PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERINDAG TAMBEN KABUPATEN TRENGGALEK
FXIK Ardi Pradana, Ir. Janti Gunawan, M.Eng.Sc., M.Com.I.B., Ph.D., Naning Aranti Wessiani, S.T., M.M. Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 Email:
[email protected] Abstrak Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Walau potensi UMKM sangat besar, UMKM merupakan kategori usaha yang rapuh dan sangat membutuhkan peran berbagai lembaga untuk terus berkembang. Sejauh ini berbagai upaya pengembangan UMKM telah banyak dilakukan oleh pemerintah selaku fasilitator pengembangan usaha. Namun, upaya pengembangan UMKM tersebut dinilai masih belum menunjukan hasil yang memuaskan sehingga dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan pada upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah. Pada penelitian ini akan dilakukan perbaikan pada proses perencanaan dan pengukuran kinerja upaya pengembangan UMKM dengan diterapkannya Balanced Scorecard (BSC) pada organisasi pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek sebagai unit pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek khususnya pada Bidang Usaha Kecil Menengah. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu proses perencanaan strategis, proses perancangan sistem pengukuran kinerja, dan proses penyusunan alat bantu pengukuran kinerja. Berdasarkan proses perencanaan strategis dengan pendekatan analisis strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) dan pemetaan sasaran menggunakan kerangka BSC, sasaran pengembangan UMKM yang mengalami perluasan perspektif dan jumlah. Hal tersebut juga berdampak pada proses perancangan sistem pengukuran kinerja sehingga key performance indicator (KPI) yang digunakan untuk mengukur kesuksesan pengembangan UMKM mengalami peningkatan jumlah. Sasaran dan KPI yang digunakan dalam pengembangan UMKM selanjutnya dikemas dalam formulir rekapitulasi pengukuran kinerja yang bisa digunakan Dinas Koperindag Tamben untuk memudahkan proses pengukuran kinerja upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek. Kata Kunci: Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Pengukuran Kinerja, Balanced Scorecard Abstract The role of Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) is very important for national economic growth. However, SMEs are very fragile and dependent on many agencies to continue to grow such as bank, BDS, and government. So far, there have been a big number of SMEs development programs implemented by government as a facilitator of business development. In fact, these programs do not show satisfying result and therefore need to be improved. This research try to improve the SMEs development programs by implementing Balanced Scorecard as performance measurement approach on government unit. This research was conducted in Small and Medium Enterprises Department of Dinas Koperindag Tamben of Trenggalek Regency as government unit that responsible to develop SMEs in Trenggalek Regency. The study was conducted in three phases; strategic planning process, performance measurement system design process, and performance measurement instrument design. Based on strategic planning process using SWOT analysis and BSC framework to map the strategies, there are a strategy expansion in SMEs development strategies due to expanded perspectives. It is also gives an impact on the performance measurement system design process so the amount of key performance indicators (KPIs) used to measure the success of the development of SMEs was increased. In performance measurement instruments design, those strategies and KPIs are packaged in a performance measurement recapitulation form so Dinas Koperindag Tamben can use it to measure SMEs development programs. Keywords: SMEs Development, Performance measurement, Balanced Scorecard
1
1
Pendekatan pengukuran kinerja dirasa mampu meningkatkan efektivitas pengembangan UMKM yang dilaksanakan pemerintah mengingat masih lemahnya aspek implementasi, pengendalian atau pengawasan, pengukuran kinerja, dan konsistensi dalam sistem manajemen pemerintah (Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006). Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja salah satunya adalah Balanced Scorecard (BSC). BSC merupakan metode manajemen strategis dan pengukuran kinerja yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam seperangkat kerangka pengukuran kinerja (Kaplan & Norton, 1996). Salah satu kelebihan BSC menurut Wu (2009) adalah BSC merupakan perangkat manajemen strategi yang kuat sehingga tidak hanya dapat digunakan sebagai metode pengukuran kinerja saja namun juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menerjemahkan strategi menjadi aksi. Selain itu, BSC merupakan mekanisme untuk membuat organisasi, termasuk organisasi pemerintah, berfokus pada strategi karena penerapan BSC memungkinkan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanan strategi organisasi (Darmawan 2009). Diimplementasikannya BSC pada penelitian ini diharapkan dapat membantu dilakukannya pendekatan pengukuran kinerja pada upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Trenggalek dengan Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Dinas Koperindag Tamben) sebagai sasaran utama dalam implementasi BSC pada upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah. Adapun Kabupaten Trenggalek dipilih berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa potensi industri kecil dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Trenggalek mempunyai peluang untuk dilestarikan dan dikembangkan, baik dari aspek sumberdaya manusia, aspek produktivitas, aspek permodalan, serta aspek pemasaran (Saputra, 2008). Dengan dilakukannya penelitian ini di Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek diharapkan potensi pengembangan UMKM dapat dimanfaatkan sekaligus menjawab tantangan UMKM yang dihadapi di Kabupaten Trenggalek. Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka akan dilakukan pendekatan pengukuran kinerja pada upaya pengembangan UMKM yang dilakukan Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek dengan metode Balanced Scorecard.
