PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 6, pasal 21 dan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Sumbawa. Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
2
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Sumbawa
Pembentukan,
Nomor
3
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532 ). MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RINCIAN
DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Dinas
adalah
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Sumbawa. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari: 1.Unsur
Pimpinan
adalah
Kepala
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan; 3) Seksi Lembaga Latihan Swasta.
b.
Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari: 1) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja; 2) Seksi Pengupahan dan Syarat-Syarat Kerja; 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
c. Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja, terdiri dari : 1) Seksi Informasi Pasar Kerja; 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 3) Seksi Perluasan Kerja;
d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari : 1) Seksi Sarana dan Prasarana; 2) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi; 3) Seksi Pembinaan Sosial Budaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas,terdiri dari : a
Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
b
Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pasal 3 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan
daerah
di
bidang
ketenagakerjaan
dan
transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang latihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, penempatan dan perluasan lapangan kerja serta transmigrasi; e. pelaksanaan
kegiatan
penatausahaan
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan,
pengelolaan
keuangan
kepegawaian.
5
serta
urusan
umum
dan
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran masingmasing unit kerja ; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ; f.
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
6
g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan dinas. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
urusan
Kepegawaian umum
kepegawaian.
7
dan
mempunyai pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; h. melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; i.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
j.
melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.
melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
8
n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG LATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pasal 11 (1) Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan
dan
melaksanakan
kebijakan
pembinaan
dan
pengembangan produktivitas tenaga kerja, instruktur dan pelatihan, dan lembaga latihan swasta. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang latihan dan produktivitas tenaga kerja; b. perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan
dan
pengembangan
produktivitas tenaga kerja, instruktur dan pelatihan, dan lembaga latihan swasta. c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan
produktivitas
tenaga
kerja,
instruktur
dan
pelatihan, dan lembaga latihan swasta. d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, instruktur dan pelatihan, dan lembaga latihan swasta. e. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pembinaan
dan
pengembangan produktivitas tenaga kerja, instruktur dan pelatihan, dan lembaga latihan swasta. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
Pasal 12 (1) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. (2) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dalam
pengembangan produktivitas tenaga kerja; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pengembangan produktivitas tenaga kerja ; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan produktivitas tenaga kerja; d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. Pasal 13 Rincian tugas Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan produktivitas tenaga kerja; b. melakukan pengembangan produktivitas tenaga kerja di perusahaan serta memantau penerapannya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di perusahaan; c. melaksanakan penyusunan data base tenaga kerja daerah; d. melaksanakan pelatihan bagi eks siswa dan usaha kecil mandiri ( UKM ); e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pruduktivitas tenaga kerja; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
Pasal 14 (1) Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. (2) Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan instruktur dan pelatihan: (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan instruktur dan pelatihan; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pengembangan instruktur dan pelatihan; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan instruktur dan pelatihan. Pasal 15 Rincian tugas Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan instruktur dan pelatihan; b. meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LLK; c. mengadakan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum pelatihan; d. mengadakan
evaluasi
terhadap
siswa-siswa
yang
dilatih
pasca
pelatihan
yang
pelaksanaan pelatihan; e. melaksanakan
pendataan
terhadap
alumni
diselenggarakan LLK; f.
melaksanakan
pengadaan
bahan
dan
materi
pendidikan
dan
ketrampilan kerja; g. melaksanakan pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja; h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan instruktur dan pelatihan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
Pasal 16 (1) Seksi Lembaga Latihan Swasta dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. (2) Seksi Lembaga Latihan Swasta mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Lembaga Latihan Swasta mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
dalam pembinaan
terhadap lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta. b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi Lembaga Latihan Swasta; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam
pembinaan
terhadap lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta. d. penyelenggaraan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta. Pasal 17 Rincian tugas Seksi Lembaga Latihan Swasta adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi lembaga latihan swasta; b. melakukan urusan perijinan lembaga latihan swasta; c. melaksanakan tes kualifikasi ijin lembaga latihan swasta; d. melaksanakan ijin keterampilan dan sertifikasi pelatihan; e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lembaga latihan swasta; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Pasal 18 (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
12
(2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan hubungan industrial dan perselisihan
tenaga
kerja,
pengupahan
dan
syarat-syarat
kerja,
pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
bidang
hubungan
industrial
dan
perlindungan tenaga kerja; b. perumusan kebijakan teknis hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syaratsyarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. d. penyelenggaraan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 19 (1) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. (2) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
13
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dalam
pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja; d. penyelenggaraan
pengembangan
hubungan
industrial
dan
penyelesaian perselisihan tenaga kerja. Pasal 20 Rincian tugas Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja; b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, organisasi
pekerja
dan
pengusaha,
lembaga
kerjasama
tripartit,
pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan pemusutan hubungan kerja; c. merencanakan
dan
melaksanakan
sidang-sidang
LKS
tripartit,
penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; d. melakukan organisasi
inventarisasi pengusaha,
dan LKS
pendataan Bipartit,
organisasi
LKS
pekerja
Tripartit,
dan
perselisihan
Hubungan Industrial Pemusutan Hubungan Kerja yang terjadi yang telah
dan
belum
diselesaikan
oleh
pegawai
mediator
hubungan
industrial; e. melakukan organisasi
inventarisasi pengusaha,
dan
LKS
pendataan
Bipartit
dan
organisasi Perusahaan
pekerja
dan
yang
telah
memenuhi syarat untuk berbentuk organisasi dan LKS Bipartit; f.
