KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.75/Dik-2/2011 tentang KURIKULUM DIKLAT MANAJER PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) KEPALA PUSAT,
Menimbang : a.
manajer merupakan posisi strategis karena merupakan pucuk pimpinan tertinggi di tingkat tapak yang merupakan atasan langsung para tenaga teknis (ganis) PHPL sehingga sudah seharusnya manajer PHPL secara teknis memiliki kapabilitas dan kompetensi di berbagai aspek seperti yang dimiliki tenaga teknis. bahwa
b. bahwa untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi tenaga sebagaimana diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui Diklat Manajer Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan. Mengingat
: 1.
Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kehutanan;
4.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
5.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; 6. Peraturan ......
6.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.6/VISet/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
7.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VIBPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEHUTANAN
KEPALA
PUSAT
TENTANG
PENDIDIKAN
KURIKULUM
DAN
PELATIHAN
DIKLAT
MANAJER
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PERTAMA
:
Kurikulum Diklat Manajer Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL)
sebagaimana
terlampir
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA
:
Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai dalam
menyelenggarakan
Diklat
Manajer
Pengelolaan
acuan
Hutan
Produksi Lestari (PHPL) di lingkup Kementerian Kehutanan. KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Bogor : 28 April 2011
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.75/Dik-2/2011 Tanggal : 28 April 2011
1. Nama Diklat
: Manajer Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
2. Jenjang Diklat
: Menengah
3. Latar Belakang Sumber daya hutan pada saat ini sebagian dalam keadaan rusak karena adanya degradasi dan deforestasi, sebagai akibat berbagai hal antara lain : kegiatan pembalakan secara illegal (illegal logging), perdagangan kayu secara illegal (timber illegal trading), kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan di luar kehutanan dan kegiatan-kegiatan destruktif lainnya. Di sisi lain dalam beberapa tahun terakhir ini, begitu banyak system penilaian pengelolaan hutan atau yang lebih dikenal dengan sertifikasi pengelolaan hutan, baik yang sifatnya mandatory atau kewajiban dari pemerintah, maupun yang sifatnya voluntary atau sukarela yang diinisiasi oleh pihak atau lembaga independen, misalnya skema dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Stewardship Council (FSC), atau skema pemenuhan legalitas yang diterbitkan oleh para lembaga sertifikasi seperti VLO (Vefification of Legal Origin) , VLC (Verification of Legal Compliance), TLTV (Timber Legality and Traceability Verification), atau LHV (Legal Harvest Verification). Selain itu ada pula beberapa program yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengelolaan hutan dalam mengurangi dampaknya terhadap khususnya lingkungan, keanekaragaman hayati, dan sosial masyarakat yang ada di sekitar hutan, baik yang terkait dengan skema sertifikasi maupun tidak. Seperti halnya Reduce Impact Logging, High Conservation Value Forest, Environment Impact Assessment, Collaboration Forest Management, dan terakhir ini adalah Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Bagi sebagian pengelola IUPHHK-HA, berbagai macam proses sertifikasi dan program kegiatan di atas, seringkali menimbulkan berbagai persepsi maupun kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Apa perbedaan diantara program tersebut, apa manfaatnya bagi IUPHHK-HA, dan mana yang lebih baik untuk dilaksanakan. Walaupun sesungguhnya apabila IUPHHK-HA telah menjalankan pengelolaan hutan dengan baik sebagaimana prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, sebagaimana digambarkan dalam diagram kerangka kerja di bawah ini, maka semua itu akan terjawab dengan pengelolaan yang efektif, efisien dan produktif.
3
Kerangka general SFM adalah dengan dimulainya pembangunan unsur-unsur prasarat: kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutan lestari (raising awareness) yang selanjutnya diikuti dengan perencanaan bisnis kehutanan yang strategis (strategic and business planning), pemenuhan aspek-aspek legal perijinan (legal compliance), dan pemenuhan sumber daya yang diperlukan (fulfillment resources). Dari aspek produksi, pemegang IUPHHK dipersyaratkan untuk memulai dengan inventarisasi hutan secara menyeluruh (comprehensive forest inventory), analisa riap dan penyusunan jatah tebangan yang berkelanjutan (increment analysis and sustainable yield arrangement) dan perencanaan pemanenan (harvest planning) yang meliputi kegiatan penentuan blok tahunan, pembalakan berdampak rendah (reduce impact logging). Untuk aspek ekologi, pemegang IUPHHK dihadapkan pada tantangan pengelolaan dengan memperhatikan hutan yang bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest), Pengelolaan kawasan lindung, konservasi tanah dan air, rehabilitasi dan perlindungan hutan beserta flora dan satwa di dalamnya. Sedangkan pada aspek sosial, ke depan pengelolaan hutan diharapkan dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, survey dan pemetaan partisipatif, program-program perhutanan sosial dan resolusi konflik.
