PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO
Menimbang
:
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam usaha jasa bidang konstruksi agar lebih tertib dan profesionalisme, perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas ;
4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
5.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6.
Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
2
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ; d. Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Probolinggo ; e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Probolinggo ; f. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, atau badan usaha lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang telah memenuhi syarat klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan oleh Lembaga Jasa Konstruksi untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi ; g. Lembaga Jasa Konstruksi, adalah organisasi yang dibentuk masyarakat yang anggotanya terdiri dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan instansi pemerintah terkait yang memiliki wewenang untuk meneliti, menilai, mengakreditasi, mengklasifikasi, mengkualifikasi dan mensertifikasi kelayakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi ; h. Jasa konstruksi, adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ; i. Ijin Usaha Jasa Konstruksi, adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada badan usaha di bidang pengadaan jasa konstruksi dikandung maksud agar dapat terkendali dalam rangka pembinaan dan profesionalisme ; j. Pengguna Jasa, adalah badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ; k. Penyedia Jasa, adalah badan yang dalam kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ; l. Perencana Konstruksi, adalah penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain ;
3
m. Pelaksana Konstruksi, adalah penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain ; n. Pengawas Konstruksi, adalah penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatan pengawasan
sejak
awal
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi
sampai
selesai
dan
diserahterimakan ; o. Pembinaan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tata tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi ; p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. BAB II KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 2 (1) Badan yang melakukan kegiatan di bidang pengadaan jasa konstruksi wajib memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari Kepala Daerah ; (2) Jenis Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : a. Ijin Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi ; b. Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi ; dan c. Ijin Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi. (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai persyaratan yang telah ditetapkan.
Pasal 3 (1) Ijin Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan ; (2) Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan ; (3) Ijin Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) c, memberikan layanan jasa konsultansi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
Pasal 4 Setiap badan yang memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan lebih dari satu kegiatan.
4 BAB III PERSYARATAN
Pasal 5 (1) Persyaratan permohonan ijin usaha jasa kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan lembaga/asosiasi ; b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha. (2) Ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB IV MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IJIN
Pasal 6 (1) Masa berlakunya ijin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku apabila : a. Masa berlaku berakhir; b. Pemilik ijin meninggal dunia. (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dicabut apabila : a. Atas permohonan pemegang ijin; b. Melakukan kegiatan usaha diluar yang telah ditetapkan dalam ijin; c. Memindahkan kepemilikan ijin kepada orang lain tanpa ijin dari Kepala Daerah ; dan d. Tidak dipenuhinya ketentuan perijinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir, pemilik ijin wajib memperbarui perijinan. Pasal 7 (1) Perusahaan yang dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi adanya perubahanperubahan data yang menyangkut perubahan pengurus, bentuk perusahaan, nama kepemilikan, kegiatan usaha, bidang pekerjaan, dan atau kualifikasi usaha, wajib mengajukan perubahan IUJK ; (2) Perusahan yang terkena sanksi pencabutan IUJK atau terlambat memperpanjang IUJK dapat mengajukan permohonan ulang sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih memenuhi syarat diberikan IUJK ; (3) Biaya pengurusan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperlakukan seperti permohonan ijin usaha baru. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8 (1) Pembinaan usaha jasa konstruksi secara umum dilakukan oleh Kepala Daerah.
5
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Pasal 9 (1) Pengawasan usaha jasa konstruksi secara umum dilakukan oleh Kepala Daerah. (2) Pengawasan dimaksudkan untuk menciptakan tertib usaha, penyelenggaraan dan
pemanfaatan jasa konstruksi. BAB VI OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 10 Obyek Retribusi adalah perijinan dalam bidang usaha jasa konstruksi.
Pasal 11 Subyek Retribusi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi, dengan kualifikasi sebagai berikut : (a) Ijin Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi : 1.
Golongan kecil (K) dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
2.
Golongan menengah (M) dengan nilai pekerjaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3.
Golongan besar (B) dengan nilai pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
(b) Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi : 1.
Golongan kecil (K2) dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
2.
Golongan kecil (K1) dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3.
Golongan menengah (M) dengan nilai pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
4.
