MEKANISME DISTRIBUSI BAGI HASIL TABUNGAN BERJANGKA PADA BMT AL-FATH IKMI PAMULANG SKRIPSI

MEKANISME DISTRIBUSI BAGI HASIL TABUNGAN BERJANGKA PADA BMT AL-FATH IKMI PAMULANG

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Oleh: Ahmad Gifari NIM : 206046103800

KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011M

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Gifari

NIM

: 206046103800

Prodi/Jurusan

: Muamalat/Perbankan Syariah

Judul Skripsi

: Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang

Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 Februari 2011

Ahmad Gifari

    KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’aalamin, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta ummatnya sepanjang zaman, yang Insya Allah kita ada didalamnya. Proses perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui dan alami. Berkat ridha-Nya, berkat doa, kesungguhan hati dan kerja keras, akhirnya penulis sampai titik proses akhir penulisan skripsi ini. Penulis menyadari betapa sederhana karya tulis ini dan jauh dari sempurna. Namun penulis juga tidak menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankanlah penulis untuk mengucapkan kata terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Euis Amalia, M.Ag., dan Bapak. Ah. Azharuddin Latif, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Sekertaris Konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan

i

Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Dr. H. Hasanuddin, M.Ag

yang senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, pengarahan, pemikiran dan semangat kepada penulis di tengah kepadatan kegiatan beliau, semoga Allah SWT mempermudah setiap gerak langkah perjuangan beliau dan senantiasa melimpahkan kebaikan, amin. sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini. 4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT. 5. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama, Perputakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber referensi sehingga skripsi dapat terselesaikan. 6. Pimpinan dan Staf BMT Al Fath IKMI, yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan membantu data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini. 7. Yang tercinta Ayahanda Syaiful dan Ibunda Argadis, engkaulah Ayah dan Ibunda yang bijaksana, yang dengan ikhlas memotivasi dengan moril maupun materil serta mencurahkan kasih sayang buat Ananda, yang tidak henti mendoakan, dan memberikan motivasi buat Ananda, Amin. Dan yang tersayang adik-adikku (Raisa Madani, Felicia Rahmah, Zahid Akbar).

ii

8. Buat Meisya D.M., tersayang, yang selalu mendoakan, menemani dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpa dirimu, aku tak mungkin dapat menyelesaikan skripsi. 9. Buat orang-orang yang telah membantu saya Lukman, Jajang, Arie, Jodie, Rizky, Bongas, Robby dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semuanya, saya takkan bisa tanpa kalian. 10. Buat sahabat-sahabatku angkatan 2006, khususnya PS-A ekstensi yaitu My Best Friend yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menggoreskan banyak kenangan manis, canda dan tawa selama menjalani perkuliahan, semoga tali silaturahmi kita selalu terjalin. Akhirnya tiada ucapan kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin atas Rahmat dan Karunia serta Ridha Allah SWT. Demikian ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.

Jakarta, 02 Maret 2011 Penulis

Ahmad Gifari

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................

i

DAFTAR ISI..................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL.........................................................................................

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................

6

D. Review Studi Pustaka .............................................................

7

E. Metodologi Penelitian ............................................................

9

F. Sistematika Penulisan .............................................................

12

LANDASAN TEORI A. Definisi Tabungan ..................................................................

14

B. Mudharabah ............................................................................

16

C. Distribusi ................................................................................

27

D. Bagi Hasil ...............................................................................

31

iv

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL-FATH IKMI PAMULANG

BAB IV

A. Sejarah Singkat BMT Al-Fath IKMI Pamulang .....................

37

B. Landasan Hukum BMT Al-Fath IKMI Pamulang..................

38

C. Dasar Hukum BMT………………………………………….

38

D. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Fath IKMI Pamulang ...........

39

E. Budaya Kerja BMT Al-Fath IKMI Pamulang ........................

40

F. Produk-Produk BMT Al-Fath IKMI Pamulang .....................

40

G. Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI Pamulang ...............

44

HASIL PENELITIAN A. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-

BAB V

Fath (TABAH)........................................................................

47

B. Analisis Penulis ......................................................................

51

PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................

55

B. Saran .......................................................................................

56

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

58

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

1. Skema 2.1 : Skema Mekanisme Distribusi .....................................................

30

2. Tabel 4.1 : Tabel Nisbah Bagi Hasil .............................................................

48

3. Tabel 4.2 : Tabel Jumlah Dana dan Mitra BMT Al-Fath IKMI Pamulang ...

52

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian masyarakat khususnya di Indonesia. Ditandai dengan semakin berkembangnya institusi keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Koperasi Syariah (Baitul Maal Wat Tamwil), maupun lembaga yang berorientasi pada fungsi sosial LAZ, Baznas, dan lembaga pengelola wakaf. Diantara lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah (golongan ekonomi mikro dan kecil) dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan sistem ekonomi berbasis Islam. Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

1

2

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pembiayaan oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.1 Tujuan BMT, adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya. Visi BMT, adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Misi BMT, adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan 1

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 448.

3

gerakan keadilan membangun struktur

masyarakat madani

yang adil,

berkemakmuran dan berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Landasan utama BMT secara umum dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya memakai konsep bagi hasil dengan menghindari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam yaitu sistim bunga karena terdapat unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Produk dan jasa BMT menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS adalah penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan penyaluran dana dengan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ishtisna, ijarah, dan qard. Inilah yang kemudian menjadi fungsi dari aspek Baitul Mal Wat Tamwail. Sementara fungsi dari aspek Baitul Mal Wat Tamwil dapat menggunakan prinsip zakat, infaq, dan shadaqah.2 Karakteristik bagi hasil pada produk maupun jasa layanan yang disalurkan oleh BMT Al-Fath kepada masyarakat, terlihat dari produk-produknya. Salah satu produk BMT Al-Fath IKMI yang menggunakan konsep bagi hasil adalah tabungan berjangka atau biasa disebut dengan tabungan mudharabah. Tabungan 2

Muhammad Budi Setiawan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Nasabah BMT (Studi Empiris Pada Tiga BMT Mitra dan BMT Center),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.32

4

ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah yang penarikannya dilakukan secara berjangka dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan mudharabah merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi secara syariah, karena dengan sistim bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dengan sistim bunga.3 BMT menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. BMT dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai shahibul maal, dan kedua belah pihak menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan BMT kehilangan keuntungan.4 Kontrak mudharabah juga merupakan suatu bentuk equity financing, tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dari musyarakah. Pada mudharabah, hubungan kontrak bukan antara pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan entrepreneur (mudharib). Pada kontrak mudharabah, seorang mudharib dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan atau suatu

3

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 58 4 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 49

5

unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut.5 BMT Al-Fath IKMI dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil, telah dijadikan contoh referensi bagi masyarakat dalam mempraktekkan ekonomi berdasarkan

syariah.

