PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR (Studi Pada BMT Al Fath IKMI Ciputat)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : Jajang Nurjaman NIM: 206046103833
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 28 Desember 2010
Jajang Nurjaman
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil‟aalamin, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta ummatnya sepanjang zaman, yang Insya Allah kita ada didalamnya. Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT. Penulis bersyukur, dengan limpahan kasih sayang-Nya, penulis mampu meyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir” studi pada BMT Al Fath IKMI, dapat terselesaikan dengan baik. Proses perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui dan alami. Berkat ridha-Nya, berkat doa, kesungguhan hati dan kerja keras, akhirnya penulis sampai titik proses akhir penulisan skripsi ini. Penulis menyadari betapa sederhana karya tulis ini dan jauh dari sempurna. Namun penulis juga tidak menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankanlah penulis untuk mengucapkan kata terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
v
1. Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Euis Amalia, M.Ag dan Bpk. Ah. Azharuddin Latif, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Sekertaris Konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bpk Drs. Burhanuddin Yusuf, MM dan Kamarusdiana, S.Ag,MH selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dan senantiasa meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan masukanmasukannya, dan mengarahkan sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini. 4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT. 5. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama, Perputakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber referensi sehingga skripsi dapat terselesaikan. 6. Pimpinan dan Staf BMT Al Fath IKMI, yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan membantu data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini.
vi
7. Yang tercinta Ayahanda (Jaya Usman), engkaulah Ayah yang bijaksana, yang dengan ikhlas memotivasi dengan moril maupun materil dan menjadi inspirasi Ananda untuk memilih judul skripsi tentang Baitul Maal Wat Tamwil. Dan yang tercinta Ibunda (Siti Hasanah), yang dengan ikhlas mencurahkan kasih sayang buat Anada, yang tidak henti mendoakan, memberikan motivasi dan spirit buat Ananda, sehingga Ananda menjadi Laki-laki kuat dalam menghadapi cobaan hidup dan menjadi kebanggaan Ayah dan Bunda. Amin. Dan yang tersayang adik-adikku (Evi Sofiani, Irvan Nurhayat, Dini Putria Rahayu). Ambil positifnya dari Kakak, yang pasti kalian harus lebih baik dari Kakak. 8. Buat orang-orang yang telah membantu saya, Micky, Amrul, Jodie, Beni, Jamrudin, Bongas Dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semuanya, saya takkan bisa tanpa kalian. 9. Buat sahabat-sahabatku angkatan 2006, khususnya PS-B ekstensi yaitu My Best Friend dan seluruh keluarga besar SBC (Syariah Banking Community) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menggoreskan banyak kenangan manis, canda dan tawa selama menjalani perkuliahan, semoga tali silaturahmi kita selalu terjalin. Dan buat Semua teman-teman kontrakan, jalan, main futsal, Alumni AIS dan Anak-anak Champoes. Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillahi Robbil „Alamin atas Rahmat dan Karunia serta Ridha Allah SWT. Demikian
vii
ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah SWT. Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat lebih memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi umat manusia, serta bagi Lembaga-Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang di jalan-Nya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan akhirat.
Jakarta, 30 Desember 2010 Penulis
Jajang Nurjaman
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...............................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN...................................................................................
iii
LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................
vi
KATA PENGANTAR……………………………………………………………
v
DAFTAR ISI..........................................................................................................
ix
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................. xii DAFTAR TABEL.................................................................................................. xiii DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................... xiv BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………….
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah………………………….
4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………..
5
D. Riview Studi Terdahulu…………………………………….....
6
E. Metode Penelitian……………………………………………..
7
F. Sistematika Penulisan………………………………………….
8
ix
BAB II
TINJAUAN UMUM BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DAN RENTENIR
BAB III
A. Baitul Maal wat Tamwil………………………………………
10
B. Rentenir………………………………………………………..
15
C. Dampak Negatif Praktek Rentenir.............................................
23
D. Badan Hukum………………………………………...……….
25
E. Perkembangan BMT Di Indonesia……………………………
28
TINJAUAN UMUM BMT AL-FATH IKMI A. Latar Belakang Berdirinya BMT Al-Fath IKMI…………...…. 36 B. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Fath IKMI………………........ 38 C. Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI……………………… 40 D. Produk-produk BMT Al-Fath IKMI…………………………... 43
BAB IV
PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR A. Peran BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir……………………………………………..
50
B. Strategi BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir……...……………………………………….
54
C. Tingkat Keberhasilan BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir …………………………..
x
57
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………...
64
B. Saran………………………………………………………….. 65 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. 67 LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................... 69
xi
DAFTAR GAMBAR
Nomor Gambar 3.1
Judul Gambar
Halaman
Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI...............................
xii
40
DAFTAR TABEL
Nomor
Judul Tabel
Halaman
Tabel 4.1
Jumlah Pertumbuhan Mitra BMT Al Fath IKMI Ciputat..... 58
Tabel 4.2
Jumlah Pertumbuhan Asset BMT Al Fath IKMI Ciputat..... 58
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Peranan BMT Al Fath IKMI Ciputat................................................................................... 59
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Mengenai BMT Al Fath IKMI Ciputat................................................................................... 60
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Pekerjaan di BMT Al Fath IKMI Ciputat.................................................
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Penghasilan Setelah Mendapatkan Pinjaman di BMT Al Fath IKMI Ciputat......
Tabel 4.7
61
Distribusi Frekuensi Responden Pernah meminjam dengan Rentenir di BMT Al Fath IKMI Ciputat..............................
Tabel 4.8
60
61
Distribusi Frekuensi Responden Masih Meminjam dengan Rentenir................................................................................ 62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Nama Lampiran
Halaman
1.
Surat Permohonan Pembimbing
69
2.
Surat Permohonan Penelitian
70
3.
Surat Keterangan Penelitian
71
4.
Hasil Wawancara
72
5.
Formulir Kuesioner
79
6.
Laporan Tinjauan Usaha 2009 BMT Al Fath IKMI
82
xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian skala prioritas kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha, dimana pemerintah lebih menekankan pada usaha skala besar dari pada skala usaha kecil.1 Dan salah satu lembaga penopang ekonomi yang bergerak pada masyarakat kecil-menengah (grass rool) itu adalah Baitul Maal Wa Tamwil (selanjutnya disingkat BMT) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil, dalam upaya mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang salaam/keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.2 Rentenir dalam prakteknya sebenarnya sangat merugikan peminjamnya karena jasa peminjaman keuntungan rentenir tersebut cukup besar, sehingga bagi 1
Mahendro Nugroho, “Usaha Masyarakat Marjinal Perkotaan : Dampak Bunga Uang dan alternative pembiayaan Berbasis Islam”, Makalah disampaikan pada seminar nasional : Dampak Bunga Uang terhadap perekonomian Indonesia, Jakarta, 23 April 2002 2 M. Amin Aziz, Pedoman Pendirian BMT, (Jakarta, Pinbuk Press, 2004), h, 10
1
2
para pedagang menggunakan kredi-kredit yang disediakan oleh para rentenir dalam dua cara, tergantung pada jangkauan aktifitas. Hutang piutang uang informal sangat sesuai dengan kebutuhan para pedagang skala besar yang harus membeli barang dalam jangka waktu pendek. Tetapi apabila pembayar kreditnya tidak sanggup membayar maka jangka waktu pembayaran kreditnya diperpanjang sehingga keuntungan semakin besar dan menambah beban bagi yang meminjamnya, maka dalam hal tersebut dilarang dalam Islam karena berbunga/riba. Maka BMT disini mampu memudahkan masyarakat bawah yang ingin membangun usaha dan menambah modalnya dan supaya terhindar dari praktik negatif rentenir dan lebih utama supaya terhindar dari riba. Sebenarnya, terjadinya krisis ekonomi tidak terlepas dari praktek-praktek atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Disini pentingnya memberikan solusi alternatif sistem yaitu sistem ekonomi Islam yang diturunkan langsung dari langit (sistem ekonomi Ilahiyah) dan sangat berpotensi untuk mengisi kekosongan sistem yang digunakan oleh negeri yang kita cinta ini.3 Kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan
3
Aries Mufti, “Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia,” 2002, Ed, III, Vol. III, h. 44
3
yang menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain anggotanya. Dalam rangka menghimpun dana tersebut Koperasi Simpan Pinjam akan memberikan imbalan yang ditentukan oleh Rapat Anggota. Pemberian imbalan tersebut berupa bagi hasil. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai kehendak dari budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pegusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapat sehingga kegiatan BMT berkesinambungn secara mandiri. Munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah (semacan BMT) merupakan suatu yang fenomenal dan unik. Oleh karenya sangat penting untuk diketahui lebih lanjut, agar jika ditemukan konsep-konsep mode/strategi bagi ketahanan ekonomi masyarakat yang tangguh, kiranya dapat disebarluaskan. Dan dalam upaya maksud diatas, penulis tertarik untuk meneliti BMT. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PERANAN BMT DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR (Studi Pada BMT Al-Fath IKMI)”.
4
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berbicara mengenai BMT, sangat luas cakupannya karena BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Selain bergerak dalam bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan disektor riil dimana BMT menyalurkan dananya kepada pengusaha kecil bawah dan kecil. Bertitik-tolak dari latar belakang seperti tersebut di atas, kiranya dapat dirumuskan pokok persoalan sebagai berikut : 1. Peran apa sajakah yang dimiliki BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir? 2. Bagaimana strategi yang dijalankan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir? 3. Bagaimana tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir? Selanjutnya, dalam upaya memperoleh hasil secara mendalam dan memadai, penelitian ini difokuskan pada BMT. Dan adapun titik tekan penelitian ini difokuskan pada perannya saja.
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui peran BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. 2. Untuk mengetahui strategi BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. 3. Mengetahui tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. b. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya : 1. Menambah wawasan keilmuan tentang peran BMT dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. 2. Mendeskripsikan peran BMT sebagai lembaga keuangan alternatif sesuai syariah yang membantu masyarakat menengah ke bawah dan dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ekonomi meraka. 3. Bagi pihak BMT untuk lebih meningkatkan manajemen kinerja usahanya.