Golongan besar (B) dengan nilai pekerjaan diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(c) Ijin Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi : 1. Golongan kecil (K) dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; 2. Golongan menengah (M) dengan nilai pekerjaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; 3. Golongan besar (B) dengan nilai pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
6 BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 12 Retribusi Perijinan dalam bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam retribusi perijinan tertentu. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan bidang usaha jasa konstruksi yang dilakukan. BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha dan bidang usaha jasa konstruksi yang dilakukan ; (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ijin Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi : 1. kualifikasi K sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2. kualifikasi M sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 3. kualifikasi B sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). b. Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi : 1. kualifikasi K2 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2. kualifikasi K1 sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 3. kualifikasi M sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); 4. kualifikasi B sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). c. Ijin Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi : 1. kualifikasi K sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2. kualifikasi M sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 3. kualifikasi B sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk biaya leges ; (4) Setiap pemohon dikenakan biaya administrasi sebesar 20 % dari tarip retribusi Pasal 14 ayat (2) ; (5) Besarnya biaya daftar ulang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya sebagaimana tersebut pada kualifikasi ayat (2) huruf a, b dan c.
Pasal 15 Kepala Daerah dapat menetapkan jasa pungut bagi petugas yang ditunjuk. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat mengajukan permohonan ijin ;
7
(2) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan ; (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau Dokumen lain yang dipersamakan ; (4) Semua pemungutan hasil retribusi disetorkan ke Kantor Kas Daerah. BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17 Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan perijinan usaha jasa konstruksi diterbitkan. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 4, dan 6 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : a.
Peringatan tertulis;
b.
Pembekuan ijin usaha, dan atau;
c.
Pencabutan ijin usaha. BAB XIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 19 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIV PENYIDIKAN
Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
c.
Meminta keterangan dan barang bukti dari Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
8
d.
Memeriksa bukti-bukti, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
e.
Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi guna keperluan penyidikan; dan
j.
Wewenang lainnya yang erat berkaitan dengan kegiatan penyidikan.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selama ini masih berlaku diberikan masa tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. (2) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengusaha jasa konstruksi wajib mengajukan ijin baru sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 23 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di Pada tanggal
Probolinggo 30
Juni
2003
BUPATI PROBOLINGGO ttd.
Drs. H. HASAN AMINUDDIN
9
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003 tanggal 30 Juni Nomor 03 Seri C. SEKRETARIS DAERAH
ttd.
MUHADI SUYONO, SH. M. Si Pembina Utama Madya NIP. 510 040 416
Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Tata Praja u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
ACHMAD ARIF, SH. MM Penata Tingkat I NIP. 010 237 125
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR
06 TAHUN 2003 TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
A. PENJELASAN UMUM Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan sangat penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya tujuan pembangunan dan otonomi daerah. Usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh badan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat, serta memberikan pelayanan terhadap badan yang melakukan kegiatan di bidang pangadaan jasa konstruksi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Ijin Usaha Konstruksi dalam suatu Peraturan Daerah. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 3
:
Cukup jelas.
Pasal 4
:
Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada badan untuk melakukan semua kegiatan usaha jasa konstruksi, namun untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan, dari unsur kolusi dan nepotisme, maka badan yang telah memiliki Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Ijin Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi dilarang melakukan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam satu kegiatan.
Pasal 5 ayat (1) huruf a
:
Yang dimaksud dengan Lembaga, adalah lembaga jasa konstruksi.
:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah ini.
huruf b
:
Cukup jelas.
ayat (2)
:
Cukup jelas.
Pasal 6 s/d 15 :
Cukup jelas.
11
Pasal 16 ayat (1) : Ayat (2)
:
Cukup jelas. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah, bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan
sangat
selektif
dalam
proses
pemungutan
retribusi,
Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan
yang
penghitungan
tidak
dapat
besarnya
dikerjasamakan
retribusi
yang
adalah
terutang,
kegiatan
pengawasan
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Ayat (3)
:
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa surat tanda terima telah membayar retribusi.
Ayat (4) Pasal 17
:
Cukup jelas.
:
Cukup jelas.
Pasal 18 huruf a :
Peringatan tertulis adalah : a. Peringatan yang bersifat tertulis yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai tata cara dan prosedur yang berlaku ; b. Pembekuan ijin usaha adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut prosedur dan tata cara yang berlaku menyangkut pernyataan tidak berlakunya ijin yang dimiliki oleh pemegang ijin karena suatu pelanggaran tertentu ; c. Pencabutan ijin usaha adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut prosedur dan tata cara yang berlaku, mencabut ijin yang dimiliki oleh pemegang ijin karena suatu pelanggaran tertentu.
Pasal 18 huruf b dan huruf c : Pasal 19 s/d 23
:
Cukup jelas. Cukup jelas.
