SALINAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : DZ/SKEP/5012/04 tentang PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA DIREKTUR UTAMA PT GARUDA INDONESIA SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai PT Garuda Indonesia beserta Pihak Yang Berhak, telah diselenggarakan Program Pensiun Pegawai serta dibentuk Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagai Badan penyelenggara ; b. bahwa Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor DZ/SKEP/5064/99 tanggal 12 Agustus 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Dana Pensiun Garuda Indonesia dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507); 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998;
1/32
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 513/KMK.06/2002 tanggal 04 Desember 2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 231/KMK.06/2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA. ARTI ISTILAH Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : (1)
Pendiri adalah PT Garuda Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagai perseroan terbatas dengan Akta Pendirian tanggal 4 Maret 1975 nomor : 8 sebagaimana diubah dengan akta tanggal 21 April 1975 nomor : 42 dan akta tanggal 12 Juni 1975 nomor : 24, seluruhnya dibuat dihadapan SOELEMAN ARDJASASMITA, SH; Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sesuai Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 September 1998 nomor 10, dibuat dihadapan BRAy MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH; Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Nopember 1998 Nomor : C223897 HT.01.04 Th.98, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1999 nomor 63 Tambahan nomor 4795 dan terakhir diubah dengan akta tanggal 12 Oktober 2001 nomor 35, dibuat dihadapan
2/32
AULIA TAUFANI, SH; sebagai pengganti dari SUTJIPTO, SH; Notaris di Jakarta yang Laporan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2001 nomor : C11467.HT.01.04. TH.2001 dan telah didaftarkan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 01 Nopember 2001 nomor: 09.05.1.62.37582. (2)
Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
(3)
Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun untuk kepentingan sebagian atau seluruh Pegawainya.
(4)
Direksi Pemberi Kerja adalah Direktur Utama dan para Direktur Pemberi Kerja.
(5)
Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Garuda Indonesia.
(6)
Pengurus adalah Direktur Utama dan para Direktur Dana Pensiun
(7)
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
(8)
Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
(9)
Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Garuda Indonesia.
(10) Pegawai adalah Pegawai Pemberi Kerja yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap sesuai ketentuan Pemberi Kerja, kecuali Lokal Staf. (11) Lokal Staf adalah Pegawai yang bekerja pada Pendiri di Kantor Cabang Luar Negeri yang berasal/berstatus sebagai penduduk setempat. (12) Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun. (13) Program Pensiun Iuran Pasti adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. (14) Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar
3/32
pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun. (15) Anak adalah semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun. (16) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak. (17) Pihak Yang Ditunjuk adalah orang yang ditunjuk Peserta, sebelum Peserta Pensiun atau meninggal dunia untuk menerima dana yang merupakan hak Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak. (18) Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji bulan terakhir Pegawai yang ditetapkan Pemberi Kerja berdasarkan Peraturan Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun. (19) Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. (20) Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter Pemberi Kerja yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya. (21) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1)
Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Garuda Indonesia, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
(2)
Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang. TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 3
4/32
Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari program pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pemberi Kerja Nomor DZ/SKEP/5015/91 tanggal 01 April 1991 yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Garuda Indonesia yang dibentuk berdasarkan Akte Nomor 107 tanggal 22 Agustus 1987 Notaris Lieke Tukgali, SH; dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Garuda Indonesian Airways yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri berdasarkan surat Nomor S-056/MK.13/1987 tanggal 10 Desember 1987, dan mengalami perubahan yaitu Akte No. 5 tanggal 8 Januari 1990 yang dibuat oleh Notaris Maria Kristiana Soeharyo, SH; sehingga menjadi Yayasan Dana Pensiun Garuda Indonesia kemudian disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya, dengan nama Dana Pensiun Garuda Indonesia dan terakhir disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Nomor : DZ/SKEP/5064/99 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Garuda Indonesia dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-403/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999 , untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
ASAS Pasal 4 Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai Landasan Idiil dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak. PENDIRI
5/32
Nama Pendiri Pasal 6 Pendiri Dana Pensiun adalah PT Garuda Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direksi Pemberi Kerja. Kewajiban Pendiri Pasal 7 (1)
Pendiri wajib membayar iuran Pendiri untuk dan atas nama Peserta.
