; 5. Badan adalah Badan Hukum di Kabupaten Bulungan; 6. Petugas Pengambil Sampah adalah siapa saja yang ditugaskan mengambil, memungut sampah dari penghasil sampah ke tempat pembuangan sampah; 7. Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh pihak lain untuk menampung sampah sementarasebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 8. Tempat Pembuangan Sampah Akhir adalah lahan atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan; 9. Sampat adalah barang atau benda buangan sisa-sisa bekas yang tidak dipakai lagi menurut fungsinya semula, baik yang berasal ari perorangan, rumah, kantor, bangunan, perusahaan, pusat perdagangan dan tempat-tempat umum lainnya; 10. Ketertiban dan kebersihan lingkungan adalah usaha Pemerintah Daerah untuk mengatur, mendidik, dan mengajak segenap warga masyarakat Kabupaten Bulungan agar dapat bersama-sama menciptakan keadaan lingkungan yang bersih, indah, sehat, aman dan nyaman;
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
3
11. Hewan ternak adalah sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan lain-lain sejenisnya sebagai hewan piaraan; 12. setiap orang adalah setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap orang dan/ atau badan mempunyai hak untuk: a. Merasakan dan neikmati ketertiban dan kebersihan lingkungan; b. Mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan. Pasal 3 Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk: a. Menciptakan, memelihara., melestarikan ketertiban dan kebersihan lingkungan; b. Mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran kebersihan lingkungan; c. Melaporkan tentang adanya gangguan ketertiban atau pencemaran kebersihan lingkungan dalam Kabupaten Bulungan; d. Menjaga dan memelihara tempat-tempat umum, seperti tempat ibadah, objek wisata atau rekreasi, tempat peninggalan bersejarah, pertamanan atau taman dan isi serta lingkungannya, hutan kota, lampu penerangan jalan umum, bangunan atau instalasi vital, museum, bangunan atau lapangan olah raga, parit atau saluran air, sungai, pantai dan tempat-tempat umum lainnya; e. Untuk badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap ketertiban dan kebersihan kota wajib mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Bagi pemakai jalan umum, baik pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki wajib mentaati rambu-rambu jalan atau lalu lintas dan angkutan jalan; g. Bagi pemelihara hewan atau ternak wajib mengandangkan, dan memelihara hewan atau ternaknya pada areal peternakan yang layak untuk difungsikan sebagai peternakan dan memeriksakan kesehatan hewan atau ternaknya. BAB III LARANGAN Bagian Pertama Bangunan dan Tanaman Pasal 4 Setiap orang atau badan dilarang: a. Membangun pagar didepan rumah yang berbentuk dinding tidak tembus pandang yang tingginya melebihi 120 cm; b. Membangun jembatan dan atau saluran air antara halaman rumah dan jalan umum yang dapat mengakibatkan air hujan dan/ atau air limbah mengalir dari halaman rumah ke jalan umum; c. Membangun pagar kawat berduri dan atai memasang benda-benda tajam atau runcing di depan, disamping dan di belakang bangunan yang ada di jalan atau tetangganya serta memberi aliran listrik pada pagar tersebut;
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
4
d. Menempatkan dan atau menimbun material bahan bangunan di jalan umum, ditepi jalan umum atau trotoar serta menutup saluran air, sehingga mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas kecuali telah memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang diberi wewenang dalam waktu 2 x 24 jam; e. Membongkar dan atau menggali trotoar atau jalan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pembangunan tanpa izin dari Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang; f. Menanam pohon dihalaman di halaman, ditepi jalan yang pertumbuhannya jika membesar dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, instalasi vital seperti listrik, telepon, air bersih dan lain-lain; g. Menutup dan menggunakan jalanan umum untuk kegiatan pesta perkawinan atau kegiatan keramaian lainnya kecuali telah memperoleh izin dai Bupati atau pejabat lain yang berwenang; Bagian Kedua Sampah dan Limbah Pasal 5 Setiap orang dan/atau badan dilarang: a. Membuang sampah atau limbah pada sembarang tempat kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. Membuang sampah dan atau limbah ditempat umum, jalan umum dan saluran air, sungai, serta tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan hidup. Bagiak Ketiga Hewan Peliharaan Pasal 6 Setiap orang dan atau badan pemilik atau pemelihara hewan/ternak dilarang: a. Melepaskan hewan atau ternak peliharaannya ditempat umum dan/atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan memnyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan serta merugikan orang lain; b. Mendirikan kandang ternak yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan; c. Memelihara hewan ternak yang telah dinyatakanoleh pihak yang berwenang telah terkena virus yang dapat mengganggu kesehatan para konsumennya; d. Melepaskan secara bebas yang dapat membahayakan jiwa orang lain dan/atau mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat umum.
