KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 18 /KEP.PIMP/ 2005 TENTANG BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu merealisasikan Belanja Operasional dan Pemeliharaan kepada Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Belanja Operasi dan Pemeliharaan Kepada Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 ; Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau Menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang;
2. Undang-Undang Nomor Negara;
17 Tahun 2003, tentang Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-667 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005; 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 28/SB/2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBERIAN BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2004. Pasal 1 Kepada Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat diberikan Belanja Operasional dan Pemeliharaan untuk kegiatankegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Komisi dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan. Pasal 3 Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diberikan : a. Honorarium Tim, besarnya: - Ketua Rp.326.250 - Wakil Ketua Rp.217.500.- Sekretaris Rp.174.000,- Anggota Rp.130.500,- Sekretariat Rp.200.000,-/orang b. Honor Sidang, besarnya adalah Rp.25.000,- untuk setiap kali sidang. Pasal 4 Belanja Operasional dan Pemeliharaan untuk Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan Tim Komisi mana yang bersangkutan bergabung. Pasal 5 Kegiatan Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, baik bentuk, jadwal dan acaranya diserahkan kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
2
Pasal 6 Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2005 pada Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2005.
Ditetapkan di P a d a n g Pada tanggal 10 Juni 2005 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
APRIS
MASFUL
MAHYELDI ANSHARULLAH
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 18 / KEP.PIMP / 2005 TANGGAL : 10 JUNI 2005 KEGIATAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005
1. KOMISI A 1. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Sumatera Barat dengan Sumatera Utara - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 2. Evaluasi pelaksanaan Pemerintahan di daerah pemekaran Kab. Pasaman Barat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 3. Evaluasi pelaksanaan Pemerintahan di daerah pemekaran Kab. Dharmasraya. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 4. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Sumatera Barat dengan Jambi - Honor Sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 5. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Sumatera Barat dengan Kab. Kampar Riau - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 6. Evaluasi Pelaksanaan pemerintahan di daerah pemekaran Kab. Solok Selatan - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 7. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Sumbar - Bengkulu - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 8. Konsultasi tentang RPP tentang Organisasi Perangkat Daerah oleh Pemerintah Pusat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 9. Pemantauan dan pengawasan Pilkada daerah Tk. II se Sumbar (11 wilayah) - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 10. Pemantauan pelaksanaan Panwas Pilkada Provinsi Jambi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 11. Peninuauan pelaksanaan pemerintahan di Kab. Mentawai - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 12. Biaya pelaksanaan pembentukan Panwas Pilkada Sumatera Barat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 8 x sidang 13. Konsultasi pelaksanaan Pilkada ke Depdagri - Honor Sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 14. Pembentukan Panwas Pilkada Sumatera Barat di enam Kabupaten dan lima Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 8 x sidang II. KOMISI B 1. Kunjungan ke perkebunan masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam rangka pengembangan perkebunan plasma masyarakat Sumatera Barat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 2. Monitoring dan evaluasi program-program pada dinas mitra kerja Komisi B DPRD Propinsi Sumbar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Sumatera Barat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 8 x sidang 3. Kunjungan ke kantor Menteri Negara BUMN dan PT. Gresik dalam rangka konsultasi dan tindak lanjut tentang penyelesaian Spin Off PT. Semen Padang - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang
4
