KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.80/Dik-2/2011 Tentang KURIKULUM DIKLAT FASILITATOR PENDAMPING HUTAN TANAMAN RAKYAT KEPALA PUSAT,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan hutan tanaman rakyat, diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas dalam pemanfaatan hutan produksi. Sehingga perlu adanya kegiatan pendampingan oleh fasilitator b. bahwa untuk menghasilkan fasilitator pada butir a, dipandang perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga fasilitator pendamping Hutan Tanaman Rakyat; c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 TH 2007 jo. PP 3 th. 2008 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 tentang
pelimpahan kewenangan ijin
penanaman modal, baik dalam dan luar negeri;
4. Peraturan
Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
Penelitian
dan
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tanggal 25 Juni 2007 jo Permenhut P.5/Menhut-II/2008 tanggal 4 Maret Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman;
2008
tentang
Tata
Cara
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tanggal 6 November 2008 jo Permenhut P.14/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR 7. Peraturan ………
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Pembangunan HTI dan HTR
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
11. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.05/Menhut-VI/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Pelaksanaan Pembangunan HTR
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT FASILITATOR PENDAMPING HUTAN TANAMAN RAKYAT;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Fasilitator Pendamping Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Fasilitator Pendamping Hutan Tanaman Rakyat di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di
: Bogor
Pada tanggal
: 18 Mei 2011
Kepala Pusat,
Ir. Helmi Basalamah, MM NIP. 19611119 198802 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 80/DIK-2/2011 Tanggal : 18 Mei 2011
1. Nama Diklat
: FASILITATOR PENDAMPING HUTAN TANAMAN RAKYAT
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang
:
Sejak tahun 1970 melalui PP 21/1970 dan penyempurnaannya seperti PP 7/1990, PP 6/1999 dan PP 34/2002, pembangunan kehutanan Indonesia masih menjadikan masyarakat sekitar hutan sebagai obyek pengusahaan hutan dan terpinggirkan untuk mendapat akses legal ke pengusahaan/pemanfaatan hutan. Pemerintah selalu disudutkan di dalam negeri oleh DPR, DPRD, LSM dan sebagainya maupun pada tingkat diplomasi di luar negeri. Oleh karena itu melalui PP 6/2007 jo PP 3/2008 masyarakat setempat diberi akses legal untuk ikut sebagai pelaku usaha pemanfaatan Hutan Produksi melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Diharapkan melalui akses legal ini mereka dapat masuk ke sektor ekonomi formal. Pada kenyataannya, saat ini masyarakat sekitar hutan telah merambah (mengelola) areal hutan negara untuk kegiatan ekonomi, utamanya komoditas pertanian (sawit, cacao, karet, dsb), hal ini menunjukkan bahwa ditingkat masyarakat telah terdapat jiwa enterpreuneurship yang telah mendorong agroforestry berkembang pesat meskipun tanpa legalitas. Pertumbuhan ekonomi sejak orde baru sampai dengan sekarang relatif tinggi sekitar 6-7%, kecuali tahun 1999 sekitar - 16% (krisis moneter) tapi kemiskinan masih tinggi terutama masyarakat yang tinggal di sekitar sentra-sentra kegiatan berbasis sumber daya alam seperti tambang, perikanan dan khususnya kehutanan. Kemiskinan terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki : (1) ke akses legal ke sumber daya alam (hutan), (2) ke akses lembaga pembiayaan (tidak bankable). Dengan demikian pemberian akses tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan, partisipatif (kompatible dengan demokratisasi), dan keadilan dalam berusaha. Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat sesuai Permenhut Nomor P 23/MenhutII/2007 jo Permenhut No. P.05/Menhut-II/2008, pada intinya adalah memberikan peluang kepada masyarakat atas akses legal (hukum), akses ke lembaga keuangan dan akses ke pasar dalam kegiatan pembangunan hutan. Akses legal diwujudkan dalam pemberian Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (SK
IUPHHK-HTR) yang diberikan oleh Bupati atas nama Menteri Kehutanan. Akses ke lembaga keuangan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir yang difasilitasi oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (Pusat P2H). Akses ke pasar diwujudkan dalam bentuk penetapan harga dasar penjualan kayu atau penetapan mekanisme harga dasar kayu oleh Menteri Kehutanan guna menjaga stabilitas harga kayu hasil Hutan Tanaman Rakyat. Dengan demikian diharapkan pengurangan kemiskinan dapat diwujudkan, sekaligus pengurangan pengangguran dan peningkatan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga diharapkan program HTR akan berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi industri perkayuan dan alternatif penyelesaian konflik lahan kehutanan. Guna mendukung keberhasilan pembangunan HTR, peran penyuluh dan pendamping Kelompok Tani sangat diperlukan. Jenis pendampingan berupa pendampingan teknis dan pendampingan penguatan kelembagaan yang bisa difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan maupun oleh LSM setempat. Penunjukan Pendampingan dilakukan oleh Bupati/Walikota. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pendamping HTR, sangat diperlukan kegiatan pelatihan bagi para pendamping HTR, sehingga dalam melaksanakan tugas kewajibannya dapat mendampingi dengan optimal para calon pemegang IUPHHK-HTR, dalam seluruh kegiatan pengelolaan HTR 4. Deskripsi Singkat Diklat ini diperuntukkan bagi petugas yang akan menjadi fasislitator HTR. Pada diklat ini peserta akan mendapatkan mata diklat Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Pembiayaan Pembangunan Hutan Rakyat, Membangun dan Penguatan Kelembagaan, Teknik Pendampingan dan Manajemen Konflik, Penyusunan proposal permohonan HTR dan Penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKUPHHK-HTR) dan Rencana Kerja Tahunan (RKTPHKHTR), serta Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat. Proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif menggunakan berbagai metode. Kegiatan praktek lapangan dilaksanakan setelah peserta mendapatkan materi yang bersifat teori. Pada diklat ini dilakukan evaluasi hasil belajar, melalui tes tertulis, pengamatan dan atau unjuk kerja. Seluruh Mata diklat teori dan praktek akan diujikan kecuali Bina Puasana Pelatihan .
