PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA. BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 15, pasal 30 dan pasal 39 Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Peraturan Daerah
Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa . Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Sumbawa
Pembentukan,
Nomor
3
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532 ). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
SUMBAWA
TENTANG
RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
3
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: 1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 2) Seksi Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum. b. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya; 2) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Seksi Kaji Terap Teknologi dan Jasa Kelautan. c.
Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran; 2) Seksi
Pengembangan
Kelembagaan
dan
Sumber
Daya
Manusia; 3) Seksi Bimbingan Usaha Kelautan dan Perikanan. d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Penataan Kawasan
Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau
Kecil; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan; 3) Seksi Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ; b Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Bagan
Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4
adalah
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 3 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang kelautan dan perikanan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan usaha dan kelembagaan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan; f. pembinaan tehadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan,
pengelolaan
keuangan
kepegawaian.
5
serta
urusan
umum
dan
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ; f.
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
6
g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan dinas. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
urusan
Kepegawaian umum
kepegawaian.
7
dan
mempunyai pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; h. melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; i.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
j.
melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.
melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
8
n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; p.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga BIDANG PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 11
(1) Bidang
Pengendalian
dan
Pelestarian
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Pengendalian
dan
Pelestarian
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, penegakan
hukum
dalam
pengelolaan
pengawasan dan
sumberdaya
kelautan
dan
perikanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Usaha Kelembagaan Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan usaha kelembagaan kelautan dan perikanan; b. perumusan
kebijakan
pengawasan
dan
teknis
penegakan
pengendalian, hukum
pelestarian
pengelolaan
dan
sumberdaya
kelautan dan perikanan c. pelaksanaan pengendalian,
pembinaan,
koordinasi
pelestarian,
pengawasan
dan dan
fasilitasi
dalam
penegakan
hukum
sumberdaya kelautan dan perikanan; d. Monitoring pengawasan
dan
evaluasi
dan
kegiatan
penegakan
hukum
pengendalian,
pelestarian,
pengelolaan
sumberdaya
kelautan perikanan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
Pasal 12 (1) Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2) Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kebijakan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; c. penyelenggaraan kegiatan pengendaian sumberdaya kelautan dan perikanan; Pasal 13 Rincian tugas Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; b. menyiapkan bahan rekomendasi teknis bagi perizinan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; c. menyusun/menata regulasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
10
(2) Seksi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pelestarian
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan ; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan ; c. penyelenggaraan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; d. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pelestarian
sumberdaya
kelautan dan perikanan . Pasal 15 Rincian tugas Seksi Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; c. melakukan bimbingan kegiatan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan; d. melakukan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan; e. melakukan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; f. melakukan sosialisasi teknis pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengendalian
dan
Pelestarian
Perikanan.
11
Sumberdaya
Kelautan
dan
(2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan dan Penegakan hukum mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penegakan hukum; c. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;. Pasal 17 Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengawasan dan penegakan hukum; b. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan laut, air payau dan air tawar; c. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; d. melaksanakan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat BIDANG PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 18 (1) Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
12
(2) Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan
kebijakan
teknis
pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap, kaji terap teknologi dan jasa kelautan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan b. perumusan kebijakan teknis pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap dan kaji terap teknologi dan jasa kelautan; c. pelaksanaan pengembangan
pembinaan,
koordinasi
perikanan
budidaya,
dan
fasilitasi
pengembangan
dalam
perikanan
tangkap dan kaji terap teknologi dan jasa kelautan; d. penyelenggaran pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap dan kaji terap teknologi dan jasa kelautan; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap dan kaji terap teknologi dan jasa kelautan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2) Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pengembangan perikanan budidaya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan perikanan budidaya; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kebijakan pengembangan perikanan budidaya; c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan perikanan budidaya;
13
d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya. Pasal 20 Rincian tugas Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan perikanan budidaya; b. menyusun rencana kebutuhan sarana budidaya laut, air payau dan air tawar; c. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi di bidang budidaya ikan dilaut, air payau dan air tawar; d. memberikan dukungan dalam perekayasaan teknologi; e. melakukan
identifikasi,
pendataan
dan
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana teknologi budidaya laut, air payau dan air tawar; f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan bidaya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pengembangan perikanan tangkap; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan perikanan tangkap; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengembangan perikanan tangkap; c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan perikanan tangkap; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap.
14
Pasal 22 Rincian tugas Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan perikanan tangkap; b. menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknologi penangkapan ikan di laut, air payau dan air tawar; c. melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan ikan di laut, air payau dan air tawar; d. memberikan dukungan terhadap perekayasaan teknologi penangkapan ikan di laut, air payau dan air tawar; e. melakukan identifikasi, pendataan dan pemanfaatan
sarana dan
prasarana teknologi penangkapan ikan di laut, air payau dan air tawar; f.