6
D. Riview Studi Terdahulu Penulisan ini dilakukan karena bermotivasi dan terinspirasi setelah penulis melihat dan membaca penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafisah pada tahun 2007. “Potensi dan Strategi BMT dalam Pengembangan UKM”, dan Rosidah pada tahun 2005 “Dengan judul Analisis SWOT BMT dalam Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus BMT Al Munawarah”). Selain skripsi ada juga yang membahas tentang strategi BMT yaitu oleh Heri Sudarsono yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,
dalam skripsi
tersebut
penulis menerangkan bahwa
semakin
berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari BMT. Oleh karena itu, perlu peran dan strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut.4 Dengan adanya penelitian terdahulu, maka penulis penelitian di tempat ini yakni BMT. Kelebihan dalam penelitian ini dari peneliti terdahulu yaitu dimana penulis tidak hanya meneliti strategi BMT saja akan tetapi penulis angkat secara khusus tentang peran yang dimiliki BMT dalam mengatasi dampak negatif rentenir.
4
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta, Ekonesia, 2003. Edisi
7
E. Metode Penelitian Untuk mencapai tujuan skripsi ini, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian diarahkan untuk memperoleh landasan teori yang akan dipergunakan dalam analisis data. Dengan cara mengadakan studi kepustakaan. Landasan teori ini diperoleh dari literature-literatur, karyakarya ilmiah, Koran, intenet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi pembahasan skripsi ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Melalui dua cara yaitu wawancara dengan narasumber yang kompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan mengenai masalah tersebut dan penyebaran angket kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan BMT Al Fath IKMI. Dan objek yang dituju oleh penulis yaitu BMT Al Fath IKMI merupakan salah satu BMT Al Fath IKMI yang telah berhasil menjalankan operasinya dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui : 1. Penyebaran angket, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke BMT Al Fath IKMI. Tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang
8
terjadi di lokasi penelitian berkaitan dengan upaya BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. 2. Wawancara (interview), yaitu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak BMT yang telah dibuat sebelumnya. 3. Studi Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan keuangan BMT dan laporan-laporan lain berkait dengan masalah penelitian. Pengelolaan data dilakukan dengan cara deskripstif analisis yaitu suatu teknik penulisan terdulu merupakan semua data yang diperoleh melalui bahan dokumentasi, wawancara dan bahan pustaka kemudian menganalisanya dengan pedoman pada sumber tertulis. Dalam
hal
yang
berhubungan
dengan
teknik
penulisan,
penulis
menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007”. Namun dalam penulisan ini ada pengecualian yaitu kutipan Al-Qur’an tidak diberikan catatan surat pada bagian akhir kutipan.
F. Sistematika Penulisan Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang pada garis besarnya sebagai berikut :
9
BAB I
PENDAHULUAN Di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG BMT DAN RENTENIR Memuat tentang penjelasan secara singkat mengenai Pengertian Baitul Maal wat Tamwil, Rentenir, Badan Hukum, Perkembangan BMT Di Indonesia.
BAB III
TINJAUAN UMUM BMT AL FATH IKMI Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar belakang berdirinya BMT Al Fath IKMI, Visi dan Misi dan Tujuan BMT Al Fath IKMI, Struktur Organisasi, serta Produk-Produk BMT Al Fath IKMI.
BAB IV
PERANAN
BAITUL
MAAL
WATTAMWIL
DALAM
MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR Dalam bab ini akan membahas tentang : Peran BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir, Strategi BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir, Tingkat Keberhasilan BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir. BAB V
PENUTUP Memuat tentang kesimpulan dan saran.
BAB II TINJAUAN UMUM BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DAN RENTENIR
A. Pengertian BMT Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma‟na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.1 Adapun secara terminologis Baitul mal wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.2 BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kegiatan Baituttamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.
1 2
Muhammad,lembaga ekonomi syariah,(Graha ilmu,yogyakarta,2007), h.23 Rifqi muhammad,akuntansi keuangan syariah,(P3EI press,yogyakarta,2008), h.67
10
11
Kegiatan Baitul Maal Wattamwil adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dari segi kata baitul maal mempunyai arti yang sama, yang artinya rumah harta. Akan tetapi keduanya dibedakan atas dasar operasionalnya. Terutama dari segi sumber dana dan pengguna dana. Baitul maal sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama kenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke tujuh, semua hasil perhimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat inilah yang disebut bait al-maal, yang pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan bait al-maal adalah 3: a. Kharaj, yaitu pajak tanah. b. Zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian. c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara islam. e. Penerimaan lainya separti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.
3
Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.16
12
Setelah Rasullulah wafat, Abu bakar sebagai penggantinya. Setelah itu dilanjutkan dengan Umar ra. Dalam masa Umar ra yang disebut baitul maal adalah
tempat
mengumpulkan
harta
milik
semua
umat
islam,
yang
memungkinkan dibawa, dipindahkan atau dijaga. Baitul maal sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat islam.4 Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi,
memobilisasi,
mengorganisasi,
mendorong
dan
mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar. 4. Menjadi perantara keuangan antara ahniya sebagai shohibul maal dengan dhu‟afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dan sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini
4
h.644
Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta: Khalifa, 2006),
13
bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya. 5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Peran ini menegaskan arti penting prinsi-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT
mempunyai tugas penting dalam
pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapakan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi5 : 1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami,
5
Aries Mufti, “Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia,” 2002, Ed, III, Vol. III, h. 44
14
misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. 2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. 3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. 4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkahlangkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.
15
B. Pengertian Rentenir Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang/tukang riba/pelepas uang/lintah darat. Rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 1030 persen perbulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-3 persen per bulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau di pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi.6 Salah satu sebutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktek rentenir ini misalnya sebutan terhadap orangnya “inang” begitu juga dengan sistem rentenir tersebut mereka kenal dengan sistem julo-julo. Berbicara masalah rentenir di Indonesia, tidak ada data yang pasti sejak kapan lembaga informal ini ada di Indonesia, yang jelas lembaga informal ini tumbuh subur berdampingan dengan lembaga formal. Di dalam literatur sejarah menjelaskan bahwa maraknya praktek rentenir pada masa penjajahan colonial melalui tangan-tangan pribumi walaupun sebelumnya juga sudah ada pada masa kerajaan pribumi. Paham kapitalisme 6
Penindasan Rentenir, September 6th 2008, http://we-press.com/?p=12
16
merkantilisme ini dibawa oleh pedagang bersenjata rempah-rempah yang akhirnya diorganisasikan dalam bentuk VOC. Melalui VOC ini awalnya system pialang dikenal. Dengan sistem toke/agen. Meraka menggunakan perantara pribumi untuk menyalurkan dana mereka. Pendiri lembaga-lembaga keuangan Bank pada masa kolonial pun dilakukan sebagai antisipasi bagi praktek rentenir, pengijon atau tengkulak. Dengan dikeluarkanya Pakto no 27 tahun 1988 menandakan bahwa praktek rentenir sudah menjadi masalah bagi pembangunan Indonesia sebelumnya. Sehingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan pendirian BPR di daerah-daerah pedesaan. Dari pengadopsian sistem-sistem kolonial tersebut perkembangan rentenir, pengijon ada sampai sekarang. Para pemburu rente, rent-seeker, pergi menawarkan jasanya kepada penduduk yang memerlukan uang baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi. Mereka tidak saja membatasi diri dalam menawarkan pinjaman uang tapi lebih dari itu meraka juga menawarkan barangbarang kebutuhan sehari-hari dengan pembayaran bisa dicicil.7 Perkembangan rentenir yang menawarkan jasa kredit kepada masyarakat mikro dilakukan dengan mendatangi individu dari rumah ke rumah, tidak hanya dalam bentuk menjajakan jasa kredit uang tetapi juga dengan modus pedagang keliling barang-barang kebutuhan masyarakat dan pembayaran pun boleh dicicil.
7
Teguh, Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi, Jakarta, Rajawali Press, 1999
17
Masyarakat setempat mengenal model pinjaman sejenis rentenir sebagai „bank harian‟. Istilah tersebut muncul karena pengelola pinjaman menjalankan aktivitas „dagang uang‟ setiap hari. Selain itu, ada pula yang mengenalnya sebagai „bank ucek-ucek‟, karena mereka mendatangi pengguna jasanya setiap pagi, sekitar jam 07.30-09.00.8 Secara awam dapat didefinisikan bahwa rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktifitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai “lintah darat” di satu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi juga sekaligus sebagai “agen perkembangan” pada sisi yang lain karena menopang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat. Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung atau tidak. Secara langsung kredit dari rentenir itu untuk kegiatan produksi, sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang konsumtif.9
8 9
2001.
Suwiknyo, Saya Bukan Rentenir , SpiritualFinancial,www.google.co.id Nugroho, Heru, “Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
18
Selain itu, masyarakat pun dapat memanfaatkan sumber pinjaman berbentuk barang, dikenal dengan sebutan kreditan barang (mindring). Tata cara peminjaman hampir sama dengan bank harian, pemberi pinjaman barang berkeliling menagih kepada peminjam sekaligus mencari calon peminjam lainnya. Namun ada pula model pembayaran sekaligus, di saat selepas panen (barnen = bayare wis panen). Ekonomi Islam memandang bahwa kredit dengan instrumen utamanya adalah bunga jelas haram. Bunga sama dengan riba. Riba dalam bahasa arab berarti ziyadah artinya kelebihan atau tambahan. Pengertian tambahan dalam konteks riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan berjumlah sedikit atau banyak. Penghitungan waktu pada riba mengandung tiga unsur : 1. Tambahan atas uang pokok. 2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu. 3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat
dalam tawar
menawar. Sementara ulama fiqh mendefinisikan riba sebagai kelebihan harta dalam muamalah tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara‟. Transaksi penyeimbang maksudnya adalah transaksi bisnis komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Misalnya transaksi jualbeli si pembeli akan membayar harga atau imbalan atas barangnya, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Pengganti yang didapatkan sebagai akibat dari usaha yang
19
mengandung resiko. Berbeda dengan rentenir yang mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu berjalan yang berjalan selama proses peminjaman. Riba sering dikaitkan dengan al-bathil tertulis dalam Al-quran Surat (AnNisa : 29).
