PROPINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 119/ 674 /2016 TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gugus tugas kesehatan sebagai salah satu upaya menuju Kota Layak Anak; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu untuk membentuk dan menetapkan Puskesmas KTA/P di Kota Pariaman Tahun 2016; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU : Puskesmas KTA/P Tingkat Kota Pariaman Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ; KEDUA
:
: Peran dan Fungsi Manajemen Puskesmas KTA/P sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
A. Peran Puskesmas KTA/P : Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berperan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A, untuk itu puskesmas harus mampu dalam manajemen pengembangan untuk menjadi Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A. :
B. Fungsi Manajemen di tingkat Puskesmas dalam : tatalaksana kasus KtP/A meliputi: 1. Perencanaan, a. Mengumpulkan data dan informasi tentang kasus KTA/P yang ada pada wilayah kerja setempat sesuai dengan daftar tilik supervisi ke Puskrsmas mampu Tatalaksana Kasus KTA/P, b. melakukan analisa dan pemetaan sesuai hasil pengumpulan data dan informasi, c. menyusun rencana kerja, d. melaksanakan sosialisasi oleh tenaga Kesehatan yang sudah terlatih atau yang telah mendapatkan orientasi program KTA/P baik sosialisasi internal, sosialisasi langsung ke masyarakat dan sosialisasi untuk lintas sektor terkait. e. Menyiapkan tenaga pelaksana minimal 2 (dua) orang (dokter, Bidan atau Perawat)yang sudah mendapatkan pelatihan dan pelaksanaan kasus KTA/P, f. Menyiapkan petugas konseling dan wawancara yang sudah dilatih komunikasi interpersonal/konseling (KIA/K), teknik wawancara pada anak atau kesehatan yang lain yang sudah dilatih sebagai konselor remaja, konselor HIV, konselor NAPZA, g. Menyiapkan sarana dan prasarana, 2. pelaksanaan, a. Pemeriksaan kesehatan b. Tindakan medis c. Wawancara dan konseling d. Penyuluhan, e. Kunjungan rumah, f. Pencatatan 3. pengawasan dan pengendalian, a. monitoring dan evaluasi b. pertanggung jawaban
KETIGA
:
Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2016 pada Kegiatan Perlindungan Kesehatan Anak dengan Nomor Rekening 5.2.29.13.2
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 2 Januari 2016 ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 18 Maret 2016 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS. R
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
NO
: : : :
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN 119/674/2016 18 MARET 2016 PENETAPAN PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2016
PUSKESMAS
KETERANGAN
1.
PUSKESMAS KURAI TAJI
KEC. PARIAMAN SELATAN
2.
PUSKESMAS PADUSUNAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS. R
