PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembang di Kabupaten Bulungan, menjadi daya tarik bagi pendatang berkunjung dan menetap, sehingga mempengaruhi peningkatan ju penduduk;
b. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali meninmbulkan persoalan-persoalan social kemasyarakatan yang mendapat perhatian sedini mungkin;
c. bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan perlu ad pedoman yang mengatur tentang Penyelenggaraan Admin Kependudukan untuk kegiatan pencatatan dan pendaf pengelolaan, pemberian identitas, pengendalian penduduk, pelaporan data kependudukan serta pengawasannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah te Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam w Kabupaten Bulungan . Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan U Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan D Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Ind Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lem Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-U Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkemb Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lem Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembe Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Ind Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah D (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas U Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara R Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R Indonesia Nomor 3050);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Peny Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pend Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45. Tam Lembaran Negara Nomor 3742);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaa Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lem Negara No 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No 4090);
10.
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pend Penduduk;
11.
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Inf Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 119 );
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pe Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Da
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 1998 t Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catata (Lembaran Daerah Tahun 1998 Seri C Nomor 6),sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2002 tentang Peru atas Peraturan Daerah No 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C 1);
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 t Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 15 Seri D Nomor 15);
15.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembe Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomo
16.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Sipil ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 15 );
17.
Keputusan Bupati Bulungan Nomor 643 Tahun 2004 Tentang Su Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Keluarga Berenca catatan Sipil Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2004 26 Seri D Nomor 8 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH KABUPA BULUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulu adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya di DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelen pemerintahan daerah.
5.
Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan.
6.
Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Kabupaten Bulungan.
7.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabu Bulungan.
8.
Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabu Bulungan dibawah Camat.
9.
Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa a kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan bera Daerah Kabupaten Bulungan.
dan
perangkat
daerah
sebagai
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Sosial masya yang independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat sete sebagai mitra kerja keseluruhan dalam pelayanan kepada masyarakat.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secar serta bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan pera perUndang-Undangan .
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan o orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga N Indonesia 13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka terbatas di wilayah Kabupaten Bulungan dan telah mendapat Izin Tinggal Ter dari instansi yang berwenang
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam w Kabupaten Bulungan dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi berwenang.
16. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Pend Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam mempe dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependud lainnya meliputi pindah , datang, perubahan alamat, tinggal sementara, Perubahan Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jat informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang d oleh penduduk sejak saat kelahiran
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah N Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada sese yang terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Bulungan.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu ide keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam kelu serta karakteristik anggota keluarga.
22. Kartu Keluarga Sementara adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik an keluarga yang bersifat sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
23. Kepala Keluarga adalah : a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubu darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beb orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah buk sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Surat Keterangan Penduduk Sementara selanjutnya disingkat SKPS adalah bukti pendaftaran Penduduk sementara bagi penduduk yang bertempat ti sementara di Kabupaten Bulungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependud Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk me karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh sese pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Pend dan Pencatatan Sipil.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kela lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkaw pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perub kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
29. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hokum dari seorang bapak terh anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kan anak tersebut. 30. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hokum seorang anak yang lahir ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami-isteri.
31. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanj disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan h
32. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Teta Orang Asing Tinggal Tetap.
33. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digun mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor uru didesa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Tinggal Tetap di Kabupaten Bulungan.
34. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh sese yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa pe dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementar Orang Asing Tinggal Terbatas di Kabupaten Bulungan.
35. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan per kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga s dengan nomor urut keluarga didesa / kelurahan bagi Warga Negara Indo Tinggal Sementara dan Orang asing Tinggal Terbatas di Kabupaten Bulungan. Pasal 2 (1)
Pemerintah Daerah dalam Pencatatan Sipil melakukan :
penyelenggaraan
Pendaftaran
Penduduk
a. pencatatan Biodata untuk penerbitan NIK, Pencatatan peristiwa kependud dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk; b. pencatatan peristiwa penting; c. penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi : 1. Biodata Penduduk : 2. KK 3. KTP; dan 4. Surat Keterangan Kependudukan. d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.
akta kelahiran; akta kematian; akta perkawinan : akta perceraian ; dan akta pengakuan Anak
e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. (2)
pengangkatan anak; pengesahan anak; perubahan nama; perubahan kewarganegaraan; dan peristiwa penting lainnya
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mengelola Penda Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulungan.