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.“(Q.s. AnNisa/4: 29) Tahapan Pelarangan Riba : 1. Tahap Awal : mengambarkan adanya unsur negatif didalamnya.
Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).“ (Q.S. Ar Ruum/30: 39). 2. Tahap kedua: berisi isyarat tentang keharamannya.
20
Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. “ (Q.S. An Nisa/4: 160-161). 3. Tahap Ketiga : dinyatakan secara eksplisit salah satu keharaman bentuknya.
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali Imran/3: 130)
4. Tahap terakhir : diharamkan secara total dalam bentuk apapun.
21
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Al Baqarah/2: 278-279). Jelaslah tahapan-tahapan tersebut mengharamkan riba secara total. Riba menjadi alat pemerasan antar sesama manusia. Praktek rentenir menyebabkan hancurnya ukhuwah dan memicu perselisihan. Kita lihat pelaku rentenir hanya mengoyang-goyangkan kakinya sambil menikmati bunga yang akan terus mengalir ke dalam sakunya. Gambaran pelaku riba didalam Al-Qur‟an adalah :
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
22
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. “ (QS Al Baqarah/2: 275) Kenyataan pelaku riba cendrung memiliki prilaku malas, eksploitatif dan spekulatif. Jadi jelas bahwa praktek rentenir dalam ekonomi Islam adalah praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai syara‟. Rentenir adalah pekerjaan yang dikecam karena kemaslahatan umat terganggu dan akan terjadi penipuan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai karena masyarakat tidak bisa keluar dari jerat hutang yang semakin hari semakin besar. Ditambah perekonomian Indonesia semakin memburuk. Ternyata di pasar tradisional-lah dinamika perekonomian bangsa sesungguhnya terlihat nyata. C. Dampak Negatif Praktek Rentenir Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain : Pertama, Prosedur mudah. Kedua, tidak ada persyaratan yang merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. Keempat, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek (short term period).10 Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut : a. Dapat mengembangkan riba secara luas. 10
Sukidjo. “Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam Format Usulan Penelitian. Yogyakarta.
23
b. Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin). c. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama. d. Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%. e. Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya. Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa medote: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa Koperasi Simpan-Pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara
pribadi yang menjadikannya sebagai sumber
penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam memiliki Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita. Jenis pinjaman yang disajikan bermacam, mulai dari yang tanpa agunan, surat-surat becak, motor, ijazah hingga surat tanah. Lamanya jangka pinjaman bervariasi mulai yang dipungut harian, mingguan hingga bulanan. Tapi bagaimanapun modusnya, seperti apapun dikelola tujuannya satu : menarik “bunga” sebesar-besarnya. Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah :
24
a. Bersifat eksploitatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relatif besar dari pemberi kredit. b. Dalam kurun waktu yang relatif lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi di masa datang. c. Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat di masa yang akan datang. d. Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi dibawah
yang
relatif jauh
kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian
konsumsi bagi masyarakat di masa akan datang dan menimbulkan tabungan yang dipaksakan. e. Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. f. Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan. Adapun alasan peminjaman modal ke rentenir secara mayoritas adalah karena „terpaksa‟ sekalipun mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Meski demikian, kebanyakan penduduk pengguna jasa rentenir.
D. Badan Hukum BMT Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai lembaga swadaya masyarakat atau kelompok
25
simpan pinjam. Namun mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengguna badan hukum kelompok swadaya masyarakat atau koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga formal yang dijelaskan UU no. 7 tahun 1992 dan UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang pihak yang berhimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan BPR, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun prinsip bagi hasil. Dalam peraturan per undang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini oleh pembina-pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu dengan terbentuk koperasi, BMT berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil.11 Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan ekonomi luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, pertama dapat dimulai sebagai KSM atau LKM dan jika telah mencapai modal dasar yang telah ditentukan barulah segera menyiapkan diri
11
Hertanto widodo, Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung : mizan, 1999), h.81.
26
ke dalam badan hukum koperasi, KSM/LKM dengan mendapat sertifikat dari PINBUK. Jika mencapai keadaan dimana para anggota dan pengurus telah siap, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi. BMT yang telah memiliki kekayaan Rp. 75.000.000 atau lebih diminta atau diharuskan untuk mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dan baik dilihat dari segi pengelolaan koperasi. Dianalisa dari ibadah yang harus di pertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja pada anggota dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT, karena seharusnya BMT berbadan hukum koperasi ini dikelola secara syariah islam yang syarat dengan nilai-nilai etika dan islam.12 Badan hukum BMT yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku adalah koperasi syariah, yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola koperasi. Secara organisatoris BMT dibawah badan hukum koperasi. Dalam hal ini pengelola BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan.13 Adapun lebih singkatnya sebagai berikut : 1. BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM atau Koperasi : KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 12
Nuri Fahmi, “Respon Masyarakat Pesantren Darunnajah Ulujami Pesanggrahan Terhadap BMT Darunnajah Jakarta”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h.22 13 Ahmad Sukamatjaya, “Baitul Maal Wat Tamwil”, 26 desember 2008, (Bogor: yayasan AlAmin Dharma Mulia), h.10.
27
2. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah 3. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S) 4. BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan
syariah
Islam,
keimanan,
keterpaduan
(kaffah,
kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme . Secara
Hukum
BMT
berpayung
pada
koperasi
tetapi
sistim
operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bnak Syariah sehingga produkproduk yang berkembangdalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena bebadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah.
E. Perkembangan BMT di Indonesia Bank syariah didirikan pertama kali pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah tahun 1998, sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat relatif mampu mempertahankan kinerja bank. Konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem syariah yang dimungkinkan UU No. 10 Tahun 1998, pertama kali dimanfaatkan oleh Bank
28
Susila Bhakti (BSB), kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM), dan diikuti berdirinya Bank Jabar Syariah. Bank BRI rupanya tidak mau ketinggalan oleh bank BUMN lainya untuk membentuk perbankan syariah. Berdasarkan perizinan dari Bank Indonesia, pada 10 Januari
2003 membentuk perbankan syariah
dengan nama Bank Rakyat Indonesia Syariah Bandung (BRI Syariah). Selain sejumlah bank syariah tersebut, lembaga keuangan lainnya yakni BPR Syariah (BPRS) di daerah-daerah ikut berperan dalam menegakan system perekonomian syariah, misalnya BPRS Al-Ikhsan. Satu lagi bank BUMN yang memiliki perbankan syariah adalah Bank BNI. Sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, bank BNI membuka layanan perbankan yang sesuai prinsip syariah dengan konsep dual system banking. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peminat untuk menabung. Dalam cetak biru BI, diproyeksikan bahwa jumlah asset, data yang dikelola, dan pembiayaan tumbuh rata-rata sebesar 74,79%, 68,71% dan 71,71% sejak tahun 1998 hingga 2001. Meskipun perkembangan perbankan syariah cukup pesat belum semua bank syariah dapat menampung sekaligus meningkatkan mobilisasi dana masyarakat muslim secara kuantitatif, sehingga sangat dibutuhkan pengembangan dan pendirian bank-bank syariah baru. Pembukaan
kantor-kantor
cabang
bank
syariah
dimaksudkan
untuk
menggerakkan sector riil dan menampung dana mandek (idle fund) masyarakat .
29
Perkembangan perbankan syariah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tapi kenyataannya, tersedianya bank syariah belum memenuhi atau belum dapat menjawab kebutuhan pasar oleh karena itu perlu adanya lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pemijaman dalam lingkup kecil yang salah satunya adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang sekarang telah berkembang pesat dilihat dari hasil seminar lembaga keuangan mikro syariah bahwa asset baitul maal wat tamwil (BMT) se Indonesia diperkirakan sekitar Rp. 1,5 triliun. Asset tersebut dikelola sekitar 3.307 unit BMT dengan nilai dan beragam tingkat pertumbuhan. Meskipun assetnya masih kecil dibandingkan dengan asset bank syariah, BMT sangat berperan dalam meningkatkan kehidupan umat , kata ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha (PINBUK), M. Amin Aziz. Sebagai perbandingan asset bank syariah mencapai Rp. 18,8 triliun per September 2005, apabila dibanding asset perbankan nasional yang sekitar Rp. 1.100 triliun. Jika sebuah BMT memiliki nasabah sekitar 100 orang, maka total nasabah BMT diseluruh Indonesia sekitar 3 juta orang. Padahal BMT yang memiliki nasabah 100 orang hanyalah BMT dengan asset dibawah Rp. 100 juta. Untuk yang assetnya lebih dari itu, jumlah nasabahnya bisa 2 kali lipat. Menurut Amin Aziz BMT potensial untuk membantu masyarakat ekonomi bawah karena selain berada didaerah pembiayaan yang diberikan pun nilainya kecil mulai Rp. 250 ribu-Rp. 5 juta. Dari 3 ribu-an BMT, baru 10 unit BMT yang menembus asset Rp.15 milyar. Diperkirakan BMT yang berasset Rp.5-15 milyar
30
berjumlah 150 dan 300 BMT memiliki asset dibawah Rp. 1 milyar. BMT punya kontribusi besar dalam perekonomian nasional, karena segmen yang dibiayai adalah kelompok mikro dan kecil yang di Indonesia mencakup 98%. Pemerintah dan lembaga internasional mengakui peran lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan melalui pencanangan tahun keuangan mikro. Dengan adanya kenaikan BBM per Oktober 2005, penduduk miskin di Indonesia bertambah jadi 25 juta dari 17 juta sebelumnya. Sementara usaha mikro berjumlah 40 juta unit14. Lembaga keuangan mikro termasuk mikro syariah berperan menjembatani kelompok miskin dan usaha mikro. Mereka kelompok miskin , selama ini tidak terjangkau oleh dana perbankan sekitar Rp. 30 triliun dana yang diserap dari pedesaan, hanya Rp. 15 triliun yang kembali kepada masyarakat. Meski terdepan untuk urusan pengentasan kemiskinan pengembangan BMT mengalami kendala, selain masalah teknis operasional, kualifikasi SDM, masalah paling mendasar adalah status kelembagaan BMT. Walaupun sebagian besar BMT berbadan hukum koperasi, fakta dilapangan menunjukan ada keluhan dari beberapa pihak bahwa BMT tidak melaksanakan secara total peraturan dan perundang-undangan perkoperasian. Dari perkembangan BMT dan permasalahan teknis operasional dan SDM dapat diselesaikan dengan pertukaran pengalaman dengan adanya
14
hal. 38
Iman Hilman, Perbankan Syariah Masa Depan, (Jakarta: Senayan Abadi Publising , 2003),
31
sebuah induk koperasi syariah bisa mengembangkan BMT koordinator untuk menata jaringan kerja di daerah.15 Baitul Maal Wattamwil selanjutnya disingkat BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia selain koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya. Awal mula muunculnya BMT di Indonesia adalah pada bulan Juni 1992 di Jakarta, oleh prakarsa beberapa orang mendirikan lembaga keuangan tanpa bunga dengan nama BMT. Lembaga keuangan non perbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk akad mudharobah dan konsep jual beli yakni murabahah serta akad kerjasama bisnis dengan musyarakah. Oleh karenanya, kedudukan BMT sangat strategis, apalagi pangsa pasar di bidang permodalan usaha masih di dominasi oleh UKM yang jumlahnya jutaan dibandingkan jumlah usaha-usaha besar. Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika san perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu multiplier efect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BMT adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan
15
hal. 40
Iman Hilman, Perbankan Syariah Masa Depan, (Jakarta: Senayan Abadi Publising , 2003),
32
investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya. Berdasarkan pemahaman diatas, maka BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan menumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh serta lainnya yang dibagikan / disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Baitul maal dalam bahasa Indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta, lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di sinilah sebenarnya letak keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan/jaminan yang cukup. Maka operasional BMT dibawah ketentuan UU. No. 20 thn 2008, UU. No. 21 thn 2008, dan UU. No. 38 thn 1999. Setidaknya pemerintah Indonesia sudah sedikit membantu dengan membuat regulasi tentang perbankan syariah, UKM, dan pengelolaan zakat.