(2)
Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
(3)
Pendiri wajib menyetor seluruh Iuran Peserta dan Iuran Pendiri kepada Dana Pensiun.
(4)
Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
(5)
Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.
(6)
Pendiri wajib memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepesertaan Pegawai kepada Dana Pensiun.
Hak Dan Wewenang Pendiri Pasal 8 (1)
Pendiri menetapkan dan beserta perubahannya.
memberlakukan
(2)
Pendiri menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas.
(3)
Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
(4)
Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi.
(5)
Pendiri menetapkan Anggaran.
(6)
Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
Program
Kerja
dan
Peraturan
Rencana
6/32
(7)
Pendiri menetapkan besarnya honorarium, uang akhir masa jabatan dan fasilitas lainnya yang dianggap perlu bagi Pengurus dan Dewan Pengawas. Rapat Pendiri Pasal 9
(1)
Pendiri wajib menyelenggarakan Rapat Pendiri sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali yang harus diadakan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
(2)
Dalam rapat Pendiri, Pengurus mengajukan dan meminta persetujuan atau pengesahan atas : a. Laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban mengenai kegiatan usaha Dana Pensiun; b. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun; c. Hal lain yang perlu diputuskan.
(3)
Tatacara Rapat Pendiri diatur sebagai berikut : a. Panggilan untuk Rapat Pendiri dilaksanakan oleh Pengurus dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal yang akan dibicarakan. b. Seorang dari Pendiri yang hadir dalam rapat ditunjuk sebagai Ketua untuk memimpin rapat Pendiri. c. Rapat Pendiri hanya sah apabila separuh dari jumlah anggota Pendiri hadir dan atau diwakili. Jika dalam rapat kuorum tersebut di atas tidak tercapai, maka rapat tersebut di tunda dan rapat berikutnya diadakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal rapat pertama. Rapat kedua dapat mengambil keputusan – keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir atau diwakili. d. Semua keputusan rapat Pendiri diambil berdasarkan musyawarah. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota pendiri yang hadir atau diwakili.
7/32
e. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan ditentukan oleh Ketua rapat, berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. f. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat yang mewakili Pendiri. g. Dewan Pengawas mengajukan laporan tahunan atas hasil pengawasannya terhadap pengelolaan Dana Pensiun. h. Dalam Rapat Pendiri Dewan Pengawas dan Pengurus dapat mengajukan usulan untuk kepentingan Dana Pensiun. i. Apabila sampai dengan saat dimulainya tahun buku yang baru , rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja belum disetujui, maka diberlakukan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahun sebelumnya, sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat rutin;
(4)
Rapat Pendiri dapat diadakan suatu waktu apabila dianggap perlu oleh Pendiri atau Dewan Pengawas atau Pengurus, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. MITRA PENDIRI Pasal 10
Mitra Pendiri yang tergabung dalam Dana Pensiun adalah : (1)
PT Gapura Angkasa yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 32 tanggal 26 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Evi Susanti Pardede, SH pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/CN/HKM.P/1998/PN.Jkt. Sel. tanggal 22 Januari 1998, dan
(2)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, SH. Notaris di Jakarta.
8/32
Kewajiban Mitra Pendiri Pasal 11 (1)
Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
(2)
Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Pensiun kepada Dana Pensiun.
(3)
Mitra Pendiri wajib membayar bunga yang layak atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
(4)
Mitra Pendiri bertanggung jawab terhadap pembiayaan program Pensiun yang berkaitan dengan Pegawainya.
(5)
Mitra Pendiri wajib memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.
Hak Mitra Pendiri Pasal 12 (1)
Mitra Pendiri berhak memperoleh Laporan Keuangan Dana Pensiun terutama yang menyangkut Peserta dari Mitra Pendiri.
(2)
Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(3)
Mitra Pendiri berhak memberi usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.
(4)
Mitra Pendiri dapat hadir dalam Rapat Pendiri sebagaimana dimaksud Pasal 9 Surat Keputusan ini. Pengakhiran Mitra Pendiri Pasal 13 9/32
(1)
Apabila Mitra Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri maka kewajiban dan hak Mitra Pendiri sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 12 tidak berlaku lagi.
