QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang : a.
Mengingat
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembuatan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tidak dikenai biaya, maka Peraturan Daerah Kota Banda Aceh yang mengatur tentang Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil perlu disesuaikan;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu mengatur kembali dengan suatu Qanun. : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom. Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 3247); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2000 seri B nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL. Pasal I Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2000 seri B nomor 08) diubah sebagai berikut : Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. (2) a. dihapus b. 1. dihapus 2. Akta perkawinan a). Pencatat perkawinan dan Akta perkawinan 1) Warga Negara Indonesia - pada Dinas Rp. 50.000,- diluar Dinas Rp. 100.000,-
b)
2)Warga Negara Asing - pada Dinas Rp. 150.000,- diluar Dinas Rp. 250.000,Pencatatan yang melewati waktu 1 pengesahan menurut agama : 1) Warga Negara Indonesia
bulan
sejak
tanggal
c) d)
- pada Dinas Rp. 75.000,- diluar Dinas Rp. 125.000,2) Warga Negara Asing - pada Dinas Rp. 200.000,- diluar Dinas Rp. 300.000,Penerbitan kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp. 100.000,Salinan Akta Perkawinan - Warga Negara Indonesia Rp. 30.000,- Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
3. Akta Perceraian a) Pencatatan Perceraian dan Akta Perceraian - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp. 75.000,b) Pencatatan Perceraian melewati waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri - Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,- Warga Negara Asing Rp. 125.000,c) Penerbitan kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya - Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,- Warga Negara Asing Rp. 125.000,d) Salinan Akta Perceraian - Warga Negara Indonesia Rp. 45.000,- Warga Negara Asing Rp. 75.000,4. Akta Kematian a) Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian - Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,- Warga Negara Asing Rp. 20.000,b) Penerbitan kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya - Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,- Warga Negara Asing Rp. 20.000,c) Salinan Akta kematian - Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,- Warga Negara Asing Rp. 50.000,5. Akta Pengesahan, Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak a) Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp. 100.000,b) Pengesahan Anak - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp.100.000,c) Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya - Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,- Warga Negara Asing Rp.150.000,d) Pengangkatan Anak - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp.100.000,e) Pencatatan Pengangkatan Anak yang melewati batas 1 bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri / Notaris - Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,- Warga Negara Asing Rp.125.000,f) Salinan Akta Pengakuan Anak - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp. 75.000,6. Pencatatan Lain-lain a) Pencatatan Perubahan Nama Rp. 20.000,b) Penerbitan Surat Keterangan : - Warga Negara Indonesia Rp.10.000,- Warga Negara Asing Rp.20.000,c) Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI
Mengenai Kelahiran, Perkawinan, Per-ceraian dan Kematian yang terjadi di luar Negeri - Tidak lewat 1 tahun yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp.20.000,- Setelah lahir 1 tahun yang bersangkutan Kembali ke Indonesia Rp.30.000,Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2007 M 5 Muharram 1428 H Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, Dto RAZALY YUSSUF Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 24 Januari 2007 M 5 Muharram 1428 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, Dto M. KAMIL YUNUS LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL I.
UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran dan kartu tanda penduduk tidak dikenai biaya, maka menindaklanjuti hal ini Pemerintah Kota dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pencatatan akta kelahiran dan penerbitan kartu tanda penduduk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Catatan Sipil. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Catatan Sipil dilakukan dengan tidak memungut lagi biaya retribusi terhadap kegiatan pembuatan akta kelahiran dan kartu tanda penduduk.
I.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas Pasal 10 ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
