PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 8, pasal 20 dan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumbawa,
maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Sumbawa . Mengingat :
1. Undang–Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah dan
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang
Nomor
10
Pembentukan
Peraturan
Tahun
2004
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 4.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(
Indonesia
2005
Tahun
Lembaran
Negara
Nomor
108,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengawasan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerinahan
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473 );
2
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741 ) 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun
2008
tentang
Pembentukan,
Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumbawa
( Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah
Nomor 533 ). MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BERENCANA
DAN
RINCIAN
BADAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KABUPATEN SUMBAWA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. 5. Badan
adalah
Badan
Keluarga
Perempuan Kabupaten Sumbawa.
3
Berencana
dan
Pemberdayaan
6. Kepala
Badan
adalah
Kepala
Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : a. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : 1)
Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
2)
Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.
b. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari : 1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
(KIE); 2) Sub Bidang
Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga. c. Bidang Data dan Jaringan Informasi, terdiri dari: 1) Sub Bidang Pengolahan Data; 2) Sub Bidang Jaringan Informasi.
d.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari: 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; 2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari : a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
4
(2)
Bagan
Struktur
Organisasi
Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pasal 3 (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Kepala
Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: a. penyusunan
perencanaan
bidang
keluarga
berencana
dan
pemberdayaan perempuan; b. perumusan
kebijakan
teknis
bidang
keluarga
berencana
dan
pemberdayaan perempuan; c. pengkoordinasian pemerintahan
pemberian
daerah
di
dukungan bidang
atas
keluarga
penyelenggaraan berencana
dan
pemberdayaan perempuan; d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keluarga
berencana,
keluarga
sejahtera,
pengolahan
data
dan
pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. pembinaan
terhadap
Unit
Pelaksana
Teknis
Badan
Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh tugas dan fungsinya.
5
Bupati sesuai dengan
Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan
serta
urusan
umum
dan
kepegawaian. (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan badan. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan badan; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.
6
Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian program; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan; c. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan; d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan badan; e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ; f.
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
g. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan; h. melaksanakan
pengawasan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
perencanaan. i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (2) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan badan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan; c. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
dalam
pengelolaan
administrasi keuangan badan. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. meyusun rencana kerja sub bagian keuangan; b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
7
c. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; f.
melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan.
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Umum
melaksanakan
dan
urusan
Kepegawaian umum
mempunyai
dan
pengelolaan
tugas
pokok
administrasi
kepegawaian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan badan; c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan; d. melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan
dan
kebersihan di lingkungan kerja; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; f.
melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan badan;
8
g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; i.
melaksanakan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan badan; j.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; l.
melaksanakan
penyiapan
pegawai
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG KELUARGA BERENCANA Pasal 11 (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana. (3) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana; b. perumusan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
9
c. pelaksanaan keluarga
pembinaan
dan
koordinasi
dalam
pengendalian
berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan
pelayanan keluarga berencana; d. penyelenggaraan kegiatan keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 12 (1) Sub
Bidang
Pengendalian
Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Bidang
Keluarga
Berencana; (2) Sub
Bidang
Reproduksi
Pengendalian mempunyai
Keluarga
tugas
pokok
Berencana
dan
melaksanakan
Kesehatan
pengendalian
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pengendalian
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; c. penyusunan pelaksanaan
bahan
pembinaan,
pengendalian
keluarga
koordinasi berencana
dan dan
fasilitasi kesehatan
reproduksi; d. penyelenggaraan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pasal 13 Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut :
10
a. menyusun rencana kerja sub bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. menetapkan target pencapaian keluarga berencana; c. melakukan pembinaan terhadap peserta KB (baik aktif maupuin baru); d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan program KB; e. mengembangkan dan pembentukan PIK KRR baik di sekolah maupun di luar sekolah; f.
melaksanakan pembinaaan PIK KRR;
g. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran peserta KB; h. melaksanakan pembinaan peserta KB; i.
