KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 106/Dik-2/2011 tentang KURIKULUM DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KEPALA PUSAT, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari sumberdaya manusia dan lembaga yang terlibat, diperlukan peningkatan kemampuan para rimbawan yang terlibat dalam kegiatan penyusunan rencana pengelolaan KPHP dalam melaksanakan tugasnya; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan tenaga sebagaimana diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui Diklat Penyusunan Rencana KPHP; c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan. Mengingat
: 1.
Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
5.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 6. Peraturan………….
6.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
7.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
PERTAMA
:
Kurikulum Diklat Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
:
Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 22 Agustus 2011
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 106/DIK-2/2011 Tanggal : 22 Agustus 2011 1. Nama Diklat
: Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
2. Jenjang
: Lanjutan
3. Latar Belakang
:
Seperti sudah diketahui secara umum bahwa sumber daya hutan pada saat ini sebagian besar dalam keadaan memprihatinkan salah satunya karena degradasi dan deforestasi, sebagai akibat berbagai hal antara lain : kegiatan pembalakan secara illegal (illegal logging), perdagangan kayu secara illegal (timber illegal trading), kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan di luar kehutanan dan kegiatan-kegiatan destruktif lainnya. Dari berbagai diskusi ilmiah tentang pembangunan kehutanan disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi sumber daya hutan tersebut antara lain adalah karena belum adanya lembaga pemerintah yang secara permanen mengelola sumber daya hutan di tingkat lapangan. Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Th 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan No P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan /KPH, mendorong terwujudnya KPH agar terwujud wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Selanjutnya di dalam rangka pelaksanaan teknis kehutanan, Kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Dalam perkembangan pembangunan kelembagaan KPH, pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, menyebutkan bahwa lembaga pengelola sumber daya hutan yang permanen/KPH tersebut terdiri dari: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan susunan organisasi di dalamnya termasuk bidang penyusunan rencana KPH. Lebih jauh telah diatur mengenai persyaratan standar kompetensi bidang teknis pada KPHP dan KPHL melalui Permenhut P.42/MenhutII/2011, yang harus dipenuhi oleh seluruh komponen SDM penyelenggara KPH. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan pendukung pembangunan KPHP di daerah, dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat Penyusunan Rencana KPHP.
4. Deskripsi Singkat Diklat : Dalam diklat ini para peserta dibekali pengetahuan, ketrampilan dan wawasan, serta sikap dan perilaku sebagai penyusun rencana KPHP dengan muatan utama pada kurikulum adalah sebagai berikut: bina suasana pelatihan, implementasi ESQ dalam penyusunan rencana KPHP, kebijakan penyusunan rencana KPHP, penataan batas dan tata hutan pada KPHP, inventarisasi hutan pada KPHP, sistem informasi geografis (SIG) pada KPHP, penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHP, dan diakhiri dengan evaluasi komprehensif untuk mengetahui tingkat penyerapan materi oleh peserta. Proses diklat dilakukan dengan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) dengan menekankan pembelajaran praktek lapangan selain pembekalan teori yang diberikan sebelumnya. 5. Tujuan Diklat: Setelah mengikuti program diklat penyusunan rencana kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) diharapkan peserta mampu menjelaskan dan melaksanakan penyusunan rencana KPHP. 6. Sasaran Diklat: Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu/memenuhi kompetensi : a. Menjelaskan kebijakan terkait perencanaan KPHP b. Menjelaskan tentang tata hutan dan pembagian blok dan petak serta pemetaan pada KPHP c. Menjelaskan tentang inventarisasi hutan pada KPHP d. Menjelaskan tentang system informasi geografis pada KPHP e. Menjelaskan tentang penataan batas dalam wilayah KPHP f. Menjelaskan tentang penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHP 7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah peserta : maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : staf KPHP, Dinas Kehutanan kabupaten dan atau propinsi, UPT dan Kementerian Kehutanan c. Persyaratan peserta : Memiliki pengetahuan dasar tentang perencanaan hutan Memiliki pengetahuan dasar tentang dasar-dasar pemetaan hutan. Penata Muda Tk. I, Gol. III/b Pendidikan minimal SKMA atau SMK Kehutanan, D-III Kehutanan, D-III, non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan lima tahun. Sehat jasmani dan rohani (ditunjukkan dengan Surat Keterangan Dokter) Ditugaskan oleh instansi pengirim Belum pernah mengikuti diklat yang sama
8. Pengajar : Pengajar berasal dari akademisi, praktisi, NGO, BUMN Kehutanan dan instansi lingkup kementerian Kehutanan yang terkait, menguasai materi yang akan diajarkan dan berpengalaman sebagai fasilitator/instruktur/pengajar dibidangnya. 9. Tempat Diklat : Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan atau tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat : Diklat dilaksanakan selama 5 hari setara dengan 50 jpl @ 45 menit, terdiri dari 28 jpl teori dan 22 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk peserta
: Training kits, hand out/materi pelatihan, laptop, dll.
b. Untuk ruang kelas : LCD, laptop, flipchart, kertas plano, papan tulis, spidol, penghapus, kamera/handicam, dll. c. Untuk lapangan
: Areal kerja pemegang ijin, data-data dan informasi unit manajemen, peta lokasi, kompas, GPS, Chip, kamera, papan jalan, ToA/load speaker, dll.
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
Teori Bina Suasana Pelatihan Implementasi ESQ dalam Penyusunan Rencana KPHP Kebijakan Penyusunan Rencana KPHP Penataan Batas dan Tata Hutan pada KPHP Inventarisasi Hutan pada KPHP System Informasi Geografis pada KPHP Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHP Manajemen Konflik
28 2 2 2 4 4 6 4 4
II. 9. 10. 11. 12.
Praktek Penataan Batas dan Tata Hutan pada KPHP Inventarisasi Hutan pada KPHP Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHP Evaluasi komprehensif
22 6 6 6 4
JUMLAH
50
