1
BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang
:
bahwa guna efektifitas dan efisiensi, memelihara dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan, serta sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo ;
Mengingat
:
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ; 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
2 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3); 18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo .
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pendaratan dan pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo. 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan yakni UPTD Pusat Pendaratan Ikan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) UPTD Pusat Pendaratan Ikan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
4 (2) UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 2 (dua) wilayah, yaitu ; a. Pusat Pendaratan Ikan Besuki ; b. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo. (3) Pusat Pendaratan Ikan Besuki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berkedudukan di Kecamatan Besuki, meliputi : a. Pusat Pendaratan Ikan Banyuglugur Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur; b. Pusat Pendaratan Ikan Besuki Desa Pesisir Kecamatan Besuki; c. Pusat Pendaratan Ikan Ketah Desa Ketah Kecamatan Suboh; d. Pusat Pendaratan Ikan Bungatan Desa Bletok Kecamatan Bungatan; e. Pusat Pendaratan Ikan Kilensari Desa Kilensari Kecamatan Panarukan; f. Pusat Pendaratan Ikan Somangkaan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan; g. Pusat Pendaratan Ikan Gelung Desa Gelung Kecamatan Panarukan; h. Pusat Pendaratan Ikan Kalbut Desa Semiring Kecamatan Mangaran; i. Pusat Pendaratan Ikan Tanjung Pecinan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran; j. Pusat Pendaratan Ikan Tanjung Kamal Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran. (4) Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berkedudukan di Kecamatan Banyuputih, meliputi : a. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih ; b. Pusat Pendaratan Ikan Bugeman Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih ; c. Pusat Pendaratan Ikan Sukorejo Desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih ; d. Pusat Pendaratan Ikan Pandean Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih ; e. Pusat Pendaratan Ikan Agel Desa Agel Kecamatan Jangkar ; f. Pusat Pendaratan Ikan Kumbang Sari Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar ; g. Pusat Pendaratan Ikan Jangkar Desa Jangkar Kecamatan Jangkar ; h. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Langgar Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus ; i. Pusat Pendaratan Ikan Landangan Desa Landangan Kecamatan Kapongan. (5) UPTD Pusat Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
5 Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan urusan di bidang teknis operasional pengelolaan pusat pendaratan ikan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pusat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kegiatan pendaratan ikan ; b. Pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian pengelolaan pusat pendaratan ikan ; c. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan pusat pendaratan ikan dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi; d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan ; dan e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan. BAB IV ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pendaratan Ikan terdiri dari : a. Kepala ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Pelaksana Lelang ; d. Pelaksana Pembukuan ; e. Pelaksana Pendataan dan Pelaporan ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Lelang, Pelaksana Pembukuan serta Pelaksana Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan. (3) Struktur Organisasi UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB V PENJABARAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 7 (1) Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pendaratan ikan dan pelelangan ikan di pusat pendaratan ikan.
6 (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan ; b. Pelaksanaan pengelolaan pusat pendaratan ikan ; c. Pelaksanaan administrasi pusat pendaratan ikan ; d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta ; e. Pemberdayaan nelayan, organisasi nelayan, organisasi swasta dan lembaga lainnya sebagai penyelenggara pelelangan ikan ; f. Penyusunan data stastistik, memantau pemanfaatan sumberdaya kelautan ; g. Pelaksanaan pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan ; i. Pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendaratan ikan ; dan j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga ; b. Melakukan penyediaan, mengelola dan menginventarisir serta melaksanakan perawatan sarana dan prasarana pusat pendaratan ikan ; c. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program) ; d. Melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Pusat Pendaratan Ikan ; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD. Bagian Ketiga Pelaksana Lelang Pasal 9 Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : a. Memimpin jalannya penyelenggaraan pelelangan ; b. Melakukan penyortiran ikan ; c. Melakukan penimbangan ikan ; d. Melakukan pelabelan jenis ikan, mutu ikan dan berat ikan ; e. Melakukan pengaturan tata letak wadah/keranjang ikan ; dan f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD.
7 Bagian Keempat Pelaksana Pembukuan Pasal 10 Pelaksana Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas : a. Melakukan penagihan dan penerimaan terhadap wajib retribusi sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku ; b. Menyerahkan hasil penagihan retribusi kepada bendahara penerima Dinas Kelautan dan Perikanan ; c. Melakukan pembukuan hasil transaksi pelelangan ; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD. Bagian Kelima Pelaksana Pendataan dan Pelaporan Pasal 11 Pelaksana Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas : a. Melaksanakan pendataan wajib retribusi ; b. Melakukan perencanaan usaha kelancaran pembayaran retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. (3) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 13 (1) Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
8
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7)
BAB VIII TATA KERJA Pasal 14 Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 21 Agustus 2009 WAKIL BUPATI SITUBONDO,
Drs. H. SUROSO, M.Pd Diundangkan di Situbondo pada tanggal 21 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007 BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 25
9 LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : 21 Agustus 2009 Nomor : 25 Tahun 2009 STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT PENDARATAN IKAN KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
KEL. JAB. FUNGSIONAL
Pelaksana Lelang
Pelaksana Pembukuan
Pelaksana Pendataan dan Pelaporan
WAKIL BUPATI SITUBONDO,
Drs. H. SUROSO, MPd