menyusun perkiraan Unmeet Need KB;
j.
melakukan promosi dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
k. meningkatkan partisipasi pria dalam ber - KB; l.
mengembangkan dan pembentukan kelompok pria yang peduli KB;
m. mengembangkan sarana informasi dan bagi kaum pria; n. melakukan KIE KRR baik kepada remaja maupun kepada keluarga; o. melakukan pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana; b. penyusunan program dan kegiatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana; c. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
11
fasilitasi
d. penyelenggaraan
kegiatan
jaminan
dan
pelayanan
keluarga
berencana. Pasal 15 Rincian tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang jaminan pelayanan keluarga berencana ; b. merencanakan
dan
menyediakan
alat/obat
kontrasepsi
sesuai
kebutuhan baik jenis maupun jumlahnya; c. melaksanakan pendistribusian alat kontrasepsi; d. memberikan pelayanan alat kontrasepsi; e. memantau dan membina peserta KB atau akseptor untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsinya; f.
menyediakan sarana dan prasarana progran KB.
g. mengembangkan dan pemantapan jaringan pelayanan pengayomaan medis bagi peserta yang mengalami komplikasi pemakaian kontrasepsi; h. meningkatkan mutu dan pelayanan KB melalui peningkatan SDM tenaga pelayanan; i.
melaksanakan
pemantauan
dan
pembinaan
mutu
serta
kualitas
pelayanan KB; j.
melaksanakan sosialisasi dan KIE tentang kelangsungan ibu, bayi dan anak;
k. meningkatkan jaminan pelayanan dan pemenuhan hak-hak reproduksi dengan menggunakan informed chois dan informed concent. l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat BIDANG KELUARGA SEJAHTERA Pasal 16 (1) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis advokasi dan komunikasi informasi
12
edukasi (KIE) serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang keluarga sejahtera; b. perumusan kebijakan teknis kegiatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam kegiatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; d. penyelenggaraan kegiatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 17 (1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera; (2) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi mempunyai tugas pokok melaksanakan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE; b. penyusunan program dan kegiatan pengembangan dan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan advokasi dan KIE; d. penyelenggaraan kegiatan advokasi dan KIE; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE.
13
Pasal 18 Rincian tugas Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi; b. menjalin hubungan kemitraan dengan media cetak dan elektronik; c. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan advokasi dan KIE; d. melaksanakan administrasi kegiatan advokasi dan KIE kependudukan KB/KS; e. mengumpulkan
dan
pengembangnan
mengolah
data
komunikasi,
untuk
bahan
hubungan
perencanaan
masyarakat
dan
pendayagunaan sarana komunikasi; f.
melaksanakan pengadaan sarana KIE penyuluh KB;
g. melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas institusi masyarakat pedesaan; h. melaksanakan
optimalisasi
pelaksanaan
sarana
KIE
untuk
menyampaikan program KB kepada masyarakat; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19
(1) Sub Bidang Pengembangan
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera; (2) Sub Bidang Pengembangan
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Pengembangan
Ketahanan
dan
Pemberdayaan
Keluarga
mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; b. penyusunan program dan kegiatan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
14
c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; d. penyelenggaraan
pengembangan
ketahanan
dan
pemberdayaan
kegiatan
pengembangan
keluarga; e. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Pasal 20 Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; b. melaksanakan pembinaan terhadap bina keluarga (BKB, BKR, BKL, dan BLK); c. meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL, dan BLK); d. meningkatkan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; e. meningkatkan akses informasi pelayanan dalam peningkata ketahanan dan kesejahteraan keluarga; f.
meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka pendampingan dan penggali sumber daya serta pembelajaran kewirausahaan khususnya kepada keluarga pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi;
g. mengembangkan penggunaan alat tehnologi tepat guna bagi kelompok UPPKS; h. mengintegrasikan kegiatan kelompok UPPKS dengan kegiatan kelompok usaha lainnya; i.
