PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sejalan dengan usaha pariwisata Kotawaringin timur yang cukup potensial, sehingga perlu penataan dan pembinaan yang optimal yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ; b. Bahwa untuk memenuhi maksud hal tersebut diatas maka retribusi usaha rekreasi dan hiburan umum perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah ;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-undanmg Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 78) ; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah (lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4139); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan presiden ; 9. Peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom ;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Bupati adalah bupati Kotawaringin Timur c. Pemerintah daerah dalah Kepala dearah beserta perangkat daewrah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Dewan Perwakilan rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur e. Dinas Tenaga kerja dan Pariwisata adalah Dinas tenaga kerja dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur ; f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha Komersial yang ruang lingkup dan kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani kepada umum ; g. Pengusaha Usaha rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usaha rekreasi dan hiburan umum; h. Persetujuan Prinsip Membangun adalah persetujuan yang diberikan oleh bupati kepada badan Usaha atau perorangan untuk dapat membangun atau menambah ruangan usaha rekreasi dan hiburan umum ; i. Ijin mendirikan bangunan adalah ijin yang diberkan oleh Bupati untuk mendirikan suatu bangunan tempat usaha yang bergerak dibidang rekreasi dan hiburan umum setelah mendapat Persetujuan Prinsip Membangun ; j. Ijin usaha rekreasi dan Hiburan Umum adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas tenanga Kerja dan Pariwisata Kabupaten Kotim ; k. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh daerahuntuk kepentingan pribadi atau badan usaha ; l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
m. Surat Pendaftar Obyek Retribusi daerah yang selanjutanya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan sebagai dasra perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan yang berlaku ; n. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalh surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; p. Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang ; q. Surat Tagihan Retribusi Dearah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surta untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ; r. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ; BAB II OBYEK RETRIBUSI , JENIS USAHA, DAN PERMODALAN Pasal 2
Obyek retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan . Pasal 3 Yang termasuk jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dmaksud pasal 1 huruf (f) Peraturan daerah ini adalah : 1. Taman rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pondok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 2. Gelanggang renang yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 3. Permandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan 4. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk berolah raga golf sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 5. Kolam memancing adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengna fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan.
6. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengna pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 7. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tempat bermain bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 8. Rumah billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat bermain billiard dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 9. Rumah karaoke yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dan diiringi rekaman musik dan dapat dilengkapi denagn jasa makanan dan minuman ringan. 10. Gedung bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas tempat menikmati film yang dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 11. Pusat seni dan pameran adalah suatu usah yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan seni dan pameran dan dapat dilengkapi dengn pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 12. Teater panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat duduk di ruang terbuka untuk kegiatan / pertunjukan seni drama dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan. 13. Teater panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas panggung dan tempat duduk di ruang tertutup dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan mminuman ringan. 14. Taman satwa adalah suatu usaha yang menyediakan taman untuk dihuni satwa dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 15. Wisata tirta dan rekrerasi air adalah suatu usaha yang menyediakan sarana wisata air dan rekreasi air juga dapat dilengkapi dengna pelayanan makanan dan minuman ringan. 16. Sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka dan tertutup adalh suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga di tempat terbuka dan tertutup serta dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 17. Salon kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk kecantikan dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. 