PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 4, pasal 19 dan pasal
39 Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa . Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Sumbawa
Pembentukan,
Nomor
3
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532 ).
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RINCIAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBAWA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kesehatan; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program;
3
b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus; 2) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan. b. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : 1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular; 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 3) Seksi Penyehatan Lingkungan. c. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari : 1) Seksi Kesehatan Ibu; 2) Seksi Kesehatan Anak; 3) Seksi Gizi Keluarga. d.Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari: 1) Seksi Promosi Kesehatan; 2) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; 3) Seksi Statistik Kesehatan. 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu DINAS KESEHATAN Pasal 3 (1) Dinas
Kesehatan
dipimpin oleh
merupakan
Kepala
unsur
pelaksana
Otonomi
Daerah,
Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4
(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan ; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan pengembangan sumber daya kesehatan; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kesehatan; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan,
pengelolaan
keuangan
serta
urusan
umum
dan
kepegawaian. (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
5
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dari masingmasing unit kerja ; e. menyusun
rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan
anggaran dari masing-masing unit kerja ; f.
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
keuangan
mempunyai
pengelolaan administrasi keuangan.
6
tugas
pokok
melaksanakan
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan dinas. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Umum
melaksanakan
dan
urusan
Kepegawaian umum
dan
mempunyai pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
kepegawaian. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
7
Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; h. melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; i.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
j.
melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.
melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8
Bagian Ketiga BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Pasal 11 (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dan
melaksanakan
mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijakan
teknis
pelayanan
kesehatan
dasar,
rujukan dan kesehatan khusus, kefarmasian, makanan dan minuman, sarana dan prasarana kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan di bidang pelayanan kesehatan ; b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus, kefarmasian, makanan dan minuman, sarana dan prasarana kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus, kefarmasian, makanan dan minuman, sarana dan prasarana kesehatan; d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus,
kefarmasian,
makanan
dan
minuman,
sarana
dan
prasarana kesehatan; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan
dan
kesehatan
khusus,
kefarmasian,
makanan
dan
minuman, sarana dan prasarana kesehatan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan
Kesehatan
Dasar,
Rujukan
mempunyai fungsi:
9
dan
Kesehatan
Khusus
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus; b. penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus; c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus. d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus. Pasal 13 Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana keja seksi ; b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus; c. mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ; d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus; e. menyelenggarakan kegiatan kesehatan mata, gigi, jiwa, usia lanjut, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; f.
menyiapkan bahan penerbitan izin praktek profesi tenaga kesehatan dan pemberian rekomendasi untuk izin pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan alternatif;
g. melaksanakan
pembinaan,
fasilitasi
dan
pengawasan
terhadap
pelayanan kesehatan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta; h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14
(1) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Kesehatan.
10
(2) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kefarmasian, makanan dan minuman. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan kefarmasian, makanan dan minuman; b. pelaksanaan kegiatan kefarmasian, makanan dan minuman; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
kefarmasian,
makanan dan minuman. Pasal 15 Rincian tugas Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi kefarmasian, makanan dan minuman; b. menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan keamanan makanan dan minuman; c.
mengembangkan
sistem
informasi
dan
manajemen
pelayanan
kefarmasian, makanan dan minuman; d. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kefarmasian, produsen dan distributor obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman dan perbekalan kesehatan; e.
melakukan pembinaan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta bahan berbahaya;
f.
menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka penerbitan izin sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan dan minuman;
g.
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, bahan berbahaya, makanan dan minuman, perbekalan rumah tangga, bahan laboratorium dan alat kesehatan;
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian, makanan dan minuman; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Kesehatan.
11
(2) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan
sarana dan prasarana
kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan; b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Pasal 17 Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan adalah sebagai berikut : a. menyusun
rencana
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
pelayanan
kesehatan; b. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan; c.
melaksanakan pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
d. mengembangkan sistem informasi data sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; e.
melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan proses pengadaan, perbaikan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
pelayanan
kesehatan; f.