4
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tersebut, apa saja yang harus dilakukan, mempersiapkan kemampuan karyawan, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan program-program tersebut di atas.
mempersiapkan dan memulai program dan salah satunya adalah bagaimana termasuk mengembangkan program perusahaan dalam kaitannya dengan
Dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di IUPHHK-HA dipilih secara khusus untuk level menengah adalah diklat Manajer PHPL karena hal ini dianggap sejalan dengan implementasi Permenhut No. P 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak dimana sertifikasi PHPL dan VLK bagi unit manajemen IUPHHK-HA adalah merupakan mandatory dan harus dipenuhi. Argumentasi berikutnya adalah bahwa manajer merupakan posisi strategis karena merupakan pucuk pimpinan tertinggi di tingkat tapak yang merupakan atasan langsung para tenaga teknis (ganis) PHPL sehingga sudah seharusnya manajer PHPL secara teknis memiliki kapabilitas dan kompetensi di berbagai aspek seperti yang dimiliki tenaga teknis. Dari sisi manajemen, PHPL merupakan jembatan kebijakan top manajemen di tingkat direksi di kantor pusat dan para tenaga teknis di lapangan sehingga memegang peranan strategis dalam implementasi PHPL bagi IUPHHK. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan alam yang dipangkunya secara efisien dan siap untuk dilakukan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari maupun mengikuti berbagai program lingkungan lainnya. Materi yang diajarkan pada diklat ini meliputi: Pengantar PHPL dan sertifikasi pengelolaan hutan, Kerangka kerja PHPL, Kebijakan pemerintah terkait PHPL, Rencana Pengelolaan dan rencana pemanenan kayu, Pembalakan kayu berdampak rendah (Reduce Impact Logging), Lacak balak ketertelusuran kayu, (Chain of Custody), High Conservation Value Forest, Konservasi tanah dan air, Pembinaan Hutan, Manajemen kolaborasi, Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3), dan system pengelolaan dokumen menuju persiapan sertifikasi PHPL. Sedangkan materi praktek meliputi persiapan gap assessment, pelaksanaan gap assessment, dan penyusunan rencana aksi sertifikasi PHPL Proses pembelajaran pada diklat ini menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif/pendidikan orang dewasa, dimana peran aktif dan sharing informasi antar peserta menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Dalam diklat ini akan dilakukan praktek lapangan pada hutan alam.
5
Disamping itu peserta diklat juga akan membuat rencana aksi perorangan, sebagai rencana aksi bagaimana unit manajemen tersebut nantinya mengajukan sertifikasi PHPL. Pada akhir pembelajaran dilakukan kegiatan evaluasi komprehensif sebagai informasi tingkat penyerapan materi pembelajaran peserta (untuk mengukur penguasan materi dan dijadikan dasar kelulusan peserta). 5. Tujuan Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta diklat mampu memahami gambaran kegiatan PHPL, bisa mempersiapkan unit manajemen untuk melaksanakan implementasi sertifikasi PHPL. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan para peserta diklat diharapkan mampu : a. Menjelaskan tentang pengantar PHPL b. Menjelaskan sertifikasi pengelolaan hutan c. Menyusun kerangka kerja PHPL d. Menjelaskan kebijakan pemerintah terkait Legalitas Kayu (LK) dan PHPL e. Menjelaskan rencana pengelolaan dan rencana pemanenan kayu f. Menjelaskan pembalakan kayu berdampak rendah (Reduce Impact Logging) g. Menjelaskan lacak balak ketertelusuran kayu (Chain of Custody) h. Menjelaskan Prinsip-prinsip High Conservation Value Forest (HCVF) i. Menjelaskan Prinsip-prinsip konservasi tanah dan air j. Menjelaskan pelaksanaan pembinaan hutan k. Menjelaskan tentang manajemen kolaborasi di tingkat unit manajemen IUPHHKHutan Alam l. Menjelaskan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) m. Menjelaskan dan mempersiapkan sistem pengelolaan dokumen menuju persiapan sertifikasi PHPL n. Menjelaskan persiapan gap assessment untuk persiapan sertifikasi PHPL o. Melaksanakan simulasi gap assessment untuk persiapan sertifikasi PHPL p. Melaksanakan penyusunan rencana aksi sertifikasi PHPL bagi unit manajemen 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : maksimal 30 (tiga puluh ) orang per angkatan. b. Asal peserta : Unit manajemen IUPHHK-HA c. Persyaratan peserta : Manajer/calon manajer IUPHHK-HA
6
● ● ● ●
S1 Manajemen Sumber Daya Alam/kehutanan dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; atau D3 manajemen sumber daya alam/kehutanan dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurangkurangnya 5 tahun; atau SLTA/sederajat dengan pengalaman di bidang pengelolaan hutan alam produksi lestari sekurang-kurangnya 10 tahun. Sehat jasmani dan rokhani dinyatakan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter. Mendapat Surat Penugasan dari unit manajemen asal peserta. Belum pernah mengikuti diklat sejenis. Lulus seleksi calon peserta.
