KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 162/DIK/PEPE/DIK-2/8/2016 TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPALA PUSAT, Menimbang : a. bahwa dalam penanganan kasus/konflik lingkungan hidup dan kehutanan perlu memperhatikan isu terkait Hak Asasi Manusia sehingga kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan secara paripurna tanpa menimbulkan dampak lanjutan yang lebih komplek; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan parapihak yang terlibat dalam penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan dalam mengimplentasikan isu-isu Hak Asasi Manusia sebagaimana pada diktum a, maka diperlukan berbagai upaya peningkatan kapasitas bagi parapihak tersebut; c. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap parapihak sebagaimana butir b, maka perlu dilakukan Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a, b, dan c perlu ditetapkan kurikulum dan silabus diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 5. Undang-Undang No. 7...........
6. Undang-undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 7. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan; 8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Jo. PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan; 14. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1 Tahun 2015 tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 15. Peraturan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. P. 6/Dik2/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Diklat; 16. Peraturan Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. P. 2/Dik2/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN; PERTAMA ...................
PERTAMA
: Kurikulum dan Silabus Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum dan Silabus sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 8 Agustus 2016 KEPALA PUSAT,
JOKO PRIHATNO NIP. 19600525 198903 1 005
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 162/DIK/PEPE/DIK-2/8/2016 Tanggal: 8 Agustus 2016 1. Nama Diklat
: Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jenjang Diklat
: Dasar
3. Latar Belakang Konflik atau sengketa antara pemangku kepentingan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan semakin tak terhindarkan dewasa ini, terutama setelah tahun 1998. Konflik biasa terjadi baik antara pemerintah dengan masyarakat, Masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan perusahaan maupun Masyarakat dengan masyarakat. Jika ditelisik lebih jauh, terdapat banyak dinamika dalam kronologi penanganan berbagai kasus tersebut. Polisi kehutanan sebagai pihak yang sering berada di garis depan dalam pengamanan kawasan hutan adalah pihak yang paling sering berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, begitu juga Security yang dipekerjaan perusahaan. Baik Polisi Kehutanan, Satuan Pengamanan Hutan maupun parapihak lainnya tidak jarang harus dihadapkan pada kondisi yang tidak kondusif di lapangan sehingga menyebabkan gesekan-gesekan dan terjadikanya tindakan refresif. Terkadang menimbulkan korban, baik luka-luka maupun sampai jatuhnya korban nyawa. Berangkat dari potret tersebut di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi parapihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4.
Deskripsi Singkat Diklat Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap parapihak dalam menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan maka pada diklat ini peserta akan mendapatkan materi tentang Kebijakan Kementerian LHK dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Konsep dan Instrumen Utama HAM, Pengantar Resolusi Konflik, Implementasi HAM dalam Mekanisme Penanganan Kasus LHK dan Komunikasi Efektif dalam Penanganan Kasus LHK, yang dibagi dalam mata diklat teori sebanyak 18 jam pelajaran dan mata diklat praktik sebanyak 12 jam pelajaran.
Penyampaian materi-materi diklat tersebut dilakukan secara runtut sesuai dengan alur diklat dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dengan mengunakan metode ceramah, diskusi, simulasi, penugasan kelompok, studi kasus, presentasi, dll. Untuk efektifitas penyampaian materi, pada beberapa mata diklat proses pembelajarannya dapat dilakukan dengan cara team teaching. Sedangkan untuk mengukur kemampuan peserta dalam menyerap materi diklat maka metode evaluasi yang digunakan adalah dengan menggunakan pre test pada awal diklat dan post test pada akhir diklat. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dalam menerapkan prinsipprinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan. 6. Sasaran Diklat Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan Kebijakan Kementerian LHK dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Menjelaskan Konsep dan Instrumen Utama HAM; c. Menjelaskan Resolusi Konflik; d. Mengimplentasikan HAM dalam Mekanisme Penanganan Kasus LHK; e. Melakukan Komunikasi Efektif dalam Penanganan Kasus LHK. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah Peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Satuan Pengamanan Hutan, Pimpinan dan Staf UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Instansi-Instansi pada Pemerintahan Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan Provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pihak-pihak lain yang terkait penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan. c. Persyaratan Peserta : - Pendidikan Minimal SLTA/sederajat; - Pernah terlibat dalam penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; - Membawa surat tugas dari instansinya.