(2)
Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka Kepesertaan, Kewajiban dan Kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.
(3)
Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka hak atas manfaat peserta beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan: a. Mitra Pendiri apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun atau b. Peserta apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
PENGURUS Penunjukan, Keanggotaan Dan Masa Jabatan Pengurus Pasal 14 (1)
Dalam rangka pengelolaan menunjuk Pengurus.
(2)
Penunjukan Penunjukan.
(3)
Jumlah Pengurus sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dengan susunan :
Pengurus
Dana
Pensiun,
Pendiri
ditetapkan
dengan
Surat
a. Seorang Direktur Utama dan b. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur (4)
Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
10/32
(5)
Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
(6)
Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Pengurus, Pendiri wajib mengangkat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak terjadi lowongan Pengurus dimaksud.
(7) Jabatan Pengurus berakhir apabila : a. b. c. d. e.
masa jabatan berakhir; atau meninggal dunia; atau mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Pendiri; atau dijatuhi hukuman pidana yang kekuatan hukuman tetap; atau f. Dana Pensiun bubar.
telah
mempunyai
(8) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. (9) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi / Jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
Kewajiban Pengurus Pasal 15
(1)
Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(2)
Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas.
(3)
Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
(4)
Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
(5)
Pengurus wajib merahasiakan keterangan menyangkut masing-masing Peserta.
pribadi
yang
11/32
(6)
Pengurus wajib mengenai:
menyampaikan
laporan
kepada
Pendiri
a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku; b. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali; c. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh akuntan publik selambatlambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku. (7)
Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri sesuai dengan bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan Menteri mengenai : a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku. b. Laporan teknis yang disusun oleh Pengurus sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri. c. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi dan Hasilnya yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(8)
Pengurus wajib menyampaikan Peserta mengenai :
keterangan kepada
a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri. b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri. c. Pengumuman mengenai Perkembangan Portofolio Investasi dan Hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. d. Setiap perubahan Peraturan. (9)
Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
(10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
12/32
(11) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Kerja serta Anggaran Belanja dan Pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan November. (12) Pengurus wajib menyampaikan rencana Investasi Tahunan selambat-lambatnya setiap akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. (13) Pengurus wajib menyusun tatacara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai Perkembangan Portofolio Investasi dan Hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Direksi. (14) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas Perkembangan Portofolio Investasi dan Hasilnya.
Hak Dan Wewenang Pengurus Pasal 16 (1)
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
(2)
Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
(3)
Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
(4)
Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji / penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya operasional Dana Pensiun.
(5)
Pengurus memperoleh : a. Gaji dan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri. b. Uang akhir masa jabatan kecuali diberhentikan karena melakukan kesalahan.
13/32
(6)
Gaji, Honorarium dan Penerimaan lainnya beserta pajak dibebankan pada biaya operasional Dana Pensiun.
(7)
Pengurus berhak memperoleh data dari Pemberi Kerja yang diperlukan untuk keperluan data kepesertaan. Tanggung Jawab Pengurus Pasal 17
(1)
Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Ketentuan, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya.
(2)
Dalam melakukan tugasnya jawab kepada Pendiri.
(3)
Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan
Pengurus
bertanggung
Peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Rapat Pengurus Pasal 18 (1)
Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(2)
Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama Dana Pensiun atau apabila Direktur Utama Dana Pensiun berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang Direktur Dana Pensiun.
(3)
Rapat Pengurus hanya sah apabila mencapai kuorum.
(4)
Rapat Pengurus mencapai kuorum, apabila minimal oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus.
(5)
Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang
dihadiri
14/32
Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. DEWAN PENGAWAS Penunjukan, Keanggotaan Dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Pasal 19
(1)
Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
(2)
Penunjukan anggota Dewan dengan Surat Penunjukan.
(3)
Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut :
Pengawas
ditetapkan
a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; c. Lainnya sebagai Anggota.
(4)
Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan perbandingan yang sama.
(5)
Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Pegawai yang menjadi Peserta.
(6)
Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Direksi Pemberi Kerja dan atau Pegawai.