Pendahuluan
Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional sangatlah penting. UMKM adalah kontributor terbesar dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja (World Bank, 2011). Di Indonesia sendiri, jumlah unit usaha berkategori UMKM mecapai 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia dan penyerapan tenaga kerja pada UMKM mencapai 97% (Kementrian Koperasi dan UKM, 2012). Selain jumlah dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional juga ditunjukan dengan kemampuan UMKM yang mampu menyumbang 57% dari total PDB Negara Indonesia. Walau UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, UMKM merupakan lembaga yang rapuh dan sangat bergantung pada upaya pengembangan UMKM. Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi UMKM dan untuk membantu UMKM terhindar dari permasalahan tersebut, maka peran lembaga – lembaga yang terlibat dalam pengembangan UMKM sangatlah dibutuhkan. Partisipasi pihak terkait atau pemangku kepentingan perlu terus ditumbuhkembangkan agar usaha kecil menengah betul – betul mampu berkiprah lebih besar lagi dalam perekonomian nasional (Hafsah, 2004). Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM dan berperan sebagai fasilitator pengembangan usaha. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM melalui penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan. Meskipun upaya pengembangan UMKM telah banyak dilakukan oleh pemerintah, tidak banyak program yang menunjukan manfaat yang signifikan. Upaya pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar (Partomo, 2004). Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan upaya pengembangan UMKM yang dilaksanakan pemerintah sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengembangan UMKM dan menjawab tantangan UMKM. Pada penelitian ini, akan dilakukan perbaikan pada upaya pengembangan UMKM dengan diterapkannya pendekatan pengukuran kinerja pada unit kerja pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan sistem terstruktur dan proses pengumpulan, pengawasan, dan penilaian informasi mengenai aktivitas organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi (Wu, 2009).
2
Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama yaitu proses perencanaan strategis, perancangan pengukuran kinerja, dan perancangan instrumen pengukuran kinerja. Pada proses perencanaan strategis akan
2
digunakan rangkaian analisis SWOT sebagai metode untuk menyusun sasaran dan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek. Sasaran dan strategi yang telah disusun kemudian akan dijadikan dasar dalam proses perancangan pengukuran kinerja dengan menggunakan kerangka BSC. Adapun proses perancangan pengukuran kinerja meliputi pemetaan sasaran pada kerangka BSC, penyusunan key performance indicator (KPI) dan penentuan target. Secara detail, metodologi penelitian dapat dijelaskan dengan urutan sebagai berikut: Rekapitulasi arahan kerja, visi, misi, dan strategi Dinas Koperindag tamben Identifikasi poin SWOT dan pemetaan matriks SWOT Perumusan alternatif strategi objektif setiap kuadran SWOT Penilaian SWOT dan pemilihan alternatif strategi objektif Perancangan sasaran pengembangan UMKM berdasarkan kerangka BSC Perancangan KPI dan target Perancangan instrumen pengukuran kinerja Analisis, penyusunan simpulan dan saran\ Proses Perencanaan Strategis