Seberapa

besarkah

BMT

AL-Fath

IKMI

dalam

mengembangkan ekonomi umat melalui tabungan mudharabah ini. Dalam mengelola dana nasabah, BMT menutupi biaya operasionalnya tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.6 Pada pembagian nisbah keuntungan, salah satu hal yang menentukan besar keuntungan mitra adalah equivalent rate. Equivalent rate adalah hasil dari perhitungan nisbah yang telah direalisasikan sebelumnya. Pada BMT Al-Fath nilai equivalent rate tersebut telah ditentukan sebelumnya yang terlihat pada tabel distribusi bagi hasil BMT Al-Fath IKMI. Namun pada hakikatnya nilai equivalent rate tersebut didasarkan pada pendapatan yang didapatkan oleh BMT. Jadi nilai equivalent itu sendiri tidak

5

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, h. 19 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 274 6

6

dapat ditentukan begitu saja, melainkan dengan pendapatan yang didapatkan oleh BMT. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme distribusi bagi hasil produk penghimpunan dana pada BMT Al-Fath. Sehingga penulis akan mencoba melakukan penelitian dan akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul skripsi tersebut maka masalah yang akan dibahas penulis pada perumusan masalah adalah sebagai berikut : a. Bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil tabungan berjangka (Tabah) pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Secara umum tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah diatas, namun secara khusus dikemukakan sebagai berikut : 1. Mengetahui mekanisme distribusi bagi hasil produk tabungan berjangka (Tabah) pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang

7

Adapun hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BMT Al-Fath IKMI Pamulang, pembaca maupun pribadi, selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat : 1. Secara akademis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang perbankan syariah. 2. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi bank dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi nasabah. 3. Penulis memperoleh pengetahuan berharga tentang tabungan berjangka (Tabah) Al-Fath pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang. 4. Masyarakat dapat mengetahui tabungan berjangka (Tabah) yang diterapkan oleh BMT Al-Fath IKMI Pamulang sehingga dapat membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan agar putra-putrinya sukses dalam pendidikan. 5. Hasil penelitian dapat digunakan para mahasiswa sebagai bahan perkuliahan untuk menambah pengetahuan, khususnya mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Review Penelitian Terdahulu Dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir mengenai penelitian ini adalah: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taqwa Audiansyah pada tahun 2008 dengan judul “Pengaruh Equivalen Rate Terhadap Penghimpun

8

Tabungan Mudharabah pada BTN Syariah Cabang Jakarta”. Disini penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecendurangan nasabah menggunakan produk dengan analisis statistik. 2. Penelitian yang diilakukan oleh Iing Rohiman pada tahun 2003 dengan judul “ Format Bagi Hasil Produk Al-Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk)”. Disini penulis membahas tentang format bagi hasil pada produk mudharabah dari sistim bagi hasil. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Pujihadi pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Mudharabah Terhadap Total Pendapatan Opersional Bank (Studi Kasus Pada UUS Bank BNI). Permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah tentang pendapatan pembiayaan mudharabah sekaligus nisbah bagi hasil dengan menggunakan analisis regresi pendapatan mudharabah. Dari skripsi-skripsi diatas hanya membahas tentang kecenderungan nasabah menggunakan produk tabungan mudharabah, format bagi hasil pada produk mudharabah dari sistim bagi hasil, dan tentang pendapatan pembiayaan mudharabah serta nisbah bagi hasil. Disini penulis membahas tentang bagaimana mekanisme distribusi bagi hasil pada tabungan berjangka. karena mekanisme distribusi bagi hasil sangat penting bagi mitra dan BMT Al-Fath IKMI dikarenakan dengan adanya mekanisme distribusi yang baik maka perhitungan dan pembagian bagi hasil akan jelas baik dalam keadaan

9

untung maupun keadaan rugi dan terciptanya transparansi dalam bagi hasil antara BMT Al-Fath IKMI dengan mitranya. E. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Penulis melakukan pendekatan dengan cara kualitatif yang bersifat deskriptif. Bersifat deskritif artinya sekedar untuk menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel (jalin menjalinnya antar variabel).7 Yang dimaksud kualitatif adalah data yang tidak menjelaskan keterikatan antara satu variabel dengan variabel lain, tetapi kualitatif hanya menjelaskan secara gambaran dari data yang diperoleh.

2. Jenis Penelitian a.

Library Research (Studi Pustaka) Yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan analisis yang akan digunakan yaitu artikel, buku-buku, majalah-majalah serta situs internet yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

b.

Field Research (Penelitian Lapangan) yang diperoleh melalui pusat referensi dengan cara terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung.

7

Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), Cet. V, Ed. 1, h.16.

10

3. Data Penelitian Sumber data yang digunakan adalah : a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau hasil penelitian lapangan. Untuk memperoleh data primer ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak BMT Al-Fath IKMI Pamulang Terkait dengan permasalahan yang dibahas. b. Data sekunder, yaitu data yang diterima melalui studi dokumentasi (Library Research) yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan data dari berbagai literatur. 4. Subjek-Objek Penelitian Subjek-Objek penelitian ini menjelaskan sebagai berikut: a. Yang menjadi sumber informasi untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh adalah dari BMT Al-Fath IKMI Pamulang yang terkait dan berkompoten dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang tepat mengenai Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath yang dilakukan BMT Al-Fath IKMI Pamulang (Rumusan Masalah Penelitian Ini). Objek yang menjadi sumber informasi mendapatkan data adalah BMT Al-Fath IKMI Pamulang.

11

b. Level analisis yang akan dilakukan adalah deskriptif, yaitu sekedar menggambarkan sejumlah permasalahan dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antarvariabel. c. Pertimbangan ini diperkirakan kurang lebih satu bulan. 5. Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Observasi Untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu BMT Al-Fath IKMI Pamulang untuk mendapatkan data yang tepat. b. Wawancara Dilakukan penulis secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan berpengalaman dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tepat. c. Studi Kepustakaan Dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data berasal artikel, buku-buku, majalahmajalah, serta informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

12

6. Teknik Analisis Data Teknik ini hanya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif maka disebut penelitian deskriptif kualitatif.

