PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI ERSA OTONOMI DAERAH (SUATU STUDI DI DESA KALI OKI KEC. TOMBATU KAB. MINAHASA TENGGARA) Oleh : Chyntia P. Marentek Abstrak Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga
keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kali Oki karena berdasarkan kenyataan cukup besar masyarakat Desa Kali Oki berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Kegiatankegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat Desa Kali Oki seperti PNPM, pemberdayaan Kelompok Tani, Pemberdayaan PKK, dan sebagainya. Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas memberdayakan masyarakat desa. Namun dalam kenyataananya menunjukkan bahwa penilaian kinerja pemberdayaan kepala desa pada masyarakat terkesan formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat dalam merencanakan program-program desa sehingga masyarakat menerima begitu saja upaya pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai bagian pemeberdayaan sumber daya masyarakat hanya menjadi sekadar tuntutan tugas semata. Inilah awal pengamatan berbagai permasalahan dalam peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Suatu Studi di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara) B. Rumusan Masalah Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. D. Manfaat Penelitian 1. Dari segi teoritis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan dalam bidang kajian yang berhubungan dengan pengembangan organisasi pemerintah Desa Kali Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi peranan Kepala Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya.
TINJAUAN PUSTAKA A. Peranan Dalam pengertian Umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33). Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat B. Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18). C. Pemberdayaan Masyarakat Kartasasmita (1997) menjelaskan, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkahlangkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumbersumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 1998:3) dinyatakan bahwa ”penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metodepenelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
a. Kepala Desa Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang lebih penting bahwa sebagai seorang pemimpin mendorong aparatur di bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi bawahannya. Seorang pemimpin hendaknya membina hubungan kerjasama yang harmonis, karena akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi para bawahan pada tingkat manapun dan pada bagian manapun mereka berada. Dalam lingkungan angkatan bersenjata Republik Indonesia ditemukan 11 azas kepemimpinan yang digali dari peninggalan nilai-nilai kepemimpinan dibumi Indonesia yaitu : 1. Ing ngarso suntulodo artinya kalau pemimpin itu berada di depan ia memberikan tauladan. 2. Ing madya mangun karso artinya bilamana pemimpin berada di tengah ia membangkitkan tekad dan semangat. 3. Tut wuri handayani artinya bilamana pemimpin itu berada di belakang ia berperan sebagai kekuatan, pendorong dan penggerak. 4. Takwa, seorang pemimpin harus merupakan seseorang yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Waspodo purbo wiseso artinya seorang pemimpin harus senantiasa waspada, sanggup mengawasi dan berani memberi koreksi kepada yang melakukan kesalahan. 6. Ambek parama arta, seorang pemimpin harus mampu menentukan segala sesuatu dengan tepat dan memiliki amanat yang harus diselesaikan. 7. Prasojo, seorang pemimpin senantiasa menunjukkan tingkah laku yang bersahaja, sederhana dan tidak berlebihan. 8. Setio, seorang pemimpin selalu mempunyai sikap kesetiaan dan ketaatan yang timbal balik terhadap semua pihak dalam organisasi 9. Heminastiti, berarti hemat dan cermat, seorang pemimpin harus mempunyai kesadaran dan kemampuan yang tinggi untuk membatasi penggunaan segala sesuatu yang benar-benar diperlukan. 10. Beloko berarti jujur yakni kesediaan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya. 11. Legowo, seorang pemimpin harus ikhlas yakni kesediaan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya. Kepala Desa atau Hukum Tua sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki syaratsyarat yakni mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat,
serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mungkin terombang ambingkan oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang dapat memisahkan antara soal pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dalam pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan. b. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa. Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Urusan atau Kaur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan BPD. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidangnya. Adapun fungsi dan peranan Kepala Urusan sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan, keuangan dan urusan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa c. Kepala Lingkungan Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa, dalam Desa dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh Kepala Lingkungan. Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat. Ada faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah serta pelayanannya. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana dalam pemerintahan Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Kepala Desa. d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan paham untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Kepala Desa baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun pembangunan Desa. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan Adat, Agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang mempunyai persyaratan. BPD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-sama pemerintahan Desa.