Tabel 3.1 Identifikasi dan penilaian SWOT Pernyataan Strengths 1. Aparatur memiliki kompetensi yang memadai Aparatur memiliki budaya yang ramah dan 2. bersahabat Aparatur memiliki kedisiplinan kerja yang cukup 3. baik Dinas Koperindag Tamben memiliki informasi 4. yang baik mengenai UMKM di Kabupaten Trenggalek Dinas Koperindag Tamben memiliki kewenangan 5. penuh untuk pengembangan UMKM Dinas Koperindag Tamben memiliki visi, misi, dan 6. strategi pengembangan UMKM yang jelas Dinas Koperindag Tamben memiliki struktur 7. organisasi dan pembagian tugas yang jelas Dinas Koperindag Tamben memiliki respon positif 8. dari masyarakat Dinas Koperindag Tamben memiliki jaringan 9. kerjasama antarlembaga yang kuat Total Weaknesses Aparatur memiliki pemahaman visi, misi, dan 1. strategi pengembangan UMKM yang kurang baik Dinas Koperindag Tamben memiliki jumlah SDM 2. yang kurang mencukupi Dinas Koperindag Tamben memiliki dana 3. operasional pengembang UMKM yang terbatas Dinas Koperindag Tamben memiliki fasilitas dan 4. infrastruktur pengembangan UMKM yang kurang mencukupi Total Pernyataan Opportnities Teknologi dan sistem informasi usaha semakin 1. berkembang Kabupaten Trenggalek memiliki potensi sumber 2. daya alam sebagai lapangan usaha Lembaga koperasi, bank, dan BDS memiliki 3. antusias pengembangan UMKM yang baik Kabupaten Trenggalek memiliki pangsa pasar yang 4. semakin terbuka Kabupaten Trenggalek memiliki peningkatan 5. jumlah pelaku usaha Dinas Koperindag Tamben memiliki dukungan pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM yang 6. baik dari Pemerinta Daerah dan Pemerintah Provinsi Alokasi dana untuk pengembangan UMKM 7. cenderung meningkat 8. UMKM memiliki persaingan usaha yang kondusif Total Threats Masyarakat memiliki rasa cinta yang kurang pada 1. produk lokal Perkembangan masyarakat tidak secepat 2. perkembangan teknologi Masyarakat cenderung memilih bekerja di luar 3. daerah Kabupaten Trenggalek Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi memiliki peraturan atau dasar hukum yang kurang 4. sinergi dengan kebijakan sebelumnya atau yang sudah ada Pasar semakin selektif terhadap produk yang 5. digunakan Isu lingkungan yang meningkat menyebabkan 6. peningkatan standarisasi produk Produk impor membanjiri pasar dan diantaranya 7. ada yang ilegal Total
3
Proses Perencanaan Strategis Proses perencanaan strategis merupakan tahap merencanakan strategi atau sasaran pengembangan UMKM yang sesuai dengan kondisi organisasi dan kerangka pengukuran kinerja yang digunakan. proses perencanaan strategis terdiri dari tiga tahap yaitu analisis SWOT, penentuan strategi objektif dan sasaran, dan pemetaan sasaran pada peta strategi. Analisis SWOT merupakan tahap untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor – faktor internal dan eksternal sebagai upaya untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini, identifikasi SWOT dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan melakukan wawancara, meninjau ulang identifikasi SWOT yang dicantumkan di Renstra Dinas Koperindag Tamben 2010 – 2015, serta merangkum hasil lokakarya yang diadakan di Kabupaten Trenggalek. Poin SWOT yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan pada matriks SWOT dan dilakukan penyusunan strategi objektif pada setiap kuadran SWOT berdasarkan interaksi dari setiap poin SWOT yang telah diidentifikasi. Poin SWOT tersebut kemudian dibobotkan dan dinilai, sehingga bisa diketahui apakah Dinas Koperindag Tamben didominasi oleh kekuatan atau kelemahan dari asek internal dan apakah lebih banyak peluang atau hambatan dari aspek eksternal. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka poin dan penilaian SWOT dapat dilihat pada Tabel 2.1.
