PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMBAWA. BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 14, pasal 29 dan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Sumbawa
Nomor
Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
3
Susunan, Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532 ).
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
SUMBAWA
TENTANG
RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMBAWA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa. 6. Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
3
a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan, terdiri dari : 1)
Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
2)
Seksi Kawasan Hutan;
3)
Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
b. Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : 1)
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan;
2)
Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
3)
Seksi Pengembangan Lahan.
c. Bidang Perlindungan dan Pengamanan, terdiri dari : 1)
Seksi Pengamanan Hutan ;
2)
Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan;
3)
Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan.
d. Bidang Produksi dan Bina Usaha, terdiri dari : 1)
Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan;
2)
Seksi
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Hutan
dan
Perkebunan; 3)
Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pasal 3 (1) Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
merupakan
Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
unsur
pelaksana
yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4
(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah
di bidang kehutanan dan perkebunan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana di maksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang kehutanan dan perkebunan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan pengelolaan hutan, sarana dan prasarana
kehutanan
dan
perkebunan,
perlindungan
dan
pengamanan hutan dan perkebunan, serta produksi dan bina usaha kehutanan dan perkebunan; e. pelaksanaan
kegiatan
penatausahaan
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan
serta
urusan
umum
dan
kepegawaian. (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
5
e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan
program dan kegiatan Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ; f.
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
6
(2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan dinas. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Umum
melaksanakan
dan
urusan
Kepegawaian umum
dan
mempunyai pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
kepegawaian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
7
Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; h. melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; i.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
j.
melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.
melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8
Bagian Ketiga BIDANG REHABILITASI DAN PENGELOLAAN HUTAN Pasal 11 (1) Bidang
Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok
merumuskan
dan
melaksanakan
rehabilitasi lahan, pemetaan
kebijakan
teknis
reboisasi
dan
kawasan hutan serta pengelolaan hutan
kemasyarakatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi : a. penyusunan
program
dan
kegiatan
bidang
rehabilitasi
dan
pengelolaan hutan; b. perumusan
kebijakan
teknis
reboisasi
melakukan pemetaan, pengelolaan
dan
rehabilitasi
lahan,
dan pemanfaatan kawasan
hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan. c. pelaksanaan rehabilitasi
pembinaan lahan,
dan
koordinasi
melakukan
dalam
pemetaan,
reboisasi
pengelolaan
dan dan
pemanfaatan kawasan hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan. d. penyelenggaraan
reboisasi
pemetaan, pengelolaan
dan
rehabilitasi
lahan,
melakukan
dan pemanfaatan kawasan hutan serta
melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan. e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan,
melakukan
kawasan
hutan
pemetaan, serta
pengelolaan
melaksanakan
dan
pemanfaatan
pengelolaan
hutan
kemasyarakatan. f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12
(1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan. (2) Seksi
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan teknis reboisasi dan rehabilitasi lahan.
9
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis reboisasi dan rehabilitasi lahan ; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan ; c. penyelenggaraan reboisasi dan rehabilitasi lahan ; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan. Pasal 13 Rincian tugas Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi reboisasi dan rehabilitasi lahan; b. menyusun pola rehabilitasi dan konservasi tanah dan lahan kritis, guna memperbaiki dan mempertahankan daya guna lahan; c. melaksanakan upaya rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mencegah
kerusakan
dan
kemunduran
daya
guna
lahan
serta
penyuburan tanah dengan metode sipil teknis; d. memantau dan mengawasi kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis; e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan; f.
melaksanakan pemeliharaan kawasan hutan industri, hutan wisata;
g. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan; h. melaksanakan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan; i.
melaksanakan penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan kawasan hutan wisata serta chatmant area;
j.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k. melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;.