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan tangkap;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Seksi Kaji Terap Teknologi dan Jasa Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan. (2) Seksi Kaji Terap Teknologi dan Jasa Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kaji terap teknologi dan jasa kelautan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kaji Terap Teknologi dan Jasa Kelautan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan kaji terap teknologi dan jasa kelautan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kaji terap teknologi dan jasa kelautan; c. penyelenggaraan kaji terap teknologi dan jasa kelautan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kaji terap teknologi dan jasa kelautan. Pasal 24 Rincian tugas Seksi Kaji Terap Teknologi dan Jasa Kelautan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi kaji terap teknologi dan jasa kelautan;
15
b. melaksanakan pembinaan terhadap perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan yang dianjurkan; c. melakukan sosialisasi teknologi anjuran dan baru; d. melaksanakan sosialisasi teknologi anjuran baru bidang kelautan dan perikanan; e. melakukan verifikasi, identifikasi dan evaluasi terhadap penerapan teknologi anjuran; f. melakukan kajian, demonstrasi penerapan teknologi kelautan dan perikakan yang dianjurkan sebagai media contoh; g. memfasilitasi dalam kerjasama penerapan teknologi kelautan dan perikanan; h. melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan
dan pengembangan
jasa kelautan; i. melakukan pemantuan, pengawasan terhadap penerapan teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 25 (1) Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan mutu dan pemasaran, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, bimbingan usaha kelautan dan perikanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan kelautan dan perikanan; b. perumusan kebijakan teknis pembinaan mutu dan pemasaran, pengembangan
sumberdaya
manusia,
kelembagaan
dan
pemberdayaan masyarakat serta bimbingan usaha kelautan dan perikanan;
16
c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan mutu dan pemasaran, pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta bimbingan usaha kelautan dan perikanan; d. penyelenggaran pembinaan mutu dan pemasaran, pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta bimbingan usaha kelautan dan perikanan; e. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pembinaan
mutu
dan
pemasaran, pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta bimbingan usaha kelautan dan perikanan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan Perikanan. (2) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan
pembinaan
mutu
komoditas
serta
pengembangan jaringan pemasaran produksi kelautan dan perikanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan mutu dan pemasaran; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan mutu dan pemasaran; c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan mutu dan pemasaran; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan pemasaran. Pasal 27 Rincian tugas Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pembinaan mutu dan pemasaran; b. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu produk dan proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
17
c. melakanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; d. melaksanakan
pemantauan
dan
penyebaran
informasi
pasar
dan
pengolahan
dan
promosi produk hasil perikanan; e. melaksanakan
bimbingan
teknologi
penanganan,
pengembangan pemasaran hasil perikanan; f. melakukan sertifikasi produksi hasil perikanan dan mutu benih ikan air laut, air payau dan air tawar; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan. (2) Seksi
Pengembangan
Kelembagaan
dan
Sumberdaya
Manusia
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
pengembangan
kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan; c. penyelenggaraan
pengembangan
kelembagaan
dan
sumberdaya
manusia kelautan dan perikanan; d. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Pasal 29 Rincian tugas Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia; b. melaksanakan bimbingan teknis dan manajerial pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
18
c. melaksanakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan; d. memfasilitasi kerjasama kelompok masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (BUMN/BUMD dan pengusaha kelautan dan perikanan). e. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 (1) Seksi Bimbingan Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan. (2) Seksi Bimbingan Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan usaha kelautan dan perikanan; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan usaha kelautan dan perikanan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan bimbingan usaha kelautan dan perikanan; c. penyelenggaraan bimbingan usaha kelautan dan perikanan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan usaha kelautan dan perikanan. Pasal 31 Rincian tugas Seksi Bimbingan Usaha Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. menyusun
rencana
kerja
seksi
bimbingan
usaha
kelautan
dan
perikanan; b. melaksanakan analisis bimbingan permodalan; c. melaksanakan pembinaan usaha tani dan nelayan d. melaksanakan pengembangan kerjasama kemitraan; e. melaksanakan inventarisasi kelompok usaha kelautan dan perikanan; f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bimbingan usaha kelautan dan perikanan;
19
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 32 (1) Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Pengembangan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan
mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
penataan
kawasan
pesisir,
laut
dan
pulau-pulau
kecil,
pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan serta pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pengembangan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan
mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; b. perumusan kebijakan penataan kawasan pesisir, laut dan pulaupulau
kecil,
pengembangan
sarana
dan
prasarana
serta
pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan kawasan, pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; d. penyelenggaran
penataan
kawasan,
pengembangan
sarana
dan
prasarana serta pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20
Pasal 33 (1) Seksi Penataan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2) Seksi Penataan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan tata ruang dan penataan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penataan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penataan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; c. penyelenggaraan kegiatan penataan kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penantaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Pasal 34 Rincian tugas Seksi Penataan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi penataan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b. melaksanakan penyusunan tata ruang kawasan pesisir, laut dan pulaupulau kecil serta mitigasi bencana alam laut; c. melaksanakan pengawasan dan pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; d. melaksanakan penyusunan rancang bangun, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembinaan terhadap nelayan; e. melaksanakan penataan pengelolaan lingkungan perairan laut (0-4 mil), perairan darat, (air tawar dan air payau); f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penataan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21
Pasal 35 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala
Bidang