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
g.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Pasal 18 (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
12
(2) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan
kebijakan
teknis
pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. perumusan konsep kebijakan teknis dan
pengendalian
penyakit
pencegahan, pemberantasan
menular
dan
tidak
menular
serta
penyehatan lingkungan; b. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan, pemberantasan
dan
pengendalian
penyakit
menular
dan
tidak
menular serta penyehatan lingkungan; d. penyelenggaraan
pencegahan,
pemberantasan
dan
pengendalian
penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; e. pengendalian
dan
pemberantasan
evaluasi
dan
pelaksanaan
pengendalian
kegiatan
penyakit
menular
pencegahan, dan
tidak
menular serta penyehatan lingkungan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. (2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular
mempunyai tugas pokok melaksanakan
pencegahan, pemberantasan
dan pengendalian penyakit menular. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pencegahan,
Pemberantasan
dan
Pengendalian
Penyakit
Menular
mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
13
b. penyusunan
konsep
kebijakan
teknis
mengenai
pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian penyakit menular ; c. pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular; d. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian penyakit menular. Pasal 20 Rincian tugas Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja
seksi pencegahan, pemberantasan dan
pengendalian penyakit menular; b. mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular ; c. menyelenggarakan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
kegiatan
pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular ; d. menyelenggarakan kegiatan imunisasi, surveilan, sistem kewaspadaan dini (SKD), menular
pemberantasan penyakit bersumber binatang, penyakit langsung,
HIV/AIDS,
penyelidikan
efidemiologi
dan
penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana ; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular; f.
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan seksi
pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala
Bidang
Pengendalian
Penyakit
dan
Penyehatan
Lingkungan. (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
kebijakan
pengendalian penyakit tidak menular.
14
teknis
pencegahan
dan
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi: a. penyusunan
rencana
kegiatan
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit tidak menular; b. penyusunan konsep kebijakan teknis mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ; c. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Pasal 22 Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ; b. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; c. mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; d. menyelenggarakan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; e. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kronis dan degeneratif, penyakit endokrin dan metabolik penyakit kanker, penyakit akibat kecelakaan, tindak kekerasan dan kecacatan, kesehatan matra, kesehatan haji dan transmigrasi ; f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Pasal 23 (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyehatan lingkungan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan penyehatan lingkungan; b. penyusunan
konsep
kebijakan
teknis
mengenai
penyehatan
kegiatan
penyehatan
lingkungan ; c. pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan; d. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
lingkungan. Pasal 24 Rincian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut : a.
menyusun rencana kerja seksi penyehatan lingkungan;
b.
menyelenggarakan kegiatan seksi penyehatan lingkungan;
c.
mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan penyehatan lingkungan;
d.
menyelenggarakan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
kegiatan
penyehatan lingkungan; e.
menyelenggarakan
kegiatan
pengawasan
kualitas
air,
kualitas
lingkungan, pemukiman, industri, pariwisata, pendidikan dan tempattempat umum ; f.
memberikan rekomendasi kelayakan kesehatan tempat usaha;
g.
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan penyehatan lingkungan;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan penyehatan
lingkungan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Bagian Kelima BIDANG KESEHATAN KELUARGA Pasal 25 (1) Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a. perumusan konsep kebijakan teknis pembinaan kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga; b. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ; c. pelaksanaan pembinaan kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga; d. penyelenggaraan pembinaan kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga; e. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Seksi Kesehatan Ibu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. (2) Seksi
Kesehatan
Ibu
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan ibu. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Kesehatan Ibu mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesehatan ibu; b. penyusunan
konsep
kebijakan
teknis
mengenai
pembinaan
kesehatan ibu ; c. pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan ibu; d. pelaksanaan
pengawasan
dan
kesehatan ibu.