F. Sistematika Penelitian Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu menetapkan suatu kerangka dasar penulisan. Secara garis besar dapat memberikan gambaran sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review studi terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur mengenai distribusi bagi hasil serta tabungan berjangka (Tabah)

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL-FATH IKMI PAMULANG Dalam bab ini akan dijelaskan secara terperinci tentang BMT ALFATH IKMI PAMULANG mengenai sejarah singkat, visi, misi,

13

landasan hukum, produk-produk yang terdapat di BMT Al-Fath IKMI, dan struktur organisasi. BABIV

MEKANISME

DISTRIBUSI

BAGI

HASIL

TABUNGAN

BERJANGKA AL-FATH IKMI PAMULANG Bab ini akan dijelaskan mengenai masalah yang diteliti yaitu Spesifikasi

Tabungan

Berjangka

Al-Fath

IKMI

Pamulang,

Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath (Tabah), dan Analisa Penulis. BAB V

PENUTUP Dalam bab ini akan disimpulkan jawaban dari perumusan masalah yang ada dan disertai dengan pemberian saran-saran yang tepat sehubungan dengan adanya permasalahan yang ditemukan selama penelitian untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Tabungan Menurut undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wad’iah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.1 Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02./DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: Pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. 1

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.34.

14

15

Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.2 Tabungan dalam ekonomi Islam tidak begitu kuat dihubungkan dengan investasi. Karena ketika tabungan dimotivasi oleh alasan berjaga-jaga, hidup hemat dan sederhana, maka tidak relevan akumulasi tabungan ini kemudian digunakan untuk investasi yang mekanismenya dalam Islam menggunakan skema bagi hasil yang memiliki risiko rugi. Risiko yang dimiliki investasi bagi hasil tidak begitu sinkron dengan alasan para pemilik uang untuk menahan uangnya berupa tabungan. Selain itu, berdasarkan motif dan realita masyarakat Islam, bahwa masyarakat Islam terdiri dari masyarakat muzakki, mid-income, dan mustahiq, dapat disimpulkan bahwa mereka yang aktif dalam menabung adalah mereka yang masuk dalam golongan muzakki dan mid-income. Dan akumulasi tabungan secara teori akan relatif kecil jika dibandingkan dengan akumulasi investasi, yang berarti juga peran tabungan dalam perekonomian akan relatif kecil. Dengan demikian tabungan tergantung pada besarnya pendapatan yang porsinya ditentukan oleh kebutuhan berjaga-jaganya.3 Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan

2

Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 78 3 Ali Sakti, Ekonomi Islam:Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Cet. 1, (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 153

16

Syariah Nasional ditetapkan tentang ketentuan berdasarkan tabungan mudharabah sebagai berikut: 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai Shahibul Mal dan Bank Bertindak sebagai Mudharib 2. Dalam kapasitasnya sebagai Mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang 4. Pemberian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.4 B. Mudharabah 1. Pengertian Mudharabah Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal)

4

Budi Rahmwardana, “Efektifitas Modal Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h.27

17

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.5 Mudharabah dapat dilakukan secara terbuka maupun secara terbatas. Dalam mudhrabah terbuka, kerjasama tidak dibatasi oleh waktu, tempat, jenis usaha, jenis industri, pasar, customer, supplier, dsb. Apabila ada satu saja pembatas, maka mudharabah demikian disebut sebagai mudharabah terbatas. Dalam hal mudharabah dilakukan secara terbatas, maka mudharib harus mematuhi batasan-batasan yang disepakatinya dengan Shahibul Maal. Mudharib dapat membebankan biaya-biaya yang langsung terkait dengan usaha yang di-mudharabahkan sebagai beban account mudharabah. Persentase pembagian keuntungan di sepakati didepan antara Mudharib dan Shahibul Mal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ini terlebih dahulu akan mengurangi cadangan keuntungan sebelumnya (kalau ada), setelah itu kerugian ini menjadi pengurang modal yang disetor oleh Shahibul Maal. Pada umumnya, Mudharib menanggung kerugian dari sisi waktu dan usaha (tanpa memperoleh hasil). Tanggung jawab Shahibul Maal dalam akad Mudharabah terbatas pada modal yang disetornya dan tidak lebih dari ini.6

5

Ahmad Rodoni, Investasi Syariah, Cet.1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009),

h.35. 6

Muhammad Iqbal, Dinar Solution (Dinar Sebagai Solusi), Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 84.

18

2. Landasan Hukum Mudharabah Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang.7 a. Berikut dalil-dalil Al-Quran yang berkenaan dengan mudharabah : 1) Firman Allah QS. Al-Muzzammil [73]:20:

) ٕٓ : ‫(انمزمّم‬...ِ‫ن مِه فَضمِ اهلل‬ َ ُُ‫ض يَب َتغ‬ ِ ‫ن فِي األَر‬ َ ُُ‫ن يَضِرب‬ َ َُ‫خر‬ َ َ‫ََأ‬ “Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS.73:20) Ayat

tersebut

menerangkan

bahwasannya

mereka

bepergian

meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari sebagian karunia Allah baik keuntungan perniagaan atau memperoleh ilmu. Aka tetapi yang kita bahas ini adalah mengenai konsep mudharabah dalam mencari keuntungan.8 2) Firman Allah QS. Al-Jumuah [62]:10:

‫هلل‬ ِ ‫ما‬ ِ‫ض‬ ْ َ‫ض ََابْتَغُُا مِهْ ف‬ ِ ْ‫ت انصَّالةُ فَاوْتَشِرََا فِي األَر‬ ِ َ‫فَإِرَا قُضِي‬ ) ٔٓ : ‫ن (انجمعت‬ َ ُُْ‫هلل كَثِيْرًا نَعَهَّكُ ْم تُفْهِح‬ َ ‫ََارْكُرَُْا ا‬ “Apabila telah selesai solat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia Allah.” (Qs.62:10)

7

Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Islam, jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1196. 8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 537

19

Ayat diatas menyatakan: hai orang-orang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan adzan oleh siapapun untuk sholat pada Zuhur hari Jumat, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malasan apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah Jumat, dan tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara Jumat. Demikian itulah yakni menghadiri acara Jumat, yang baik buat kamu,

jika

kamu

mengetahui

kebaikannya

pastilah

kamu

mengindahkan perintah ini. Untuk mengindahkan kesan bahwa perintah ini adalah sehari penuh, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang yahudi pada hari Sabtu, ayat diatas melanjutkan dengan menegaskan: Lalu apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebarlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-nya itu melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan disetiap tempat dengan hati atau

