KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 04 / SB / 2005 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2000-2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Menimbang
: a.
bahwa Masa Jabatan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2000-2005 berakhir pada tanggal 24 Februari 2005;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur telah menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2005 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Januari 2005; c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf b di atas sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1930/SJ tanggal 6 Agustus 2004 perihal pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya setelah bulan Juli 2004; d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2005; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-667 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002, tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 – 2005; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun
2004,
tentang
Pokok-pokok
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 28/SB/2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Memperhatikan
: 1. Hasil Rapat Gabungan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Februari 2005. 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Pendapat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna tanggal 23 dan 24 Februari 2005. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2000-2005. Pasal 1 Laporan Keterangan Pertanggunggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2000-2005 belum dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pasal 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan-catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2005, sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.
2
Pasal 3 Catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di P a d a n g Pada tanggal 24 Februari 2005 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT WAKIL KETUA,
MASFUL
3
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 04/SB/2005 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2005
CATATAN-CATATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2000-2005 1.
Belum tuntasnya masalah perbatasan wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara.
2.
Belum terciptanya hubungan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari belum terlaksana sesuai dengan ide dan filosofi peraturan daerah tersebut.
4.
Pemerintahan tingkat terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai saat ini belum ada payung hukumnya sesuai dengan apa yang dimaksud pada peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2000, Pasal 24 yang berbunyi : Peraturan Daerah yang menyangkut Pemerintahan Nagari di Kabupaten Mentawai akan diatur tersendiri yang disesuaikan dengan ketentuan adat dan budaya setempat.
5.
Masih terdapat kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang belum dipayungi oleh aturan hukum sebagaimana mestinya.
6.
Program-program dan kebijakan Pemerintah Daerah belum tersosialisasi secara baik, sehingga masyarakat tidak mengerti/memahami, akibatnya masyarakat sulit untuk berpartisipasi.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah, belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga membuat beban anggaran menjadi besar.
8.
Dari hasil evaluasi bahwa Biro Perlengkapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agak lambat dalam mendata dan menginventarisasi asset daerah, hal ini dibuktikan dengan baru disampaikannya pada tanggal 16 Januari 2005 daftar inventarisasi tersebut, sementara terhadap daftar inventarisasi tersebut masih perlu untuk dilakukan validasi dan akurasi data.
9.
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat diperlukan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang operasional tersebut diperlukan : a. peningkatan SDM; b. peningkatan sarana dan prasarana; c. peningkatan kesejahteraan anggotanya.
10. Belum tersosialisasi kepada unit kerja pemerintah dan masyarakat tentang dokumen apa yang perlu disimpan pada arsip daerah. Agar Badan kearsipan daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4
11. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur tidak dapat ditandai dengan selesainya mengikuti program pendidikan dan pelatihan aparatur saja, Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai dimana program pendidikan dan pelatihan itu memberikan perubahan/peningkatan yang positif terhadap para pesertanya. 12. Agar Badan Kesbang Linmas lebih dirasakan keberadaannya, perlu mengkaji ulang tugas dan fungsinya. 13. Bawasda dalam melaksanakan tugas pengawasan, harus bekerja secara profesional. 14. Dalam rangka meningkatkan efisiensi Pegawai Negeri Sipil perlu diciptakan standar kinerja pegawai negeri. 15. Keberadaan Padang Industrial Park (PIP) perlu dikaji ulang kembali, sehingga memberikan manfaat pada daerah. 