8. Pengampu/Fasilitator a. Asal Pengampu/Fasilitator ● Kementerian Kehutanan termasuk Pusat Diklat Kehutanan dan atau Ditjen Bina Usaha kehutanan. ● Dinas Kehutanan/Dinas yang menangani Bidang Kehutanan pada Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota ● BUMN Kehutanan ● NGO/Lembaga swasta di bidang kehutanan ● Perguruan Tinggi ● Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ● Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan ● Lembaga penilai PHPL ● Instansi lain yang relevan b. Persyaratan pengampu/fasilitator ● Menguasai materi yang diajarkan ● Menguasai metode mengajar orang dewasa (andragogi) ● Memiliki pengalaman yang cukup di bidang sertifikasi PHPL dan Legalitas kayu ● Mampu melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta 9.
Tempat Diklat Lokasi diklat untuk materi teori dan praktek kelas diselenggarakan di Kampus Pusat Diklat Kehutanan/ Balai Diklat Kehutanan/Balai Latihan Kehutanan dan atau di tempat lain yang memenuhi persyaratan pembelajaran untuk diklat tersebut. Sedangkan lokasi praktek lapangan adalah di IUPHHK Hutan Alam yang mempersiapkan untuk pelaksanaan sertifikasi PHPL.
7
10. Waktu Diklat Pelatihan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kalender atau setara dengan 88 jam pelajaran (jpl) @ 45 menit, terdiri atas 52 jam pelajaran teori, 4 jpl praktek kelas dan 32 jpl pelajaran praktek lapangan. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Kebutuhan peserta : b. Di ruang kelas :
c. Di lapangan
:
Alat tulis-menulis Lap top/Desk top, LCD Projector, papan tulis, flip chart, spidol, peta-peta, blanko dokumen dan lainlain. Peta-peta, kompas, blanko dokumen dan lain-lain.
12. Daftar Mata Diklat No A.
Mata Pelajaran Teori
JPL 52
1 Bina Suasana Pelatihan
2
2 Kebijakan pemerintah terkait LK dan PHPL
2
3 Kerangka kerja PHPL dan VLK di hutan negara
8
4 Rencana Pengelolaan
4
5 Reduce Impact Logging (RIL)
6
6 Lacak Balak (CoC)/ PUHH
4
7 High Conservation Value Forest (HCVF)
4
8 Konservasi Tanah dan Air (KTA)
3
9 Pembinaan Hutan
2
10 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2
11 Manajemen Kolaborasi
6
12 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
3
13 Sistem Pengelolaan Dokumen
2
14 Gap Assessment dan penyusunan rencana aksi menuju sertifikasi (Certification Action Plan) *)
4
B.
Praktek
36
1 Gap Assessment *)
16
2 Penyusunan rencana aksi menuju sertifikas *)i
16
3 Evaluasi komprehensif
4 TOTAL
*)
88
Team teaching diilaksanakan dalam mata diklat ini, peserta akan dibagi dalam kelompok, setiap kelompok memerlukan seorang fasilitator/pengajar yang akan membimbing pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
8