BAB II REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL Pasal 3
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar. Pasal 4
Registrar.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Bupati dari Pe Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pasal 5 (1)
Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulunga
(2)
Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh B dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan . Pasal 6
(1)
Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran mencatat data, menandatangani Register dan Kutipan Akta serta membuat ca pinggir pada Akta-akta Catatan Sipil
(2)
Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada aya berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang meng Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 7
(1)
Didaerah-daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat menga Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang mem persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan Pencatatan Sipil did yang berkedudukan di Kecamatan.
(2)
Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada aya mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)
Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada aya melaporkan hasil Pencatatan Sipil kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kependud KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Kartu Keluargadan Kartu TandaPenduduk Paragraf 1 Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk Pasal 8
(3)
Pencatatan Biodata Penduduk menggunakan Formulir :
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
a. biodata penduduk untuk WNI ( Perkeluarga ), dengan kode F1.01; b. biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F1.02; dan c. biodata penduduk untuk perubahan data / tambahan anggota keluarga W Negara Indonesia dengan kode F1.03 Pasal 9 (1)
Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakil orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan ditentukan.
(2)
Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penca biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
(3)
Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir de kode F1.04. Pasal 10
(1)
Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ay dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil berdasarkan laporan Penduduk yang dituangkan dalam pernyataan perubahan data kependudukan.
(1)
Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1 ) menggunakan formulir dengan kode F1.05. Pasal 11
Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan O Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, se kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Pendudu Pencatatan Sipil di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga p hari karja sejak kedatangan. Paragraf 2 Nomor Induk kependudukan Pasal 12 (1)
NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Admin Kependudukan.
(2)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk
(3)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantum dalam setiap dok kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publi Paragraf 3
(2)
Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdas permohonan penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
(3)
Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap dalam satu keluarga hanya didaftar dalam satu KK.
(4)
KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 didasarkan pada kombinasi Variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan n seri KK.
(5)
Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pemerintah se biodata kepala keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Na menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
(6)
Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a. Formulir dengan kode F1.06 untuk permohonan KK baru atau KK penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain didaerah tujuan penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga ; dan b. Blanko KK dengan kode B1.01 Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk Pasal 14 (1)
KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Pejabat ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati.
(2)
KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelay publik.
(3)
KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(4)
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki satu KTP.
(5)
Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten dipungut biaya. Pasal 15
Persyaratan Permohonan KTP bagi WNI dan WNA Tinggal tetap yang harus dip oleh penduduk untuk : 1. Permohonan KTP Baru :
Mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI atau WNA ( Data keluarga dan Indivindu ), atau mengisi formulir Perubahan Biodata Penduduk dengan melamp poersyaratan :
a. Surat Pengantar RT / RW ; b. Fotocopy KK ; c. Fortocopy Akta Nikah / Akta Kawin termasuk bagi penduduk yang belum be 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah ; d. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; e. Bagi Pemohon yang mengajukan Perubahan Biodata Penduduk, melamp fotocopy Surat Bukti / Keterangan atas Peristiwa Penting atau Per Kependudukan yang dialaminya; f. Bagi WNA Tinggal Tetap, melampirkan fotocopy Dokumen Imigrasi (Pa
2. Permohonan Perpanjangan KTP : a. b. c. d. e.
Surat Pengantar RT / RW ; Mengisi Formulir ; Menyerahkan KTP lama; Menunjukkan KK yng dimiliki; Datang langsung untuk di Photo atau melampirkan Pas Photo terbaru ukura 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Permohonan KTP Pengganti :
a. Surat Pengantar RT / RW ; b. Bagi pemohon KTP yang sudah rusak, menyerahkan bukti KTP lama yang ru c. Bagi Pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan Surat Keterangan Kehila KTP dari Kepolisian; d. Menunjukkan KK. e. Datang langsung untuk di Photo atau melampirkan Pas Photo terbaru ukura 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 4. Tata Cara Penerbitan KTP :
Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan bagi Penduduk Sementar Sementara bagi WNA Tinggal Tetap pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.
KTP
dilakukan di
Pasal 16 (1)
KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) t kecuali bila terjadi perubahan data.