16. Pembangunan di Sumatera Barat ini dapat dikatakan cukup maju, terutama pembangunan di bidang perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, meskipun masih terdapat kekurangan disana-sini. Kurangnya koordinasi antara masing-masing Dinas di dalam melaksanakan Pembangunan masih merupakan kendala yang mendasar. Hal ini terlihat dengan jelas antara dinas yang satu dengan yang lain belum matching, dan belum berkesinambungan masih mementingkan kelompok/ dinas dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. 17. Pembangunan di bidang Pariwisata belum terlihat dengan jelas, ini disebabkan kurangnya perhatian dan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Provinsi masih berpolemik tentang keterbatasan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2002. 18. Perlunya peningkatan pembangunan di bidang Pertanian Tanaman dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat dengan lebih mengintensifkan lahan pertanian dan peningkatan SDM petani, dan yang lebih terpenting lagi sistem pencairan dana bantuan yang lebih transparan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. 19. Bidang Kehutanan masih banyak terdapatnya illegal loging. Ini disebabkan belum berfungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Tim terpadu tentang Pengamanan Hutan disamping itu masih terlihat adanya KKN di dalam penanganan iIlegal Loging ini. 20. Pembangunan di bidang Peternakan kita dapat sedikit berbangga. Kerena keberhasilannya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masayarakat peternak. Hanya saja perlu peningkatan dan penyebaran dana bantuan (refolfing), serta pembangunan lumbung ternak nagari perlu ditingkatkan kwalitas maupun kwantitasnya. Pencairan dana Refolfing sebaiknya tidak dikembalikan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan, tetapi dibuka suatu rekening khusus sehingga perguliran dana tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit dengan demikian masyarakat peternak mudah untuk mendapatkan bantuan tersebut, yang terpenting di sini adalah bagaimana sistem pengawasannya sehingga tidak menimbulkan kebocoran dan penyalahgunaan anggaran. 21. Peningkatan Pembangunan di bidang Perkebunan juga telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini terlihat dengan lebih meningkatnya pendapatan masyarakat terutama di bidang perkebunan sawit dan coklat;
5
22. Pemberdayaan Koperasi harus dapat lebih ditingkatkan, karena kita melihat masih banyaknya koperasi-koperasi yang tidak dibina dan ditangani dengan baik, hanya setengah-setengah sehingga belum dapat mencapai hasil yang optimal. 23. Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan harus segera menjadi skala prioritas karena kelautan kita sangat berpotensi. Sekarang kita lihat masih rendahnya SDM dan kesejahteraan masyarakat nelayan, sementara Sumber Daya Laut Sumatera Barat sangatlah kaya. 24. Realisasi fisik dan keuangan setiap proyek dan kegiatan pada Badan dan Dinas telah sesuai ketentuan dan terealisasi dengan baik. Namun ada beberapa proyek yang menjadi catatan bagi DPRD, yaitu Proyek Normalisasi Batang Tarusan, Pematangan Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji, perluasan dan Renovasi Masjid Nurul Iman, Pembangunan VIP Room Bandara Ketaping, Pembangunan Bandara Rokot di Kepulauan Mentawai dan AMDAL Pelabuhan Teluk Bayur. 25. Khusus proyek Normalisasi Batang Tarusan perlu pertanggungjawaban secara teknis dan administratifnya karena kurang logis dan kurang rasional. 26. Bahwa Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat perlu dijadikan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sumber Daya Manusia, namun sangat disayangkan sampai akhir masa jabatan Gubernur revisi Perda RTRW Nomor 13 Tahun 1994 yang diharapkan bisa dibahas dan disahkan menjadi Perda RTRW yang baru, ditahun 2005 tidak dapat dilaksanakan yang berarti telah terjadi kelambatan pembangunan ekonomi serta pendayagunaan Sumber Daya Manusia. 27. Dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan dan Dinas perlunya memperhatikan AMDALnya sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan bisa terlaksana dengan baik. 28. Proyek yang bernilai strategis agar jangan sampai terkendala dengan adanya penggantian kepemimpinan. 29. Perlu dicarikan solusi terbaik guna memenuhi kebutuhan debit air di Bandara MIA dalam pengoperasian nantinya dan agar dibangun sebuah Mesjid yang representatif di Komplek Bandara MIA. 30. Dalam rangka menata Bandara MIA, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun Tata Ruang Daerah penyangga Bandara MIA tersebut. 31. Dalam pembangunan berwawasan lingkungan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan revisi Perda Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 32. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat merencanakan pembuatan Perda tentang Bangunan Bagonjong untuk mempertahankan Kebudayaan Minangkabau. 33. Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat perlu ditumbuhkan minat baca masyarakat. Untuk itu diperlukan perpustakaan yang memadai guna mencapai ratsio perbandingan antara jumlah orang (penduduk) dengan jumlah buku 1:1, sementara sekarang perbandingannya adalah 1 buah buku untuk 9 orang. 34. Pembayaran zakat, infak dan sadakah dari ummat Islam di Sumatera Barat merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepan potensi ini harus dapat dimenej seoptimal mungkin untuk kesejahteraan ummat. 6