Bagian Keempat Jemuran dan Barang Lainnya Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang menjemur dan menempatkan barang ditaman hijau terbuka, dihalaman atau ditempat yang dapat mengganggu pemandangan dan lalulintas, sehingga terkesan tidak rapid an kumuh, kecuali dalam keadaan darurat; (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah keadaan banjir, kebakaran, gempa bumi, angina topan dan lain-lain. Bagian Kelima Pedagang, Parkir, Bahan Berbahaya dan Coretan
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
5
Pasal 8 Para pedagang kaki lima, lapakan, asongan, pedagang musiman, gerobak dorong dan lain sejenisnya, dilarang menggelar dagangannya di tempat umum, diemper bangunan, gang, pintu bangunan, ditepi jalan, diatas trotoar atau tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang untul itu. Pasal Setiap orang dilarang mencuci dan memarkir kendaraannya di atas trotoar karena mengganggu kelancaran lalulintas, kerusakan trotoar dan terkesan tidak tertib. Pasal 10 Setiap orang dan/atau badan dilarang menimbun bahan baker minyak dan/ atau gas yang mudah terbakar atau meledak, bahan kimia dan bahan beracun lainnya yang dapat mencemarkan lingkungan kecuali telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang diberi wewenang. Pasal 11 Setiap orang dilarang membuat coretan atau gambar/lukisan atau tulisan yang kurang tepat di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan kota.
BAB IV TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DAN/ATAU LIMBAH Pasal 12 Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menyediakan tempat pembuangan sampah dan atau limbah sementara dan tempat pembuangan sampat akhir. Pasal 13 (1) Setiap orang atau badan dapat membuat tempat pembuangan sampah sementara setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa. Pasal 14 Pembuangan sampah atau limbah dari rumah, bangunan atau tempat lain yang memproduksi sampah atau limbah ketempat pembuangan sampah sementara, pengangkutannya dapat dilaksanakan oleh perorangan,petugas kebersihan yang dikoordinir oleh kepala/ketua lingkungan/ Rukun Tetangga dan atau organisasi lain seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan lain-lain. BAB V PELAKSANAAN
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
6
Pasal 15 Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dapat dilimpahkan operasionalnya kepada Dinas atau Instansi lain yang dianggap mampu dan sesuai. Pasal 16 Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daeah ini, Bupati dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
7
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling singkat 60 (enam puluh) hari, paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau dengan denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Setiap hewan atau ternak yang ditangkap oleh petugas yang berwenang untuk itu, dan tidak diambil oleh pemiliknya paling lama 1 (satu) minggu, maka Pemerintah Daerah mengadakan lelang; (2) Bagi pemilik yang mengambil hewan atau ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib membayar dana kompensasi untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per hari; (3) Hasil lelang dan dana kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan Kas Daerah. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 1988 tentang Penertiban sampah dan Kebersihan Kota/Lingkunga (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1989 Seri B Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
8
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal, 11 Nopember 2002 BUPATI BULUNGAN Dtt H. ANANG DACHLAN DJAUHARI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 Seri E Nomor 4 Tanggal 11 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH dtt Drs. H. KARSIM AL’AMRIE, MSi PEMBINA TK I NIP. 550 010 287
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
