2011 T E N T A N G

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1306 / M E N K E S / S K / V I / 2 0 1 1 T ENTA NG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN, SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan susunan personalia pejabat struktural Kementerian Kesehatan, maka untuk ketertiban dan kelancaran penyelesaian administrasi penetapan status mengenai Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan barang milik negara, perlu menetapkan kembali pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pusat, dan Kepala Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pusat dan Kepala Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemeiintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 73,

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 7. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VI 11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN : Menetapkan Kesatu

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN.

Kedua

: Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk dan atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Usulan permohonan persetujuan penetapan status penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara sebelum diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang harus melalui persetujuan Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan.

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Keempat

Usulan permohonan persetujuan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara sebelum diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang harus meialui persetujuan Pengguna Barang dalam hal ini Menteri Kesehatan yang diusulkan meialui Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.

Kelima

Usulan permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara yang sesuai ketentuan harus diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang setelah meialui kajian secara berjenjang.

Keenam

Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 226/Menkes/SK/l 11/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku Kuasa Pengguna Barang Pada Unit Pusat Dan Kepala Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Kesehatan Untuk Dan Atas Nama Menteri Kesehatan.

Ketujuh

Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 30 Juni 2011 MENTER^ KESEHATAN "A" II

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan; 3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan; 4. Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan; 5. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 6. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 8. Kepala Satuan Kerja (Kantor Pusat dan UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR

: 1306 / MENKES / SK / VI / 2011

TANGGAL

: 30JUNI2011

DAFTAR RINCIAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT, DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN No. 1

MATERI YANG DILIMPAHKAN Usulan Penghapusan yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan : - Tanah dan/atau bangunan

YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN

Kepala Biro Keuangan dan BMN/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang


Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara

Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal) - Selain tanah dan/atau bangunan

DITUJUKAN

Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan





Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)


NILAI PEROLEHAN

sampai dengan Rp. 250 juta

> Rp. 250 juta s.d 500 juta

> Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 100 juta


> Rp. 250 juttf" /


No. 2


MATERI YANG DILIMPAHKAN Usulan Pemindahtanganan : - Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR


sampai dengan Rp. 1 Milyar



> Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar







(

NILAI PEROLEHAN


Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal) - Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR

DITUJUKAN


> Rp. 2,5 Milyar sampai dengan Rp. 500 juta

> Rp. 500 juta s.d 1 Milyar

> Rp. 1 Milyar


No. 3.

MATERI YANG DILIMPAHKAN


Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara : - Tanah dan/atau Bangunan

DITUJUKAN








- Selain Tanah dan/atau Bangunan







(

NILAI PEROLEHAN


(

> Rp. 2,5 Milyar


> Rp. 250 juta s.d 1 Milyar

> Rp. 1 Milyar


No. 4.

MATERI YANG DILIMPAHKAN a. Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan : - Sewa

DITUJUKAN






Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal) - Pinjam Pakai



> Rp. 1 Milyar s.d 5 Milyar

> Rp. 5 Milyar






> Rp. 2 Milyar s.d 10 Milyar


Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal) - Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

NILAI PEROLEHAN

> Rp. 10 Milyar









c

> Rp. 2,5 Milyar


No.



b. Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Bangunan : -Sewa

DITUJUKAN





Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal) - Pinjam Pakai

•



> Rp. 500 juta





> Rp. 500 juta s.d 2,5 Milyar



C




- Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

NILAI PEROLEHAN


(

> Rp. 2,5 Milyar



No.


YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN Kepala Biro Keuangan dan BMN/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)


DITUJUKAN Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara


MENTERI KESEHATAN

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

NILAI PEROLEHAN > Rp. 250 juta s.d 1 Milyar

> Rp. 1 Milyar

2011 T E N T A N G

Recommend Documents