17
evaluasi
kegiatan
pembinaan
Pasal 27 Rincian tugas Seksi Kesehatan Ibu adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi kesehatan ibu; b. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan ibu; c. menyelenggarakan pelayanan
pembinaan
kesehatan
dan
bimbingan
reproduksi,
teknis
pelaksanaan
dan
pengaturan
pencegahan
kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan dan nifas, serta kesehatan perempuan secara umum; d. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan komplikasi obstetri neonatal ; e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya perlindungan kesehatan perempuan dan kesetaraan gender; f.
melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 (1) Seksi Kesehatan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. (2) Seksi
Kesehatan
Anak
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pembinaan, koordinasi, fasilitasi, advokasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan anak. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Kesehatan Anak mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesehatan anak; b. penyusunan konsep kebijakan teknis mengenai pembinaan kesehatan anak ; c. pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan anak; d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan kesehatan anak. Pasal 29 Rincian tugas Seksi Kesehatan Anak adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi kesehatan anak;
18
b. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Anak; c. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis perawatan bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu, asuhan tumbuh kembang bayi dan balita, pelayanan kesehatan anak dan penatalaksanaan balita sakit ; d. melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), usaha kesehatan sekolah (UKS), pos kesehatan pondok pesantren (POSKESTREN), kesehatan reproduksi remaja ; e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan anak. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30
(1) Seksi Gizi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. (2) Seksi Gizi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, advokasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan gizi keluarga. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Gizi Keluarga mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan gizi keluarga; b. penyusunan konsep kebijakan teknis mengenai pengembangan gizi keluarga; c. pelaksanaan kegiatan pengembangan gizi keluarga; d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan gizi keluarga. Pasal 31 Rincian tugas Seksi Gizi Keluarga adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi gizi keluarga; b. menyiapkan bahan untuk penyusunan koordinasi/advokasi,
pembinaan,
kebijakan, perencanaan,
bimbingan
teknis/fasilitasi
dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Gizi Keluarga; c. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perbaikan Gizi Keluarga;
19
d. melakukan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk serta gizi kurang; e. melakukan upaya perbaikan gizi keluarga dan gizi institusi; f.
melakukan bimbingan teknis mengenai pencegahan defisiensi gizi mikro dan gangguan kesehatan akibat gizi lebih;
g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan gizi keluarga; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN Pasal 32 (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis promosi kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan statistik kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : a. perumusan
konsep
kebijakan
teknis
promosi
kesehatan,
pendayagunaan tenaga kesehatan dan statistik kesehatan; b. penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan promosi kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan statistik kesehatan; d. penyelenggaraan
promosi
kesehatan,
pendayagunaan
tenaga
kesehatan dan statistik kesehatan; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan dan statistik kesehatan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20
Pasal 33 (1) Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. (2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan promosi kesehatan; b. penyusunan
konsep
kebijakan
teknis
mengenai
pengembangan
promosi kesehatan; c. pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi kesehatan; d. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pengembangan
promosi kesehatan.
Pasal 34 Rincian tugas Seksi Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi promosi kesehatan; b. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi Promosi Kesehatan; c. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, sosialisasi kebijakan PHBS, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dan Kesehatan Institusi, Pos Kesehatan Pondok Pesantren (POSKESTREN); d. melakukan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana promosi kesehatan di puskesmas; e. melakukan bimbingan teknis mengenai Promosi Kesehatan; f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 35 (1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
21
(2) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan tenaga Kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pendayagunaan tenaga Kesehatan; b. penyusunan konsep kebijakan teknis mengenai pendayagunaan tenaga Kesehatan; c. pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga Kesehatan; d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendayagunaan tenaga Kesehatan. Pasal 36 Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pendayagunaan tenaga kesehatan; b. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan; c. melakukan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pasca
pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan; e. melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 37 (1) Seksi Statistik Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. (2) Seksi Statistik Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Statistik Kesehatan mempunyai fungsi:
22
a. penyusunan rencana kegiatan statistik kesehatan; b. penyusunan konsep kebijakan teknis pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kesehatan; c. pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
sistem
informasi
dan
pengolahan data kesehatan; d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kesehatan. Pasal 38 Rincian tugas Seksi Statistik Kesehatan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi statistik kesehatan; b. menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan satistik kesehatan; c. melakukan fasilitasi kebutuhan perangkat lunak pengolahan data kesehatan; d. melakukan
koordinasi
yang
berkaitan
dengan
Sistem
Informasi
Kesehatan daerah (SIKDA) dan penelitian kesehatan; e. menyusunan profil bidang kesehatan; f.
