PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 9, pasal 24 dan pasal 39 Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, maka
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
10
Tahun
Peraturan
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
2
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 13. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Sumbawa
Nomor
Pembentukan,
3
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532 ). MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN
DAN
RINCIAN
DINAS PEMUDA PARIWISATA
KABUPATEN SUMBAWA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1)
Susunan
Organisasi
Dinas
Pemuda
Olahraga
Kepala
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata, terdiri dari : 1. Unsur
Pimpinan
adalah
Pemuda
Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata ; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Pemuda, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Pemuda; 2) Seksi Peranserta Kepemudaan; 3) Seksi Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. b. Bidang Olahraga, terdiri dari : 1) Seksi Manajemen Olahraga; 2) Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Nilai Budaya; 2) Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya; 3) Seksi Pengembangan Kerjasama Kebudayaan. d. Bidang Pariwisata, terdiri dari : 1) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 2) Seksi Destinasi Pariwisata; 3) Seksi Pengembangan Kemitraan Pariwisata. 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan ini.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pasal 3 (1) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana
Otonomi
Daerah,
dipimpin
oleh
Kepala
Dinas
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan
daerah di bidang pemuda,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Dinas
Pemuda
melaksanakan
Olahraga tugas
Kebudayaan
sebagaimana
dan
dimaksud
Pariwisata pada
dalam
ayat
(2),
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; d. pelaksanaan
kegiatan
penatausahaan
Dinas
Pemuda
Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan
serta
urusan
umum
dan
kepegawaian. (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.
6
Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas; c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ; f.
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
g. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan dinas. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;
7
d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Umum
melaksanakan
dan
urusan
Kepegawaian umum
mempunyai
dan
pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
kepegawaian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
8
h. melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; i.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
j.
melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l.
melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG PEMUDA Pasal 11 (1) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Pemuda
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
melaksanakan kebijakan teknis pengembangan pemuda, Peranserta Kepemudaan,
dan
Peningkatan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda. (3) Bidang Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peran serta kepemudaan,
peningkatan
kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda.
9
b. pelaksanaan
pembinaan
dan
koordinasi
dalam
pengembangan
pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. c. penyelenggaraan pengembangan pemuda,
peningkatan peran serta
kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda. (2) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan pemuda. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pengembangan
pemuda; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pemuda; c. penyelenggaraan pengembangan pemuda; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda. Pasal 13 Rincian tugas Seksi Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan pemuda; b. melaksanakan pendataan potensi kepemudaan; c. melaksankan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda; d. melakukan
penelitian
dan
pengkajian
kebijakan-kebijakan
pembangunan kepemudaan ; e. melakukan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan; f.
melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;
g. melaksanakan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
10
h. menyusun rancangan pola kemitraan antara pemuda dan masyarakat; i.
melaksanakan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
j.
merumuskan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 14
(1) Seksi Peran Serta Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda; (2) Seksi Peran Serta Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis peningkatan peranserta kepemudaan; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Peran Serta Kepemudaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan peran serta kepemudaan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan peran serta kepemudaan; c. penyelenggaraan peningkatan peran serta kepemudaan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan peran serta kepemudaan. Pasal 15 Rincian tugas Seksi Peran Serta Kepemudaan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Peran Serta Kepemudaan; b. melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan; c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda; d. melakukan fasilitasi aksi bhaktri sosial kepemudaan; e. melakukan fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda; f.
melaksanakan penyuluhan pencegahan pengunaan narkoba dikalangan generasi muda;
g. melaksankan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan muda; h. melakukan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
11
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 16
(1) Seksi Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda; (2) Seksi Kewirausahan dan Kecakapan Hidup Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Kewirausahan dan Kecakapan Hidup Pemuda; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kewirausahan dan
Kecakapan Hidup Pemuda menyelenggarakan
fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kewirausahan dan kecakapan hidup pemuda; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan kewirausahan dan kecakapan hidup pemuda; c. penyelenggaraan kewirausahan dan kecakapan hidup pemuda; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kewirausahan dan kecakapan Hidup Pemuda. Pasal 17 Rincian Seksi Kewirausahan dan Kecakapan Hidup Pemuda adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi kewirausahan dan kecakapan hidup pemuda; b. melaksanakan kemitraan dan kewirausahaan; c. melakukan
fasilitasi
dan
dukungan
aktivitas
kepemudaan
lintas
kecamatan; d. menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda ; e. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda ; f.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
12
Bagian Keempat BIDANG OLAHRAGA Pasal 18 (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis
pengembangan
manajemen
olahraga,
pembinaan
dan
pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. b. pelaksanaan
pembinaan
dan
koordinasi
dalam
pengembangan
manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. c. penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga,
pembinaan
dan
pemasyarakatan
olah
raga
dan
pembangunan sarana dan prasarana olahraga. e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Seksi Manajemen Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga; (2) Seksi Manajemen Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis manajemen olah raga; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Manajemen Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga;
13
b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga; c. pengawasan
dan evaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen
olahraga. Pasal 20 Rincian tugas Seksi Manajemen Olahraga adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi manajemen olahraga; b. melaksanakan peningkatan mutu organisasi c. melaksankan pengembangan sistem sertifikasi dan satandarisasi profesi; d. melaksanakan pengembangan perencanaan olah raga terpadu; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga; f.