(2)
Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagai dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
(3)
Penerbitan KTP yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterb surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas kependudukan, KB Catatan Sipil.
(4)
Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya izin tinggal tetap.
(5)
KTP untuk Penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup Pasal 17
(1)
Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan de ketentuan :
a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas Photo berw merah; atau b. Penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas photo berwarna (2)
Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2cm x 3 cm de ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan Jilbab dan tidak diperbole menggunakan cadar.
(3)
penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
a. Formulir permohonan KTP dengan kode F1.07; dan b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan b
Bagian kedua Pendaftaran Perubahan Alamat Pasal 18
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perub alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat d KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut bia Bagian ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia Paragraf satu Pendaftaran Pindah datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia Pasal 19 (1)
Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI d wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut : a. b. c. d. e.
Klasifikasi 1 : dalam satu Desa / Kelurahan; Klasifikasi 2 : antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan; Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota; Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; atau Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilaah Republik Indonesia.
( 2 ) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada aya dilakukan dengan penerbitan Surat Keterrangan Pindah Datang.
( 3 ) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Ketera Pindah datang oleh Pejabta yangf berwenang sesuai dengan klas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 20
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 did tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang didaerah asal. Pasal 21
(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilak oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa kete Perekaman Data Kependudukan.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangan Kepala Desa/Lurah didaerah asal dan didaerah tujuan.
(4) Surat Ketengan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai de klasifikasi 5 diterbitlkan dan ditandatangani didaerah asal oleh Kepala Desa/ dan Camat dilaporkan oleh Penduduk didaerah tujuan kepada Kepala Desa/ untuk mendapatkan pengesahan.
(6) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggun Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F.1.08.
(7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, dilakukan s dengan jenis kepindahan meliputi : a. b. c. d.
hanya kepala keluarga; kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga; kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau hanya anggota keluarga.
Paragraf dua Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Kabupaten Bulungan Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang dalam wilayah Kabupaten Bulungan dengan klasifikasi sebagaimana dima dalam Pasal 18 ayat (1).
(2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada aya dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.
(3) Sahnya Pindah Datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Ketera Pindah Datang sesuai klasifikasi.
Pasal 23 (1)
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pas dilakukan oleh unir kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Penca Sipil di Kabupaten/Kota didaerah asal dan didaerah tujuansesuai de klasifikasi.
(2)
Pelaksanaan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) didaerah tujuan dilakukan berdasarakan laporan penduduk paling lam (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan P Datang didaerah asal. Pasal 24
(1)
Penerbitan Surat Keteranga Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai de klasifikasi 3 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Pendudu Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota didaerah asal.
(2)
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifik dilakukan didaerah asal, setelah ditandatangani didaerah asal diberikan ke penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesaha unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Si Kabupaten/Kota.
(3)
Surat Keteranga Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ay digunakan sebagai dasar :
a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap didaerah asal atau did tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal
(4)
Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesua kepindahan.
(5)
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam ataupun keluar w Kabupaten Bulungan menggunakan :
a. Formulir Surat Keteranga Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, de kode F1.09; dan b. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Ter dengan kode F1.10. Paragraf tiga Pendaftaran WNI Tinggal Sementara Pasal 25 (1)
Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Warga Negara Indonesia bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap.
(2)
Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selam (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
(3)
Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk W Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan. Pasal 26
Kepala Desa atau Lurah melakukan Pendaftaran WNI tinggal sementara didaerah dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Semenrara yang disahkan oleh Camat. Pasal 27
(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara didaerah tujuan dilakukan oleh Kepala atau Lurah berdasaarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada aya dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdas permohonan tinggal sementara.
(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) be selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dima pada ayat (2) menggunakan :
a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F1.11 yang dip didaerah asal; b. formulir permohonan tinggal sementara dengan kode F1.12 diproses did tujuan; dan c. blanko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B.1.03 Bagian keempat Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Paragraf 1 Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri
(2) Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada aya dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebi 1(satu) tahun. Pasal 29
Pendaftaran Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (2)dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Keterangan P ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat. Pasal 30
(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaiimana dimaksud dalam Pas diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan ke Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan sebagai penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ay digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Paspor.
(3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar N menggunakan Formulir : a. b.
Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk Warga negara Indonesia de kode F1.13; dan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indon dengan kode F1.14.
Paragraf 2 Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indo dari Luar negeri.
(2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabu Bulungan dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
(3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ay digunakan sebagai dasar : a. Penerbitan KK dan b. Penerbitan KTP. Pasal 32
(1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud d Pasal 30 dilakukan oleh Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabu Bulungan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas ) hari terhitung sejak kedatangan didaerah Kabupaten Bulungan.
(2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagai dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Kedatangan Dari Luar N dengan kode F1.15.
Paragraf 3 Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar negeri Pasal 33
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Nege a. b.
Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin ti terbatas; dan Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status me tinggal terbatas. Pasal 34
(1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan KB Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan penduduk paling lam (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada aya dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(3) Surat Keterangan Tenmpat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibe kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlakuny tinggal terbatas.
(4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan : a. b.
Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan F1.16 ; dan Blanko Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B1.04. Paragraf 4 Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal tetap Pasal 35
Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Ter yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap. Pasal 36 (1)
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah s menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagai dimaksud dalam Pas dilakukan oleh Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2)
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah s menjadi Penduduk Orang Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ay digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
(3)
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah s menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada (2) menggunakan Formulir Pendaftaran Penduduk Orang asing Tinggal dengan kode F1.17. Paragraf 5
Pasal 38 (1)
Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Dinas Kependudukan KB dan Ca Sipil Kabupaten Bulungan dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Negeri.
(2)
Pengisian Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dima pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk Orang Asing di Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.
(3)
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagai dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir Keterrrrangan Pindah ke Negeri untuk Orang Asing dengan kode F1.18. Bagian kelima Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 39
(1)
Pemerintah Daerah melakukan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
(2)
Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Pengungsi ; b. Penduduk korban bencana; dan c. Komunitas adat terpencil.
Pasal 40
(1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dim dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
(2) Pendaataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan memb Tim Pendataan. BAB IV PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran. Pasal 41
(1) Pemerintah Daerah melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan la yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh kerja sejak tanggal kelahiran.
(2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan seteh : a. Mendapat persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia ; atau b. Mendapat penetapan pengadilan bagi Orang Asing.
(3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan
Pasal 42
(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau do Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertanggung jawab me tahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola Pendaftaran Pendudu Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
(2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-us dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Kabupaten tempat ditemukannya berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti – bukti lain menguatkan. (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan : a. b. c. d. e. f.
formulir laporan kelahiran, dengan kode F2.01; formulir surat keterangan kelahiran dengan kode F2.02; formulir laporan kelahiran diluar domisili orang tua dengan kode F2.03; formulir kelahiran Orang Asing dengan kode F2.04; register akta kelahiran; dan kutipan akta kelahiran. Pasal 43
(1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan T Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Kabupaten Bulungan d oleh Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdas laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan pemutakhiran biodata.
(2) Pencatatan peristiwa kelahiran diLuar Negeri menggunakan Formulir Pela KelahiranWNI di Luar Negeri, dengan kode F2.05 Bagian kedua Pencatatan Lahir Mati Pasal 44
(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang men pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kecamatan berdas laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam d bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan keterangan lahir mati. (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan : a. formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06; b. surat keterangan lahir mati, dengan kode f-2.07; dan c. formulir pelaporan lahir mati orang asing, dengan kode F-2.08 Bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Pasal 45
(1) Perkawinan bagi yang bukan beragama islam yang telah dilakukan menurut h agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola penda penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten / kecamatan tempat per perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
Pasal 46
(1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan dilluar negeri dicatat oleh unir yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupa kecamatan tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak bersangkutan kembali ke Kabupaten Bulungan.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawina negeri. (3) Pencatatan peristiwa menggunakan :
perkawinan
sebagaimana
dimaksud
pada
aya
a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F2.09; b. register akta perkawinan; dan c. kutipan akta perkawinan. Bagian keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 47
(1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapat putusan pengadilan dicatat ole kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sip kabupaten/kecamatan.
(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam re akta perkawinan.