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan statistik kesehatan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 39 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT )
Instalasi Farmasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi ;
23
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan; e. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
dan
penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar. Pasal 40 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Instalasi Farmasi Kabupaten
adalah sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten; b. melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar; c. melaksanakan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan; d. melakukan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan; e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; f.
melakukan pengawasan terhadap mutu obat publik dan perbekalan kesehatan baik yang ada dalam persediaan Instalasi Farmasi Kabupaten maupun yang ada di puskesmas dan jaringannya ;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya ; h. melaksanakan urusan ketatausahaan UPT ; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 41
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar/ tingkat pertama
24
pada masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Puskesmas ; b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan
kesehatan
perorangan
dan
pelayanan
kesehatan
masyarakat melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan ; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ; d. pembinaan,
pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pelayanan
kesehatan kepada masyarakat ; Pasal 42 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan melalui penyelenggaraan loka karya mini dan rapat koordinasi di wilayah kerjanya; b. melaksanakan kegiatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan; c. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar/ tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat ; d. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan; e. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah yang meliputi upaya kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut dan pembinaan pengobatan tradisional;
25
f.
memberikan rujukan pada pasien yang tidak dapat ditangani;
g. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang laboratorium; h. melakukan pembinaan terhadap pusat kesehatan masyarakat pembantu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berada di wilayahnya; i.
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT pusat kesehatan masyarakat;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 43
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan penujang diagnostik pada masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana
Teknis
(UPT)
Laboratorium
Kesehatan
Kabupaten
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Kabupaten; b. pelaksanaan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Laboratorium Kesehatan Kabupaten; c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap jaringan pelayanan penunjang diagnostik; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penujang diagnostik; Pasal 44 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Laboratorium Kesehatan
Kabupaten adalah sebagai berikut : a. melaksanakan
penyusunan
rencana
kegiatan
UPT
Laboratorium
Kesehatan; b. melaksanakan penyusunan standar prosedur pemeriksaan penujang diagnostik;
26
c. melaksanakan
rencana
penyusunan
kebutuhan
bahan
dan
alat
penunjang diagnostik UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten; d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan penujang diagnostik yang dirujuk oleh UPT Pelayanan Kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah dan swasta serta dokter praktek swasta; e. melaksanakan
upaya
pengembangan
dan
peningkatan
kualitas
pelayanan penunjang diagnostik; f.
melaksanakan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
dalam
upaya
peningkatan kualitas pemeriksaan pelayanan penunjang diagnostik bagi laboratorium di UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan laboratorium swasta di kabupaten; g. melakukan koordinasi dalam rangka rujukan bahan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kepada Laboratorium tingkat Propinsi; h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT laboratorium kesehatan; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 45 (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan . (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja ; b. pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan ; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Pasal 46 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja UPT; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
27
e. menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 47
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 48 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 49 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb. BAB V
28
KEPEGAWAIAN Pasal 50 Para pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 51 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB VII TATA KERJA Pasal 52 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Kesehatan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 53 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ; (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Kesehatan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. Pasal 54 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55
29
Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan
tugas
bawahannya. Pasal 56 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya. Pasal 57 Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 58 Kepala Dinas dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 59 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 60 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
30
Pasal 61 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK
Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 6
31