3
Nilai 0,6 0,4 0,4 0,4 0,32 0,48 0,48 0,4 0,24 3,72 0,3 1,8 0,4 0,2 2,7 Nilai 0,3 0,8 0,3 0,3 0,8 0,3 0,6 0,15 3,4 0,25 0,25 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 2,30
Berdasarkan identifikasi, penyusunan matriks SWOT, dan penilaian SWOT, maka strategi objektif pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek adalah: 1. Meningkatnya peran UMKM sebagai tumpuan ekonomi daerah. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan UMKM. 3. Meningkatnya peran teknologi dan sistem informasi dalam pengembangan UMKM. Strategi objektif yang telah ditentukan Strategi objektif yang telah disusun berdasarkan analisis SWOT kemudian diselaraskan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan maksud agar ada kesesuaian arah kerja antara Dinas Koperindag Tamben dengan arahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Dinas Koperindag Strategi objektif pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek adalah: 1. Meningkatnya peran UMKM sebagai tumpuan ekonomi daerah. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan UMKM. 3. Meningkatnya peran teknologi dan sistem informasi dalam pengembangan UMKM. 4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan. Strategi objektif pengembangan UMKM yang telah disusun tersebut kemudian diuraikan menjadi sasaran yang lebih konkret dan mudah dipahami. Penyusunan sasaran ini juga akan melibatkan kerangka BSC dimana sasaran yang disusun akan dipetakan langsung pada BSC. Daftar sasaran yang telah dipetakan pada kerangka BSC dapat dilihat pada Tabel 3.2.
4
Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Pada tahap perancangan sistem pengukuran kinerja, telah disusun key performance indicator yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur pencapaian sasaran pengembangan UMKM dan beberapa instrumen pengukuran kinerja yang digunakan untuk membantu Dinas Koperindag Tamben dalam melakukan pengukuran kinerja. Dari hasil perancangan sistem pengukuran kinerja ini, didapatkan total 18 KPI dengan rincian 8 KPI pada perspektif konsumen, 4 KPI pada perspektif bisnis internal, 1 KPI pada perspektif finansial, dan 3 KPI pada perspektif inovasi dan pembelajaran. Daftar KPI dari setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1. 5
Analisis dan Interpretasi Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan diketahui bahwa Dinas Koperindag Tamben dinilai berada dalam posisi yang didominasi dengan kekuatan organisasi dan peluang pengembangan UMKM, hal tersebut tentu menjadi keunggulan tersendiri bagi Dinas Koperindag Tamben dalam mewujudkan kesuksesan upaya pengembangan UMKM. Namun, unggulnya posisi organisasi Dinas Koperindag Tamben bukan berarti menjadi tanda bagi Dinas Koperindag Tamben untuk sekedar mempertahankan kinerjanya saja melainkan menjadi kesempatan bagi Dinas Koperindag Tamben untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas upaya pengembangan UMKM dengan berinovasi dan melahirkan potensi baru baik pada aspek internal maupun eksternal organisasi sehingga UMKM bisa lebih berperan bagi pembangunan ekonomi daerah. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas upaya pengembangan UMKM tersebut bisa dilakukan dengan mewujudkan beberapa sasaran seperti memperluas pasar UMKM dengan penyediaan pusat informasi bisnis dan pusat promosi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM dengan pelatihan teknis dan implementasi teknologi, dan lain – lain. Untuk melakukan perbandingan lebih mendalam antara sasaran pengembangan UMKM yang disusun dengan menggunakan BSC dan sasaran pengembangan UMKM yang saat ini digunakan Dinas Koperindag Tamben, telah dilakukan pengelompokan sasaran pengembangan UMKM yang saat ini digunakan Dinas Koperindag Tamben pada kerangka perspektif BSC dan telah dicoba pula usaha mengorelasikan sasaran yang satu dengan sasaran yang lain pada sasaran pengembangan UMKM tersebut.
