PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA. BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 10, pasal 25 dan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten
Sumbawa
perlu
diatur
dengan
Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa . Mengingat
:
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
2
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Sumbawa
Pembentukan,
Nomor
3
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532).
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TUGAS,
FUNGSI
DAN
TATA
KERJA
RINCIAN DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1)
Seksi Perencanaan Prasarana Jalan;
2)
Seksi Pembangunan Prasarana Jalan;
3)
Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan.
b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari : 1)
Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2)
Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
3)
Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1)
Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2)
Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
3)
Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan.
d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari : 1)
Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2)
Seksi Pemanfaatan Ruang;
3)
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu DINAS PEKERJAAN UMUM Pasal 3 (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah
di bidang pekerjaan umum, perumahan dan
penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang; b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan tata ruang; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan umum. g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan,
pengelolaan
keuangan
kepegawaian.
5
serta
urusan
umum
dan
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.
Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
6
d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ; f.
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan dinas.
Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7
Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Umum
melaksanakan
dan
urusan
Kepegawaian umum
mempunyai
dan
pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
kepegawaian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; h. melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; i.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
8
j.
melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.
melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG BINA MARGA Pasal 11 (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Bina
Marga
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana jalan, . (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana jalan; b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana jalan; c. penyelenggaran
survey,
investigasi
dan
desain
bina
marga,
pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana jalan;
9
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bina
marga,
pembangunan
prasarana
jalan
dan
pemeliharaan
prasarana jalan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 12 (1) Seksi Perencanaan Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. (2) Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan survey, investigasi dan desain bina marga; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain bina marga; c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bina marga; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bina marga.
Pasal 13 Rincian tugas Seksi Perencaan Bina Marga adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain bina marga; b. melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan; c. melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan; d. melaksanakan penyusunan sistem informasi / database jalan dan jembatan; e. melaksanakan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan laboratorium kebinamargaan; f. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
Pasal 14 (1) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. (2) Seksi
Pembangunan
Prasarana
Jalan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jalan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan jalan; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pembangunan jalan; c. penyelenggaraan pembangunan jalan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan. Pasal 15 Rincian tugas Seksi Pembangunan Prasarana Jalan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan prasarana jalan; b. melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan; c. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pembangunan jalan dan jembatan; d. melaksanakan peningkatan jalan dan jembatan; e. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. (2) Seksi
Pemeliharaan
Prasarana
Jalan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan jalan;
11
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan jalan; c. penyelenggaraan pemeliharaan jalan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pasal 17 Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan prasarana jalan; b. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan; c. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat BIDANG SUMBER DAYA AIR Pasal 18 (1) Bidang Sumber Daya Air
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi prasarana sumber daya air. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi prasarana sumber daya air; b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi prasarana sumber daya air; c. penyelenggaran survey, investigasi dan desain sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
12
d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitasi prasarana sumber daya air; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33 (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. (2) Seksi
Perencanaan
Sumber
Daya
Air
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber daya air. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain sumber daya air; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain sumber daya air; c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain sumber daya air; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain sumber daya air. Pasal 34 Rincian tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi perencanaan sumber daya air; b. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan basis data prasarana sumberdaya air; c. menyusun
perencanaan
pembangunan
dan
rehabilitasi
prasarana
sumber daya air; d. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
Pasal 35 (1) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. (2) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan prasarana sumber daya air. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan prasarana sumber daya air; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pembangunan prasarana sumber daya air; c. penyelenggaraan pembangunan prasarana sumber daya air; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air. Pasal 36 Rincian tugas Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan prasarana sumber daya air; b. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi; c. melaksanakan
pembangunan
prasarana
pengambilan
dan
saluran
pembawa; d. melaksanakan pembangunan sumber air baku; e. melaksanakan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya; f. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pembangunan jaringan irigasi, pengelolaan air baku dan sumber daya air lainnya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14
Pasal 37 (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. (2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan prasarana sumber daya air. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan prasarana sumber daya air; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana sumber daya air; c. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana sumber daya air; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Pasal 38 Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan prasarana sumber daya air; b. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi; c. melaksanakan
pemeliharaan
prasarana
pengambilan
dan
saluran
pembawa; d. melaksanakan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya; e. melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai; f. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; g. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan air baku dan sumber daya air lainnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Bagian Kelima BIDANG CIPTA KARYA Pasal 25 (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Cipta
Karya
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, pembangunan gedung dan perumahan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya,
penataan
lingkungan
perumahan
dan
pemukiman,
pembangunan gedung dan perumahan; b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, pembangunan gedung dan perumahan; c. penyelenggaran survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, pembangunan gedung dan perumahan; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, pembangunan gedung dan perumahan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Seksi Perencanaan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. (2) Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya;
16
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain cipta karya; c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain cipta karya; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya. Pasal 27 Rincian tugas Seksi Perencanaan Cipta Karya adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain cipta karya; b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan lingkungan dan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman; c. melaksanakan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi drainase; d. melaksanakan perencanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi e. melaksanakan inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah; f. melaksanakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan
lingkungan dan pembangunan gedung, perumahan dan pemukiman; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 (1) Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. (2) Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penataan lingkungan perumahan dan pemukiman. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi: a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
penataan
lingkungan
perumahan dan pemukiman; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan lingkungan perumahan dan pemukiman; c. penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman; d. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
perumahan dan pemukiman.