menyiapkan tenaga pengelola dan pelaksana kelompok bina keluarga;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
Bagian Kelima BIDANG DATA DAN JARINGAN INFORMASI Pasal 21 (1) Bidang Data dan Jaringan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang
Data
dan
Jaringan
Informasi
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan basis data dan jaringan informasi Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Data dan Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang data dan jaringan informasi; b. perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi; c. pelaksanaan
pembinaan
dan
koordinasi
pengolahan
data
dan
pengembangan jaringan informasi; d. penyelenggaraan
kegiatan
pengolahan
data
dan
pengembangan
jaringan informasi; e. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengolahan
data
dan
pengembangan jaringan informasi; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22 (1) Sub Bidang Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Jaringan Informasi; (2) Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
pengumpulan,
pengolahan
dan
pendokumentasian
data
keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. penyusunan
program
dan
kegiatan
berencana dan keluarga sejahtera;
16
pengolahan
data
keluarga
c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengolahan data keluarga berencana dan kelurga sejahtera; d. penyelenggaraan pengolahan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengolahan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Pasal 23 Rincian tugas Sub Bidang Pengolahan Data adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pengolahan data; b. mengumpulkan
dan
mengolah
data,
laporan
umpan
balik
hasil
pendataan keluarga; c. mengolah data hasil pendataan keluarga; d. menganalisa data hasil pendataan; e. melaksanakan sarasehan hasil pendataan keluarga; f.
melaksanakan penyusunan laporan dan penyajian data kependudukan dan program KB;
g. melaksanakan penyusunan laporan tentang dampak program KB; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24 (1) Sub Bidang Jaringan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Jaringan Informasi; (2) Sub Bidang Jaringan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sistem jaringan informasi keluarga berencana; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Jaringan Informasi mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan sub bidang jaringan informasi; b. perumusan
kebijakan
teknis
pengembangan
jaringan
informasi
keluarga berencana; c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pengembangan jaringan informasi keluarga berencana; d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jaringan informasi keluarga berencana.
17
Pasal 25 Rincian tugas Sub Bidang Jaringan Informasi adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang jaringan informasi; b. menyebarluaskan informasi tentang dampak program; c. melaksanakan pemantapan data dan informasi program KB untuk mendukung pembangunan daerah; d. melaksanakan
pengembangan
dan
penetapan
kebijakan
sistem
informasi management dan analisa program KB; e. melaksanakan
pengembangan
dan
penyediaan
data
mikro
kependudukan dan keluarga; f.
memberikan dukungan operaional sitem informasi management dan analisa program KB serta kebutuhan catpor, ketersediaan data dan informasi;
g. mengumpulkan data untuk bahan penyiapan publikasi pelaksanaan program KB; h. melakukan penyediaan pelayanan bahan - bahan visualisasi data KB; i.
menginformasikan hasil laporan naratif;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pasal 26
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas
pokok
merumuskan
dan
melaksanakan
kebijakan
teknis
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. perumusan
kebijakan
teknis
perlindungan anak;
18
pemberdayaan
perempuan
dan
c. pelaksanaan pembinaan,
koordinasi dan fasilitasi dalam kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. penyelenggaraan
kegiatan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 27
(1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2) Sub
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pemberdayaan perempuan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (2), Sub Bidang Pemberdayan Perempuan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan; b. penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan; d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan; e. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pemberdayaan
perempuan. Pasal 28 Rincian tugas Sub Bidang
Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai
berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pemberdayaan perempuan; b. melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; c. melaksanakan peningkatan peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik; d. melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender;
19
e. melaksanakan advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan; f.
melaksanakan
fasilitas
pengembangan
pusat
perlayanan
terpadu
pemberdayaan perempuan; g. melaksanakan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan; h. melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutaamaan gender; i.
melaksanakan
peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak; j.
melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
k. mengembangkan sistem informasi gender dan anak; l.
menyusun sistem perlindungan bagi perempuan;
m. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan; n. melaksanakan pembinaan organisasi perempuan; o. melaksanakan pendidikan dan latihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender; p. melaksanakan bimbingan dan manajemen usaha bagi perempuan; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1) Sub Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub
bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan perlindungan anak. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak; b. penyusunan program dan kegiatan perlindungan anak; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam kegiatan perlindungan anak; d. penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perlindungan anak.