33
Dalam operasionalnya BMT memiliki fungsi ganda, fungsi sosial sebagai Bautul Maal (rumah harta) dan fungsi usaha sebagai Baitut Tamwil (rumah pembiayaan). Funsi BMT sebagai Baitul Maal diwujudkan dengan semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun berupa insentif sosial, yakni rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar. Sedangkan fungsi sebagai Baitul Tamwil diwujudkan dengan transaksitransaksi keuangan yang memiliki konsep pinjaman kebijakan (qardhul hasan) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Dalam konsep baitul tamwil, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep yang telah sering dipraktikkan dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi, terutama di pedesaan. Contohnya, bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Kelebihan konsep bagi hasil adalah menyebabkan kedua belah pihak, pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol. Di sisi lain pengelola dituntut untuk menghasilkan untung bagi penabung dan pemodal. Produk yang
34
dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan (mudhorobah, musyarakah), jual beli barang (BBA, murabahah, bai assalam), ijarah (leasing, bai takjiri, musyarakah mutanaqisah), serta pembiayaan untuk sosial (qordhul hasan). Produk tabungan meliputi tabungan mudharabah dan ZIS. Bedasarkan data statistik Indonesia pada tahun 2009 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 33,7 juta jiwa, dalam prosentase pertumbuhan ekonomi 4,5%, dan inflasi 9%. Maka dari itu BMT berpeluang sangat besar untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di Idonesia. Ini ditunjukkan pada tahun 19952005, lebih dari 3.300 BMT telah didirikan dengan total asset lebih dari 1.7 milyarn rupiah, melayani lebih dari 2 juta nasabah kecil, menyediakan 1.5 milyarn kredit usaha kecil, dan menggunakan lebih dari 21,000 pekerja16. Berikut adalah beberapa data perkembangan BMT di Indonesia: a. BMT Dinar (karang anyar with 31 billion rupiah assets) b. BMT Ben Taqwa (central of java with 30 billion rupiah assets) c. BMT MMU (pasuruhan east java with 17 billion rupiah assets) d. BMT Marhamah (wonosobo central of java with 13 billion rupiah assets) e. BMT Tumang (boyolali central of java with 4 billion rupiah assets) f. BMT Baitul Rahman (bontang east borneo with 6 billion assets) g. BMT PSU (malang east java with 5,6 billion assets)17
16
Mujahid Febryan., 2009, Overlapping utilities between globalization and Islamic thought with special references to Economics, International Joint Semianr (IJS), Yogyakarta-Kuala Lumpur. 17 Mujahid Febryan., 2009, Overlapping utilities between globalization and Islamic thought with special references to Economics, International Joint Semianr (IJS), Yogyakarta-Kuala Lumpur.
35
BAB III TINJAUAN UMUM BMT AL-FATH IKMI CIPUTAT
A. Latar Belakang Berdirinya BMT Al-Fath IKMI Ciputat BMT Al Fath IKMI Ciputat, Tangerang Selatan ini didirikan pada tanggal 19 oktober 1996 yang dilandasi oleh keprihatinan kita terhadap masyarakat kita, khususnya buat saudara-saudara kita yang bekerja di usaha mikro yang selama ini masyarakat kurang bisa berkembang untuk mengembangkan usahanya karena tidak adanya lembaga yang mendukung permodalan mereka. Sehingga mereka lebih banyak mengakses dana-dana yang sifatnya pribadi dengan para rentenir yang pada hakikatnya jika berhubungan dengan rentenir itu dia tidak bisa mengembangkan usahanya, malahan bisa usaha mereka menjadi mati/bangkrut. Melihat kondisi ril masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dirintislah BMT (Baitul Maal wat Tamwiil) Al-Fath IKMI oleh 25 orang pendiri pada tanggal 13 Oktober 1996, dan kini jumlah pendirinya menjadi 31 orang. 36
37
BMT Al-Fath IKMI merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang notabenenya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'at Islam. BMT Al-Fath IKMI dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil. Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah Baitut Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan, Insya Allah akan menampilkan lembaga keuangan syari'at yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat. Karena antara volume dana yang mereka putar itu tidak sesuai dengan dana yang mereka setor. Artinya marjin yang mereka dapat dari berdagang tidak sebanding dengan marjin yang diambil oleh para rentenir itu, sehingga perlahan tapi pasti usahanya akan bangkrut. Dari sisi yang lain itu adalah pola-pola ribawi yang tentu riba itu tidak datang keberkahan. Melihat keprihatinan tersebut kami yang bermula dari Majelis pengajian setiap minggu pagi dari majlis tersebut muncullah ide untuk membuat lembaga seperti BMT Al-fath IKMI ini untuk memfasilitasi mereka untuk mengembangkan usahanya.
38
Respon masyarakat mengenai keberadaan BMT Al-Fath IKMI pada tahun 1996 BMT masih kurang disosialisasikan karena BMT lahir sekitar tahun 1994 setelah bank muamalat, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat jadi masyarakat kurang begitu tahu menahu tentang BMT. Dalam kendala tersebut, strategi kita terdiri dari berbagai unsur seperti pegawai, guru, pedagang. Nah dari unsur pedagang inilah mereka mempunyai hubungan dengan teman-teman pedagang diantara pasar ciputat khususnya. Sehingga ketika kami menawarkan program BMT ini tidak mengalami kesulitan kepada teman-teman pedagang. Nah dari situlah kita terus mengembangkan sosialisasi mereka kepada masyarakat dan dari mitra BMT yang sudah bergabung dengan BMT ikut tertular dari mulut ke mulut sehingga tersebar informasi BMT dan baru pada tahun 2000 keatas sudah mulai cukup bagus.
B. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Fath IKMI BMT Fath IKMI memiliki visi : Meningkatkan kualitas keimanan anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allaah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adapun BMT Fath IKIMI memiliki misi : Menerapkan
prinsip-prinsip
syari'at
dalam
kegiatan
ekonomi,
memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
39
Fungsi BMT Al Fath IKMI yaitu Menjalin Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) melalui pemungutan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta memasyarakatkannya, dan menunjang pemberdayaan
ummat
melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian bea siswa dan santunan bagi kaum dhu'afaa. Dan tujuan BMT al Fath IKMI yaitu meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. Budaya kerja yang selalu dilakukan BMT Al Fath IKMI : a. Kerja ikhlas, Kerja Cerdas dan Kerja Keras. b. Menjungjung tinggi sifat Amanah, Sidiq, Tabligh dan Fathonah. c. Selalu berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. d. Memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan professional.