(7)
Anggota Dewan Pengawas jabatan sebagai Pengurus.
(8)
Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(9)
Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
tidak
dapat
merangkap
(10) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat Anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut 15/32
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud. (11) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. b. c. d. e.
masa jabatan berakhir; atau meninggal dunia; atau mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Pendiri; atau dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau g. Badan Hukum Dana Pensiun berakhir. (12) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan. Kewajiban Dewan Pengawas Pasal 20 (1)
Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
(2)
Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan Portofolio Investasi dan Hasilnya.
(3)
Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta. Hak Dan Wewenang Dewan Pengawas Pasal 21
(1)
Dewan Pengawas menunjuk Akuntan Publik.
(2)
Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan arahan investasi.
(3)
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi yang diajukan oleh Pengurus
16/32
(4)
Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa bukubuku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
(5) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun. (6)
(7)
Dewan Pengawas memperoleh : a.
Honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.
b.
Uang akhir masa jabatan kecuali diberhentikan karena melakukan kesalahan.
Honorarium dan penerimaan lainnya serta dibebankan pada biaya operasional Dana Pensiun.
pajak
Tanggung Jawab Dewan Pengawas Pasal 22 Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri. Rapat Dewan Pengawas Pasal 23 (1)
Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(2)
Panggilan untuk rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
(3)
Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
(4)
Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir. 17/32
(5)
Dalam hal rapat Dewan Pengawas tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal rapat pertama itu dan rapat kedua ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, apabila jumlah yang hadir minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
(6)
Semua keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
(7)
Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
(8)
Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
(9)
Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis. KEKAYAAN DANA PENSIUN Pasal 24
(1)
Kekayaan Dana Pensiun berasal dari : a. b. c. d.
(2)
Iuran Pemberi Kerja; Iuran Peserta; Hasil Investasi; Pengalihan dana Peserta dari Dana Pensiun lain.
Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri.
18/32
(3)
Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri bersama Dewan Pengawas.
(4)
Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.
(5)
Surat-surat atau dokumen mengenai investasi tertentu Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri dititipkan kepada Penerima Titipan. PENERIMA TITIPAN Pasal 25
(1)
Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
(2)
Perjanjian Penitipan ditandatangani oleh Pengurus dan Penerima Titipan.
(3)
Setiap perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. KEPESERTAAN Pasal 26
(1)
Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berhak menjadi Peserta.
(2)
Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong penghasilannya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
(3)
Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
(4)
Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
19/32
(5)
Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
(6)
Kepesertaan pada Dana Pensiun terbagi dalam 2 (dua) kelompok Pegawai, yaitu : Kelompok I : Penerbang Kelompok II : Pegawai lainnya yang tidak termasuk Kelompok I
(7)
Dalam hal Peserta mengalami perubahan jabatan karena sebab apapun, maka kelompok kepesertaanya disesuaikan dengan jabatan tersebut.
(8)
Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja, tetap menjadi peserta Dana Pensiun dengan perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun dari gaji sesuai dengan kelas jabatan (grade) Pegawai yang bersangkutan.
IURAN Pasal 27 (1)
Peserta wajib membayar iuran sebesar 2 % (dua persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipotong langsung dari penghasilan Peserta dan dibayarkan kepada Dana Pensiun.
(2)
Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
(3)
Pemberi kerja wajib membayar iuran minimum sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(4)
Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(5)
Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui waktu 2 1/2 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan : a.
sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi
20/32
Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4); dan b.
sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. HAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 28
Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan, Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
USIA PENSIUN Pasal 29 (1)
Untuk Peserta dalam Kelompok I : a. Usia Pensiun Normal adalah 60 (enam puluh) tahun. b. Usia Pensiun Dipercepat adalah 50 (lima puluh) tahun.
(2)
Untuk Peserta dalam Kelompok II : a. Usia Pensiun Normal adalah 56 (empat puluh enam) tahun. b. Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (tiga puluh enam) tahun.
(3)
Dalam hal terjadi penyesuaian kelompok kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7), maka usia yang menjadi dasar penetapan usia pensiun adalah berdasarkan kelompok kepesertaan Peserta yang terakhir.