20
Pasal 30 Rincian tugas Sub Bidang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang perlindungan anak; b. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah; c. melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak; d. melaksanakan penguatan kelembagaan perlindungan anak; e. menyusun sistem perlindungan anak; f.
melaksanakan advokasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;
g. melaksanakan
pengembangan
jaringan
kelembagaan
perlindungan
anak; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 31 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
bahan
kebijakan
teknis
pengendalian
keluarga
berencana dan keluarga sejahtera; b. penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; c. penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; d. pelaksanaan
kegiatan
pengendalian
keluarga
berencana
keluarga sejahtera ; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT.
21
dan
Pasal 32 Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis KB ; b. melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) massa, kelompok dan perorangan; c. membawa calon aksestor ke tempat pelayanan KB; d. melaksanakan pengarahan massa ketempat pelayanan KB; e. melakukan pembinaan peserta KB lama yaitu membawa akseptor untuk rujuk, pelayanan ulang dan kunjungan ulang; f.
memberikan ceramah tentang perkembangan program KB;
g. menumbuhkan institusi melalui pendekatan, seleksi, kesepakatan pengukuhan dan pembekalan; h. membuat laporan tentang penggerakan pengembangan program KB, KS dan kependudukan bulanan; i.
melaksanakan analisis dan evaluasi KB, KS dan kependudukan setiap bulan;
j.
mengembangkan
institusi
dalam
upaya
meningkat
jumlah
serta
kualitasnya; k. pengembangan kegiatan LSOM dan organisasi profesi dalam mendukung kegiatan KB; l.
mendorong
terciptanya
pembudayaan
dan
pengembangan
PUP
(Penundaan Usia Perkawinan); m. melaksanakan pengaturan kelahiran melaui penyelenggaraan kegiatan pra konseling, konseling medis, penyaluran alkon, membuat laporan kegiatan pelayanan kontrasepsi, membuat pencatatan pelaporan dokter, bidan praktek swasta; n. meningkatkan peran suami dalam ber KB; o. menumbuhkan, membina, mengembangkan kelompok UPPKS, bina keluarga (BKB, BKR, BKL, dan BLK); p. melaksanakan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan seperti PPKBD, sub PPKD dan kelompok KS; q. melaksanakan pendataan keluarga; r.
membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan PPKBD, sub PPKBD dan kelompok KS, baik untuk kegiatan KB maupun untuk kegiatan pembinaan keluarga sejahtera;
s. melakukan pencatatan dan pelaporan;
22
t.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 33
(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (2) Sub
Bagian
Tata
Usaha
UPT
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan ; b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT. Pasal 34 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Bagian Kedelapan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 35 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 36 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
23
(3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 37 (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 38 Para pejabat dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
diangkat
dan
diberhentikan
oleh
Bupati
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 39 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.
24
BAB VII TATA KERJA Pasal 40 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan kelompok
jabatan
fungsional,
wajib
menerapkan
prinsip
koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 41 (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan ; (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
dengan
memperhatikan senioritas kepangkatan; Pasal 42 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, wajib mengawasi bawahannya
masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
25
Pasal 44 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib
mengikuti
dan
mematuhi
petunjuk
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan
tepat pada
waktunya.
Pasal 45 Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 46 Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENUTUP Pasal 47 Dengan berlakunya Peraturan
Bupati ini, maka semua Peraturan yang
telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 48 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
26
Pasal 49 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 25
27