40
C. Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI Gambar 3.1
RAT
PENGURUS
PENGAWAS
MANAGER TAMWIL KAB.OPERA SIONAL
KANTOR KAS
PEMBU KUAN
JASA MITRA
KABAG MARKETING
ACOUNT OFFICER
TELLER
FUNDING OFFICER
KOLEK TOR
MANAGER MAAL
PEMBUKUAN
KEUANGAN
Ket : Garis Perintah Garis Pengawasan
41
Dewan Pengurus dan Pengawas yang menjabat untuk periode 2009-2011 adalah sebagai berikut: Nama
: KJKS BMT Al Fath IKMI Jaksel
Pendirian
: 13 Oktober 1996
Badan Hukum
: 650/BH/KWK.10/VI/1998
Akte Perubahan
: 518/BH/PAD/Koperasi/2005
NPWP
: 02.021.735-2.411.000
SIUP
: 1086/10-04/PK/XII/2000
Jumlah Pendiri
: 31 Orang 1 Lembaga
Dewan Pengawas Ketua
: Drs Mustakim Kurdi
Anggota
: Faridi Syahdana, SE Didin Syaepuddin, SE
Dewan Pengurus Ketua
: Drs Budiyono
Bidang pendanaan
: H. Husein Bin Ali
Bidang SDM dan Legal
: Drs. Prastowo Sidhi, SH, MH
Bidang Pembinaan Mitra
: H. Abdul Rahim
Bidang Pembiayaan
: Opan Sopyan Sauri, S.Ag
Sekretaris
: H. Z Arifin Listanto
Bendahara
: Drs. H. Moh. Abduh Atmadiwirya
42
Pengelola Kantor Pusat Manager Tamwil
: Saimin
Manager Maal
: H. Imam Turmudzi Ms
Kabag Operasional
: H. Djaelani
Account Officer
: Robi Sugara
Remedial Pembiayaan
: Cecep Nurjaya Dodi Kurniawan
Remedial Pendanaan
: Suheri Junianto Parjan Naufal Safiq
Pembukuan
: Neneng Syarifah
Adm Pembiayaan
: Salahudin Arif
Head Teller
: Harum Sulistio Rini
Teller
: Nurmilati
Pengelola Kantor Kas Kepala Kantor Kas
: Supriyanto
Kabag Operasional
: Suryadi
Account Officer
: Hedi Rusmantoro
Teller
: Aisyah
43
D. Produk-produk BMT Al-Fath Ikmi Penghimpunan Dana (Funding) a) Prinsip Titipan (Wadiah) 1. TAWAKAL (Tabungan Wadiah BMT Al-Fath) Merupakan simpanan dari mitra yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah /titipan. Dalam tabungan ini BMT AL FATH tidak wajib memberikan hasil kepada penabung. BMT AL FATH boleh memberikan bonus setiap bulan sesuai dengan kebijakan BMT AL FATH. b) Prinsip Bagi Hasil 1. TABAH (Tabungan berjangka Al-Fath) Merupakan tabungan / investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 3 Bulan dengan nisbah 25% (mitra): 75% (BMT), 6 Bulan dengan Nisbah 30% mitra: 70% (BMT), 9 Bulan dengan nisbah 35%(mitra): 65% (BMT) dan 12 bulan dengan nisbah 40% (mitra): 60% (BMT). 2. SIDIK (Simpanan Pendidikan) Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester.
44
Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah ini akan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). Simpanan merupakan investasi tidak terikat dari mitra/anggota yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh mitra/anggota atau yang diberi kuasa dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.1 Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.2 3. Simpanan Idul Fitri Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). 4. Simpanan Qurban Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini
menggunakan
prinsip
mudharabah
mutlaqah
sehingga
akan
mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).
1
BMT Al Fath IKMI, Laporan Tahunan 2009 (Jakarta: BMT Al Fath IKMI, 2010), h.36. Kasmir, Manajemen Perbankan, Ed.1. Cet.4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.57.
2
45
5. Simpanan Nikah Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan pernikahan. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). 6. Simpanan Haji Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan untuk menunaikan
haji.
Penarikan
dilakukan
satu
kali.
Simpanan
ini
menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). Penyaluran Dana (Lending) a) Pembiayaan Mudharabah Yaitu akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. b) Pembiayaan Musyarakah Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah Pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.
46
c) Piutang Murabahah Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT AL FATH dengan menyatakan
harga
perolehan/harga
beli/
harga
pokok
ditambah
keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu. d) Piutang Ijarah Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT AL FATH dan mitra. BMT AL FATH menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya. 3 Adapun mengenai pendidikan, berasal dari kata ”didik” mendapat awalan ”me”, sehingga menjadi ”mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. 3
Ibid., h.58.
47
Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 232). Selanjutnya, pengertian ”pendidikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam bahasa Inggris, education (pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to elicite, to give rise to), dan mengembangkan (to evolve, to develop). Dalam pengertian yang sempit, education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan (Mc Leoc, 1989). Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas dan representatif, pendidikan ialah the total process off developing human abilities and behaviors, drawing on almost all life’s experiences (Tardif, 1987). Artinya seluruh tahapan pengembangan kemampuankemampuan dan perilaku-perilaku manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan.4
4
h.4-5.
M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (komponen MKDK) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),
48
Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya serta
keterampilannya
kepada
generasi
muda
untuk
memungkinkannya
melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama, dengan sebaik-baiknya. Corak pendidikan itu erat hubungannya dengan corak penghidupan, karenanya jika corak penghidupan itu berubah, berubah pulalah corak pendidikannya, agar si anak siap untuk memasuki lapangan penghidupan itu.5 Sesungguhnya banyak ahli didik memberikan devinisi (ta’rif) pendidikan dan berlain-lain pendapat mereka tentang devinisi itu. Begitu juga mereka berlainlain pendapat tentang tujuan pendidikan Arti dan tujuan pendidikan menurut pendapat ahli-ahli didik yang termahsyur : 1. “Pendidikan ialah mengasuh jasmani dan rohani, supaya sampai kepada keindahan
dan kesempurnaan yang mungkin dicapai.” (Plato)
2. “Tujuan pendidikan ialah menyiapkan akal pikiran untuk mendapat ilmu pengetahuan, sebagaimana menyiapkan tanah untuk tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman.” (Aristotle) 3. “Pendidikan ialah jalan untuk merubah akal menjadi akal yang lain dan merobah hati menjadi hati yang lain.” (Jules Simon)
5
h.15.
Prasetya, Filsafat Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 1997),
49
4. “Pendidikan yang sempurna, ialah mendidik anak-anak, supaya dapat melaksankan segala pekerjaan, baik pekerjaan khusus atau umum dengan ketelitian, kejujuran dan kemahiran, baik waktu aman atau waktu peperangan.” (John Milton) 5. “Pendidikan ialah menumbuhkan segala tenaga anak-anak dengan pertumbuhan yang sempurna, lagi seimbang.” (Pestalozzi) 6. “Pendidikan ialah menyiapkan manusia, supaya hidup dengan kehidupan yang sempurna.” (Herbert Spencer) 7. “Pendidikan ialah menyucikan tenaga tabi’at anak-anak, supaya dapat hidup berbudi luhur, berbadan sehat serta berbahagia.” (Sully).6 Jadi simpanan pendidikan dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan.7 Dan ada banyak manfaat menabung di BMT Al Fath IKMI, diantaranya adalah : a. Membantu program keuangan mitra. b. Aman dan menentramkan, karena berdasarkan syari’ah. c. Memperoleh bagi hasil (bonus) setiap bulan. d. Dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan. e. Ta'awun / saling tolong menolong, karena dana tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan kepada mitra lain.
6
H. Mahmud Yunus, Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran (Jakarta: Hidakarya Agung, 1978), h.5. 7 Wawancara Pribadi dengan Saimin: Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI. Jakarta, 25 Mei 2010.
BAB IV PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR
A. Peran BMT Al-Fath Ikmi Ciputat Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Peran BMT Al Fath IKMI ciputat dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir mengenai prakteknya sudah berjalan dengan baik melihat dari banyak mitra-mitra usaha yang meninggalkan rentenir dan banyak berpindah untuk bergabung menjadi mitra BMT. Adapun peran BMT Al Fath IKMI yang sudah berjalan sebagai berikut1 : a. Memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat dan diajak berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya. b. Di ajak untuk bergabung dengan BMT Al Fath Ikmi. c. Sosialisasi kepada masyarakat seperti : mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, penyebaran brosur-brosur, dll. d. Pola pelayanan melalui jemput bola untuk menabung dll. e. Masyarakat untuk lebih mengetahui BMT karena BMT memiliki pola jangka panjang, jadi setelah pemberian pembiayaan masih bertanggung jawab untuk mengembangkan mitra-mitranya. Sedangkan rentenir itu
1
Wawancara Pribadi dengan Saimin : Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI. Jakarta, 27 Oktober 2010
50
51
setelah pemberian pembiayaaan
tidak bertanggung jawab untuk
perkembangan mitra-mitranya. f. Kebanyakan masyarakat yang terjerat rentenir karena kemudahan tetapi disini peran BMT untuk memberikan pandangan bahwa resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik. BMT yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip salaam civilization, the fair and peacefull social welfare. Mempunyai prinsip-prinsip operasional dasar sebagai berikut2: 1. Ahsan (prinsip kontrol terhadap kualitas terbaik), thayyiban (prinsip yang paling tepat menurut syariah Islam), ahsanu ‘amala (kepuasan invetor dan nasabah). 2. Barakah (menguntungkan, efektif dan efisien), transparan dan tanggungjawab atas kesejahteraan umat. 3. Berperan aktif dan terbuka dan Social welfare (kesejahteraan sosial). BMT berpotensi besar mengurangi angka kemiskinan di Indonesia karena BMT bergerak di sektor mikroekonomi, yang rata-rata tidak terjangkau oleh perbankan Islam pada umumnya. Selain itu operasional BMT yang menggunakan fungsi ganda sebagai (baitul maal) seperti zakat, shadaqah, waqaf, dan dana sosial lainnya. Fungsi ini berdampak langsung keada komunitas masyarakat menengah kebawah. Berawal dengan zakat, shadaqah, dan waqaf, BMT menjalankan fungsinya sebagai agen pendistribusi dana dan social economic healer. Fungsi ini
2
Ilmi, Makhalul SM, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2002, 133 hlm
52
diwujudkan dengan pemberian pinjaman sosial (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial untuk golongan masyarakat miskin. Karena pinjaman sosial ini diambil dari dana sosial, maka BMT tidak akan mengalami resiko pailit dan kredit macet. Hal ini juga mengakibatkan komunikasi yang harmonis antara si kaya dan mayarakat miskin. Selain menjalankan fungsi sosialnya, BMT juga menjalankan fungsinya untuk pembiayaan seperti halnya bank-bank Islam pada umumnya. Pada operasionalnya BMT menyediakan: mudharabah, musyarakah, ijarah, wadi’ah dll. Fungsi ini juga mencakup pembiayaan pada sektot riil. Kesulitan akses masyarakat yang menjalankan usaha mikro kepada sumber modal sering menjadi sebab banyaknya masyarakat terjebak pada para rentenir yang memberikan kemudahan namun sekaligus membawa kesulitan kepada si peminjam karena tingginya biaya bunga yang harus dikembalikan. Sebaliknya keberadaan Lembaga Keuangan Syari‟ah, seperti BMT kelihatan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. Dan membuktikan bahwa BMT memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengeliminir keterjebakan masyarakat desa dengan rentenir, sekaligus berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat3. Bagaimana BMT menjalankan peranannya dalam proses pemberdayaan masyarakat sekaligus mengeliminir peran rentenir di kalangan masyarakat pedesaan menjadi topik yang penting untuk dikaji lebih dalam. Adapun kajian tentang hal ini lebih berfokus di wilayah ciputat, sementara di wilayah bogor 3
Ibid, h. 50
53
hingga sekarang masih merupakan suatu yang tidak diketahui oleh public. Greget dan aktivitas BMT di provinsi ini telah diketahui sangat dominan dalam membangkitkan semangat wirasusaha di kalangan masyarakat, namun apakah lembaga keuangan ini sudah cukup berhasil dalam menyingkirkan para lintah darat atau rentenir masih menjadi tanda tanya. Persoalan yang menjadi tantangan BMT di lapangan ialah praktik rentenir yang fenomenal. Untuk mengatasi persoalan rentenir ini diperlukan aturan yang jelas dari pemerintah. Dengan cara meniru langkah yang ditempuh oleh pemerintah Malaysia dimana pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian harus merespon dan menindak lanjuti proses hukum terhadap setiap pengaduan masyarakat tentang praktek rentenir. Dengan kesungguhan kerja polisi, maka diharapkan keberadaan rentenir di seluruh wilayah akan dapat ditekan, karena bagaimana pun kemajuan LKM (termasuk di dalamnya BMT) sangat banyak tergantung pada praktik rentenir. Jika rentenir dapat dihapus atau dibatasi geraknya, dengan sendirinya BMT akan lebih mudah dikembangkan. Hal ini akan terkait dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, kemajuan sebuah BMT sangat ditentukan oleh para pengurus dan pengelolanya. Manajemen BMT sendiri harus berbenah diri, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam hal cost of money, cost of assistance dan cost of transaction. Untuk maksud ini diperlukan peningkatan skill dan etos keagamaan setiap personalia BMT. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya ialah pembenahan sistem pelayanan BMT. Sebuah BMT seyogyanya memiliki karakteristik sebagai berikut :
54
a) Tidak mengarah pada pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama dalam hal; a. Sistem bagi hasil tidak mengarah pada sistem bunga, b. Dalam hal persyaratan tidak mensyaratkan kolateral dan tidak terdapat proses administratif formal yang menyulitkan, b) Sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro, di mana jasa keuangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut, c) Menggunakan pendekatan kelompok, baik dengan ataupun tidak dengan sistem tanggung renteng yang mengedepankan pola hubungan kenal dekat sebagai landasan utama mengelola risiko, d) Lingkup kegiatan BMT dapat mencakup pembiayaan kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, kegiatan penghimpunan dan bentuk kegiatan lain yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan masyarakat miskin.