Inovasi dan Pembelajaran
Fina Bisnis Internal nsial
Konsumen
Tabel 3.2 Daftar Sasaran Pengembangan UMKM Sasaran Meluasnya pasar UMKM Kabupaten Trenggalek (C1) Meningkatnya jenis – jenis produksi UMKM (C2) Meningkatnya kualitas sentra – sentra industri (C3) Meningkatnya jumlah UMKM (C4) Meningkatnya kemampuan akses kredit UMKM di Kabupaten Trenggalek (C5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Trenggalek (C6) Meningkatnya rata - rata pendapatan UMKM di Kabupaten Trenggalek (C7) Meningkatnya kontribusi PDRB oleh UMKM di Kabupaten Trenggalek (C8) Meningkatnya perlindungan konsumen di Kabupaten Trenggalek (Ib1) Terwujudnya pusat informasi bisnis dan pusat promosi (Ib2) Meningkatnya pelayanan publik (Ib3) Meningkatnya sarana prasarana Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek (Ib4) Meningkatnya produktivitas anggaran pengembangan UMKM (F1) Meningkatnya kualitas SDM Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek (In1) Meningkatnya kemampuan manajerial UMKM di Kabupaten Trenggalek (In2) Meningkatnya penguasaan teknologi UMKM di Kabupaten Trenggalek (In3)
4
Tabel 4.1 Daftar KPI setiap sasaran Sasaran
KPI % peningkatan jumlah UMKM yang memiliki wilayah pemasaran di luar Kabupaten Trenggalek (KPI001) Jumlah UMKM produk inovatif di Kabupaten Trenggalek (KPI002) % peningkatan kapasitas produksi sentra industri (KPI003) % peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Trenggalek (KPI004)
Meluasnya pasar UMKM Kabupaten Trenggalek (C1) Meningkatnya jenis – jenis produksi UMKM (C2) Meningkatnya kualitas sentra – sentra industri potensial (C3) Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Trenggalek (C4) Meningkatnya kemampuan akses kredit UMKM di Kabupaten Trenggalek (C5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Trenggalek (C6) Meningkatnya rata - rata pendapatan UMKM di Kabupaten Trenggalek (C7) Meningkatnya kontribusi PDRB oleh UMKM di Kabupaten Trenggalek (C8) Meningkatnya perlindungan konsumen di Kabupaten Trenggalek (Ib1) Terwujudnya pusat informasi bisnis dan pusat promosi (Ib2) Meningkatnya pelayanan publik (Ib3) Meningkatnya sarana prasarana Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek (Ib4)
% jaminan akses kredit yang terlunasi (KPI005) % peningkatan tenaga kerja UMKM (KPI006) % peningkatan rata – rata pendapatan UMKM (KPI007) % kontribusi PDRB oleh UMKM (KPI008) UMKM yang paham akan perlindungan konsumen (KPI009) Jumlah UMKM yang terlibat dalam pameran (KPI010) Indeks Kepuasan Masyarakat (KPI011) Jumlah kegiatan perawatan atau pembaharuan sarana prasarana Dinas (KPI012) % penyimpangan pencairan dana pengembangan UMKM (KPI013)
Meningkatnya produktivitas anggaran pengembangan UMKM (F1) Meningkatnya kualitas SDM Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Trenggalek (In1)
% aparatur yang mengikuti pelatihan kedinasan (KPI014) Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan manajerial (KPI015) % jumlah UMKM yang menerapkan hasil pelatihan manajerial (KPI016) Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan teknis (KPI017) % jumlah UMKM yang menerapkan hasil pelatihan teknis (KPI018)
Meningkatnya kemampuan manajerial UMKM di Kabupaten Trenggalek (In2) Meningkatnya penguasaan teknologi UMKM di Kabupaten Trenggalek (In3)
Berdasarkan tinjauan terhadap bobot yang dimiliki setiap KPI, diketahui bahwa setiap KPI memiliki tingkat kepentingannya masing – masing. Ditinjau pada dimensi perspektif, diketahui bahwa aspek konsumen merupakan perspektif dengan tingkat kepentingan paling tinggi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi organisasi Dinas Koperindag Tamben yang memang bertugas untuk mengembangkan masyarakat dan tidak terpaku pada tujuan finansial saja. Tingginya tingkat kepentingan pada perspektif konsumen tersebut juga berdampak pada KPI yang diprioritaskan, adapaun KPI dengan prioritas paling tinggi berdasarkan tingkat kepentingan adalah peningkatan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Trenggalek, perluasan wilayah pemasaran, dan peningkatan jumlah UMKM.