merencanakan dan melakanakan pembentukan LKS Tripartit Sektoral dan melakukan pencatatan terhadap organisasi pekerja dan organisasi pengusaha yang mengajukan permohonan pencatatan, melimpahkan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial, permohonan banding
14
pihak-pihak yang menolak anjuran mediator Hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial ; g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Seksi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. (2) Seksi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pengupahan dan syarat-syarat kerja. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengupahan dan Syarat-syarat Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengupahan dan syarat-syarat kerja; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pengupahan dan syaratsyarat kerja; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengupahan dan syarat-syarat kerja; d. penyelenggaraan pengupahan dan syarat-syarat kerja. Pasal 22 Rincian tugas Seksi Pengupahan dan Syarat-Syarat Kerja adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengupahan dan syarat-syarat kerja; b. merencakan dan melaksanakan sidang komosi penelitian pengupahan dalam rangka penetapan upah minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK); c. menyebarluaskan ketentuan upah minimum Kabupaten (UMK) dan upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK); d. mengevaluasi perusahaan yang meminta penangguhan pelaksanaan UMK/UMSK;
15
e. melaksanakan penelitian dan survei kebutuhan Hidup Minimum, Indeks Harga Konsumen dan Harga Bahan Pokok; f.
melakukan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta BUMN, pembuatan perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama;
g. mendata perusahaan wajib membuat perjanjian kerja/kontrak kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama dan perjanjian out
sounching; h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengupahan dan syarat-syarat kerja; i.
melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23
(1)
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
(2)
Seksi
Pengawasan
Ketenagakerjaan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dalam
pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam
pengawasan
norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; d. penyelenggaraan pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 24 Rincian tugas Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengawasan ketenagakerjaan; b. melaksanakan inventarisasi perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan; c. melaksanakan kegiatan pengawasan norma kerja, tenaga kerja wanita dan anak di perusahaan;
16
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; e. melaksanakan melakukan
kegiatan
penyidikan
pelanggaran
terhadap
terhadap
peraturan
perusahaan dan
yang
undang-undang
ketenagakerjaan, pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja; f.
melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengujian terhadap perusahaan yang menggunakan mesin uap, bejana tekan, alat-alat mekanik, listrik, alat-alat
pencegahan
kebakaran,
konstruksi
bangunan,
alat-alat
keselamatan dan kesehatan kerja lainnya serta pemberian perizinan; g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemakaian alat-alat pelindung diri, pestisida, obat-obatan lainnya di tempat kerja; h. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproduksi/menggunakan bahan berbahaya, pelaksanaan pengujian kesehatan tenaga kerja dan membuat rekomendasi pra HO; i.
melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka mengidentifikasi kasus kecelakaan kerja berdasarkan laporan pengusaha tenaga kerja maupun masyarakat;
j.
melaksanakan koordinasi dengan PT. Jamsostek;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan; l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA Pasal 25 (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja mempunyai tugas pokok
merumuskan
informasi
pasar
dan
kerja,
melaksanakan
penempatan
kebijakan
tenaga
kerja,
pengembangan dan
perluasan
lapangan kerja. (3) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja mempunyai fungsi :
17
a. penyusunan
perencanaan
bidang
penempatan
dan
perluasan
lapangan kerja; b. perumusan kebijakan teknis pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja. c. pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
dalam
pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja. d. penyelenggaraan pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja. e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja. f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26
(1) Seksi Informasi Pasar Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja. (2) Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dalam
penyebarluasan informasi pasar kerja; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi informasi pasar kerja; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam penyebarluasan informasi pasar kerja; d. penyelenggaraan penyebarluasan informasi pasar kerja.
Pasal 27 Rincian tugas Seksi Informasi Pasar Kerja adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi informasi pasar kerja; b. melakukan kegiatan penyusunan kebutuhan informasi pasar kerja; c. melakukan kegiatan penyusunan kebutuhan informasi dan bimbingan jabatan;
18
d. melakukan pembinaan bursa kerja khusus; e. melakukan analisis dan pemberian bimbingan jabatan; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28
(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja. (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penempatan tenaga kerja; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi penempatan tenaga kerja; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam
penempatan
tenaga kerja; d. penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. Pasal 29 Rincian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi penempatan tenaga kerja; b. menyelenggarakan kegiatan penempatan dan penyaluran tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; c. menyelenggarakan kegiatan penempatan dan penyaluran tenaga kerja penyandang cacat, pemuda dan lanjut usia; d. mengadakan pelayanan dan pembinaan kepada Lembaga Pelayanan dan Penempatan Swasta (LPPS) dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ) / cabang PPTKIS; e. melaksanakan sosialisasi mengenai penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; f.