c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa. d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani aspirasi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Adalah lembaga masyarakat di Desa yang tumbuh untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah serta swadaya gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga Adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. C. Peranan Pemerintah Desa Kali dalam memberdayakan masyarakat Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya aparat Desa mempunyai fungsi : a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri b. Menggerakkan partisipasi masyarakat c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya d. Keamanan dan ketertiban masyarakat e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas maka seorang Kepala Desa harus mengusahakan : 1. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat 2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat 3. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral. 4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan 5. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja Selain fungsi Kepala Desa yang telah dijelaskan di atas, Kepala Desa masih mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayahnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kali yang Secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pembinaan Terhadap Masyarakat a. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. b. Pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara. Contoh pemuda berkumpul untuk mendiskusikan bahaya akibat narkotika, diberi penyuluhan akibat adanya perkelahian pelajar. c. Pembinaan masyarakat pada bidang agama Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda. Contohnya mengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk membangun tempat ibadah. d. Pembinaan masyarakat pada bidang Kesehatan Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. 2. Pelayanan terhadap masyarakat Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Kali Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan di bidang pertanian maka aparat pemerintah Desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. 3. Pengembangan terhadap masyarakat Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 (dua) aspek yakni bagi pemerintah Desa dan bagi
masyarakat itu sendiri. Bagi pemerintah fungsi atau peranan dimaksud untuk melakukan penataan sehingga tercipta tata ruang yang berdaya guna sehingga pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan sesuai dengan peruntukannya dan juga menciptakan efektif bangunan sehingga tampak keindahan Desa yang aman dan tertib.Selain dari aspek tersebut juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam hal ini pengembangan organisasi yang lebih baik. 1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah: (1) Program pengembangan Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.(2) Pengembangan Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak. (3) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecildan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil,(4) pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa (5) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan 2. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal. Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-program yang dapat dikembangkan diantaranya: Program pengembangan pendidikan, Program peningkatan pelayanan kesehatan, Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga, Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, Pembinaan kehidupan beragama, Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. 3. Pengembangan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didaya gunakan secara berkelanjutan. D. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kali Kecamatan tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Kendala-kendala tersebut adalah : 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Tekhnologi yang terlambat, 3. Sikap masyarakat yang tradisional, 4. Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing 5. Adat atau kebiasaan, 6. Ketergantungan (depedence)., 7. Superego, 8. Rasa tidak percaya diri (self distrust), 9. Rasa tidak aman dan regresi (insecurity and regression), 10. Kesepakatan terhadap norma tertentu (conforming to norms), 11. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) , 12. Kelompok kepentingann., 13. Hal yang bersifat sakral (the sacrosanct)., 14. Penolakan terhadap orang luar., 15. Kritik terhadap pemberian bantuan
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab dimuka, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan. 2. Faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan Desa Kali yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksana yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah desa yang rata-rata hanya tamat sampai tingkat SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang masih minim untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta sikap kepala desa yang terkesan lebih mementingkan orang lain bila terdapat proyek untuk pembangunan desa, Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan Desa Hubungan antar status. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah B. Saran Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap pengembangan organisasi pemerintahan Desa Kali dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya sebagai berikut: 1. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut. 2. Peranan Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Kali Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA Ali Mufiz, Drs,1995, Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Andy Sutardy, MBA, Drs. Engkoem Damini, 1973, Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta Atmosudirdjo, Prajudi, 1978, Dasar-dasar Administrasi, Balai Aksara, Jakarta Bayu Suryaningrat, 1979, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Depdikbud RI, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Handayaningrat, Soewarno, 1982, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Ibnu Syamsi, Drs. 1983, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Bina Aklsara, Jakarta Joko Prakoso, SH, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, Sistem Administrasi Negara RI, Gunung Agung, Jakarta Moenir A.A., 1987, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Depdikbud, Jakarta Peraturan Daerah Kabupaten Umum, 2001, Lembaran Daerah Kabupaten Umum, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. PTN dan PTS Se-Sulawesi Selatan, 1997, Pedoman Pembinaan Desa dam Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Biro-Bina Pemdes Makassar S.P. Siagian, MPA, 1983, Filsafat Administrasi, Gunung Agung Jakarta Saksono, S, 1988, Administrasi Kepegawaian, Karnisius, Yogyakarta Soetjitro, Ir. 1988, Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung Sulastomo, 1999, Asuransi Kesehatan (Sebuah Kapitas Selekta), Jakarta Surachmad, Winarno, 1972, Dasar-dasar Tehnik Research, Tarsito, Bandung The Liang Ge, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Friedman, John, Pemberdayaan : Politik Alternatif Pemberdayaan Masyarakat. Cambridge: Blackwell, 1992. Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. Nawawi, Hadari, 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Jakarta. Gadjah Mada University.
Kartasasmita, Ginandjar, 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997 Chambers, Robert. Pembangunan Masyarakat. New York: New York University Press, 1995. Moleong, L. J. 1992. Metodologi Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. Kartasasmita, Ginandjar, Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pemangunan Universitas Brawijaya; Malang, 27 Mei 1995. Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Horton Paul B dan Hunt Chester, 1999. Sosiologi Jilid I edisi ke Enam. Jakarta Erlangga. Soedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar Maju. Soerjono Sokanto, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 73 tahun 2005 tentang desa