18. Rental disk adalah suatu usah yng menyediakan fasilitas penyewaan kaset VCD, laser disk. 19. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk pijat serta dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman ringan. 20. Permandian sauna adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk mandi uap serta dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan. Pasal 4 1. Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh moalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbenuk badan usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Usaha rekreasi dan hiburan umum yang modalnya patungan antara warga negra asing dan warga negara Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB III
PENGUSAHAAN Pasal 5 1. Usaha rekreasi dan hiburan umum pada pokoknya menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. 2. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai jenis usahanya. a. Persyaratan umum (lokasi, luas dan penataan lahan taman rekreasi bangunan, pintu gerbang, tempat parkir). b. Fasilitas yamg harus tersedia (pertamanan, area bermain anak, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas pelayanan umum, instalalsi teknik). c. Fasilitas pelengkap (jasa pelayanan makan dan minum, fasilitas akomodasi dll ) d. Administrasi dan pengelolaan (tenaga kerja,dan dministras pengelolaan). Pasal 6 Pengusaha rekreasi dan hiburan umum diwajibkan : a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ynag berlaku. b. Menjaga martabat usaha rekreasi dan hiburan umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum maupun norma kesusilaan. c. Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene serta kelestarian alam dan lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. BAB V PERIJINAN Pasal 8 (1) Setiap pembangunan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana pasal 3 peraturan daerah inni harus Persetujuan Prinsip (2) Setelah mendapatkan Persetujuan Prinsip pemohon harus melengkapi dengan ijin Mendirikan Bangunan dan syarat lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Untuk dapt beroperasi , setiap usaha rekreasi dan hiburan umum harus memiliki ijin usaha. (4) Setiap pembangunan perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum disamping harus mendapat ijin mendirikan bangunan juga harus mendapat ijin perluasan dari Bupati melalui kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata. BAB V KEWENANGAN Pasal 9
Persetujuan prinsip pembangunan usah rekreasi dan hiburan umum dan ijin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh Bupati. Pasal 10 Persetujuan ijin usaha rekreasi dan hiburan umum dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata atas nama Bupati. Pasal 11
(1) Tata cara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Pembangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Bupati ; (2) Tata cara untuk mendapatkan ijin usaha Rekreasi dan hiburan Umum ditetapkan oleh Kepala Dinas tenaga Kerja dan Pariwisata. Pasal 12
(1) Persetujuan Prinsip pembangunan digunakan selam usah rekreasi dan hiburan umu berjalan. (2) Apabila pembangunan usaha dimaksud belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka Persetujuan Prinsip yang telah diberikan menjadi batal. Pasal 13 Ijin usah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahun harus didaftar ulang pada dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata. BAB VII DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI Pasal 14 Besarnya pungutan tarif retribusi ijin usaha rekreasi dan hiburan umum didasarkan pada : a. Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. b. Tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan. Pasal 15 Untuk persetujuan prinsif : 1. Taman Rekreasi……………………………………………………..… Rp. 200.000,2. Gelanggang renang……...…………………………………………..… Rp. 150.000,3. Pemandian Alam...…………………………………………………..… Rp. 150.000,4. Padanggolf…………………………………………………………..… Rp. 300.000,5. Kolam Memancing…………………………………………………..….Rp. 150.000,-
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.
Permainan ketangkasan…….………………………………………..… Rp. 150.000,Gelanggang Bowling….……………………………………………..… Rp. 500.000,Rumah billiard per meja……………………………………………..… Rp. 25.000,Karaoke………..…………………………………………………......…Rp. 200.000,Bioskop………..……………………………………………………..… Rp. 250.000,Pusat seni dan pameran…..………………………………………………Rp. 50.000,Teater panggung terbuka…………………………………………….… Rp. 75.000,Teater panggung tertutup…………………………………………………Rp. 75.000,Tamansatwa…...…………………………………………………………Rp. 100.000,Wisata tirta………..……………………………………………………..Rp. 100.000,Fasilitas olah raga : - Terbuka……………………….…………………………………… Rp. 200.000,- Tertutup………………………...……………………………………Rp. 200.000,Salon kecantikan...…………………………………..………..………… Rp. 100.000,Rental disk…...……………….………………………………………….Rp. 75.000,Panti pijat…………………………………………………………………...Rp.100.000,Permandian sauna…………………………………………………………..Rp.150.000,Pasal 16