HAK PESERTA Pasal 30
21/32
(1)
Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai Perkembangan Portofolio Investasi dan Hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus;
(2)
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
(3)
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
(4)
Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
(5)
Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
(6)
Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta dan Hasil Pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus.
(7)
Iuran perusahaan dan Hasil Pengembangannya dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dibagikan secara proporsional kepada peserta lainnya. KEWAJIBAN PESERTA Pasal 31
(1)
Peserta wajib membayar iuran;
(2)
Peserta wajib memberikan diperlukan Dana Pensiun;
(3)
Peserta wajib mendaftarkan Istri/Suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
(4)
Peserta wajib mentaati Peraturan dana Pensiun.
data
kepesertaan
yang
TANGGUNG JAWAB PESERTA Pasal 32 Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data / keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan 22/32
BESARNYA MANFAAT PENSIUN Pasal 33 Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (5) adalah akumulasi Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya ditambah dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lain menjadi hak masing-masing Peserta dan dipergunakan untuk membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa. Pasal 34 (1)
Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. b. c.
(2)
tetap berada di Dana Pensiun, atau dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
Dalam hal Peserta yang memiliki hak atas Pensiun Ditunda mengalihkan haknya ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah akumulasi Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta beserta Hasil Pengembangannya. MANFAAT PENSIUN JANDA / DUDA DAN ANAK Pasal 35
(1)
Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda / Duda.
(2)
Dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda / Duda, atau Janda / Duda meninggal dunia, atau Janda / Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
(3)
Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
(4)
Manfaat Pensiun Anak dapat dibayarkan sampai Anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan pembayaran dihentikan apabila yang bersangkutan
23/32
mempunyai menikah. (5)
penghasilan
sendiri
atau
sudah
pernah
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda serta Anak, dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK Pasal 36 (1)
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini, dan dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa.
(2)
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini dan berdasarkan pilihan Janda/Duda, dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa.
(3)
Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda / Duda.
(4)
Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda tidak boleh kurang haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas yang ditetapkan oleh Peserta sebelum pensiun.
(5)
Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada Janda / Duda yang sah adalah sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak Peserta apabila ia berhenti bekerja. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS Pasal 37
(1)
Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini sama besarnya dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus yang ditetapkan oleh Menteri, maka
24/32
berdasarkan pilihan Peserta atau Janda / Duda atau Anak, hak atas Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa. (2)
Peserta pada saat berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal/Dipercepat, atau Janda / Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyakbanyaknya 20 % (dua puluh persen) dari Akumulasi Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta beserta Hasil Pengembangannya.
(3)
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda dan Anak, maka hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibayarkan sekaligus pada Pihak Yang Ditunjuk.
(4)
Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas pembayaran secara sekaligus atas iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank pemerintah.
(5)
Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
(6)
Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini dilakukan secara tunai oleh Dana Pensiun pada jam kerja atau dengan memindah-bukukan kedalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 38
(1)
Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun
25/32
Cacat, atau Pensiun Ditunda, menetapkan pilihan bentuk anuitas Asuransi Jiwa.
Peserta berhak dan Perusahaan
(2)
Pembelian anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pengurus selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Peserta mencapai usia pensiun atau segera setelah Peserta Cacat.
(3)
Dalam hal Peserta yang telah menetapkan pilihan bentuk anuitas meninggal dunia sesaat sebelum Peserta pensiun atau sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka pilihan menjadi batal, dan Janda/Duda/Anak berhak menentukan pilihan bentuk anuitas untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda / Duda / Anak.
(4)
Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dan dimulai sejak Peserta pensiun.
(5)
Pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta untuk seumur hidup, dan bagi Janda / Duda dan Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun Peserta.
(6)
Dalam hal Peserta tidak menetapkan pilihan bentuk anuitas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengurus wajib melakukan pembelian anuitas bagi Peserta untuk menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda / Duda yang sama besarnya dengan Manfaat Pensiun Peserta. Pasal 39
Manfaat Pensiun Janda / Duda dibayarkan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia
mulai
bulan
Pasal 40 Manfaat Pensiun Anak dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda /
26/32
Duda, atau Janda / Duda meninggal dunia, atau Janda / Duda menikah lagi. TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 41 (1)
Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan melakukan pembelian anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Peserta atau Janda/Duda atau Anak, kecuali pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2)
Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan dan tunai di kantor Perusahaan Asuransi Jiwa pada jam kerja, atau dengan memindah-bukukan ke dalam Rekening Peserta, atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR Pasal 42 (1)
Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang didaftarkan pertama kali pada Pemberi Kerja atau Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah dan karena itu kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun.
