PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang : a. bahwa
untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2,
pasal 7, pasal 19 dan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Lembaga Teknis Daerah maka
rincian
Pemberdayan
tugas,
fungsi
Masyarakat
Kabupaten Sumbawa,
dan
dan
tata
kerja
Badan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Badan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Sumbawa. Mengingat : 1. Undang–Undang Pembentukan
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan
(Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 2007 Nomor
Daerah (Lembaran Negara Tahun
89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor
4741 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Kabupaten Sumbawa
Susunan, Kedudukan, Lembaga
Teknis
Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 533).
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI
DAN
MASYARAKAT
TATA DAN
KERJA
BADAN
PEMERINTAHAN
PEMBERDAYAAN
DESA
KABUPATEN
SUMBAWA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.
Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6.
Kepala Badan adalah Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa. 7.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1)
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : A. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : 1). Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : a) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat b) Sub
Bidang
Pengembangan
Kehidupan
Sosial
Budaya
Masyarakat; 2) Bidang Usaha Ekonomi Desa, terdiri dari : a) Sub Bidang Peningkatan Usaha-Usaha Ekonomi Masyarakat; b) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat; 3) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari: a) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b) Sub Bidang Pengkajian Tekhnologi Tepat Guna. 4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari: a) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b) Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan D. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Bagan Struktur
Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
4
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 3 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa merupakan
unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. (3) Badan
Pemberdayaan
melaksanakan
Masyarakat
tugas
dan
sebagaimana
Pemerintahan
dimaksud
pada
Desa
dalam
ayat
(2),
masyarakat
dan
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan
perencanaan
bidang
pemberdayaan
pemerintahan desa ; b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c. pengkoordinasian pemerintahan
pemberian
daerah
di
dukungan
bidang
atas
pemberdayaan
penyelenggaraan masyarakat
dan
pemerintahan desa ; d. pembinaan, pengendalian
dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang
pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa dan kelurahan; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretariat
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
penyusunan
perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. 5
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ; e. pelaksanaan
koordinasi,
pembinaan,
pengendalian,
evaluasi
dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan
program dan kegiatan badan. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan badan; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Pasal 6 Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian program; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan; c. mengumpulkan bahan-bahan
dalam penyusunan program dan kegiatan
badan; d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan badan; e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masingmasing unit kerja ; f.
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
g. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan; h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan. 6
i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan
rencana
kegiatan
pengelolaan
administrasi
keuangan
badan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan badan. Pasal 8 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. meyusun rencana kerja sub bagian keuangan; b. melaksanakan
kegiatan
perbendaharaan,
verifikasi
dan
pembukuan
keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; c. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ; e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; f.
melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan.
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi; a. penyusunan
rencana
kegiatan
administrasi kepegawaian ; 7
urusan
umum
dan
pengelolaan
b. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian ; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 10 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan badan; c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan; d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; f.
melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan badan;
g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ; i.
melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan badan;
j.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
k. melaksanakan
penyiapan
bahan
kenaikan
pangkat,
daftar
penilaian
pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; l.
melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8
Bagian Ketiga BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT Pasal 11 (1)
Bidang
Pengembangan
Partisipasi
dan
Kehidupan
Sosial
Budaya
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2)
Bidang
Pengembangan
Partisipasi
dan
Kehidupan
Sosial
Budaya
Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang
pengembangan partisipasi dan
kehidupan sosial budaya masyarakat; b. perumusan kebijakan teknis pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; c. pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
koordinasi
partisipasi
dan
dan
swadaya
fasilitasi masyarakat
dalam serta
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12
(1)
Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
(2)
Sub
Bidang
Pengembangan
Partisipasi
dan
Swadaya
Masyarakat
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat. 9
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Swadaya
Masyarakat mempunyai
fungsi: a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pengembangan
partisipasi dan swadaya masyarakat; b. penyusunan program dan kegiatan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat; d. penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat; e. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pengembangan
partisipasi dan swadaya masyarakat. Pasal 13 Rincian Tugas Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat adalah sebagai berikut: a.
menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat;
b.
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koodinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat;
c.
mengkoordinasi dan memfasiltasi pelaksanaan pengolahan data profil desa dan kelurahan;
d.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat;
e.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
diseminasi
dan
informasi
bagi
masyarakat; f.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
g.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pembentukan
dan
revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di desa dan kelurahan; h.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan;
i.
mengkoordinasi masyarakat
dan
dalam
memfasilitasi penataan
dan
pelaksanaan
peningkatan
pendayagunaan
ruang
peran
kawasan
perdesaan; j.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan dan kelurahan (lomba desa, lomba RT/RW);
10
k.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14
(1)
Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. (2)
Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pengembangan
kehidupan sosial budaya masyarakat; b. penyusunan program dan kegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan
kehidupan
sosial
budaya
masyarakat
desa
dan
kelurahan d. penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; e. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pengembangan
kehidupan sosial budaya masyarakat. Pasal 15 Rincian Tugas
Sub
Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat adalah sebagai berikut: a.
menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
b.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Masyarakat; c.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat;
d.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) , GAKY, GSI (Gerakan Sayang Ibu) dan PPKSS; 11
e.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pembinaan
supervisi
peningkatan kesejahteraan sosial; f.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;
g.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan keswadayaan anak dan remaja;
h.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat;
i.
mengkoordinasi dan memfasilitasi kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pengembangan kehidupan sosial budaya;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat BIDANG USAHA EKONOMI DESA Pasal 16
(1)
Bidang Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)
Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan
kebijakan
teknis
peningkatan
usaha-usaha
ekonomi
masyarakat dan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang usaha ekonomi desa; b. perumusan
kebijakan
teknis
peningkatan
usaha-usaha
ekonomi
masyarakat serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat; d. penyelenggaraan peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ekonomi
masyarakat
serta
pengembangan
kelembagaan
ekonomi
masyarakat; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12
Pasal 17 (1)
Sub Bidang Peningkatan Usaha-usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa.