4. Kunjungan ke kantor Bulog pusat dalam rangka konsultasi tentang pendistribusian beras bagi masyarakat miskin (raskin) - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 5. Konsultasi ke Menteri Negara Kelautan dan Kunjungan ke Thailand dalam rangka mendapatkan informasi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 6. Monitoring pelaksanaan ekspor sayuran hasil produksi petani sayur Sumatera Barat ke Singapura - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang III. KOMISI C 1. Optimalisasi pemanfaatan perusda dan peninjauan ke perusda Kaltim dalam rangka meningkatkan PAD - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 2. Pengawasan terhadap aset Pemda Prop. Sumbar di DI Yokyakarta dan Jatim (Surabaya) - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 3. Pengkajian perubahan badan hukum BPD dan PD. Menjadi PT (konsultasi ke Bank Indonesia & peninjauan ke PT. Bank Jawa Barat) serta pengawasan Bank Nagari Cab. Jakarta - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 4. Evaluasi dan peningkatan sumbangan pihak ke tiga dari BUMN - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 5. Pengawasa terhadap Bank Nagari Cab. Muara Labuh - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 6. Pertemuan dan sosialisai dengan pengusaha/masyarakat Minang tentang rencana pembukaan Banak Nagari Cab. Batam dan peninjauan Sumatera Promotion Center di Batam, - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 7. Pengawasan dan Optimalisasi pemanfaatan Asset Pemda Provinsi Sumatera Barat di Penang Malaysia -Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 8 Pengawasan terhadap Bank Nagari Cabang Solok - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 9 Pengawasan terhadap Bank Nagari Cabang Pekanbaru - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 10. Pengawasan Terhadap Bank Nagari Cabang Payakumbuh - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 11. Pengawasan pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Retribusi di Kab. Solok -Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 12. Pengawasan Pelaksanan Perda tentang Pajak dan Retribusi di Kab. Lima Puluh Kota -Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang
13. Pengawasan pelaksaan Perda tentang Pajak dan Retribusi di Kab. Tanah Datar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang
5
IV. KOMISI D 1. Pengawasan penambangan Tanpa Izin ( PETI ) di Provinsi Sumbar dengan melakukan peninjauan ke Penambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Selatan. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 2. Pengawasan terhadap pembanggunan jalan dan Jembatan kelok 9 di kab. 50 Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 3. Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan di perbatasan antara Provinsi Sumbar dengan Provinsi Bengkulu yaitu Kab. Pesisir Selatan dengan Kab. Perbatasan . - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 4. Pengawasan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 5. Pengawasan pembanggunan jalan penghubung antara Provinsi Sumbar dengan Provinsi Riau yaitu Kab. Pasaman dan Kab. Rotan Hulu. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 6.
Pengawasan pemiliharaan, rehabilitasi Mess Pemda Prov. Sumbar di Jakarta - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang
7.
Pengawasan pemeliharaan, Rehabilitasi gedung Asrama Mahasiswa /Mahasiswi di DI. Yogyakarta. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang
8.
Pengawasan rehabilitasi pemiliharaan jalan dan jembatan di Kab. Tanah Datar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 6 x sidang
9. Pengawasan terhadap kegiatan perbaikan irigasi akibat bencana alam di wilayah Sumbar . - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 10. Pengawasan pelaksanaan persiapan pengoperasionalan Bandara Minang Kabau Internasional Aor Port ( MIA ) dengan peninjauan ke Bandara Sam Ratulangi dan pengawasan pemeliharaan bangunan lokasi taman Makam Pahlawan Tuanku Imam Bonjol Provinsi Sulawesi Utara. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 11. Peninjauan penambangan dan dampak lingkungan PT Free Port Indonesia di Timika . - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang
V KOMISI E 1. Pengkajian rencana penerapan pembuatan Perda ABS – SBK - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 2. Konsultasi Penyelesaian Hak- hak tenagan kerja yang di PHK di Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 3. Peningkatan Mutu dan pelayanan Rumah Sakit di Sumatera Barat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 4. Pengkajian pelaksanan pemberlakuan Hukum Adat di Sumatera Barat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 5. Penjajakan Asrama Haji Sumatera Barat Menjadi Asrama Embarkasi Haji dan proses Penjapaian quota Jema’ah; sebagai persyaratan suatu Embarkasi Haji. (Jakarta,Sumatera Utara. Jambi,Bengkulu, Kab.Madinah dan Riau ). - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 6 x sidang
6
6. Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bukittinggi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 7. Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kab. Solok. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 8. Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Ahmad Muchtar di Bukittinggi. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 9. Menjadikan salah satu pesantren yang ada di Sumbar yang menjadi Pesantren Unggulan ( Kunjungan ke Surabaya sebagai Provinsi pesantren ) - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 10. Menciptakan pesantren Ramadhan terpadu di Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 11. Program pembelajaran Budaya Adat Minang Kabau ( BAM ) di SD Sampai dengan Perguruan Tinggi. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 12. Pelaksanaan IPTEK terpadu di Sumatera Barat -Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 13. Penyelesaian dan Pengawasan terhadap dualisme kepemimpinan Ikatan Keluarga Sumatera Barat ( IKSB ) Batam di Batam Kepri. -Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
APRIS
MASFUL
MAHYELDI ANSHARULLAH
7