(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada aya menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan F2.10. Bagian kelima Pencatatan Perceraian Pasal 48
Perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan dicatat oleh kkepala unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten / kecam tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah men putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan la yang bersangkutan atau kuasanya. Pasal 49
(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pejabat Penc Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerb Kutipan Akta Perceraian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan per perkawinan unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan ku Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit yang mencatat peristiwa perkawinan.. (3) Pencatatan Peristiwa menggunakan :
perceraian
sebagaimana
dimaksud
pada
aya
Bagian keenam Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 50
(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat ole kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdas laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya sa penetapan pengadilan.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pe Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran d bentuk Catatan Pinggir.
(3) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan formulir Pencatatan Pelaporan Pelaporan Anak dengan kode F2 Bagian ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 51
(1) Pengakuan Anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Re Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak disetujui oleh ibu kan anak yang bersangkutan.
(2) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunak a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F2.13 : b. register akta pengakuan anak; dan c. kutipan akta pengakuan anak. Bagian kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 52
(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat disa pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pe pencatat Sipil dalam register perkawinan orang tuanya dan pada register kelahiran dalam bentuk catatn pinggir paling lama 30 (tiga puluh) harti kerja ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan. (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui pengakuan anak.
(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersa dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada (2).
(5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggun formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F2.14.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan : a. b. c. d.
Formulir pelaporan kematian, dengan kode F2.15; Surat keterangan kematian, dengan kode F2.16; Register akta kematian; dan Kutipan akta kematian. Pasal 54
(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1) dilakukan pejabat pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan P dalan Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan Kematian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran pendudu pencatatan sipil diwilayah tempat domisili.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pela kematian diluar domisili, dengan kode F2.17. Pasal 55
(1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar Negeri dicatat oleh unit kerja mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten /Kecam berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak kel yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fo pelaporan kematian WNI di Luar negeri, dengan kode F2.18.
(3) Pencatatan kematiansebagaimana dimaksud pada ayat(2) direkam dalam bank kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar n dengan kode F2.19. Pasal 56
(1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di Luar Negeri d oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan Kabupaten/Kecamatan tempat domisili yang bersangkutan.berdasarkan la keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematia negeri.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan fo pelaporan kematian orang asing, dengan kode F2.20 Bagian kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama Pasal 57
(1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sip Kabupaten/Kecamatan mencatat perubahan nama kecil yang telah men penetapan pengadilan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterim
(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pe Pencatat Sipil pada Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.
(4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggun formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F2.21. Bagian kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 58 (1)
Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan si Kabupaten/Kecamatan mencatat peristiwa penting lainnya yang telah men penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterim salinan penetapan pengadilan.
(2)
Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil d bentuk Catatan Pinggir.
(3)
Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada aya menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya dengan kode F2.22 Bagian kedua belas Pembatalan Akta Pasal 59
(1)
Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
(2)
Unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatansipil di Kabu / Kecamatan wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapat pu pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pu pengadilan.
(3)
Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Re Akta.
(4)
Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank kependudukan nasional.
(5)
Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggun formulir pembatalan akta, dengan kode F2.23. Bagian ketiga belas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Pasal 60
(1)
Unit kerja yang mengelola pendaftaran pendudukdan pencatatan Sip Kabupaten/Kecamatan mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perUn Undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pene /pengesahan.
(2)
Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicata Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Ping
(3)
Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggun formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indon
Pasal 61 (1)
Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Re Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat pencata pada Akta-akta Catatan Sipil.
(2)
Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ay menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi dengan kode F2.26. Pasal 62
Pemerintah Daerah menccabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah s kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga NegarabAsing BAB V BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pengadaan Pasal 63
(1) Pengadaan Blanko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusa pencetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen se sesuai peraturan perUndang-Undangan.
(2) Pemerintah Daerah yang membutuhkan blanko dokumen penduduk mendapatkan nomor registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri, seb melakukan pengadaan. Bagian Kedua Pengisian Data Pasal 64
Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementar Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Info Administrasi Kependudukan ( SIAK ). Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko Pasal 65 (1) Pemerintah Daerah/Kecamatan menyelenggarakan pembukuan pencetakan penggunaan blanko setiap bulan.
(2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada M Dalam Negeri melalui Gubernur. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blan b. Jumlah blanko yang dicetak; dan
BAB VI PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 66
(1) Pemerintah Daerah / Kecamatan melakukan penatausahaan pendaftaran pend dan catatan sipil di daerah.