17
penataan
lingkungan
Pasal 29 Rincian tugas Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi penataan lingkungan perumahan dan pemukiman; b. melaksanakan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; c. melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan; d. melaksanakan
koordinasi
dalam
pengelolaan
dan
penataan
areal
pemakaman; e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; f. melaksanakan
pembangunan
dan
rehabilitasi
drainase
dan
jalan
lingkungan; g. menyelenggarakan standar pelayanan minimum bidang perumahan dan permukiman; h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 (1) Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya. (2) Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan gedung dan perumahan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan gedung dan perumahan; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pembangunan gedung dan perumahan; c. penyelenggaraan pembangunan gedung dan perumahan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan gedung dan perumahan.
18
Pasal 31 Rincian tugas Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan gedung dan perumahan; b. melaksanakan pemberian bantuan teknis dalam pembangunan gedung milik pemerintah; c. melaksanakan koordinasi perijinan pemanfaatan gedung; d. melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan; e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan; f. melaksanakan
koordinasi
pembangunan
perumahan
dengan
lembaga/badan usaha; g. melakukan
fasilitasi
dan
stimulasi
pembangunan
perumahan
masyarakat kurang mampu; h. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat; i. melakukan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial; j. melaksanakan sosialiasi pembangunan rumah sehat dan konstruksi tahan gempa; k. melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan gedung dan perumahan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG TATA RUANG Pasal 18 (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Tata
Ruang
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang;
19
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang; c. penyelenggaran perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan tata ruang; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan tata ruang; c. penyelenggaraan perencanaan tata ruang; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang. Pasal 20 Rincian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi perencanaan tata ruang; b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan rencana tata ruang; c. menyusun rencana tata ruang wilayah; d. melaksanakan revisi rencana tata ruang wilayah; e. menyusun rencana umum tata ruang perkotaan(RUTRK), rencana teknis tata ruang perkotaan dan rencana detail tata ruang perkotaan; f. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); g. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan tata ruang; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20
Pasal 21 (1) Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan ruang. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan ruang; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang; c. penyelenggaraan pemanfaatan ruang; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pasal 22 Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pemanfaatan ruang; b. melaksanakan
pengembangan
pemanfaatan
ruang
untuk
kawasan
pada
kawasan
strategis dan cepat tumbuh; c. melaksanakan
pemanfaatan
ruang
secara
terpadu
khusus; d. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengembangan kawasan khusus seperti kawasan pesisir dan Daerah Aliran Sungai; e. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pemanfaatan ruang; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2) Seksi
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
mempunyai
tugas
melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.
21
pokok
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang; c. penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang; d. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pengendalian
pemanfaatan ruang. Pasal 24 Rincian tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengendalian pemanfaatan ruang; b. melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; c. menyusun rekomendasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); d. melaksanakan penertiban dalam pemanfaatan ruang; e. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 39 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengamat Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pengamat Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional tata guna air irigasi sesuai wilayah kerjanya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengamat Pengairan menyelenggarakan fungsi :
22
a. penyusunan
bahan
kebijakan
operasional
UPT
Pengamat
Pengairan sesuai wilayah kerjanya; b. penyusunan perencanaan operasional UPT Pengamat Pengairan sesuai wilayah kerjanya; c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pengamat Pengairan sesuai wilayah kerjanya. Pasal 40 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pengamat Pengairan adalah
sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja UPT Pengamat Pengairan sesuai wilayah kerjanya; b. mengatur tata guna air di Daerah Irigasi yang menjadi wilayah kerjanya; c. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan rutin jairngan irigasi tersier pada daerah irigasi yang menjadi wilayah kerjanya; d. melaksanakan pembinaan terhadap P3A- GP3A dalam wilayah kerjanya; e. melaksanakan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam
wilayah
kerjanya; f.
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang data tanaman, curah hujan, debit air dan kondisi jaringan irigasi sesuai wilayah kerjanya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 41 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Bahan dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis mempunyai
tugas
( UPT ) Pengujian Bahan dan Peralatan
pokok
melaksanakan
pengujian
bahan
dan
pemeliharaan peralatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana
Teknis
(UPT)
Pengujian
menyelenggarakan fungsi :
23
Bahan
dan
Peralatan
a. penyusunan bahan kebijakan Teknis
UPT Pengujian Bahan dan
Peralatan; b. penyusunan perencanaan UPT Pengujian Bahan dan Peralatan; c. koordinasi,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
operasional UPT Pengujian Bahan dan Peralatan.
Pasal 42 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Bahan dan Peralatan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja UPT Pengujian Bahan dan Peralatan; b. menyusun pola tata tanam dalam wilayah kerjanya; c. melaksanakan pengujian bahan dan pemeliharaan peralatan; d. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Bahan dan Peralatan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pengujian bahan dan pemeliharaan peralatan; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 43 1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan . 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ; b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian tata usaha UPT.
24
Pasal 44 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e. menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 45
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 46 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 47 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
25
(4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV a. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 48 Para
pejabat
dilingkungan
Dinas
Pekerjaan
Umum
diangkat
dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 49 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB IV TATA KERJA Pasal 50 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 51 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ; (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
26
Pasal 52 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan wajib
mengawasi
bawahannya
Dinas Pekerjaan Umum,
masing-masing
dan
bila
terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 54 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya. Pasal 55 Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 56 Kepala Dinas dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
27
BAB V PENUTUP Pasal 57 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 58 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 59 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 12
28