20

bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.9 3) Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 198:

)ٔ۹۸ : ‫(انبقرة‬...‫ن تَبْ َتغُُا فَضْال مِهْ رَ ِبكُم‬ ْ َ‫عهَيكُم جُىَاحُ أ‬ َ ‫س‬ َ ْ‫نَي‬ “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (QS. 2:198). Ayat ini menerangkan bahwasannya kita sebagai umat Islam Dianjurkan mencarikan anugerah (keuntungan) dari Allah berupa rizki dari perniagaan dan usaha halal lainnya.10 b. Berikut hadits-hadits yang berkaitan dengan mudharabah : 1) Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud

ًُ َ‫ه أَحَذٌَُمَا صَاحِبًَُ فَإِرَا خَاو‬ ْ ُ‫ه مَانَ ْم يَخ‬ ِ ْ‫ث انشَرِيْكَي‬ ٌ ِ‫ل اَوَا ثَان‬ ُ ُْ ُ‫هلل يَق‬ َ ‫نا‬ ِ ِ‫إ‬ )‫ه بَيْىٍِِمَا (رَاي أبُ داَد‬ ْ ِ‫ت م‬ ُ ْ‫خَرَج‬ “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud).

9

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 230 10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 436

21

Dari Hadits diatas dapat di ketahui bahwasannya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Kita bisa mengetahui bahwa Allah SWT akan memberkahi orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi pengkhiatan. Dalam kerjasama bagi hasil harus jujur sebagaimana kita ketahui bahwasannya kerjasama dalam bisnis Rasulullah SAW dilandasi oleh dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian yang memadai.11 3. Rukun dan Syarat Mudharabah Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ada tiga, yaitu: orang yang berakad (1) Shahibul Mal dan Mudharib, (2) obyek akad yaitu Modal, Pekerjaan, dan keuntungan, dan (3) Shighat (Ijab qabul). Adapun

syarat-syarat

mudharabah,

sesuai

dengan

rukun

yang

dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

11

149

Ilfi Nurdiana, Hadits-Hadits Ekonomi, Cet 1 (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h.

22

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang cakap hukum, cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah. b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan seperti: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang, menurut mayoritas ulama tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungan yang cenderung menimbulkan gharar. Ulama Hanafiah, Hambaliah, Ibnu Abi laila dan Al-Auza’i berpendapat bahwa diperbolehkan modal itu berupa apapun yang dapat dinilai dan dapat diperhitungkan dengan uang. Nilai itulah yang dihitung sebagai modal. Demikian juga halnya dengan piutang, tidak boleh dijadikan modal mudharabah. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadi’ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, akad mudharabah tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak menggangu kelancaran usaha itu. Di sini pendapat Jumhur kiranya lebih tepat dijadikan pegangan sebab mudharabah itu sendiri adalah akad

23

kepercayaan yang didasarkan atas kualitas dan kapabilitas mudharib yang sebelumnya telah diketahui oleh shahibul mal, selain itu lebih memberikan kemudahan dan kebebasan bagi mudharib dalam mengalokasikan dana dalam investasi. Akan tetapi sekiranya shahibul maal belum sepenuhnya mengetahui kredibilitas mudharib dapat saja pendapat Hanabilah dijadikan pegangan misalnya pemberian modal secara bertahap selama hal tidak menggangu kelancaran bisnis. c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan porsi masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut ulama Hanafiah, akad itu fasid (rusak). Pembagian keuntungan tidak boleh berupa nominal tertentu atau prosentase dari modal. d. Yang terkait dengan ijab qabul, harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk melaksanakan kontrak. Shighat harus sesuai dengan hal-hal berikut: Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak, Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan penawaran atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negoisasi tersebut, sebelum kontrak disempurnakan.12

12

Ah. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalat (Prinsip Dasar Transaksi Bisnis Dalam Islam), Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 135-137

24

4. Jenis-Jenis Al Mudharabah Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: a. Mudharabah Muthlaqah Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash-shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. b. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat

usaha.

Adanya

pembatasan

seringkali

mencerminkan

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.13 5. Keunggulan Sistem Mudharabah Salah satu keistimewaan dari sistem mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari rabb al-mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari rabb al-mal ketika ada 13

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 137

25

keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan. Tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Ada beberapa manfaat

sekaligus

menjadi

keunggulan dari konsep

mudharabah yang diterapkan dalam bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah: a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih selektif dan prudent “hati-hati” mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan tetap menagih penerima

26

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.14 6. Kerugian dan Berakhirnya Akad Mudharabah Kerugian dalam mudharabah adalah ketidakmampuan mudharib dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat: a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya;15 Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (amin) sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad mudharabah menjadi rusak (fasid) karena menyalahi aturan dalam qiradh.16 Akad mudharabah dinyatakan berakhir atau batal dalam hal sebagai berikut:

14

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.337 15 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 74. 16 Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, Penerjemah: A. Syakur, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 98.

27

a. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum. d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal. 17 e. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh mudharib.

C. Distribusi 1. Definisi Distribusi Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat didalamnya, yaitu: lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of

17

AbdulAzis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1198.

28

distibution/Marketing channel), aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Phisycal distribution).18 Di antara persoalan mendasar yang terkait erat dengan ekonomi mikro adalah produksi, distribusi dan konsumsi. Paling tidak menurut ahli, di antaranya M.A. Mannan, dalam ekonomi Islam, distribusilah sesungguhnya yang harus menggiatkan produksi dan konsumsi. Menurut Mannan, persoalan distribusi menjadi inti sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ekonomi, mengingat proses konsumsi, produksi dan distribusi sesungguhnya menjadi terjalin dan terpadu sedemikian rupa. Atas dasar ini maka dalam ekonomi Islam, terdapat kebersamaan pemberlakuan hukum terhadap ketiga aktifitas ekonomi ini (produksi, distribusi, dan konsumsi). Maksudnya bila Islam mengharamkan seseorang mengkonsumsi

barang/jasa

maka

hukum

yang

sama

(pengharaman

barang/jasa itu) juga berlaku bagi produksi dan distribusi.19 2. Mekanisme Distribusi Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu: apa yang disebut mekanisme ekonomi, dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme

ekonomi

adalah

mekanisme

distribusi

dengan

mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Namun 18

(http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/). Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi dan Keuangan Islam, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008), h. 179-180 19

29

jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, ataupun kondisi-kondisi khusus seperti karena bencana alam, kerusuhan, dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya dan sangat mengandalkan mekanisme harga (pasar) dalam mendistribusikan kekayaan ditengah masyarakat.20

20

206-207

M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.