Berdasarkan proses perancangan kerangka pengukuran kinerja yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada 18 KPI yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian upaya pengembangan UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperindag Tamben. Adapun 18 KPI tersebut terdiri dari 8 KPI pada perspektif konsumen, 4 KPI pada perspektif bisnis internal, 1 KPI pada perspektif finansial, dan 5 KPI pada perspektif inovasi dan pembelajaran. Setiap KPI memiliki tingkat kepentingan berdasarkan bobot dan target berdasarkan baseline masing – masing. Jika dibandingkan dengan KPI yang digunakan Dinas Koperindag Tamben saat ini dan tercantum pada “Rencana Strategis Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi 2010 – 2015”, ada perbedaan jumlah dan perbaikan pada KPI yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek. Penambahan tersebut terjadi akibat perluasan perspektif BSC yang menyebabkan penambahan sasaran pengembangan UMKM sehingga berujung pada penambahan KPI yang digunakan. Selain itu, diketahui juga bahwa ada beberapa sasaran pengembangan UMKM yang digunakan Dinas Koperindag Tamben tidak memiliki indikator yang bisa digunakan dan hal tersebut bisa dilengkapi oleh KPI yang disusun dengan menggunakan kerangka BSC. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa BSC dapat meningkatkan jumlah KPI akibat adanya perluasan perspektif sasaran.
5
mengandung subjektivitas strategi yang cukup tinggi dan terlalu fokus pada kondisi organisasi yang ada. Untuk mengurangi risiko tersebut, disarankan penelitian berikutnya melibatkan pemangku kepentingan yang lebih banyak dan bervariasi sehingga bisa dilakukan penilaian dari berbagai sudut pandang dan lebih objektif. 2. Pada penelitian serupa berikutnya, disarankan menggunakan metode penyusunan strategi yang bersifat aspiratif dan tidak terlalu fokus pada kondisi organisasi sehingga bisa dihasilkan strategi yang lebih tepat kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan sasaran dan KPI yang berkaitan dengan isu lingkungan mengingat semakin maraknya isu lingkungan yang berkembang sampai saat ini.
6
Simpulan dan Saran Simpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 1. Ada empat strategi objektif Dinas Koperindag Tamben dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek yaitu; (1) Meningkatnya peran UMKM sebagai tumpuan ekonomi daerah, (2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan UMKM, (3) Meningkatnya peran teknologi dan sistem informasi dalam pengembangan UMKM, dan (4) Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan dimana empat strategi objektif tersebut terdiri dari 1 sasaran perspektif finansial, 8 sasaran perspektif konsumen, 4 sasaran perspektif bisnis internal, dan 3 sasaran perspektif inovasi dan pembelajaran. 2. Kerangka pengukuran kinerja Dinas Koperindag Tamben dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek terdiri dari 16 key performance indicator, rincian key performance indicator dapat dilihat pada Lampiran A Key Performance Indicator Properties. 3. Alat bantu pengukuran kinerja Dinas Koperindag Tamben dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek terdiri dari kuesioner kuesioner, untuk dilakukannya pengukuran terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat, dan perangkat rekapitulasi, untuk memudahkan proses perhitungan pengukuran kinerja upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Trenggalek. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Lampiran B Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat. Seperti penelitian pada umumnya, penelitian ini juga mengandung kekurangan yaitu tingginya tingkat subjektivitas dalam penyusunan strategi, pembobotan, dan penentuan target dikarenakan sumber data atau narasumber yang sedikit. Namun demikian, penelitian ini telah berkontribusi dalam menganalisis kondisi dan merumuskan strategi pengembangan UMKM yang sesuai dengan kondisi organisasi sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Koperindag Tamben untuk menyusun ulang pola perumusan strategi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam diimplementasikannya metode yang cukup komperhensif sehingga bisa disusun metode pengukuran kinerja yang sesuai. Saran yang bisa diberikan untuk penelitian serupa selanjutnya adalah: 1. Analisis SWOT merupakan metode yang cukup praktis untuk digunakan namun berisiko
7
Daftar Pustaka
Hafsah, J. (2012). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2012). Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 – 2011 Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. (2006). Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Suatu Profil) Partomo, S. (2004). Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Universitas Trisakti, Jakarta Saputra, D. (2008). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Usaha Kecil Menengah: Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Trenggalek (abstrak) World Bank. (2011). Small vs Young Firms Across the World: Contribution to Employment, Job Creation, and Growth Wu, D. (2009). Measuring Performance in Small and Medium Enterprises in the Information & Communication Technology Industries Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6