B. Strategi BMT Al-Fath Ikmi Ciputat Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Strategi BMT Al Fath IKMI Ciputat dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir sudah dilakukan dengan memberikan pandangan dan masukanmasukan yang lebih baik kepada semua mitra4.
4
Wawancara Pribadi dengan Saimin : Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI. Jakarta, 27 Oktober 2010
55
Adapun Strategi BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif rentenir sebagi berikut : a. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktek riba Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil, maka disini BMT Al Fath IKMI memberikan arahan kepada masyarakat mengenai dampak yang akan mereka hadapi untuk kedepannya. b. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihanpelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. c. Dengan menerapkan strategi “jemput bola” BMT
Al
Fath
mempermudah
IKMI
mitranya
berusaha dalam
memuaskan
melakukan
mitranya
tabungan
dan
maupun
pembiayaan dengan secara langsung mengambil ke mitra setiap bulan maupun mingguan. Sehingga mitra BMT Al Fath IKMI tersebut tidak perlu repot-repot datang langsung ke BMT Al Fath IKMI, ini digunakan untuk melawan para rentenir yang juga selalu mendatangi nasabahnya setiap hari atau setiap minggu. d. Untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana
56
dengan segera. Maka BMT Al Fath IKMI mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. BMT Al-Fath tampaknya tidak mau kalah dari lembaga keuangan syariah lain dalam hal peningkatan kualitas SDM. Alasannya, juga wajib memberikan layanan terbaik bagi mitranya. Selain itu, pengelolaan BMT bisnis juga harus dilaksanakan dengan teratur dan terencana. Seperti yang dilakukan BMT Al Fath ciputat dalam mengelola bisnis keuangan mikro syariahnya. Bagi BMT ini, SDM berkualitas menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) tersebut. ''Penting sekali bagi kami untuk meningkatkan kualitas SDM, karena ini menyangkut masalah layanan dan pengelolaan manajemen5. Asosiasi berkonsentrasi pada anggotanya, memberikan solusi-solusi, seperti untuk krisis likuiditas bagi anggota yang mengalami kesulitan pembiayaan. Asosiasi membantu pengembangan SDM di BMT, melakukan pelatihan dan pendampingan terus-menerus, serta meningkatkan inovasi produkproduk pembiayaan agar lebih konsisten pada syariahnya sehingga secara bisnis terus tumbuh dengan profesional dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lain dalam bingkai syariah. BMT juga berupaya membangun profesionalisme kepada anggota-anggotanya. Dan kami mengedepankan pola
pengembangan
SDM yang sustainable (berkelanjutan).
5
Wawancara Pribadi dengan Saimin : Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI. Jakarta, 27 Oktober 2010
57
Berkaitan dengan UKM, BMT biasanya tak hanya terjun dalam pendanaan, tapi juga membantu manajemen, bahkan sampai pemasaran produk. Para pendiri umumnya kaum muda yang punya iktikad moral terpuji. Ada semangat pada diri mereka untuk memberantas praktik rentenir yang menjerat rakyat kecil melalui gerakan BMT. Selain itu, gerakan ini terbukti mampu melewati krisis ekonomi 1996-1998. Saat kondisi krisis global kini, alhamdulilah, tidak berimbas kepada BMT karena BMT konsentrasi pada pemberdayaan UKM yang notabene itu adalah potensi lokal sendiri. BMT bukan berpraktik „di dunia maya‟ (moneter).
C. Tingkat Keberhasilan BMT Al-Fath IKMI Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Kuesioner yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 responden, yang selanjutnya digambarkan dalam frekuensi (%). Kuesioner yang dibuat penulis memiliki 26 pertanyaan dan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama tentang data identitas dan asal-usul responden yang terdiri 6 pertanyaan. Kedua tentang pengetahuan responden mengenai BMT Al Fath IKMI yang terdiri dari 3 pertanyaan. Ketiga tentang faktor sosial dan ekonomi yang terdiri dari 17 pertanyaan. Untuk dapat melihat berapa besarnya tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir, penulis menjelaskan 11 variabel yang memberikan tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir.
58
Perkembangan usaha di tahun 2009 cukup membanggakan, namun demikian masih banyak hal-hal yang perlu pembenahan. Laporan hasil-hasil usaha tahun 2009 kami sajikan dengan membandingkan dengan tahun 2008, agar dapat dinilai dan dievaluasi perkembangannya dari setiap itemnya. a. Pertumbuhan mitra Pertumbuhan mitra penabung secara akumulasi kami gambarkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.1 Jumlah Pertumbuhan Mitra BMT Al Fath IKMI Ciputat (Jiwa) No
K Pusat K Kas
TAHUN 2006
2007
2008
2009
1.743
3.500
4.295
5.105
-
-
187
486
Dari tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa perkembangan mitra selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa jumlah mitra yang begabung dengan BMT Al Fath IKMI mengalami kenaikan yang signifikan.
59
b. Pertumbuhan Asset Perkembangan Asset dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 4.2 Jumlah Pertumbuhan Asset BMT Al Fath IKMI Ciputat (Rupiah) No
TAHUN 2006
2007
2008
2009
Konsolidasi 1.982.735.592,82 2.882.250.454,52 4.128.993.021,81 5.817.650.698,15 Kenaikan
-
55,6%
46,4%
41,5%
Dari tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa perkembangan Asset dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan dilihat dari Asset yang dimiliki rata-rata meningkat. 1. Identitas Responden Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Peranan BMT Al Fath IKMI Ciputat Tingkat Pendidikan
Frekuensi
Prosentase (%)
TK
0
0%
SD
4
20%
SMP
7
35%
SMU
7
35%
DIPLOMA
0
0%
S1
2
10%
Jumlah
20
100%
60
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tingkat pendidikan SD sebanyak 4 responden (20%), SMP sebanyak 7 responden (35%), SMU sebanyak 7 responden ( 35%), S1 sebanyak 2 responden (10%) dan tidak ada responden yg tingkat pendidikannya TK dan Diploma. 2. Tingkat Pengetahuan Responden Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Mengenai BMT Al Fath IKMI Ciputat Pengetahuan Responden
Frekuensi
Prosentase(%)
Ya
13
65%
Tidak
7
35%
Jumlah
20
100%
Dari tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai BMT Al Fath IKMI yang sudah mengenal sebanyak 13 responden (65%) dan sedangkan yang tidak mengenal sebanyak 7 responden (35%). 3. Faktor Sosial Ekonomi Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Pekerjaan di BMT Al Fath IKMI Ciputat Jenis Pekerjaan
Frekuensi
Prosentase(%)
Tukang Ojek
1
5%
Pedagang
11
55%
Dll
8
40%
Jumlah
20
100%
61
Menurut tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa bidang pekerjaan responden sebagai tukang ojek sebanyak 1 responden (5%), pedagang sebanyak 11 responden (55%) dan yang lain-lain sebanyak 8 responden (40%). Maka dapat disimpulkan bahwa lebih banyak pedagang yang bergabung dengan BMT Al Fath IKMI. Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Penghasilan Setelah Mendapatkan Pinjaman di BMT Al Fath IKMI Ciputat Penghasilan Responden
Frekuensi
Prosentase (%)
Meningkat
16
80%
Menurun
1
5%
Tetap
3
15%
Jumlah
20
100%
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa tingkat penghasilan setelah mendapatkan pinjaman yang penghasilannya meningkat sebanyak 16 responden (80%), menurun sebanyak 1 responden (5%) sedangkan yang tetap sebanyak 3 responden (15%). Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dipinjamkan BMT Al Fath IKMI kepada mitranya ada mengalami peningkatan setelah dilihat dari tabel di atas dan menjadikan tarap hidupnya lebih baik dari sebelumnya.