30

Skema 2.1 Mekanisme Distribusi 1. Bekerja Sama 2. Pengembangan kegiatan investasi 3. larangan menimbun harta benda Ekonomi

4. Membuat

kebijakan

harta

dan

menggalakan kegiatan syirkah 5. Larangan

kegiatan

monopoli

dan

berbagai penipuan Mekanisme

6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian Distribusi

kepada penguasa 7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum 1. Pemberian negara kepada rakyat Non Ekonomi

yang membutuhkan 2. Zakat

3. Distribusi Pendapatan Dalam hukum Islam ada yang dinamakan distribusi pendapatan, dalam hal ini distribusi pendapatan yang sumbernya berdasarkan nash Al-Quran dan As-Sunnah.

31

Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam Islam juga akan bernuansa hukum. (wajib-sunnah). Distribusi pendapatan yang wajib dalam konteks Islam adalah zakat seperti zakat fitrah dan zakat maal. Sedangkan distribusi pendapatan yang sunnah adalah shodaqoh.21

D. Bagi Hasil 1. Definisi bagi hasil Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit and sharing. Profit and Sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelum-sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.22 Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian,

21

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007),

h. 135 22

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPn, 2005), h. 105

32

dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.23 Bank islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.24 2. Sistem Bagi Hasil Vs Sistem Bunga Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan sebuah keuntungan maka keuntungan yang didapat dibagi dua, dan apabila kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab debitur. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terekploitasi (didzolimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah dan mudharabah dengan berbagi variasinya.25 Saat ini lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum dan Syariah, Bank Konvensional yang mempunyai cabang syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Māl Tamwil (BMT) di Indonesia, dalam melakukan distribusi hasil usaha antara shāhibul māl (deposan) dengan 23

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, cet.III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 191. 24 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta:Kencana, 2005), h.41 25 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 26

33

lembaga keuangan syariah sebagai mudhārib masih mempergunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) belum ada yang mempergunakan metode pembagian laba (profit sharing).26 Uni-unit Syariah (UUS) Saat ini adalah perwujudan dari peranakan Bank-Bank Konvensional, dan melakukan bagi hasil dengan konsep mudharabah atau revenue sharing bukan semata-mata mencari keuntungan saja. 3. Nisbah Keuntungan Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.27

26

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 120. 27 Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Ed.3-4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 206-207

34

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil a. Faktor Langsung Diantara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). 1) Investment rate, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: a) Rata-rata saldo minimum bulanan b) Rata-rata total saldo harian 3) Nisbah (profit sharing ratio) a) Salah satu ciri mudhārabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda. c) Nisbah juga dapat berbeda dari segi waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

35

b. Faktor tidak langsung 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhārabah a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan diterima dikurangi biaya-biaya. b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.28 c. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha berbasis penanaman modal ini diringkas sebagai berikut: 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang terlibat usaha penanaman modal itu adalah berdasarkan kesepakatan mereka berdua, namun hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena kerugian itu ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal, dan itu adalah persoalan pemilik modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan

28

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 237-238.

36

dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihal lain. 2) Keuntungan dijadikan cadangan modal. Artinya, pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada, karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian. Bisa jadi terjadinya kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya, sebagaimana telah dijelaskan fungsi keuntungan itu sebagai cadangan modal. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola, sehingga tidak ada hak baginya untuk mengambil bagian keuntungannya tanpa izin dari mitra usahanya itu atau tanpa kehadirannya. 4) Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.29

29

Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 177-178.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL FATH IKMI PAMULANG A. Sejarah Singkat BMT AL Fath IKMI BMT AL FATH IKMI berdiri pada tahun 1996 (13 Oktober 1996), sebagai koperasi primer dengan anggota awal 25 orang badan pendiri dengan modal awal Rp 400.000,- per sendiri dan kini bertambah menjadi 36 anggota badan pendiri. Ide pendirian BMT AL FATH IKMI bermula dari para pengurus IKMI (Ikatan Masjid Indonesia) yang tergabung dalam kegiatan ta’lim. Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah didasari oleh idealisme yang kuat untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang bergerak dibidang usaha, tetapi sulit untuk berkembang, banyaknya praktek rentenir, sistem ekonomi liberal yang melahirkan kaum kapitalis sehingga distribusi pendapatan tidak merata. Disamping itu keinginan mengembangkan pola dakwah yang selama ini lebih banyak dibidang dakwah bil lisan, dicoba dibarengi dengan dakwah bilhal sehingga harapan besar dimasa mendatang sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di bumi Indonesia. Pada tahun 1998, BMT AL FATH IKMI resmi mendaftarkan diri pada departemen koperasi untuk mendapatkan badan hukum. Maka BMT AL FATH IKMI mendapatkan legal hukum dengan Nomor: 650/BH/kwk.10/VI/1998 dengan nama “koperasi simpan pinjam Pamulang”.

37

38

Pada tahun 2005, berdasarkan hasil kesepakatan RAT tahun 2004, BMT AL FATH IKMI mengajukan perubahan badan hukum, maka lahirlah akte perubahan dengan Nomor: 518/BH/PAD/koperasi/2005 dengan nama Koperasi BMT AL FATH IKMI”.

B. Landasan Hukum Landasan hukum BMT AL FATH IKMI sebagai koperasi primer adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 3. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia Nomor 650/KEP/KWK.10/VI/1998

C. Dasar Hukum BMT Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT dituntut untuk daapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang

39

paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.1

D. Visi, Misi dan Tujuan 1. Visi Meningkatkan kualitas anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah. 2. Misi Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan.

1

http://greenzonekampus.blogspot.com/2010/12/manajemen-dan-operasional-baitul-mal-wa.html

40

3. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

E. Budaya Kerja 1. Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas dan Kerja Keras, 2. Menjunjung tinggi sifat Amanah, Sidiq, Tabligh dan Fathonah, 3. Selalu

berupaya

menciptakan

lingkungan

kerja

yang

nyaman

dan

menyenangkan, 4. Memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan profesional.