(2)
Tanggal kelahiran atau usia Janda / Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah dan karena itu kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun. PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 43
(1)
Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun atau Perusahaan Asuransi Jiwa tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
(2)
Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat
27/32
pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun atau Perusahaan Asuransi Jiwa, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun. PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 44 (1)
Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun kecuali sebagaimana di atur dalam Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Nomor :DZ/SKEP/5023/00 tanggal 30 Mei 2000 tentang Pajak Atas Manfaat Pensiun Dari Program Pensiun Pegawai PT Garuda Indonesia dan perubahannya.
(2)
Perusahaan Asuransi Jiwa dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan dan Dana Pensiun dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bertindak sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib menyetorkannya kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 45
(1)
Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
(2)
Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk pihak yang ditunjuk yang berhak atas dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia, dengan Surat Penunjukan.
(3)
Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
(4)
Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pihak Yang Ditunjuk ayat (3), Peserta wajib
28/32
memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan. BIAYA DANA PENSIUN Pasal 46 (1)
Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah: a. Biaya Renumerasi Karyawan Dana Pensiun, Pengurus dan Dewan Pengawas; b. Biaya Pembinaan Pensiunan c. Biaya Kantor; d. Biaya Pihak Ketiga; e. Biaya kehumasan; f. Biaya Pemeliharaan Aktiva Operasional; g. Biaya Riset dan Pengembangan;; h. Biaya Penyusutan Aktiva Operasional; i. Biaya Bank; j. Biaya Investasi; k. Biaya Pajak; l. Biaya Pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
(2)
Biaya Operasional Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maksimal 1% (satu persen) dari Aktiva Bersih. TAHUN BUKU DANA PENSIUN Pasal 47
Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. PERUBAHAN PERATURAN Pasal 48 (1)
Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Menteri.
(2)
Perubahan Peraturan tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
29/32
Pasal 49 (1)
Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri.
(2)
Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya iuran Pendiri dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
(3)
Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
(4)
Sebelum proses likuidasi selesai, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan Menteri.
(5)
Pengembalian kekayaan Pemberi Kerja, dilarang.
(6)
Pembagian kekayaan Dana Pensiun dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
Dana
Pensiun
kepada
yang
dilikuidasi
a.
Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
b.
Pihak-pihak selain dalam huruf a.
pihak
sebagaimana
dimaksud
(7)
Pembagian kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan setelah kewajiban kepada Negara.
(8)
Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(9)
Dalam hal pembagian hak Peserta menghasilkan Manfaat Pensiun yang lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan Menteri, maka akumulasi iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dapat dibayarkan secara sekaligus.
(10) Likuidator wajib melaporkan penyelesaian likuidasi kepada Menteri.
pelaksanaan
dan
30/32
(11) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia. (12) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pasal ini. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka : (1)
Semua kewajiban dan kekayaan Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor DZ/SKEP/5064/99 tanggal 12 Agustus 1999 beralih ke Dana Pensiun Garuda Indonesia yang diatur dalam Surat keputusan ini.
(2)
Setiap Pegawai yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun Garuda Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor DZ/SKEP/5064/99 tanggal 12 Agustus 1999 secara otomatis menjadi Peserta Dana Pensiun Garuda Indonesia yang diatur dalam Surat Keputusan ini dan tunduk pada Peraturan ini. KETENTUAN PENUTUP Pasal 51
(1)
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama Nomor DZ/SKEP/5064/99 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Garuda Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)
Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan ini akan ditetapkan oleh Pengurus.
(3)
Peraturan ini mulai berlaku Menteri.
sejak
tanggal
pengesahan
31/32
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 23 April 2004
PT GARUDA INDONESIA Selaku Pendiri Dana Pensiun Garuda Indonesia Ttd.
INDRA SETIAWAN Direktur Utama
32/32