35. Kita perlu melakukan bermacam upaya agar MIA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu Embarkasi Haji di Indonesia. Salah satu persyaratannya ialah memberangkatkan jemaah haji paling kurang 7.000 orang, sementara qouta belum tercapai MIA tetap dipakai sebagai embarkasi sementara. 36. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan dapat melakukan penelitian dan pengembangan secara profesional baik diminta maupun tidak terhadap issu publik yang tampil dan diharapkan hasil penelitian dan pengembangan tersebut dapat diambil mafaatnya oleh pihak-pihak yang memerlukan (stakeholder). 37. Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan perlu menjadi perhatian sungguhsunggguh kedepan. Apalagi di Sumatera Barat yang terkenal dengan Minangkabau yang dalam budayanya menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia dan strategis. 38. Keluarga kecil bahagia sejahtera adalah idaman kita semua untuk itu salah satu program kita adalah menyukseskan program Keluarga Berencana. Masalah yang terasa di lapangan adalah kurangnya tenaga untuk pos pelayanan KB di desa dan kurangnya dana untuk pengadakaan alat kontrasepsi yang diminati oleh masyarakat. 39. Dibidang Kesehatan agar menjadi perhatian : a. Masih tingginya kasus penyakit diare dan deman berdarah; b. Kurangnya pelayanan dirumah-rumah sakit pemerintah 40. Dibidang Sosial agar menjadi perhatian : a. Masalah pembinaan anak terlantar dan anak jalanan; b. Pemeliharaan dan pelayanan di panti-panti; 41. Dibidang Pendidikan agar menjadi perhatian : a. Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) anak didik baik di tingkat SD, SLTP maupun SLTA. b. Dalam praktek lapangan Komite Sekolah masih saja berfungsi sebagai BP3 sebelumnya. Program Komite Sekolah sangat membebani orang tua murid. c. Nilai akhir nasional perlu diupayakan peningkatannya, capaian daerah Sumatera Barat masih rata-rata nasional. 42. Dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar menjadi perhatian : a. Masih banyaknya tenaga kerja potensial yang belum bekerja. b. Pemanfaatan fasilitas BLK belum optimal. c. Lahan transmigrasi yang masih bermasalah. d. Pembauran budaya dan adat istiadat warga transmigrasi dengan penduduk asli belum harmonis. 43. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi belum mempunyai standar yang jelas, akibatnya ada kesan bahwa bantuan tersebut sangat tergantung pada kemampuan pemohon untuk melakukan pendekatan kepada pengambil kebijakan (Stakeholder). 44. Sungguhpun PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ada, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan Perda Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7
45. Masih terdapat kasus-kasus Pertanahan yang belum selesai antara pemilik tanah ulayat dengan Perusahaan Perkebunan. 46. Diharapkan Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi dikembangkan menjadi Rumah Sakit Internasional yang mampu memberikan pelayanan yang prima disamping rekreasi. 47. Peluang untuk memperoleh kerja di Negara Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam sangat terbuka, sebaiknya momentum ini dimanfaatkan dengan mempersiapkan tenaga kerja yang mempunyai skill sesuai ketentuan yang berlaku. 48. Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat belum terlaksana dengan baik, untuk itu perlu dikoordinasikan dan disosialialisasikan kepada masyarakat secara berkesinambungan. 49. Bank Nagari (BPD) sudah waktunya diubah statusnya dari BUMD menjadi Perseroan Terbatas (PT) sehingga investasi dan pengembangan usahanya dapat berjalan baik dan wajar. 50. Untuk masa datang diharapkan PT. ATS dapat berkembang sebagai salah satu BUMD yang mengarah kepada peningkatan kontribusi PAD. 51. SPT Air Runding tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, untuk itu perlu pengkajian dan penelitian status keberadaannya. 52. Organisasi perantau Minang telah terbentuk hampir diseluruh Pelosok Tanah Air, bahkan di Luar Negeri, namun potensi organisasi ini belum diorganisasikan dan diberdayakan secara maksimal untuk kemajuan Sumbar. 53.
Untuk memantapkan program Kembali ke Surau, maka perlu perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pengelola masjid dan surau.
54.
Perlu pencerahan dan peningkatan hubungan kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
55.
Sebagian masyarakat masih merasakan kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah belum optimal, untuk itu perlu keterbukaan dan peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
56.
Perlu pengkajian lebih dalam tentang pemberlakuan PP Nomor 84 Tahun 1999, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT WAKIL KETUA,
MASFUL
8