8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktik; - Mampu menerapkan metode pembelajaran orang dewasa; - Mampu menilai hasil belajar peserta. b. Asal Pengajar/Widyaiswara : - Pusat Diklat SDM Lingkungan dan Kehutanan dan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Instansi/Lembaga terkait lainnya. 9. Tempat Diklat Diklat ini dapat dilaksanakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan dan Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 3 hari kalender yang setara dengan 30 jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari 18 jam pelajaran teori dan 12 jam pelajaran praktik. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk Kebutuhan Peserta : Name tag, perlengkapan alat tulis, bahan ajar/hands out. b. Untuk Ruang Kelas : Papan tulis, flip chart, metaplan, alat tulis, komputer/laptop, LCD serta bahan dan alat bantu lainnya. c. Untuk Praktik : Alat tulis, komputer/laptop, LCD serta bahan dan alat bantu lainnya. 12. Daftar Mata Diklat NO
MATA DIKLAT
I. TEORI 1. Bina Suasana Pelatihan 2. Kebijakan Kementerian LHK dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Konsep dan Instrumen Utama HAM 4. Pengantar Resolusi Konflik 5. Implementasi HAM dalam Mekanisme Penanganan Kasus LHK 6. Komunikasi Efektif dalam Penanganan Kasus LHK II. PRAKTIK 1. Pengantar Resolusi Konflik 2. Implementasi HAM dalam Mekanisme Penanganan Kasus LHK 3. Komunikasi Efektif dalam Penanganan Kasus LHK JUMLAH
JP 18 2 2 3 3 6 2 12 2 6 4 30
13. Silabus Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
Mata Diklat
JP
Indikator Hasil Belajar
Pokok Bahasan/Keterampilan
a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran
Sumber Kepustakaan
I.
TEORI
18
1.
Bina Suasana Diklat
2
Setelah selesai mengikuti mata diklat ini, peserta dapat: - Saling mengenal satu sama lain dan dapat berkomunikasi dengan baik (antar peserta, pengajar dan panitia). - Memiliki semangat, motivasi, norma-norma untuk berlatih dan bekerjasama.
1. 2. 3. 4.
2.
Kebijakan Kementerian LHK dalam Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2
Setelah selesai mengikuti mata diklat ini, peserta dapat: - Menjelaskan Kebijakan Strategis Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. - Menjelaskan Kebijakan Strategis Penanganan Kasus Kehutanan.;
1. Kebijakan Strategis Penanganan a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, Kasus Lingkungan Hidup, dll. 2. Kebijakan Strategis Penanganan b. LCD, komputer, Kasus Kehutanan. papan tulis, ATK, dll.
- Peraturan dan PerundanganUndangan Terkait.
3.
Konsep dan Instrumen Utama HAM
3
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat: - Menjelaskan Pengertian HAM; - Menjelaskan Prinsip-Prinsip Utama HAM; - Menjelaskan HAM dan Konstitusi; - Menjelaskan Posisi Masyarakat Adat dalam Persepektif HAM; - Menjelaskan Kebijakan HAM dan Bisnis
1. Pengertian HAM 2. Prinsip-Prinsip Utama HAM 3. HAM dan Konstitusi : - HAM dalam Konstitusi - Kewajiban Negara Dalam Pelaksanaan HAM - Pelaksanaan HAM dalam Perundang-undangan 4. Posisi Masyarakat Adat dalam Persepektif HAM; 5. Kebijakan HAM dan Bisnis : - Komitmen kebijakan - Uji tuntas HAM - Pemulihan
- Modul Pelatihan Mediasi Berprespektif HAM, Komnas HAM, 2005. - Panduan Interpretatif Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM, ELSAM, 2014. - Modul Pelatihan HAM tingkat dasar bagi aparat hukum di wilayah rentan konflik, ELSAM, 2014. - Peraturan Terkait HAM
Perkenalan. Motivasi Kerjasama Norma-norma diklat/alur diklat
a. Ceramah, - Ice Breakers (Edie West, Permainan, 1977) diskusi, dan - Bermain, Mengha-yati dan refleksi belajar (Yayasan Indonesia b. LCD, Komputer, Sejahtera,1990) papan tulis, Alat - Dinamika Kelompok (Sri permaian, Ratna, 2003) flipchart, ATK
a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, dll b. LCD, komputer, papan tulis, ATK, dll.
No.
Mata Diklat
JP
Indikator Hasil Belajar
Pokok Bahasan/Keterampilan
4.
Pengantar Resolusi Konflik
3
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat: - Menjelaskan Pengertian, Jenis dan Tahapan Konflik - Menjelaskan Pemetaan dan Analisis Konflik - Menjelaskan Strategi dan Tahapan Resolusi Konflik
1. Pengertian, Jenis dan Tahapan Konflik 2. Pemetaan dan Analisis Konflik 3. Strategi dan Tahapan Resolusi Konflik -
5.
Implementasi HAM dalam Mekanisme Penanganan Kasus LHK
6
Setelah selesai mengikuti mata diklat ini, peserta dapat: - Menjelaskan Karakteritik Kasus/Konflik Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Menjelaskan Penerapan HAM dalam Mekanisme Penegakan Hukum; - Menjelaskan Penerapan HAM dalam Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengeketa (ADR);
1. Karakteritik Kasus/Konflik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Penerapan HAM dalam Mekanisme Penegakan Hukum 3. Penerapan HAM dalam Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengeketa (ADR);
a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemutaran film, dll. b. LCD, komputer, papan tulis, ATK, dll.