(2)
Sub Bidang Peningkatan Usaha-usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan usaha usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bidang Peningkatan Usaha-usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan usahausaha ekonomi masyarakat; b. penyusunan program dan kegiatan peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat; d. penyelenggaraan peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan usahausaha ekonomi masyarakat. Pasal 18
Rincian Tugas Sub Bidang Peningkatan Usaha-usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut: a.
menyusun rencana kerja sub bidang peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat;
b.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengembangan
dan
peningkatan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; c.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengembangan
dan
peningkatan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin; d.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengembangan
dan
pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; e.
mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dari pemerintah, pihak ketiga dan pinjaman desa;
f.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan informasi pelaksanaan dan pendayagunaan bantuan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 13
g.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
peningkatan
kewirausahaan dan perkoperasian masyarakat melalui pelatihan dan praktek kerja; h.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19
(1)
Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa.
(2)
Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas
pokok
melaksanakan
pengembangan
kelembagaan
ekonomi
masyarakat; (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a
penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat; b
penyusunan
program
dan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan
ekonomi masyarakat; c
penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
d
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
e
pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat. Pasal 20 Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat; b. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro perdesaan; c. mengkoordinasi dan memfasilitasi pendataan dan informasi pelaksanaan dan pendayagunaan bantuan pembangunan; 14
d. mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan penyimpanan melalui lumbung dan kelembagaan pangan; e. mengkoordinasi dan memfasilitasi peningkatan pelaksanaan permodalan lembaga ekonomi desa dan penyaluran bantuan pembangunan; f.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
peningkatan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengembangan
sistem
perkreditan perdesaan; g. mengkoordinasi
dan
pola
kemitraan dalam peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa; h. mengkoordinasi dan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Pasal 21
(1)
Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)
Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan pengkajian teknologi tepat guna.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan pengkajian teknologi tepat guna; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengkajian teknologi tepat guna; d. penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam dan pengkajian teknologi tepat guna; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengkajian teknologi tepat guna; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 15
Pasal 22 (1)
Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam; b. penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam; d. penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 23
Rincian tugas Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai berikut: a.
menyusun rencana kerja sub bidang pemanfaatan sumber daya alam;
b.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan;
c.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir pedesaan;
d.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan;
e.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24
(1)
Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
(2)
Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian teknologi tepat guna.
16
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian teknologi tepat guna; b. penyusunan program dan kegiatan pengkajian teknologi tepat guna; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna; d. penyelenggaraan pengkajian teknologi tepat guna; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengkajian teknologi tepat guna. Pasal 25
Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut: a.
menyusun rencana kerja sub bidang pengkajian teknologi tepat guna;
b.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna;
c.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna;
d.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama teknologi tepat gunal;
e.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pemasyarakatan
dan
bantuan teknologi tepat guna; f.
melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
g.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Pasal 26
(1)
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan
dan
melaksanakan
kebijakan
teknis
pembinaan
pemerintahan desa dan kelurahan. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi: 17
a. penyusunan perencanaan bidang pemerintahan desa dan kelurahan; b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; d. penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 27
(1)
Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
(2)
Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanaan pembinaan tata pemerintahan desa dan kelurahan.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan tata pemerintahan desa dan kelurahan; b. penyusunan program dan kegiatan pembinaan tata pemerintahan desa dan kelurahan; c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan tata pemerintahan desa dan kelurahan; d. penyelenggaraan pembinaan tata pemerintahan desa dan kelurahan; e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan tata pemerintahan desa dan kelurahan. Pasal 28
Rincian tugas Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang tata pemerintahan desa dan kelurahan; b. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; 18
c. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan tata pemerintahan desa dan kelurahan; d. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Data Base penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan; e. mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengembangan
pemerintahan desa dan kelurahan; f.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
g. mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pemantauan
dan
evaluasi
tata
pemerintahan desa dan kelurahan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1)
Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
(2)
Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pengembangan
kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; b. penyusunan program dan kegiatan pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; d. penyelenggaraan pengembangan kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; e. pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
kegiatan
pengembangan
kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan. Pasal 30 Rincian tugas Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut : a.
menyusun rencana kerja sub bidang kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan; 19
b.
mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengumpulan
dan
pendataan tanah kas desa dan kekayaan desa serta kelurahan lainnya; c.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan;
d.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan penetapan pedoman dan peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
e.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan, konsultansi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
f.
mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
g.
mengkoordinasi dan memfasilitasi evaluasi kekayaan dan kelembagaan desa dan kelurahan;
h.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan. Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV ESELONERING Pasal 33 (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb. (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 20
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV a. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 34 Para pejabat dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 35 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah. BAB VII TATA KERJA Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit
kerja
dalam
lingkungan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 37 (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan; (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
21
Pasal 38 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 40 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi, wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya. Pasal 41 Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 42 Kepala Badan dalam melaksanakan kepada Bupati dan
tugas,
wajib menyampaikan laporan
tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V PENUTUP Pasal 43 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. 22
Pasal 44 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 45 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK
Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
A. KAHAR KARIM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 24
23