62
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Pernah meminjam dengan Rentenir di BMT Al Fath IKMI Ciputat Pernah Meminjam
Frekuensi
Prosentase (%)
Ya
14
70%
Tidak
6
30%
Jumlah
20
100%
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden (70%) pernah meminjam dengan rentenir sedangkan yang tidak pernah meminjam dengan rentenir sebanyak 6 responden (30%). Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Masih Meminjam dengan Rentenir Masih meminjam
Frekuensi
Prosentase (%)
Ya
3
15%
Tidak
17
85%
Jumlah
20
100%
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 3 responden (15%) yang masih meminjam dengan rentenir sedangkan sebanyak 17 responden (85%) sudah tidak meminjam dengan rentenir. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah adanya BMT jumlah rentenir mengalami penurunan dilihat dari banyaknya responden yang tidak lagi menggunakan jasa rentenir melainkan responden lebih bnyak menggunakan jasa BMT.
63
Maka disinilah telah ada hasil bahwa tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir melihat dari tinjauan bahwa berkurangnya masyarakat yang ketergantungan pada rentenir dan sudah banyak masyarakat yang bergabung/kerjasama dengan BMT Al Fath IKMI dalam memajukan usahanya. Sasaran utama BMT Al Fath IKMI adalah para pedagang pasar tradisional di pasar Ciputat. Walaupun tanpa konflik, BMT Al Fath IKMI sadar, kehadiran mereka di tengah-tengah para pedagang pasar tradisional mengusik keberadaan para rentenir di sana. Akibatnya, para rentenir makin agresif menawarkan pinjaman-pinjaman mudah (dana cepat). Namun, kehadiran BMT Al Fath IKMI yang menawarkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang adil, rupanya lebih memikat para pedagang pasar. Satu per satu pedagang pun menjadi anggota dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan BMT. Para rentenir perlahan tergusur.6 Tingkat keberhasilan BMT Al-Fath IKMI ini, dari tahun ke tahun perkembangannya meningkat sehingga hasilnya menggembirakan dan ada tingkat kenaikan pada BMT Al-Fath IKMI. Secara sosial-ekonomi BMT dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ribuan BMT kini telah tumbuh di penjuru Tanah Air, terutama di Pulau Jawa. Artinya, lembaga keuangan mikro syariah ini bisa diterima oleh semua kalangan. Bukan hanya muslim, juga non muslim.
6
Wawancara Pribadi dengan Saimin : Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI. Jakarta, 27 Oktober 2010
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Dari hasil penelitian penulis di BMT Al Fath IKMI Ciputat untuk mengetahui peran BMT dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat dan diajak berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya. b. Sosialisasi kepada masyarakat seperti : mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, penyebaran brosur-brosur, pengajian, dll. c. Masyarakat untuk lebih mengetahui BMT karena BMT memiliki pola jangka
panjang,
jadi
setelah
pemberian
pembiayaan
masih
bertanggung jawab untuk mengembangkan mitra-mitranya. Sedangkan rentenir itu setelah pemberian pembiayaaan tidak bertanggung jawab untuk perkembangan mitra-mitranya. d. Kebanyakan masyarakat yang terjerat rentenir karena kemudahan tetapi disini peran BMT untuk memberikan pandangan bahwa resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik.
64
65
2. Adapun Strategi BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif rentenir sebagi berikut : a. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktek riba. b. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. c. Dengan menerapkan strategi “jemput bola”. d. Untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir. 3. Tingkat keberhasilan BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir melihat dari tinjauan bahwa berkurangnya masyarakat yang ketergantungan
pada
rentenir
dan
sudah
banyak
masyarakat
yang
bergabung/kerjasama dengan BMT Al Fath IKMI dalam memajukan usahanya. Menunjukkan bahwa sebanyak 3 responden (15%) yang masih meminjam dengan rentenir sedangkan sebanyak 17 responden (85%) sudah tidak meminjam dengan rentenir. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah adanya BMT jumlah rentenir mengalami penurunan dilihat dari banyaknya responden yang tidak lagi menggunakan jasa rentenir melainkan responden lebih bnyak menggunakan jasa BMT.
B. Saran Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait yaitu : a. Dalam upaya meningkatkan eksistensi BMT Al Fath IKMI hendaknya memperbaiki strategi dalam mengatasi perkembangan rentenir.
66
b. Masyarakat harus lebih memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir, lebih baik kelembaga keuangan syariah seperti BMT. c. Pemerintah harus lebih tegas dalam menanggulangi dampak negatif rentenir seperti mengeluarkan UU terbaru mengenai larangan praktek rentenir. d. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi islam
67
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Iktiar Baru Van Hove, 1991, cek, ke-5 Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.16 Anonim, Materi dan Pelatian Pendamping BI-BMT, Bandung : Pinbuk Jabar, 1999 Aries Mufti, “Peranan MES dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia,” 2002, Ed, III, Vol. III, h. 44 BMT sebagai Alternatif Model Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Jakarta : PINBUK, t.th Dalyono, Muhammad, Psikologi Pendidikan (komponen MKDK) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.4-5 Ilmi, Makhalul SM, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2002, 133 hlm Iman Hilman, Perbankan Syariah Masa Depan, (Jakarta: Senayan Abadi Publising , 2003), hal. 38-40 M. Amin Aziz, Pedoman Pendirian BMT, Jakarta: Pinbuk Press, 2004, h, 1 Mahendro Nugroho, “Usaha Masyarakat Marjinal Perkotaan : Dampak Bunga Uang dan alternatif pembiayaan Berbasis Islam”, Makalah disampaikan pada seminar nasional : Dampak Bunga Uang terhadap perekonomian Indonesia, Jakarta, 23 April 2002 Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, Jakarta : Salemba Empat, 2002, Ed, III, 1 jil Nugroho, Heru, Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, cet-1 Prasetya, Filsafat Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.15
68
Sudarsono, Heri, Ekonesia, 2003. Edisi
Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta,
Sukamatjaya, Ahmad, “Baitul Maal Wat Tamwil”, 26-28 desember 2008, (Bogor: yayasan Al-Amin Dharma Mulia), h.10 Sukidjo. “Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam Format Usulan Penelitian. Yogyakarta Wawancara Pribadi dengan Bp. Saimin: Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI. Jakarta, 27 Oktober 2010 Widodo, Hertanto, Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung : mizan, 19999), h.81 Karim, Adiwarman, Bank Islam : analisis fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cet-2 Kasmir, Manajemen Perbankan, Ed.1. Cet.4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.57.
Angket Praktek Penelitian PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM MENGATASI DAMPAK NEGETIF PRAKTEK RENTENIR (Studi Pada BMT Al Fath IKMI) Sampel/Responden Nama
:
Kelurahan
:
Kecamatan
:
Kota/Kabupaten
:
A. IDENTITAS DAN ASAL-USUL RESPONDEN 1. Berapa usia Saudara sekarang?
…..tahun
2. Apa jenis kelamin Sudara?
[1] Laki-laki [2] Perempuan
3. Apa agama yang saudara anut sekarang? [1] Islam [3] Budha [5] Katolik [2] Protestan [4] Hindu [6] ………………….. 4. Bagaimana asal-usul suku Saudara? [1] Tidak jelas, suku campuran
[2] Jelas, ……………
5. Apa status anda saat ini? [1] Menikah [2] Lajang 6. Apa tingkat pendidikan terakhir yang pernah Saudara tamatkan? [1] TK [3] SD [5] SMP [2] SMU [4] Diploma [6] S-1 B. PENGETAHUAN RESPONDEN MENGENAI BMT AL FATH IKMI 1. Dari mana sumber informasi yang Saudara ketahui mengenai BMT Al fath IKMI? [1] Televisi [4] Koran [2] Buku [5] Ceramah/Pengajian [3] Teman 2. Apakah sebelumnya Saudara sudah mengenal BMT Al Fath IKMI?