(2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dim pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran pendudu Pencatatan Sipil di Kabupaten /Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Pasal 67
Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil menggunakan 3 jenis sebagai berikut : a.
Buku Harian Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan terdir atas :
1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukannuntuk ti desa/kelurahan dengan kode BK.1.01; 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan untuk t Kecamatan dengan kode BK1.02; dan 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan untuk ti Kabupaten, dengan kode BK1.03 b.
Buku Mutasi Penduduk terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5.
c.
Buku Mutasi bagi WNI, dengan kode BK1.04; Buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK1.05; Buku Mutasi bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK1.06; Buku Mutasi bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK1.07; dan Buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK1.08.
Buku Induk Penduduk, terdiri atas : 1. 2. 3. 4.
Buku Induk Penduduk bagi WNI, dengn kode BK1.09; Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK1.1 Buku Induk Penduduk bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK1.11; Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK
Pasal 68
(1) Pemerintah Kabupaten Bulunga/Kecamatan melakukan pengelolaan dokume register akta Catataan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Catatan Sipil didaerah.
(2) Penggelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi pereka penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil. (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak dimusnahkan. BAB VII PELAPORAN Pasal 69
(2) Camat menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat Rekapitulasi Laporan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Kependudukan KB dan Ca Sipil Kabupaten Bulungan secara reguler.
(3) Bupati Cq. Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulu menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disampaikan oleh para Camat didaerahnnya dan membuat rekapitulasi laporan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler, hingga ke Menteri D Negeri.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 70
(1) Dalam hal suatu daerah terjadi Keadaan yang Luar Biasa, sehingga daerah sebagian daerah dinyatakan dalam Keadaan Bahaya , dengan tingkatan kea Darurat Militer atau Keadaan Darurat Sipil maka Pejabat sipil yang ditunjuk kewenangan membuat Surat Keterangggan Peristiwa Penting dan Per Kependudukan.
(2) Surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dip biaya.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pene dokumen penduduk.
(4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang meng Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan/Kecamatan memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran pend dan pencatatan sipil.
Pasal 71
Surat Keterangan Pengganti Dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk k bencana didaerah Kabupaten Bulungan diberikan kepada penduduk tanpa dip biaya. BAB IX PENDANAAN Pasal 72
Pendanaan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pendanaan yang berkaitan dengan Pembinaan ke Kecamatan-kecamatan dibeba pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan. BAB X PENGAWASAN
(2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Razia KTP dan Surat Kependudukan lainnya dalam Kabupaten Bulungan secara reguler.
(3) Tata Cara Pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteta dengan Peraturan Bupati Bulungan
BAB XI PEMBATALAN Pasal 74
(1) Apabila diketemukan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Ketera Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut atau dibatalkan.
(2) Sebelum dilakukan Pencabutan dan atau Pembatalan sebagaimana dimakssud (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan instansi terkait.
(3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud aayat (2) Pejabat Pe Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
(4) Pencabutan dan Pembatalan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) juga term akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari Pembatalan dari instans dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 75
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan PenyidikanTindak P terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
Menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau la berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Kependudukan dan Catatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribad Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubu dengan Tindak Pidana dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
c.
Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau Badan H sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Kependudukan dan Catatan
d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berke dengan Tindak Pidana dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Barang Bukti, Pembu Pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terh Barang Bukti tersebut.
f.
Meminta Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan T Pidana dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
g.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau te pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Kependudukan dan Catataan Sipil.
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa se tersangka atau saksi.
j.
Menghentikan Penyidikan.
k.
Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran Peny Tindak Pidana dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil menurut hukum berlaku.
Pidana dib
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimu Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, s dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Te Hukum Acara Pidana.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 76
(1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 22 (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) diancam p kurungan paling lama atau paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
(2) Selain ancaman Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dia pidana sesuai yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabu Bulungan Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pend dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bulungan Nomor 9 tahun 1990 Te Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bulungan No. 1 Tahun Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Ra Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.
(2) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah lama, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan sesudahnya d berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 78
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Te Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan de ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Pasal 79 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Desember 2005 BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
KARSIM AL ‘AMRIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2005 SERI E NOMOR 8