F. Produk-Produk BMT AL Fath IKMI 1. Produk Penghimpunan Dana a. Tawakal (Tabungan Wadiah BMT Al Fath IKMI) Merupakan simpanan lancar mitra yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah / titipan. Dalam tabungan ini BMT Al Fath IKMI tidak wajib memberikan hasil kepada penabung. BMT Al Fath IKMI boleh memberikan bonus setiap bulan sesuai dengan kebijakan BMT Al Fath IKMI. b. Tabah (Tabungan Berjangka AL Fath) Merupakan tabungan atau investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan

41

jangka waktu yang dikehendaki. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih: 3 Bulan, 6 Bulan, 9 Bulan, 12 Bulan dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif. c. Sidik (Simpanan Pendidikan) Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi putra putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu: penarikan pertama pada saat tahun ajaran baru, dan penarikan kedua pada saat semester. Mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah. d. Simpanan Qurban Yaitu produk simpanan yang memberikan kemudahan dalam perencanaan ibadah qurban bagi mitra. Dengan mitra bebas menentukan setoran sehingga cukup membantu pelaksanaan qurban mitra. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah. e. SIFITRI (Simpanan Idul Fitri) Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Seperti mudik lebaran, belanja kebutuhan lebaran dan lain-lain. Penarikan dilakukan menjelang satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini

42

menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah. f. Simpanan Nikah Yaitu produk simpanan yang diperuntukkan bagi mereka para pemudapemudi

yang merencanakan pernikahan.

Banyak pemuda-pemudi

menunda nikah salah satu faktornya adalah biaya. Produk tabungan ini sangat efektif untuk membantu perencanaan keuangan pernikahan mitra. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan. Simpanan

ini

menggunakan

prinsip

mudharabah

mutlaqah,

dan

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah. g. Simpanan Haji Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan untuk menunaikan haji.

Penarikan dilakukan satu

kali. Simpanan ini

menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah. 2. Produk Penyaluran Dana a. Piutang Murabahah Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT Al Fath IKMI dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/harga pokok ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak.

43

BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu. b. Piutang Ijarah Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT Al Fath IKMI dan mitra. BMT Al Fath IKMI menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi mitra memiliki otoritas sepenuhnya atas kepemilikan dan manfaat barang yang disewa tersebut untuk dimiliki. c. Pembiayaan Mudharabah Yaitu akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (Mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. d. Pembiayaan Musyarakah Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi

44

sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

G. Struktur Organisasi Pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi di BMT Al-Fath IKMI hanya memiliki Badan Pengawas yang berfungsi dan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah.2 Dibawah ini terdapat susunan Badan Pengawas dan Pengurus BMT Al-Fath IKMI Pamulang adalah sebagai berikut: Badan Pengawas : Ketua

: Drs. H. Farid Hidayat

Anggota

: Drs. Mustakim Kurdi

Anggota

: H. Faridi Syahdana, SE

Pengurus : 1. Ketua

: Drs. Budiyono, M.pd

2. Wkl Ketua Bdg Pendanaan

: H. Z. Arifin Listanto

3. Wkl Ketua Bdg SDM & Legal : Drs. R. Prastowo Sidhi, SH,MH 4. Wkl Ketua Bdg bina Mitra

: H. Abdul Rahim

5. Wkl Ketua Bdg Pembiayaan

: Opan Sopyan Sauri, S.Ag

2

Wawancara Pribadi dengan Bapak Saimin-Manajer BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Ciputat. 22 Maret 2011

45

6. Sekretaris

: Drs. H. AR Sirath

7. Bendahara

: Drs. H. Bambang Hermadi

Pengelola : Manager Maal

: H. Imam Turmudi, M.si

Manager Tamwil

: Saimin

Kabag Operasional

: H. Djaelani

Kabag Marketing

: Drs. H. Moch Abduh Atmadiwirya

Account Officer

: Robi Sugara

Pembiayaan

: Cecep Nurjaya Dodi Kurniawan

Pendanaan

: Suheri Junianto Parjan Naufal Safiq

Pembukuan

: Neneng Syarifah

Head Teller

: Harum Sulitio Rini

Teller

: Nurmilati

Adm Pembiayaan

: Salahudin Arief

Customer Service

: Rika Nurlaila

Security

: Opik TR

OB

: Ardiansyah

Suport IT

: M. Yusuf

46

Kantor kas : Kepala Kantor Kas

: Supriyanto

Kabag Operasional

: Suryadi, ST

Account Officer

: Herdy Rusmantoro

Teller

: Aisah

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath Tabah adalah tabungan berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah dimana tabungan diperlakukan sebagai investasi dan dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada mitra lain. Sehingga dapat menumbuhkan peluang usaha dan dapat menghidupkan sektor riil. Penarikan pada tabungan berjangka tidak bisa dilakukan setiap saat tetapi berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu untuk tabungan berjangka pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang telah ditentukan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Tabungan berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, apabila mitra tidak mengambil tabungannya beserta bagi hasil yang telah disepakati, maka tabungan tersebut akan diperpanjang secara otomatis oleh BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Bila ada mitra yang memiliki rekening tabungan berjangka yang ingin mencairkan rekening tabungannya sebelum jatuh tempo (untuk kodisi tertentu misalnya kebutuhan yang sangat mendesak) maka BMT Al-Fath IKMI Pamulang membolehkan kepada mitranya untuk mengambil dana tabungannya yang disimpan di produk Tabah, akan tetapi mitra yang mengambil tabungannya

47

48

sebelum jatuh tempo, maka mitra tersebut tidak akan mendapatkan bagi hasil pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Pada BMT Al-Fath IKMI tabungan berjangka Al-Fath terbagi menjadi tiga jenis yaitu: tabah 3 bulan, tabah 6 bulan, tabah 12 bulan. Dalam mekanisme penyaluran dananya (dalam bentuk produk pembiayaan) BMT A-Fath IKMI menyalurkannya ke semua kalangan tetapi yang lebih banyak mengajukan pembiayaan adalah pedagang, ibu rumah tangga. Di bawah ini adalah tabel informasi Nisbah produk tabungan berjangka Al-Fath Tahun 2009.

Tabel. 4.1 Tabel Nisbah Bagi Hasil Nisbah Baru

Jangka Waktu

No.

Mitra

BMT

1.

TABAH 3 Bulan

28

72

2.

TABAH 6 Bulan

29

71

3.