[1] Ya
[2] Tidak
3. Sejak kapan Saudara mengenal BMT Al Fath IKMI? [1] 1-2 bulan [3] 2 tahun [5] > 5 tahun [2] ±1-2 tahun [4] 3-5 tahun
C. FAKTOR SOSIAL-EKONOMI 1. Saat ini pekerjaan Saudara di bidang apa? [1] Guru [5] Jasa hiburan [2] Pertanian [6] Peternakan-perikanan [3] Sopir [7] Perdagangan [11]……………….. [4] Tukang ojek [8] Penjahit
[9] Kerajinan [10] Satpam
2. Sudah berapa lama Saudara telah menekuni pekerjaan tersebut? [1] 1-2 bulan [3] 2 tahun [5] > 5 tahun [2] ±1-2 tahun [4] 3-5 tahun 3. Apakah bantuan modal tersebut sepenuhnya Saudara gunakan untuk tambahan usaha atau digunakan untuk keperluan lainnya, untuk apa saja? [1] Ya, untuk tambahan usaha [2] Tidak, (untuk keperluan lain? ……………) 4. Apakah BMT Al fath IKMI memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada Saudara sebelum menjalankan usaha? [1] Ya, memberikan pembinaan [2] Tidak, memberikan pembinaan 5. Apakah ada pendampingan dalam menjalankan usaha Saudara? [1] Ada, pendampingan [2] Tidak ada, pendampingan 6. Selama menjalankan usaha cukup terbantukah usaha Saudara dengan adanya pendampingan? [1] Ya, cukup terbantu [2] Tidak, terbantu 7. Apakah ada kunjungan BMT Al Fath IKMI ke tempat usaha Saudara? [1] Ya, hanya memantau perkembangan usaha [2] Tidak ada 8. Dari bantuan modal untuk program Kewirausahaan, berapa besar dana bantuan modal usaha yang diberikan BMT Al Fath IKMI? [1] < Rp. 500.000 [4] Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000
[2] Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 [3] Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
[5] Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 [6] > Rp. 4000.000
9. Sudah berapa kali Saudara mendapat bantuan dana dari BMT Al Fath IKMI? [1] 1 kali [3] 3 kali [2] 2 kali [4] > 3 kali 10. Berapa rata-rata penghasilan bulanan Saudara sebelum mendapatkan dana untuk usaha? [1] < Rp. 500.000 [4] Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 [2] Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 [5] Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 [3] Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 [6] > Rp. 4000.000 11. Berapa rata-rata penghasilan bulanan Saudara setelah mendapatkan dana untuk usaha? [1] < Rp. 500.000 [4] Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 [2] Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 [5] Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 [3] Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 [6] > Rp. 4000.000 12. Apakah penghasilan Saudara meningkat setelah mendapatkan dana untuk usaha? [1] Meningkat [3] Tetap [2] Menurun 13. Apabila terjadi penurunan dalam usaha Saudara, tindakan apa yang diberikan BMT Al Fath IKMI? [1] Memberikan tambahan modal usaha [2] Menyelesaikan masalah-masalah mengapa terjadi penurunan [3] Lain-lain ………………………………………………………… 14. Seberapa cukup penghasilan Saudara untuk kebutuhan bulanan? [1] Semua terpenuhi dan banyak sisa [3] Pas-pasan dan harus hemat [2] Semua terpenuhi dan sedikit sisa [4] Kurang, sering menghutang 15. Apakah Saudara menabung tiap bulan? [1] Ya (berapa? Rp ……………) [2] Tidak 16. Apakah saudara pernah meminjam uang dengan rentenir? [1] Ya [2] Tidak 17. Setelah meminjam dengan BMT, apakah saudara masih meminjam dengan rentenir? [1] Ya [2] Tidak
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA 1. Kapan tepatnya HMTC Rosyid Motor ini mulai didirikan? 2. Bagaimana latar belakang pendirian HMTC Rosyid Motor? 3. Apa tujuan dan prinsip operasional HMTC Rosyid Motor? 4. Apa Visi dan Misi didirikannya HMTC Rosyid Motor? 5. Bagaimana struktur kepengurusan di HMTC Rosyid Motor? 6. Bagaimana mekanisme kerja yang ada di HMTC Rosyid Motor? 7. Produk apa saja yang dimiliki HMTC Rosyid Motor? 8. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan HMTC Rosyid Motor demi kemajuan internal Perusahaan? 9. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan HMTC Rosyid Motor? 10. Bagaimana peranan HMTC Rosyid Motor dalam memperdayakan pengembangan ekonomi nasional? 11. Bagaimana HMTC Rosyid Motor dalam menghadapi segala hambatan yang terjadi? 12. Adakah sosialisasi yang diterapkan oleh HMTC Rosyid Motor kepada masyarakat? 13. Apakah strategi pemasaran HMTC Rosyid Motor sudah sesuai dengan pandangan ekonomi islam?
Hasil Interview PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF PRAKTEK RENTENIR (Studi Pada BMT Al Fath IKMI)
Nama
: Saimin
Jabatan
: Manajer Tamwil
Tempat Wawancara : BMT Al Fath IKMI Pewancara
: Jajang Nurjaman
1. Apa Visi dan Misi didirikannya BMT Al Fath Ikmi ini? Jawaban : BMT Fath IKMI memiliki visi : Meningkatkan kualitas keimanan anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allaah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adapun BMT Fath IKIMI memiliki misi : Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu)
kepada
berkesinambungan.
dhuafaa
(kurang
mampu)
secara
terpola
dan
2. Apa tujuan dan prinsip operasional BMT Al Fath Ikmi? Jawaban : Fungsi BMT Al Fath IKMI yaitu Menjalin Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) melalui pemungutan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta memasyarakatkannya, dan menunjang pemberdayaan ummat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian bea siswa dan santunan bagi kaum dhu'afaa. Dan tujuan BMT al Fath IKMI yaitu meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. Budaya kerja yang selalu dilakukan BMT Al Fath IKMI : a. Kerja ikhlas, Kerja Cerdas dan Kerja Keras. b. Menjungjung tinggi sifat Amanah, Sidiq, Tabligh dan Fathonah. c. Selalu berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. d. Memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan professional. 3. Peran apa sajakah yang dimiliki BMT Al Fath Ikmi dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir? Jawaban : Peran BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir mengenai prakteknya sudah berjalan dengan baik melihat dari banyak mitramitra usaha yang meninggalkan rentenir dan banyak berpindah untuk
bergabung menjadi mitra BMT. Adapun peran BMT Al Fath IKMI yang sudah berjalan sebagai berikut : a. Memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat dan diajak berpikir lebih baik untuk keberlangsungan usahanya. b. Di ajak untuk bergabung dengan BMT Al Fath Ikmi. c. Sosialisasi kepada masyarakat seperti : mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, penyebaran brosur-brosur, dll. d. Pola pelayanan melalui jemput untuk menabung dll. e. Masyarakat untuk lebih mengetahui BMT karena BMT memiliki pola jangka panjang, jadi setelah pemberian pembiayaan masih bertanggung jawab untuk mengembangkan mitra-mitranya. Sedangkan rentenir itu setelah pemberian pembiayaaan
tidak bertanggung jawab untuk
perkembangan mitra-mitranya. f. Kebanyakan masyarakat yang terjerat rentenir karena kemudahan tetapi disini peran BMT untuk memberikan pandangan bahwa resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik. BMT yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip salaam civilization, the fair and peacefull social welfare. Mempunyai prinsip-prinsip operasional dasar sebagai berikut: 1. Ahsan (prinsip kontrol terhadap kualitas terbaik), thayyiban (prinsip yang paling tepat menurut syariah Islam), ahsanu ‘amala (kepuasan invetor dan nasabah).
2. Barakah (menguntungkan, efektif dan efisien), transparan dan tanggungjawab atas kesejahteraan umat. 3. Berperan aktif dan terbuka dan Social welfare (kesejahteraan sosial). 4. Bagaimana strategi yang dijalankan BMT Al Fath Ikmi dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir? Jawaban : Strategi BMT Al Fath IKMI dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir pada umumnya sudah dilakukan tetapi belum sampai tingkat penerapan yang langsung. Melainkan masih dengan memberikan pandangan dan masukanmasukan yang lebih baik kepada semua mitra. Adapun Strategi BMT Al Fath IKMI yang sudah dilakukan sebagi berikut : a. Strategi BMT memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum mengerti BMT dan yang belum mengetahui BMT. b. Adapun praktek-prkteknya tergantung mitra-mitranya tersebut mau bergabung atau tidaknya. c. Memberikan arahan kepada masyarakat mengenai dampak yang akan mereka hadapi untuk kedepannya. Strategi pengembangan BMT ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi problematika ekonomi yang ada di BMT saat ini, diantaranya : 1) Optimalisasi SDM yang ada di BMT. 2) Strategi pemasaran yang lebih meluas.
3) Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4) Pengembangan aspek paradigmatic. 5) Fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukannya menjadi lawan. 6) Evaluasi bersama BMT. Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuh kendala ini di suatu BMT. Kendala tersebut sebagai berikut : 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. 2) Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dari BMT. 3) Nasabah bermasalah. 4) Adanya persaingan tidak Islami antar BMT, karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan bukan partner. 5) Pengarahan pengelola pada orientasi bisnis terlalu dominant sehingga sedikit mengikis rasa idealis 6) Ketimpangan fungsi utama BMT antara baitul maal dan baituttamwil. 7) Kualitas SDM yang kurang.
5. Sejauh ini apakah ada keberhasilan yang dicapai BMT Al-Fath Ikmi dalam menghadapi dampak negatif praktek rentenir? Jawaban : Baitul Maal wa Tamwil (BMT) kian membuktikan diri menjadi lembaga pemberdaya ekonomi umat. Salah satunya adalah BMT Al Fath IKMI di Ciputat. BMT ini mampu menggeser posisi rentenir dari kehidupan warga. Kiprah BMT Al Fath IKMI tentu tak lepas dari kisah berdirinya pada 1996. Di tengah himpitan krisis ekonomi global, 25 orang mengumpulkan modal awal 5 juta. Salah satu pendirinya adalah pak Saimin. Beliau menuturkan, lima tahun pertama menjalankan kegiatan usaha, para pengurus dan anggota BMT masih berkutat dengan masalah-masalah internal. Komitmen awal dan niat baik pendirian BMT untuk pemberdayaan ekonomi umat, ternyata menjadi penyelamat Al Fath IKMI. BMT Al Fath IKMI memulai pengembangan koperasi jasa keuangan syariah mereka dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Secara bertahap, BMT Al Fath IKMI berhasil meraih arus dana masuk dari para tokoh masyarakat di Kecamatan Ciputat masuk inilah yang kemudian dikelola untuk memberikan pembiayaan kepada para pedagang kecil. Sasaran utama BMT Al Fath IKMI adalah para pedagang pasar tradisional di Kecamatan Ciputat. Walaupun tanpa konflik, BMT Al Fath IKMI sadar, kehadiran mereka di tengah-tengah para pedagang pasar tradisional mengusik keberadaan para rentenir di sana. Akibatnya, para rentenir makin agresif
menawarkan pinjaman-pinjaman mudah (dana cepat). Namun, kehadiran BMT Al Fath IKMI yang menawarkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang adil, rupanya lebih memikat para pedagang pasar. Satu per satu pedagang pun menjadi anggota dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan BMT. Para rentenir perlahan tergusur dan mengalihkan sasarannya ke pasar-pasar tradisional yang lain.
Jakarta, 27 Oktober 2010 Manajer Tamwil BMT Al Fath IKMI
(Saimin)
SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan dibawah ini Manejer BMT Al Fath IKMI, menerangkan bahwa : Nama
: Jajang Nurjaman
NIM
: 206046103833
Semester
: XI (Sembilan)
Fakultas
: Syariah dan Hukum
Prodi/Konsentrasi : Muamalat/Perbankan Syariah
Benar, yang bersangkutan telah melakukan observasi/penelitian di BMT Al Fath IKMI dengan tema “Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir Pada BMT Al Fath IKMI”.
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan dimana perlu.
Jakarta, 04 Desember 2010 Manejer Tamwil BMT Al Fath IKMI
(Saimin)