melaksanakan pembinaan manajemen organisasi olahraga;
g. melakukan
penyusunan
pola
kemitraan
masyarakat
dalam
pembanguanan dan pengembangan industri olah raga; h. melaksankan monitoring, evaluasi dan pelaporan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 21
(1) Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga; (2) Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga; b. penyusunan
bahan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; c. penyelenggaraan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; d. pengawasan
dan
evaluasi
pemasyarakatan olahraga;
14
pelaksanaan
pembinaan
dan
Pasal 22 Rincian tugas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah sebagai berikut: a. menyusun
rencana
kerja
seksi
pembinaan
dan
pemasyarakatan
olahraga; b. melaksanakan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; c. melaksanakan
identifikasi
dan
pengembangan
olahraga
unggulan
daerah; d. melakukan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat; e. melaksanakan pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah; f.
melaksanakan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
g. menyelenggarakan kompetisi olahraga; h. melaksanakan pemassalan olehraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat ; i.
memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi ;
j.
melakukan pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga ;
k. melakukan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat ; l.
melakukan pengembangan olahraga rekreasi ;
m. melakukan peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlit, pelatih dan teknisi olahraga ; n. melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga ; o. melaksanakan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat ; p. melaksanakan peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpuan dan tingkat daerah ; q. meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dan
dunia
usaha
dalam
pendanaan dan pembinaan olahraga ; r.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Pasal 23 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga; (2) Seksi
Sarana
melaksanakan
dan
Prasarana
Olahraga
mempunyai
tugas
pokok
kebijakan teknis peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan sarana dan prasarana olahraga; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga; c. penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana olahraga; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pasal 24 Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana olahraga; b. melakukan peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga ; c. melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ; d. melaksanakan
pengembangan
dan
pemanfaatan
iptek
dalam
usaha
dalam
pengembangan sarana dan prasarana olahraga ; e. melaksanakan
peningkatan
peran
serta
dunia
pengembangan sarana dan prasarana olahraga ; f.
melaksanakan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan rasarana olahraga ;
g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Bagian Kelima BIDANG KEBUDAYAAN Pasal 25 (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis
pengembangan
nilai
budaya,
pengelolaan
kekayaan
dan
keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan. b. pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
dalam
pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan. c. penyelenggaraan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan. d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan. e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Seksi Pengembangan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan; (2) Seksi
Pengembangan
Nilai
Budaya
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Nilai Budaya mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
pengembangan
nilai
budaya; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya;
17
c. penyelenggaraan pengembangan nilai budaya; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya; Pasal 27 Rincian tugas Seksi Pengembangan Nilai Budaya adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan nilai budaya; b. melaksanakan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah ; c. melaksanakan penatagunaan naskah kuno nusantara ; d. melakukan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya ; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28
(1) Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan; (2) Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan
Kekayaan dan Keragaman Budaya menyelenggarakan
fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; c. penyelenggaraan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.
18
Pasal 29 Rincian tugas Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan nilai budaya; b. melakukan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ; c. melaksanakan
pelestarian
fisik
dan
kandungan
bahan
pustaka
termasuk naskah kuno ; d. melakukan sosialisasi penngelolaan kekayaan budaya lokal daerah ; e. melaksanakan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka ; f.
melaksanakan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ;
g. menyelenggarakan dialog kebudayaan ; h. menyelenggarakan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah ; i.
melakukan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah ;
j.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 (1) Seksi Pengembangan Kerja Sama Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. (2) Seksi Pengembangan Kerja Sama Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kerja sama kebudayaan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Kerja Sama Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kerja sama kebudayaan; b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan pengembangan kerja sama kebudayaan; c. penyelenggaraan pengembangan kerja sama kebudayaan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kerjasama kebudayaan.