TABAH 12 Bulan

37

63

Tabel di atas pada tabungan berjangka 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, pembagian pendapatan nisbah antara Mitra dan BMT Al-Fath IKMI Pamulang, ini berdasarkan dari hasil yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Fath IKMI Pamulang dari pertimbangan kompetitor yang esensinya dari pendapatan operasional. Untuk mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdapat pada tabungan berjangka Al-Fath ditentukan dengan cara presentase yang sesuai dengan jangka

49

waktu dan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI dengan ketentuan sebagai berikut: 𝐒𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐑𝐚𝐭𝐚−𝐑𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐮𝐚𝐧 𝐀 x Pendapatan Operasional x Nisbah Saldo rata-rata Seluruh Penabung Tabah

Dalam perumusan di atas tersebut, saldo rata-rata tuan A yang ditabung pada BMT Al-Fath IKMI dalam produk tabungan berjangka dibagi dengan saldo rata-rata seluruh penabung TABAH baik yang berjangka 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan. Setelah itu hasil dari pembagian tersebut dikalikan dengan pendapatan operasional yang didapatkan oleh BMT Al-Fath IKMI dalam kurun waktu satu tahun. Setelah hasil diketahui dari penghitungan pendapatan, maka hasil tersebut dikalikan tersebut lagi dengan nisbah. Dari situlah ditemukan bagi hasil antara mitra dan

BMT Al-Fath IKMI dengan ketentuan jangka bulan

tertentu. Dibawah ini adalah contoh penghitungan bagi hasil yang berjangka 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan: 1. Contoh penghitungan bagi hasil 3 Bulan Tabungan berjangka Pak Hafidz sebesar Rp. 6.500.000,- jangka waktu 3 bulan . Nisbah bagi hasil antara BMT Al-Fath dengan Pak Hafidz 72:28. Bila dianggap saldo tabungan berjangka seluruh penabung TABAH adalah Rp. 274.400.000,- dan bagi hasil yang akan dibagikan untuk tabungan berjangka

50

adalah Rp.5.527.472,- maka bagi hasil yang didapat Pak Hafidz sebagai Berikut: Rp.6.500.000,Rp.274.400.000,-

x Rp. 5.527.472,- x 28% = Rp. 36.661,-

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hafidz adalah sebesar Rp. 36.661,2. Contoh penghitungan bagi hasil 6 Bulan Tabungan berjangka Pak Hafidz sebesar Rp. 5.000.000,- jangka waktu 6 bulan. Nisbah bagi hasil antara BMT Al-Fath dengan Pak Hafidz 71:29. Bila dianggap saldo tabungan berjangka seluruh penabung TABAH adalah Rp. 166.000.000,- dan bagi hasil yang akan dibagikan untuk tabungan berjangka adalah Rp.3.343.879,- maka bagi hasil yang didapat Pak Hafidz sebagai Berikut: Rp.5.000.000,Rp.166.000.000,-

x Rp. 3.343.879,- x 29% = Rp. 29.208,-

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hafidz adalah sebesar Rp. 29.208,3. Contoh penghitungan bagi hasil 12 Bulan Tabungan berjangka Pak Hafidz sebesar Rp. 4.500.000,- jangka waktu 12 bulan. Nisbah bagi hasil antara BMT Al-Fath dengan Pak Hafidz 63:37. Bila dianggap saldo tabungan berjangka seluruh penabung TABAH adalah Rp. 216.312.000,- dan bagi hasil yang akan dibagikan untuk tabungan

51

berjangka adalah Rp. 4.357.356,- maka bagi hasil yang didapat Pak Hafidz sebagai Berikut: Rp.4.500.000,Rp.216.312.000,-

x Rp. 4.357.356,- X 37% = Rp. 33.539,-

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Hafidz adalah sebesar Rp. 33.539,B. Analisis Penulis Menurut analisis penulis bahwa yang dimaksud dengan tabungan berjangka Al-Fath (Tabah) adalah tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah, dimana tabungan diperlakukan sebagai investasi dan dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada mitra lain. Sehingga dapat menumbuhkan peluang usaha dan dapat menghidupkan sektor riil. Pendistribusian bagi hasil pada dana Tabah yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath IKMI kepada mitranya tergantung dari pendapatan yang diperoleh BMT Al-Fath IKMI dan sesuai dengan waktu jatuh tempo Tabah yang dipilih oleh mitra. Dalam mekanisme penyaluran dananya (dalam bentuk produk pembiayaan) BMT A-Fath IKMI menyalurkannya ke semua kalangan tetapi yang lebih banyak mengajukan pembiayaan adalah pedagang dan ibu rumah tangga. Dalam penghimpunan dana dan jumlah data mitra yang menabung pada Tabungan Berjangka, dilakukan dengan perhitungan tahunan. Berikut ini jumlah dana dan mitra tabah yang didapatkan pada periode 2009 sampai 2010:

52

1. Jumlah Dana dan Mitra TABAH BMT Al-Fath Tabel. 4.2 Jumlah Dana dan Mitra Tabah BMT Al-Fath Tahun 2009 sd Tahun 2010 Tahun

2009

Tabah

Jumlah Mitra

Jumlah Dana Tabah

3 Bulan

18 Orang

Rp. 316.800.000,-

6 Bulan

9 Orang

Rp. 159.100.000,-

12 Bulan

5 Orang

Rp. 182.100.000,-

32 Orang

Rp. 658.000.000,-

Tabah

Jumlah Mitra

Jumlah Dana Tabah

3 Bulan

27 Orang

Rp. 274.400.000,-

6 Bulan

7 Orang

Rp. 166.000.000,-

12 Bulan

22 Orang

Rp. 216.312.000,-

56 Orang

Rp. 656. 712.000,-

Jumlah Tahun 2010

Jumlah

Pada tahun 2009 jumlah keseluruhan dana TABAH yang dikelola oleh BMT Al-Fath IKMI mencapai sebesar Rp. 658.000.000,- dan jumlah mitranya sebanyak 32 orang. adapun perincian dari keseluruhan jumlah dana dan mitra TABAH sebagai berikut: TABAH 3 Bulan sebesar Rp.316.800.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 3 Bulan ini adalah sebanyak 18 orang, TABAH 6 Bulan sebesar Rp. 159.100.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 6 Bulan sebanyak 9 orang, dan TABAH 12 Bulan sebesar Rp. 182.100.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 12 Bulan sebanyak 5 orang. Sedangkan pada tahun 2010 Jumlah dana TABAH yang dikelola BMT Al-Fath IKMI mencapai sebesar Rp. 656.712.000,- dan jumlah mitranya