10
Pasal 14 (1) Seksi Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan. (2) Seksi Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pemetaan kawasan hutan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kawasan hutan ; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan hutan; c. penyelenggaraan pemetaan kawasan hutan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kawasan hutan. Pasal 15 Rincian tugas Seksi Kawasan Hutan adalah sebagai : a. menyusun rencana kerja seksi kawasan hutan; b. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan kawasan hutan ; c. menyelenggarakan tata batas, rekonstruksi dan pemeliharaan batas hutan; d. melaksanakan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi; e. melaksanakan pengembangan hutan; f.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan. (2) Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan hutan kemasyarakatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan hutan kemasyarakatan;
11
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan; c. penyelenggaraan pemetaan kawasan hutan; d. pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
hutan
kemasyarakatan. Pasal 17 Rincian tugas
Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah sebagai
berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengelolaan hutan kemasyarakatan; b. melaksanakan pengembangan hutan kemasyarakatan; c. menyiapkan data areal hutan untuk pengembangan HKM, HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan perhutanan sosial; d. menyusun petunjuk teknis dalam upaya memperluas penanaman dan upaya
diversifikasi hasil hutan rakyat dan hutan milik;
e. melaksanakan upaya pengembangan hutan rakyat dan usahatani konservasi daerah aliran sungai (DAS); f.
melaksanakan sosialisasi HKM, HTR dan perhutanan sosial;
g. melaksanakan pembinaan upaya promosi hasil pengembangan hutan rakyat dan hutan milik; h. melaksanakan pengembangan hutan masyarakat adat; i.
melaksanakan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat;
j.
melaksanakan
pembinaan
dan
bimbingan
kepada
kelompok
tani
pelaksana HKM, HTR dan perhutanan sosial; k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;. Bagian Keempat BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pasal 18
(1) Bidang
Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas
pokok
merumuskan
dan
12
melaksanakan
kebijakan
teknis
pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan dan pengembangan lahan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan, peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan. c. pelaksanaan
pembinaan
dan
koordinasi
dalam
pengembangan
sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan, serta pengembangan lahan. d. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan, peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan serta pengembangan lahan. e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan, perkebunan serta pengembangan lahan. f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19
(1) Seksi
Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Kehutanan
dan
Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan. (2) Seksi
Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Kehutanan
dan
Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kehutanan dan Perkebunan
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan;
13
b. penyusunan pelaksanaan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan
perkebunan; c. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana
kehutanan
dan perkebunan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan. Pasal 20 Rincian tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan; b. melaksanakan
perencanaan
pengadaan,
pengelolaan
sarana
dan
prasarana keamanan dan penyuluhan; c. melaksanakan pengadaan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan; d. melaksanakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna; e. melaksanakan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
teknologi
perkebunan; f.
menyusun klasifikasi
dan spesifikasi alat dan mesin kehutanan dan
perkebunan; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala
Bidang
Sarana
dan
Prasarana
Kehutanan
dan
Perkebunan. (2) Seksi Perbenihan Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan mempunyai
tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan.
14
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbenihan Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan
fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan; c. penyelenggaraan perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan; d. pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
perbenihan
tanaman
kehutanan dan perkebunan. Pasal 22 Rincian tugas Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi perbenihan tanaman
kehutanan dan
perkebunan; b. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman perkebunan; c. melaksanakan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan; d. menyusun
rencana
kebutuhan
benih,
produksi
benih,
areal
penangkaran tanaman perkebunan; e. melaksanakan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan; f.
melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam pemasaran dan penyaluran benih tanaman perkebunan;
g. menyusun petunjuk teknis dan standar prosedur operasi dalam kegiatan penumbuhan pengembangan dan pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan; h. melaksanakan bimbingan pengawasan mutu benih; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 23
(1) Seksi Pengembangan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan.
15
(2) Seksi Pengembangan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan lahan Kehutanan dan Perkebunan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Lahan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan lahan perkebunan dan kawasan hutan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan lahan kehutanan dan perkebunan; c. penyelenggaraan pengembangan lahan kehutanan dan perkebunan; d. pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengembangan
lahan
kehutanan dan perkebunan. Pasal 24 Rincian tugas Seksi Pengembangan Lahan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan lahan; b. melaksanakan penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan; c. melaksanakan
diversifikasi,
intensifikasi,
rehabilitasi,
perluasan/
peremajaan tanaman perkebunan dan kehutanan; d. melakasanakan kegiatan rehabilitasi, ektensfikasi, dan diversifikasi; e. menyiapkan rekomendasi calon lahan untuk komoditi unggulan; f.
melaksanakan penyiapan dan pemantapan lahan perkebunan;
g. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pengembangan komoditi perkebunan h. melaksanakan bimbingan dan pemantauan sarana dan prasarana lahan; i.
melaksanakan penerapan pengkajian rekayasa sosial teknis di tingkat petani;
j.
