QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMA NIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA BUPATI ACEH TIMUR ; Menimbang
:
a. bahwa sehubungan pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan oleh BKKBN di Daerah yang dilaksanakan Pemerintah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas - tugas Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur ; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ; 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;
6. Undang - Undang ………
-26. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ; 7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ; 14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DAN BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan
:
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TIMUR.
BAB I …………
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ; d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur ; e. Badan Keluarga Sejahtera adalah Badan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur ; f. Kepala Badan Keluarga Sejahtera adalah Kepala Badan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur ; g. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Sejahtera selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur ; h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Sejahtera adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. B A B II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Qanun ini dibentuk Badan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. B A B III ORGANISASI
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 Badan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada bibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 …………
-4Pasal 4 Badan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, Badan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian serta pengawasan teknis program pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ; c. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional dan pelaksanaan program pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ; d. Penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat ; e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jiwa kemitraan dan kewirausahaan serta tenaga terampil dalam keluarga untuk peningkatan peran istitusi masyarakat dan keluarga terhadap program pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sistem informasi dibidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ; g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penataan arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan ; h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Sejahtera terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Bidang Pemberdayaan Keluarga ; d. Bidang ………
-5d. e. f. g.
Bidang Keluarga Berencana ; Sub Bagian dan Sub Bidang ; Unit Pelaksana Tehnis ; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 (1) Kepala Badan berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; (2) Kepala Badan mempunyai tugas : a. Memimpin dan membina Badan Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ; b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana; c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ; d. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program ; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 ………
-6Pasal 9 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat. P a s a l 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan, penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang, pengolahan data, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan ; b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi ; c. Penyiapan data,informasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. P a s a l 11 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. P a s a l 12 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, suratmenyurat, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perjalanan dinas, protokoler dan penataan arsip serta hubungan masyarakat ; (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun perencanaan, penyiapan data, dokumentasi, informasi, pelaporan dan laporan Akuntabilitas Kinerja Badan.
Paragraf 3 ………
-7Paragraf 3 Bidang Pemberdayaan Keluarga P a s a l 13 (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pemberdayaan keluarga ; (2) Bidang Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. P a s a l 14 Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan pedoman dan pentunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, bina keluarga rentan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga. P a s a l 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program teknis operasional pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana serta kemitraan dan kewirausahaan keluarga, bina keluarga, pemberdayaan ekonomi serta ketahanan keluarga ; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ; c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bina keluarga rentan yang meliputi keluarga balita, remaja dan lanjut usia (lansia) ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga ; e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan peningkatan ketahanan keluarga ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. P a s a l 16 (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga terdiri dari : a. Sub Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Keluarga ; b. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 17 ………
-8P a s a l 17 (1) Sub Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program pemberdayaaqn ekonomi keluarga ; (2) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian peningkatan serta pengembangan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga. Paragraf 4 Bidang Keluarga Berencana P a s a l 18 (1) Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan Keluarga Berencana ; (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan. P a s a l 19 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, remaja, pelayanan kontrasepsi, perlindungan / penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. P a s a l 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. Penyusunan petunjuk teknis program operasional dan pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi program peningkatan partisipasi pria; c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan hak-hak reproduksi remaja dan keluarga ; d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, dukungan dan pelayanan kontrasepsi serta pengayoman keluarga berencana ;
e. Penyusunan ………
-9e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. P a s a l 21 (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari : a. Sub Bidang Partisipasi Pria dan Pembinaan Remaja ; b. Sub Bidang Pelayanan dan Penanggulangan Kesehatan Reproduksi. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. P a s a l 22 (1) Sub Bidang Pertisipasi Pria dan Pembinaan Remaja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan partisipasi pria dalam Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana serta pembinaan remaja terhadap hak-hak reproduksi ; (2) Sub Bidang Pelayanan dan Penanggulangan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, dukungan logistik, pelayanan kotrasepsi, pengayoman keluarga dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. Paragraf 5 Unit Pelaksana Teknis P a s a l 23 (1) Unit Pelaksana Teknis operasional di lapangan ;
adalah
unsur
pelaksana
teknis
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.
Pasal 24 ………
- 10 P a s a l 24 Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerta satu atau beberapa Kecamatan. P a s a l 25 (1) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil analisis jabatan ; (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional P a s a l 26 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. P a s a l 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tingkat Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian atau Kepala Bidang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tingkat Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku ; (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
(5) Jenis ………
- 11 (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B A B IV KEPEGAWAIAN P a s a l 28 (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.b; (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.a ; (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan Eselon IV.a. P a s a l 29 (1) Kepala Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ; (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V TATA KERJA P a s a l 30 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Badan serta dengan Instansi lain diluar Badan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Pasal 31 ………
- 12 P a s a l 31 (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang melaksanakan tugastugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ; (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang berhalangan, maka salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang melaksanakan tugas-tugas Kepala Bagian atau Kepala Bidang sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ; (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang berhalangan, maka salah seorang Staf Senior menurut bidang tugasnya melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ; (4) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan, ditunjuk Pejabat Senior di lingkungan unit kerja masing-masing. P a s a l 32 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan - kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B A B VI PEMBIAYAAN P a s a l 33 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Keluarga Sejahtera dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur dan sumber lain yang sah.
BAB VII …………
- 13 B A B VII KETENTUAN PENUTUP P a s a l 34 Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. P a s a l 35 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Di tetapkan di Pada tanggal
:L a n g s a :12 Juni 2004 M 23 Rabiul Akhir1425 H
___________________________________ BUPATI ACEH TIMUR ttd Drs. AZMAN USMANUDDIN. MM
