GUBERNUR JAWA TIMUR K E P UT U S A N G U B E R N U R J A W A T I M U R NOMOR 188/58/KPTS/013/2007 T E N T A N G DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
bahwa dalam rangka memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa T imur, perlu membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
1. Undang-Undang Penetapan Presiders Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726). 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298). 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma f ts i a (L em ba r an N eg a r a T a hu n 1 99 9 N o mo r 1 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D a e r ah ( Le mb a ra n Ne ga r a T ahu n 2 00 4 N o mo r 12 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T ahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331).
6 . Pe r a tur an Pem er in tah No mo r 2 5 T ahu n 2 0 0 0 te n tan g Kewenangan Pemerintah .dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). 7 . Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya. 8 . Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN -MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. 9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor 8 Tahun 2006 Tugas Kepala DaerahMakil Kepala Daerah dalam Pemeliha raan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadat. 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Um at B era gam a (FK UB) dan Dew an Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
KEDUA
:
Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan U m a t Beragama (DPFKUB) Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ; b. memfasilitasi hubungan. kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama c. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan ; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur
KETIGA
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pads Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Keagamaan, Kode Rekening 5.1.5.01.003.
KEEMPAT
3
KEEMPAT
a. Keputusan ini muiai berlaku pads tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya p ada tang gal 9 Pe b rua ri
DIUNDANGKAN
2007
DALAM B ERITA
DAERA H
PROPINSI JAWA TIMUR
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL :9 PEBRUARI 2007 NOMOR : 188/58/KPTS/013/2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN 'DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) PROVINSI JAWA TIMUR
NO 1 1
2.
3.
1
JABATAN DALAM DEWAN 2
a. Ketua b. Wakil Ketua I
NAMA 3
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 4
Dr. H. SOENARJO, MSi
Wakil Gubernur Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
c, Wakil Ketua II
Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum Drs. H. ROZIQI, MM, MBA
d. Wakil Ketua III
Ir. H. MULYADI. WR, MMT
e. Wakil Ketua IV
Drs. H. FAHRUR ROZI SYATA, MSi
Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
a. Sekretaris
Ir, H. HERJOWIYANTO
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Sekretaris I
H. THORIQ AFANDIE, SH, MM
c. Wakil Sekretaris II
H. ZAINAL MUHTADIEN, SH, MM
Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Wakil Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
Anggota-anggota
a. KH. ABDUSSHOMAD BUCHORI b. Drs. ALI MASCHAN MOESA, MSi
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Prof. Dr. H. SYAFIQ A. MUGHNI, MA
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Ketua Pimpinan Wilayah Nandlatul Ulama Jawa Timur Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
d. Prof. Dr. H. M. RIDWAN NASIR, MA
Rektor IAIN Surabaya
e'. Prof. Dr. H.M. ALI AZIZ, M.Ag f. Drs. H. SJAICHUL GHULAM, MM
Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya Kepala Bagian Agama Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Sunan
Ampel
2
1
2
3
4
g. Drs. H. IMAM HAROMAIN
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Integrasi Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
h. Hj. RATNADI ISMAOEN, SH i. Drs. ROBERTUS ANGKOWO, M.SAd
Pembina Katolik
Masyarakat
Agama
j. DAVID SOLEMAN, SE, MM Pembina Kristen k. Drs. SARYONO Pembina Budha I. Drs. AGUS SUPRIYONO Pembina Hindu
Masyarakat
Agama
Masyarakat
Agama
Masyarakat
Agama
NUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM B ERITA PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 9 -A
DA ERAH
IMAM UTOMO. S
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dl Surabaya. 7. Sdr. Anggota Dewan Penasehat dimaksud.