menyelenggarakan
pengembangan,
pengelolaan
dan
perawatan,
pemantauan dan pengawasan operasional standar teknis pengembangan lahan dan air di bidang kehutanan dan perkebunan; k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Bagian Kelima BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN Pasal 25 (1) Bidang
Perlindungan dan Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Perlindungan
dan
Pengamanan
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengamanan hutan, pengujian hasil hutan dan perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Pengamanan mempunyai fungsi : a. penyusunan
program
dan
kegiatan
bidang
perlindungan
dan
pengamanan; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengamanan hutan, pengujian hasil hutan dan perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan; c. penyelenggaraan pengamanan hutan, pengujian hasil hutan dan perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan; d. membangun partisipasi masyarakat serta pihak terkait dalam perlindungan dan pengemanan hutan; e. penyelenggaraan perlindungan tumbuan dan satwa liar yang tidak dan dilindungi undang-undang termasuk dalam daftar appendix convention on internasional trade in endangered species of wild fauna dan flora ( CITES); f.
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengamanan
hutan,
pengujian hasil hutan dan perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Seksi Pengamanan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan . (2) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengamanan hutan.
17
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan hutan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan hutan; c. penyelenggaraan pengamanan hutan secara terpadu dengan pihak terkait; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan hutan. Pasal 27 Rincian tugas Seksi Pengamanan Hutan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengamanan hutan; b. menentukan tingkat kerawanan hutan pada setiap lokasi kawasan hutan serta penanganannya; c. melaksanakan kegiatan penyidikan dan menentukan tingkat kerawanan hutan dan penentuan langkah penanganannya; d. menyelenggarakan
koordinasi
dan
menjalin
kerjasama
untuk
pelaksanaan tata batas kawasan hutan, dan meningkatkan pengamanan dan kelestarian hutan serta hasil hutan; e. memberikan
bimbingan
dan
pembinaan
pada
polisi
khusus
kehutanan/jagawana dalam upaya penanganan kawasan hutan; f.
melaksanakan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait secara luas;
g. melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan; h. memberikan laporan hasil pengamanan secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan pejabat terkait; i.
melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28
(1) Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan. (2) Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengujian hasil hutan dan perkebunan.
18
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengujian hasil hutan dan perkebunan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengujian hasil hutan dan perkebunan; c. penyelenggaraan pengujian hasil hutan dan perkebunan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian hasil hutan dan perkebunan. Pasal 29 Rincian tugas
Seksi
Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan adalah
sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengujian hasil hutan dan perkebunan; b. melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian oleh
tenaga penguji penggunaan alat agar sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengujian serta sosialisasi peraturan per undang-undangan di bidang kehutanan; d. melaksanakan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan; e. melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian tanda legalitas dan penyiapan segala
sesuatu untuk penyelenggaraan lalulintas dan
peredaran hasil hutan; f.
melaksanakan
penanganan
kasus-kasus
pelanggaran
terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan kebun; g. melaksanakan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan; h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30
(1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan.
19
(2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
perlindungan
tanaman perkebunan dan kehutanan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan; c. penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan; d. pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
perlindungan
tanaman
perkebunan dan kehutanan. Pasal 31 Rincian tugas Seksi
Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan; b. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); c. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pestisida serta alat -alat pengendalian organisme pengganggu tanaman; d. melaksanakan pengawasan atas peredaran dan penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida; e. melaksanakan
sosialisasi
dan
pelatihan
pengendalian
hama
dan
penyakit secara terpadu; f.
melaksanakan
pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan; g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian dan dampak kebakaran hutan dan lahan; h. melaksanakan pemantauan dan pencegahan kerusakan hutan dan penyakit pada tanaman perkebunan; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j.
melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
20
Bagian Keenam BIDANG PRODUKSI DAN BINA USAHA Pasal 32 (1) Bidang Produksi dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Produksi dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi hasil hutan dan
perkebunan,
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
hutan
dan
perkebunan, bina usaha dan kelembagaan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Produksi dan Bina Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang produksi dan bina usaha; b. perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan,
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
hutan
dan
perkebunan, bina usaha dan kelembagaan. c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan, bina usaha dan kelembagaan. d. penyelenggaraan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan, bina usaha dan kelembagaan. e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan, bina usaha dan kelembagaan. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33 (1) Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Bina Usaha . (2) Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
21
a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
peningkatan
produksi hasil hutan dan perkebunan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan; c. penyelenggaraan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan. Pasal 34 Rincian tugas Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi produksi hasil hutan dan perkebunan; b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha
di bidang
kehutanan dan perkebunan dan prosedur, tata cara perizinan pendirian usaha serta pendaftaran usaha; c. melaksanakan
diversifikasi,
intensifikasi,
rehabilitasi,
perluasan/peremajaan tanaman perkebunan dan kehutanan; d. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan daerah dan pola – pola pengembangan hutan dan kebun masyarakat; e. menyelenggarakan kegiatan teknis operasioanl serta bimbingan dalam hal
inventarisasi,
identifikasi
usaha
di
bidang
kehutanan
dan
perkebunan; f.
menyelenggarakan bimbingan untuk pengembangan usaha perkebunan dan permodalan.
g. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dan informasi tentang supply demand komoditi kehutanan dan perkebunan; h. menyelenggarakan
pengembangan,
pengelolaan
dan
perawatan,
pemantauan dan pengawasan operasional standar teknis pasar produksi hasil di bidang kehutanan dan perkebunan; i. menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH) sebagai jaminan kinerja pelestarian Hutan; j. melakukan pengecekan lokasi sebelum pemberian ijin pemungutan hasil hutan diterbitkan dan menyiapkan konsep rekonendasi bersama seksi kawasan hutan; k. melakukan pengecekan lapangan terhadap ijin pemungutan hasil hutan menjelang berakhirnya ijin yang telah di terbitkan.
22
l.
melaksanakan
pelayanan
pengurusan
izin
usaha/rekomendasi
pendirian usaha. m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; n. melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Pasal 35 (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Bina Usaha . (2) Seksi
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Hutan
dan
Perkebunan
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Hutan
dan
Perkebunan
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan; c. penyelenggaraan
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
hutan
dan
perkebunan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan. Pasal 36 Rincian tugas Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan
Perkebunan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan; b. melakukan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi dibidang kehutanan danperkebunan; c. melaksanakan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat; d. melaksanakan
penyuluhan
distribusi
produksi perkebunan masyarakat;
23
bagi
pemasaran
atas
hasil
e. menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas kehutanan dan perkebunan; f.
melaksanakan
analisa
usaha
bagi
komoditi
kehutanan
dan
mperkebunan; g. menyelenggarakan
bimbingan
pengembangan
kerjasama
kemitraan
petani dengan pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan; h. melaksanakan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
j.
melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Pasal 37 (1) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Bina Usaha . (2) Seksi
Bina
Usaha
dan
Kelembagaan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan kebijakan teknis bina usaha dan kelembagaan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha dan kelembagaan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bina usaha dan kelembagaan; c. penyelenggaraan bina usaha dan kelembagaan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina usaha dan kelembagaan. Pasal 38 Rincian tugas Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan; b. menyelenggarakan
bimbingan
dan
pengembangan
kerjasama
dan
kemitraan petani dan pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan; c. menyelenggarakan kegiatan tehnis operasional serta bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
24
d. menyusun dan melaksanakan programa penyuluhan dan bimbingan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan; e. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna; f.
melaksanakan bimbingan teknis budidaya penggunaan sarana produksi, pengelolaan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan dan semusim;
g. menyelenggarakan pekan penghijauan, pameran, studi banding, magang dan bhakti sosial kehutanan serta usaha di bidang perkebunan; h. melaksanakan kerjasama dengan media massa dalam mengembangkan penyuluhan dan penyampaian informasi teknologi beru di bidang kehutanan dan perkebunan; k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; l.
melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 39 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan hutan; b. penyusunan perencanaan pengelolaan hutan ; c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan hutan ; d. pelaksanaan pengelolaan hutan ; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan.
25
Pasal 40 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam; b. menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota; c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 41 (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan. (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan . (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ; b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Pasal 42 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
26
e. menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja ; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 43
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan
sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan. Pasal 44 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 45 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.
27
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 46 Para pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 47 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.
BAB VII TATA KERJA Pasal 48 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 49 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ; (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
dengan
memperhatikan
senioritas
kepangkatan. Pasal 50 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
28
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 51 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 52 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi, wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya. Pasal 53 Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 54 Kepala Dinas dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 55 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
29
Pasal 56 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 57 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 16
30