Pengembangan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; c. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; d. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Pasal 36 Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan b. menyusun rencana kebutuhan dan rencana teknis pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; c. melaksanakan
pengadaan
sarana
dan
prasarana
kelautan
dan
perikanan; d. melaksanakan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
kelautan
da
perikanan; e. melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; f. melaksanakan
pengawasan
pengembangan
sarana
dan
prasarana
kelautan dan perikanan; g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22
Pasal 37 (1) Seksi Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala
Bidang
Pengembangan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan. (2) Seksi Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumberdaya Air mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengembangan pesisir, laut dan pulau kecil; c. penyelenggaraan pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; d. pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Pasal 38 Rincian tugas Seksi Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan pesisir, laut dan pulaupulau kecil; b. melaksanakan kajian pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; c. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; d. melaksanakan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan; e. mempertahankan daya dukung potensi lestari, fungsi lingkungan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil; f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
23
Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 39 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
kegiatan
penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan Perikanan sesuai wilayah kerjanya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
bahan
kebijakan
teknis
penyebarluasan
informasi
pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya; b. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan penyebarluasan informasi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan; c. pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya. Pasal 40 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; b. mengidentifikasi permasalahan strategis pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya; c. menginvenstarisasi kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; d. menghimpun
usulan
masyarakat
dalam
rangka
pengembangan
sumberdaya kelautan dan perikanan; e. melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya;
24
f.
melaksanakan
kegiatan
monitoring
pengembangan
sumberdaya
kelautan
dan
pengawasan
dan
perikanan
di
kegiatan wilayah
kerjanya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 41 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan air tawar; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan air tawar; b. penyusunan
perencanaan
teknis
operasional
kegiatan
pengembangan perbenihan ikan air tawar; c. pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar. Pasal 42 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Balai Benih Ikan Air Tawar
adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja UPT balai benih ikan air tawar; b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis; c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan air tawar yang bernilai ekonomis; d. melaksanakan pembenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis; e. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan air tawar; f.
melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan air tawar;
g. melakukan pengembangan dan pelestarian ikan air tawar lokal; h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
25
i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 43
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Pantai dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Balai Benih Ikan Pantai mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan Pantai; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit
Pelaksana Teknis
(UPT) Balai Benih Ikan Pantai
menyelenggarakan
fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan pantai; b. penyusunan
perencanaan
teknis
operasional
kegiatan
pengembangan perbenihan ikan pantai; c. pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai. Pasal 44 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Pantai adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja UPT balai benih ikan pantai; b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan pantai yang bernilai ekonomis; c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan pantai yang bernilai ekonomis; d. melaksanakan pembenihan semua jenis ikan pantai yang bernilai ekonomis; e. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan pantai; f.
melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan pantai;
g. melakukan pengembangan dan pelestarian ikan pantai lokal; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
26
Pasal 45 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (2) UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemeriksaan
terhadap
kualitas
produk
perikanan,
kualitas air dan hama penyakit ikan; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Laboratorium Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan mutu produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan; b. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan; c. penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kualitas produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan; Pasal 46 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Laboratorium Kelautan dan Perikanan; b. melaksanakan analisis laboratorium atau analisis lapangan terhadap produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit ikan. c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terhadap uji laboratorium atau uji lapamngan mutu produk perikanan, kualitas air dan hama penyakit; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium; e. melaksanakan pengadaan bahan-bahan keperluan laboratorium; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 47
(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT . (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
27
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja UPT; b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT. Pasal 48 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 49 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
sesuai
dengan
keahlian
dan
kebutuhan. Pasal 50 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 49, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.
28
BAB IV ESELONERING Pasal 51 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
merupakan jabatan struktural eselon IVb. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 52 Para pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 53 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB VII TATA KERJA Pasal 54 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 55 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ;
29
(2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. Pasal 56 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 57 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 58 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya. Pasal 59 Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 60 Kepala Dinas dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
30
BAB VIII PENUTUP Pasal 61 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 62 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 63 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 17
31