5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melakukan pendampingan pembangunan HTR sebagai suatu bentuk pemanfaatan hutan produksi yang tidak produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selanjutnya peserta diklat dapat menjadi fasilitator/pendamping pembangunan HTR di wilayah masing-masing. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat : a. Menjelaskan Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat ; b. Menjelaskan Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; c. Menjelaskan perkoperasian d. Menjelaskan membangun dan penguatan kelembagaan; e. Mengaplikasikan Teknik Pendampingan; f. Menjelaskan manajemen konflik g. Melaksanakan pemetaan partisipatif h. Pembinaan dan perlindungan HTR i. Melaksanakan penyusunan proposal permohonan HTR dan rencana kerja HTR 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah Peserta : maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : Calon fasilitator HTR yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. c. Persyaratan Peserta : - Pendidikan : o S1 kehutanan atau o S1 non kehutanan pengalaman terkait pendampingan masyarakat minimal 1 tahun, atau o D3 dengan pengalaman terkait pendampingan masyarakat minimal 2 tahun , atau o SLTA dengan pengalaman kerja terkait pendampingan masyarakat minimal 3 tahun. - Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan atau dari puskesmas setempat 8. Pengajar/Pelatih/Nara Sumber a. Asal Pengajar/Pelatih/Nara Sumber - Pejabat lingkup Ditjen Bina Usaha Kehutanan. - Widyaiswara Pusdiklat Kehutanan dan atau Balai Diklat Kehutanan. - Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi - Instansi terkait b. Persyaratan Pengajar/Pelatih/Nara Sumber
- Menguasai materi dan pengalaman yang cukup dalam bidang yang diajarkan - Memiliki kemampuan melatih/mengajar dengan pendekatan orang (andragogi) - Memiliki kemampuan melakukan evaluasi hasil belajar peserta diklat
dewasa
9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan atau tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Lama Diklat Diklat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari setara 80 ( delapan puluh ) jam pelajaran (jpl) @ 45 menit, terdiri atas 40 jpl teori dan 40 jpl praktek . 11.
Peralatan dan Bahan Diklat
a. Untuk peserta : Hand out/materi pelatihan, laptop/ dll. b. Untuk ruang kelas : LCD, laptop, kalkulator, flipchart, kertas plano, papan tulis, spidol, penghapus, penggaris, dll. c. Untuk Praktek : Milimeter blok, GPS, penggaris, peta-peta, dll. 12. Daftar Mata Diklat No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4.
MATA DIKLAT
JUMLAH JPL
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kebijakan Pembangunan HTR Pembiayaan Pembangunan HTR melaui Pinjaman Dana Bergulir Perkoperasian Pembangun dan Penguatan Kelembagaan Teknik Pendampingan dan manajemen Konflik Pemetaan Partisipatif Pembinaan dan Perlindungan HTR Penyusunan Proposal Permohonan HTR dan Rencana Kerja HTR (RKUPHHK-HTR dan RKTPHHK-HTR) PRAKTEK Teknik Pendampingan dan Manajemen Konflik Pemetaan Partisipatif Pembinaan dan Perlindungan HTR Penyusunan Proposal Permohonan HTR dan Penyusunan Rencana Kerja HTR (RKUPHHK-HTR dan RKTPHHK-HTR)
40 2 2 4 4 4 8 4 4 8
JUMLAH I + II
80
40 10 10 10 10
