PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 13, pasal 25 dan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum
Daerah
Kabupaten
Sumbawa
perlu
diatur
dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa. Mengingat :
1. Undang–Undang Pembentukan
Nomor
69
Tahun
Daerah–daerah
1958
Tingkat
II
tentang dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerinahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
2
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun
2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2008
tentang
Pembentukan,
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah
Nomor 533) MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG
RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa. 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1)
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Direktur; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Medis; 2) Seksi Penunjang Medis. b. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 1) Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan; 2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan. 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pasal 3 (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala
Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien;
4
d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; e. pembinaan, pengendalian
dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang pelayanan kesehatan; f.
pelaksanaan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 4 (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. (3) Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kearsipan; e. penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah; f.
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5
Pasal 5 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan
penyusunan program dan kegiatan Rumah Sakit
Umum Daerah; b. pelaksanaan
penyusunan
rencana
kerja
dan
anggaran
serta
dokumen pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ; f.
menyusun
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6
Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah; b. pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan
Rumah
Sakit
Umum Daerah; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
urusan
Kepegawaian umum
kepegawaian.
7
dan
mempunyai pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; f.
melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah;
g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; i.
melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; j.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
k. melaksanakan
penyiapan
bahan
kenaikan
pangkat,
DP3,
DUK,
sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
8
l.
melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG PELAYANAN Pasal 11 (1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan
pengelolaan pelayanan kesehatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan
pembinaan
dan
koordinasi
dalam
pengelolaan
pelayanan kesehatan; c. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan; d. pengawasan/monitoring
dan
pengujian
terhadap
kelayakan
penggunaan alat kesehatan/ kedokteran; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9
Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. (2) Seksi
Pelayanan
Medis
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
kebijakan pelayanan medis. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan medis; c. penyelenggaraan pelayanan medis; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis. Pasal 13 Rincian tugas Seksi Pelayanan Medis adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan medis; b. menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan obat/ alat kesehatan; c. menyusun rencana kebutuhan dan operasional peralatan medik/ non medik; d. menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan peralatan habis pakai; e. menyusun rencana kebutuhan dan pemanfaatan sarana fisik alat kesehatan/ kedokteran; f. menyusun rencana kebutuhan dan operasional ambulance; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis; h. monitoring
dan
pengujian
terhadap
kelayakan
penggunaan
alat
kesehatan/ kedokteran. i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 14 (1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. (2) Seksi
Penunjang
Medis
mempunyai
pelayanan instalasi rumah sakit umum.
10
tugas
pokok
melaksanakan
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan instalasi rumah sakit umum; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan instalasi rumah sakit umum; c. penyelenggaraan pelayanan instalasi rumah sakit umum; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan instalasi rumah sakit umum. Pasal 15 Rincian tugas Seksi Penunjang Medis adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi penunjang medis; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan prosedur dan tehnis pelayanan penunjang medis/ instalasi; c. menyusun
rencana
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
dan
hasil
pelayanan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medis; e. monitoring
dan
pengujian
terhadap
kelayakan
penggunaan
alat
penunjang kesehatan/ kedokteran; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat BIDANG KEPERAWATAN Pasal 16 (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keperawatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keperawatan; b. penyusunan perencanaan bidang keperawatan; c. pelaksanaan
pembinaan
dan
keperawatan;
11
koordinasi
dalam
pengelolaan
d. penyelenggaraan pengelolaan keperawatan; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keperawatan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17
(1) Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan. (2) Seksi
Bimbingan
melaksanakan
Asuhan
Keperawatan
mempunyai
tugas
pokok
bimbingan asuhan keperawatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan asuhan keperawatan; b. penyusunan rencana seksi bimbingan asuhan keperawatan ; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bimbingan asuhan keperawatan; d. penyelenggaraan bimbingan asuhan keperawatan; e. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
bimbingan
asuhan
keperawatan. Pasal 18 Rincian tugas Seksi
Bimbingan Asuhan Keperawatan adalah sebagai
berikut : a. menyusun rencana kerja seksi bimbingan asuhan keperawatan; b. menyusun rencana asuhan keperawatan; c. menyusun rencana tindakan keperawatan; d. melakukan evaluasi kegiatan keperawatan; e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan tindakan keperawatan; f.
melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12
Pasal 19 (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan. (2) Seksi
Etika
dan
melaksanakan
Mutu
Keperawatan
mempunyai
tugas
pokok
pembinaan etika dan mutu keperawatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Etika dan Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja seksi etika dan mutu keperawatan ; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan etika
dan mutu keperawatan; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan etika dan mutu keperawatan; d. penyelenggaraan pembinaan etika dan mutu keperawatan; e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan etika dan mutu keperawatan.
Pasal 20 Rincian tugas Seksi Etika dan Mutu Keperawatan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi etika dan mutu keperawatan; b. melaksanakan pembentukan kelompok gugus kendali mutu (GKM) bidang keperawatan; c. pelaksanaan diskusi Gugus Kendali Mutu; d. menyusun rencana kerja dan tindak lanjut hasil diskusi gugus kendali mutu; e. pengawasan terhadap etika, mutu dan perilaku tindakan keperawatan; f.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan etika dan mutu keperawatan;
g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
Bagian Keenam KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 23 (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 24 Para pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 25 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB VII TATA KERJA Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 27 (1) Apabila Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Apabila Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
dengan memperhatikan senioritas
kepangkatan. Pasal 28 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, wajib
mengawasi
bawahannya
masing-masing
dan
bila
terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 Setiap Daerah
pimpinan
unit
kerja
dalam lingkungan Rumah Sakit Umum
bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan
15
masing-masing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 30 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.
Pasal 31 Direktur dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah,
wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka
pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 32 Direktur dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 33 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
16
Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 30
17