53

sebanyak 56 orang, adapun perincian dari keseluruhan jumlah dana dan mitra TABAH sebagai berikut: TABAH 3 Bulan Rp. 274.400.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 3 Bulan sebanyak 27 orang, TABAH 6 Bulan Rp. 166.000.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 6 Bulan sebanyak 7 orang, dan TABAH 12 Bulan Rp. 216.312.000,- dan mitra yang menabung pada TABAH 12 Bulan sebanyak 22 orang.1 Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 jumlah dana dan mitra TABAH mengalami perubahan. Pada tahun 2009 jumlah dana mitra TABAH sebesar Rp. 658.000.000,- dan jumlah mitra TABAH sebanyak 32 orang. Sedangkan tahun 2010 jumlah dana mitra TABAH sebesar Rp. 656.712.000,dan jumlah mitranya sebanyak 56 orang. Jadi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 jumlah dana mitra TABAH

mengalami penurunan sebesar

Rp.1.288.000,-. Sedangkan jumlah mitra pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami peningkatan sebanyak 24 orang. 2. Penentuan Equivalen Rate Cara menentukan Equivalen Rate dalam setahun pada tabungan berjangka Al-Fath ditentukan dengan cara presentase yang sesuai dengan hasil perhitungan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI dengan ketentuan sebagai berikut:

1

.Wawancara Pribadi dengan Ciputat. 21 Januari 2011

Bapak Djaelani Kabag Operasional BMT Al-Fath IKMI.

54

Hasil dari perhitungan nisbah/bulan Total tabungan Tuan A

x 100% x 12 Bulan =

a. Contoh penghitungan Equivalen Rate 3 Bulan Rp.36.661,Rp.6.500.000,-

x 100% x 12 Bulan = 6,7 %/tahun

b. Contoh penghitungan Equivalen Rate 6 Bulan Rp.29.208,Rp.5.000.000,-

x 100% x 12 Bulan = 7,0%/tahun

c. Contoh penghitungan Equivalen Rate 12 Bulan Rp.33.539,Rp.4.500.000,-

X 100% X 12 Bulan= 8,9%/tahun

Catatan: Equivalen Rate yang berdasarkan realisasi bulan yang telah berjalan. Adapun untuk bulan yang belum berjalan, masih bersifat perkiraan dengan dasar equivalen rate bulan yang sudah berjalan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka Al-Fath Pada BMT Al-Fath IKMI tabungan berjangka Al-Fath terbagi menjadi tiga jenis yaitu: tabah 3 bulan, tabah 6 bulan, tabah 12 bulan. Dalam mekanisme penyaluran dananya (dalam bentuk produk pembiayaan) BMT AlFath IKMI menyalurkannya ke semua kalangan tetapi yang lebih banyak mengajukan pembiayaan adalah pedagang, ibu rumah tangga. Untuk mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdapat pada tabungan berjangka Al-Fath ditentukan dengan cara presentase yang sesuai dengan jangka waktu dan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Pendistribusian bagi hasil pada dana Tabah yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath IKMI cenderung lebih besar kepada mitranya dikarenakan dari produk-produk lainnya seperti: Simpanan Wadiah, Simpanan Haji, Simpanan Nikah, Simpanan Qurban, dan Simpanan Pendidikan sehingga banyak mitra yang merespon dari produk Tabah tersebut untuk menabung dananya. Tabungan berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, untuk tabungan berjangka yang telah jatuh tempo

55

56

(tidak diperpanjang secara otomatis dan tidak ada kesepakatan untuk dipindahkan ke rekening tabungan) maka akan dipindahkan keperkiraan titipan tabungan berjangka jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis oleh BMT Al-Fath IKMI Pamulang.

B. Saran Adapun saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian pada BMT Al-Fath IKMI pamulang adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah hendaknya dapat memberikan bantuan dana kepada setiap BMT termasuk BMT Al-Fath IKMI, sehingga akan dapat membantu kelancaran operasionalnya serta dapat membantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kepada masyarakat 2. Para Ulama hendaknya berpartisipasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Tabungan Berjangka yang sesuai dengan prinsip syariah seperti yang diterapkan oleh BMT Al-Fath. 3. Bagi mitra yang ingin menabung hendaknya memilih produk Tabungan Berjangka dengan prinsip syariah seperti yang diterapkan pada BMT Al-Fath. 4. BMT Al-Fath IKMI harus lebih meningkatkan strategi promosinya dengan ide-ide kreatif supaya tidak hanya terbatas pada brosur dan internet saja. Dan hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kecamatan Pamulang baik berupa kegiatan penyuluhan, membentuk kader-kader syariah di ta’lim ataupun karang taruna, dan meningkatkan mutu sumber daya

57

manusia dalam pengaplikasian produk-produk yang terdapat pada BMT AlFath IKMI Pamulang. 5. BMT Al-Fath IKMI harus lebih berhati-hati dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang produk-produk baik melalui brosur maupun secara langsung untuk menghindari masyarakat yang ingin menjadi mitra salah menafsirkan arti dari penjelasan produk tersebut. 6. Bagi Peneliti dalam penditribusian bagi hasil tabungan berjangka, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah agar melakukan tinjauan terhadap hasil penentuan dari pendistribusian bagi hasil dan dalam hal penentuan equivale rate.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung : Alfabeta, 2010). Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman, Penerjemah: A. Syakur, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004). Al-Mushlih, Abdullah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Darul Haq, 2004). Anshori, Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2007). Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999). _________, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008). Dahlan, Abdul Aziz, et.al., Ensiklopedi Islam, jilid 4, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001). Iqbal, Muhammad, Dinar Solution (Dinar Sebagai Solusi), Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008). Karim, Adiwarman A., Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Ed.3-4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Lathif, Ah. Azharuddin, Fiqih Muamalat (Prinsip Dasar Transaksi Bisnis Dalam Islam), Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

58

59

Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007). Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPn, 2005). ___________, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004). Nasution, Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007). Nurdiana, Ilfi, Hadits-Hadits Ekonomi, Cet 1 (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008). Rahmwardana, Budi, “Efektifitas Modal Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). Rodoni, Ahmad, Investasi Syariah, Cet.1, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009). Sakti, Ali, Ekonomi Islam:Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Cet. 1, (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007). Setiawan, Muhammad Budi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Nasabah BMT (Studi Empiris Pada Tiga BMT Mitra dan BMT Center),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002). Sholahuddin, M., Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009). Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004). Suma, Muhammad Amin, Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi dan Keuangan Islam, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008).

60

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta:Kencana, 2005). Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005). http://greenzonekampus.blogspot.com/2010/12/manajemen-dan-operasional-baitulmal-wa.html http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/). Wawancara Pribadi dengan Bapak Djaelani Kabag Operasional BMT Al-Fath IKMI. Ciputat. 21 Januari 2011 Wawancara Pribadi dengan Bapak Saimin-Manajer BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Ciputat. 22 Maret 2011