Sumber Kepustakaan - Asep Yunan & Ahmad Zazali (2012). Modul pelatihan mediasi konflik Sumber Daya Alam. - Gamal Pasya & Martua Sirait. Analisis Gaya Bersengketa. - Galudra et al. (2006, 2010, 2013). Rapid Tenurial Assesment - Supo Rahardjo (2007). Manual Manajemen Konflik. - Modul Pelatihan Asesor Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Dit.PKTHA KLHK, UNDP, 2016
a. Ceramah, tanya - Modul Pelatihan Mediasi jawab, diskusi, Berprespektif HAM, Komnas studi kasus, dll. HAM, 2005. b. LCD, komputer, - Panduan Interpretatif papan tulis, ATK Tanggung Jawab dan bahan studi Perusahaan untuk kasus, dll. Menghormati HAM, ELSAM, 2014. - Modul Pelatihan HAM tingkat dasar bagi aparat hukum diwilayah rentan konflik, ELSAM, 2014. - Galudra et al. (2006, 2010, 2013). Rapid Tenurial Assesment. - Peraturan dan kebijakan terkait HAM.
No.
Mata Diklat
JP
6.
Komunikasi Efektif dalam Penanganan Kasus LHK
2
II. 1.
PRAKTIK Pengantar Resolusi Konflik
12 2
Indikator Hasil Belajar
Pokok Bahasan/Keterampilan
Setelah selesai mengikuti mata diklat ini, peserta dapat: - Menjelaskan Pengertian, Proses, Strategi ser ta Teknik Komunikasi Verbal dan Non Verbal yang efektif; - Menjelaskan Teknik dan Skill Negosiasi serta Mediasi dalam Penanganan Kasus LHK.
1. Pengertian, Proses, Strategi ser ta Teknik Komunikasi Verbal dan Non Verbal 2. Teknik dan Skill Negosiasi serta Mediasi
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat : - Melakukan Analisis Konflik - Menentukan Strategi dan Melaksanakan Tahapan Resolusi Konflik
1. Pemetaan dan Analisis Konflik 2. Strategi dan Tahapan Resolusi Konflik
a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dll b. LCD, komputer, papan tulis, ATK, dll.
a. Studi, kasus, simulasi, penugasan, dll. b. Bahan Ajar, Flip Chart, Bahan Studi Kasus, LCD, komputer, ATK, dll
Sumber Kepustakaan - Asep Yunan & Ahmad Zazali (2012). Modul Pelatihan Mediasi Konflik SDA. - Roy J. Lewicki, et.al. (2012), Negosiasi (terjemahan dari : negotiation). - Ahmad Zazali (2010). Panduan Pelatihan Negosiasi dalam Konflik Sumber Daya Alam. - FAO (2006). Teknik-Teknik Negosiasi dan Mediasi untuk Pengelolaan SDA. - Jennifer E. Beer, dan Eileen Stief (2008). The Mediator’s Handbook. - Ahmad Dhiaulhaq, David Gritten, Toon De Bruyn, Yurdi Yasmi, Ahmad Zazali, Mangara Silalahi (2013). Transforming conflict in plantations - Gamal Pasya & Martua Sirait. Analisis Gaya Bersengketa. - Galudra et al. (2006, 2010, 2013). Rapid Tenurial Assesment -
No.
Mata Diklat
JP
Indikator Hasil Belajar
Pokok Bahasan/Keterampilan
2.
Implementasi HAM dalam Mekanisme Penanganan Kasus LHK
6
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat : - Menerapkan HAM dalam Mekanisme Penegakan Hukum - MenerapKan HAM dalam Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengeketa (ADR);
1. Penerapan HAM dalam Mekanisme Penegakan Hukum 2. Penerapan HAM dalam Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengeketa (ADR);
3.
Komunikasi Efektif dalam Penanganan Kasus LHK
4
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat : - Menggunakan Teknik Komunikasi Verbal dan Non Verbal; - Menerapkan Teknik dan Skill Negosiasi.
1. Teknik Komunikasi Verbal dan Non Verbal 2. Teknik dan Skill Negosiasi -
a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran a. Studi kasus, simulasi, role play, demontrasi, penugasan, dll. b. Bahan Ajar, Flip Chart, Bahan Studi Kasus, LCD, komputer, ATK, recorder, kamera, dll. a. Studi kasus, simulasi, demontrasi, penugasan, dll. b. Bahan Ajar, Flip Chart, Bahan Studi Kasus, LCD, komputer, ATK, recorder, kamera, dll.
Sumber Kepustakaan - Modul Pelatihan Mediasi Berprespektif HAM, Komnas HAM, 2005 - Panduan Interpretatif Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM, ELSAM, 2014 - Modul Pelatihan HAM tingkat dasar bagi aparat hukum diwilayah rentan konflik, ELSAM, 2014 - Asep Yunan & Ahmad Zazali (2012). Modul Pelatihan Mediasi Konflik SDA. - Ahmad Zazali (2010). Panduan Pelatihan Negosiasi dalam Konflik Sumber Daya Alam.
KEPALA PUSAT,
JOKO PRIHATNO NIP. 19600525 198903 1 005