19
Pasal 31 Rincian tugas Seksi Pengembangan Kerja Sama Kebudayaan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan kerja sama kebudayaan; b. melakukan
fasilitasi
pengembangan
kemitraan
dengan
lsm
dan
perusahaan swasta ; c. melakukan
fasiliasi
pembentukan kemitraan usaha profesi antar
daerah ; d. membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG PARIWISATA Pasal 32
(1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang
Pariwisata
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata. b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran
pariwisata,
pengembangan
destinasi
pariwisata
dan
pengembangan kemitraan pariwisata. c. penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata. d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
20
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33 (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata. (2) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Promosi dan Pemasaran. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata; c. penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata; d. pengawasan
dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran
pariwisata. Pasal 34 Rincian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut: a
menyusun rencana kerja seksi promosi dan pemasaran;
b
melakukan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata ;
c
meningkatkan
pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
pemasaran
pariwisata ; d
melakukan pengembangan jaringan kerjasa promosi pariwisata ;
e
melakukan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata ;
f
menyelenggarakan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri ;
g
menyelenggarakan pelatihan pemandu wisata terpadu ;
h
melaksanakan pengembangan statistik kepariwisataan ;
i
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
j
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21
Pasal 35 (1) Seksi Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata. (2) Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata ; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata; c. penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata. Pasal 36 Rincian tugas Seksi Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi destinasi pariwisata; b. menyelenggarakan pengembangan obyek pariwisata unggulan ; c. melaksanakan
peningkatan
pembangunan
sarana
dan
prasarana
pariwisata ; d. melakukan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan ; e. melaksanakan
koordinasi
pembangunan
obyek
pariwisata
dengan
lembaga/ dunia usaha ; f.
melakukan pengembangan daerah tujuan wisata ;
g. melakukan pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi di bidang pariwisata ; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 37
(1) Seksi Pengembangan Kemitraan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata;
22
(2) Seksi Pengembangan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kemitraan pariwisata. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Seksi Pengembangan Kemitraan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan pariwisata. b. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengembangan kemitraan pariwisata. c. penyelenggaraan pengembangan kemitraan pariwisata. d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kemitraan pariwisata. Pasal 38 Rincian tugas Seksi Pengembangan Kemitraan Pariwisata adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan kemitraan pariwisata; b. melaksanakan pengembangan dan penguatan informasi dan data base ; c. melakukan pengembangan sdm di bidang pariwisata ; d. melakukan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata ; e. melaksanakan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata ; f.
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ;
g. memberikan rekomendasi perizinan usaha pariwisata; h. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 39
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
23
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengembangan
permuseuman
dan
pelestarian
sejarah dan purbakala. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan permuseuman dan pelestarian sejarah dan purbakala ; b. penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan permuseuman dan pelestarian sejarah dan purbakala; c. penyelenggaraan
pengembangan
permuseuman
dan
pelestarian
sejarah dan purbakala; d. pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi
dan
pengawasan
pelaksanaan
kegiatan pengembangan permuseuman dan pelestarian sejarah dan purbakala. Pasal 40 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah adalah sebagai berikut : a. menyusun program kerja UPT; b. melaksanakan inventarisasi, katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi ; c. melaksanakan pengadaan koleksi museum ; d. melaksanakan pameran museum ; e. melaksanakan perawatan museum ; f.
melaksanakan transkripsi dan transliterasi penulisan buku sejarah dan purbakala ;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan ; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.. Pasal 41 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
24
e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja ; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 42
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 43 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 44 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
merupakan jabatan struktural eselon IVb.
25
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 45 Para pejabat di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 46 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan
dan
Pariwisata
dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB VII TATA KERJA Pasal 47 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 48 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ; (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
26
Pasal 49 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 51 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyelenggarakan wajib
mengikuti
dan
mematuhi
petunjuk
sesuai
tugas dan fungsi, dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan
tepat pada
waktunya. Pasal 52 Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 53 Kepala Dinas dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
27
BAB VIII PENUTUP Pasal 54 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 55 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 56 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK
Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 11
28
