1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai implementasi dari prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bulungan, mencakup keseluruhan urusan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meningkatkan kemampuan manajerial Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; b. bahwa upaya peningkatan kemampuan Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, diberikan dalam rangka akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan; c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undangundang; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 165); Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
2 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan; 5. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan; 6. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan; 8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 9. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural pada Lembaga Tehnis Daerah. BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Setda Kabupaten Bulungan.
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
3 BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) SETDA dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (3) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Bagian Kedua Tugas Pasal 4 SETDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, SETDA mempunyai tugas: a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten; b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; c. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan organisasi SETDA, sebagai berikut: a. Asisten Bidang Pemerintahan; b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan; c. Asisten Bidang Administrasi; (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawakan: a. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi: a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Perangkat Daerah dan Otonomi; c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan; Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
4 2. Bagian Hukum, membawahi: a) Sub Bagian Perundang-Undangan; b) Sub Bagian Bantuan Dan Penyuluhan Hukum; c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; 3. Bagian Humas, membawahi: a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi; b) Sub Bagian Pemberitaan dan Pembinaan Pers; c) Sub Bagian Pengolahan Data elektronik; b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: 1. Bagian Sosial, membawahi: a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; c) Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Peranan Perempuan; 2. Bagian Ekonomi, membawahi: a) Sub Bagian Produksi Daerah I; b) Sub Bagian Produksi Daerah II; c) Sub Bagian Penanaman Modal dan Pembinaan BUMD; 3. Bagian Pembangunan, membawahi: a) Sub Bagian Program; b) Sub Bagian Pengendalian; c) Sub Bagian Pelaporan; c. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari: 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi: a) Sub Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah; b) Sub Bagian Umum; c) Sub Bagian Perlengkapan; d) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; e) Sub Bagian Protokol; 2. Bagian Keuangan, membawahi: a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Pembukuan; c) Sub Bagian Perbendaharaan; d) Sub Bagian Verifikasi 3. Bagian Organisasi, membawahi: a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Tatalaksana; c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan; d) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja SETDA Kabupaten Bulungan sbagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Pada SETDA, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kemampuan dan kebutuhan; Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
5 (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah; (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SETDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (5) Bupati dapat membentuk Staf Ahli yang berkedudukan di SETDA dan atau tempat lain yang ditunjuk. BAB VI TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi di lingkungan SETDA maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 9 Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bial terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 10 Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Ketentuan uraian kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja satuan organisasi dilingkungan SETDA sebagaiaman dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA Kabupaten Bulungan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
6 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal, 11 Nopember 2002 BUPATI BULUNGAN Dtt H. ANANG DACHLAN DJAUHARI
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2002 Seri D Nomor 1 Tanggal 11 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH dtt Drs. H. KARSIM AL’AMRIE, MSi PEMBINA TK I NIP. 550 010 287
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
7 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SETDA KABUPATEN BULUNGAN
BUPATI WAKIL BUPATI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
BAGIAN TAPEM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. BUL. Nomor : 15 Tahun 2002 Tanggal : 11 Desember 2002
BAGIAN HUKUM
ASISTEN BIDANG EKO. & PEMBANGUNAN
BAGIAN HUMAS
BAGIAN SOSIAL
BAGIAN PEREKO.
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI
BAGIAN PEMBANG
BAGIAN UMUM&PER
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN ORGANISASI
SUBBAG PEM. UMUM
SUBBAG PER-UU
SUBBAG INFO& DOKUM
SUBBAG KESEJ. SOSIAL
SUBBAG PRODUK DAERAH I
SUBBAG PROGRAM
SUBBAG TU&KEU SETDA
SUBBAG ANGGA RAN
SUBBAG KELEM BAGA AN
SUBBAG PERKAT & OTONOM
SUBBAG BAN. & PENYUL HUKUM
SUBBAG PERBER. &PEMB. PERS
SUBBAG AG.PEND &KEBUD
SUBBAG PRODUK DAERAH II
SUBBAG PENGEN DALIAN
SUBBAG UMUM
SUBBAG PEMBU KUAN
SUBBAG TATA LAKSA NA
SUBBAG ADM P.TANAH
SUBBAG DOK. HUKUM
SUBBAG PENGEL DATA ELEKTR
SUBBAG PEMUDA OR.& PRN.PER
SUBBAG PENAN. MODAL& PEMB. BUMD
SUBBAG PELAPORAN
SUBBAG PERLENG KAPAN
SUBBAG PERBEN DAHA RAAN
SUBBAG ANAL. FORM. JABA TAN
SUBBAG SANDI& TELKOM
SUBBAG VERIFI KASI
SUBBAG KEPEG SETDA
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2002 Seri D Nomor 1 Tanggal 11 Nopember 2002
SUBBAG PROTOKOL
SEKRETARIS DAERAH dtt Drs. H. KARSIM AL’AMRIE, MSi PEMBINA TK I NIP. 550 010 287
Dok.Hukum Setda Kab. Bul.-HM
BUPATI BULUNGAN Dtt H. ANANG DACHLAN DJAUHARI