Besarnya retribusi untuk ijin usaha dan daftar ulang adalah sebagai berikut : 1. Taman Rekreasi….…………...……………………………………..……Rp. 200.000,2. Gelanggang renang……...…………………………………………..…….Rp. 150.000,3. Pemandian Alam...…………………………………………………..……Rp. 150.000,4. Padang golf………………………………………………………..……. Rp. 300.000,5. Kolam Memancing…………………………………………………..…….Rp. 150.000,6. Permainan ketangkasan…….………………………………………..…….Rp. 150.000,7. Gelanggang Bowling….……………………………………………..…….Rp. 500.000,8. Rumah billiard per meja……………………………………………..…….Rp. 25.000,9. Karaoke………..…………………………………………………......….Rp. 200.000,10. Bioskop………..……………………………………………………..….Rp. 250.000,11. Pusat seni dan pameran…..………………………………………………..Rp. 50.000,12. Teater panggung terbuka…………………………………………….…….Rp. 75.000,13. Teater panggung tertutup…………………………………………………..Rp. 75.000,14. Taman satwa…...……………………………………………………….. Rp. 100.000,15. Wisata tirta………..……………………………………………………. Rp. 100.000,16. Fasilitas olah raga : Terbuka……………………….………………………………………Rp. 200.000,Tertutup………………………...…………………………………… Rp. 200.000,17. Salon kecantikan...…………………………………..………..………… Rp. 100.000,18. Rental disk…...……………….……………………………………………Rp. 75.000,19. Panti pijat…………………………………………………………………...Rp.100.000,20. Permandian sauna…………………………………………………………..Rp.150.000,Pasal 17
Hasil retribusi tersebut pasal 15, 16 Peraturan Daerah ini disetorkan seluruhnya kepada kas daerah oleh Pembantu bendaharawan khusus Penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata. BAB VII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 18 Retribusi usaha rekreasi dan hiburab umum dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 19 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. (2) Saat terhutangnya retribusi usaha rekreasi dan hiburan umum adalah pada saat diteritkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi dipungut oleh Dinas tenaga Kerja dan Pariwisata . (2) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas . Pasal 21 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan ertribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Surat teguran atau surta peringatan atau surat sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas tenaga Kerja dan Pariwisata. (3) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar dalam jangka waktu sebagaimana yang sudah ditentukakn, akan ditagih dengan surat paksa. (4) Surat paksa diterbitkan segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal sesuai dengan surat Ijin usaha. (5) Apabila retribusi ynag harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa maka akan diterbitkan surat penghentian sementara usaha yang dikelola sampai lunas kewajibannya. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22 Pembinaan an pengawasan rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan pariwisata. Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Kepala dinas tenaga Kerja dan pariwisata dapat meminta laporan kepada pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum. Pasal 23 Ijin usaha rekreasi dan hiburan umum dapat dicabut apabila : 1. Yang bersangkutan memperoleh ijin usaha secara tidak sah. 2. pengusaha rekreasi dan hiburan umum tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan ijin yang diberikan. 3. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini. 4. Menyelenggarakan perluasan tanpa ijin perluasan bangunan. Pasal 24 Tata cara pencabutan ijin usaha rekreasi dan hiburan umum ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Pengelola rekreasi dan hiburan umum yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atu denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 26 Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas meyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kabup[aten Kotawaringin Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 27
(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negari Sipil sebagaimana dimaksud pasal 37 Peraturan Daerah ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saaat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda / surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalm hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 30 Peraturan Daerah ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka ; b. Pemasukan rumah ; c. Penyitaan benda ; d. Pemeriksaan surat ; e. Pemeriksaan saksi ; f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum ; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) Bagi pengusaha yang memiliki ijin usaha rekreasi dan hiburan umum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku. (2) Bagi Pengusaha rekreasi dan hiburan umum yang belum mempunyai persetujuan prinsif dan ijin usaha dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Cq.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata kabupaten Kotawaringin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini . Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati . BAB XIV PENUTUP
Pasal 30 Bahwa sejak berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan daerah Nomor 13 tahun 1998 tentang perubahan pertama Peraturan daerah tingkat kotawaringin Timur Nomor 7 tahun 1996 tentang usaha rekreasi dan hiburan umum dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit Pada tanggal 05 Pebruari 2002 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR Ttd M. WAHYUDI K. ANWAR Diundangkan di Sampit Pada tanggal 05 Pebruari 2002 SEKETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Ttd Drs. GODHARD A. NION Pembina Tk. I NIP 010 072 662 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR : 08 SERI : C