menyelenggarakan
pelayanan
dan
pendatang;
19
pembinaan
tenaga
kerja
asing
g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 (1) Seksi Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja. (2) Seksi
Perluasan
Kerja
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
bimbingan dan penyuluhan perluasan kerja dan usaha mandiri. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perluasan Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam bimbingan dan penyuluhan perluasan kerja dan usaha mandiri; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi perluasan kerja; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam bimbingan dan penyuluhan perluasan kerja dan usaha mandiri; d. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan perluasan kerja dan usaha mandiri. Pasal 31 Rincian tugas Seksi Perluasan Kerja adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi perluasan kerja; b. menginventarisasi data/bahan penyuluhan kepada pencari kerja lulusan SD, SLTP, SLTA dan Sarjana dalam rangka penerapan teknologi padat karya dan Usaha Mandiri; c. melaksanakan penyusunan pedoman pendaftaran pengerahan dan seleksi Tenaga Kerja Mandiri terdidik (TKMT) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) lulusan SLTA dan Sarjana; d. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha mandiri dan wirausaha baru; e. melaksanakan kegiatan padat karya, produktivitas dan infrastruktur; f.
mengumpulkan dan menginventarisasi data potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan teknologi padat karya dan pengembangan usaha mandiri dan perluasan kerja;
20
g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perluasan kerja; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG TRANSMIGRASI Pasal 32 (1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (2) Bidang
Transmigrasi
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi. (3) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang transmigrasi; b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi,
pembinaan
usaha
ekonomi
dan
sosial
budaya
masyarakat transmigrasi; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; d. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan
usaha
ekonomi
dan
sosial
budaya
masyarakat
transmigrasi; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33
(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi.
21
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dalam
pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi ; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi; d. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi.
Pasal 34 Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut ; a. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana; b. melakukan kegiatan penyiapan lahan transmigrasi; c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis tata ruang satuan pemukiman transmigrasi; d. menyiapkan bahan pembebasan lahan transmigrasi yang meliputi status tanah, sertifikasi lahan, pengukuran dan pembagian lahan transmigrasi; e. melakukan
kegiatan
penyusunan
spesifikasi
teknis
lahan
dan
prasarana; f.
melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan;
g. menginventarisasi
kebutuhan
rehabilitasi
sarana
dan
prasarana
transmigrasi; h. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 35 (1) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi; (2) Seksi
Pembinaan
Usaha
Ekonomi
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang bermukim di kawasan transmigrasi;
22
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan usaha ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pembinaan usaha ekonomi; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam
pembinaan
usaha ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi d. penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi; Pasal 36 Rincian tugas Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pembinaan usaha ekonomi; b. melakukan
identifikasi
usaha
ekonomi
yang
potensial
untuk
dikembangkan di kawasan transmigrasi; c. melakukan masyarakat
pengembangan transmigrasi
kemampuan
dalam
berusaha
teknis sesuai
dan
manajerial
dengan
potensi
unggulan; d. melakukan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi di kawasan transmigrasi; e. melakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pembangunan kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi; f.
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat taransmigrasi;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 37 (1) Seksi Pembinaan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi. (2) Seksi Pembinaan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan sosial budaya masyarakat transmigran. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
23
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan sosial budaya masyarakat transmigrasi; b. penyusunan perencanaan kegiatan seksi pembinaan sosial budaya; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan sosial budaya masyarakat transmigrasi; d. penyelenggaraan pembinaan sosial budaya masyarakat transmigrasi. Pasal 38 Rincian tugas Seksi Pembinaan Sosial Budaya adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pembinaan sosial budaya; b. melakukan kegiatan pengerahan calon lokasi transmigrasi; c. melakukan urusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran; d. melakukan urusan pemantapan dan bimbingan mental, pemberian identifikasi dan legitimasi calon transmigran; e. melakukan urusan pengangkutan transmigran dan pengelolaan transito; f.
melakukan urusan pemberian perbekalan dan perawatan kesehatan, pengawalan perjalanan dan penempatan transmigran;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan pembinaan sosial budaya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 39 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Loka Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kerja. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja; b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji ketrampilan; c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
24
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 40 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis
( UPT ) Loka Latihan Kerja adalah
sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja; b. melaksanakan pelatihan kerja dan uji ketrampilan; c. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis pelatihan kerja; d. melaksanakan program kerjasama pelatihan; e. melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja; f.
melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT; Pasal 41
(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan . (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ; b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT. Pasal 42 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; e. menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja ; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25
Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 44 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.
BAB IV ESELONERING Pasal 45 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.
26
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 46 Para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 47 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.
BAB VII TATA KERJA Pasal 48 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 49 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ; (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
27
Pasal 50 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 51 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 52 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.
Pasal 53 Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 54 Kepala Dinas dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
28
BAB VIII PENUTUP Pasal 55 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 56 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 57 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 8
29
