PUSLITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN BADAN LITBANG KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD+
Tim Peneliti : Indartik, Kirsfianti L. Ginoga, Nunung Parlinah, Deden Djaenudin
Outline Stakeholder Analysis Peran dan Tanggung Jawab Mekanisme Distribusi Opsi Mekanisme Distribusi Persepsi Para Pihak terhadap Opsi Mekanisme Distribusi Harga Karbon Proporsi Distribusi Insentif
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan - Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
LATAR BELAKANG MENINGKATKAN UPAYA MITIGASI
MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF KELEMBAGAAN: MENGATUR DISTRIBUSI INSENTIF YANG ADIL & PROPORSIONAL
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI REDD+
? BAGAIMANA SUPAYA TERCAPAI? Distribusi insentif berdasarkan peran dan tanggung jawab para pihak: Measuring, reporting & verification
Stakeholder Analysis Peran Para Pihak dalam REDD+
Para Pihak di Kabupaten Berau
Para Pihak di Kabupaten Kapuas
Model Pendekatan Distribusi Insentif REDD+ 1. Model Pendekatan Langsung Kepada Penghasil Jasa REDD+ Pembeli langsung berhadapan dengan penjual dengan atau tanpa bantuan fasilitator pihak ketiga Voluntary Carbon Market
2. Model Pendekatan Melalui Pemerintah Pusat . A. Compliance Market Perlu institusi di pengelola penerimaan REDD+ di level nasional dan sub nasional
B. Melalui Trust Fund
Persepsi Responden terhadap rancangan distribusi insentif
(1) Jika malalui mekanisme Dana Bagi Hasil maka persyaratan yang diperlukan dalam penggunaan dana DBH tidak rumit serta penentuan besarnya penerimaan DBH menggunakan kriteria dan indikator yang jelas. (2) Dana penerimaan REDD disalurkan melalui badan khusus seperti trust fund atau yayasan dimana penggunaan dananya dikontrol.
Mekanisme kontrol dan monitoring terhadap dana kompensasi apabila perdagangan karbon nanti dapat diimplementasikan.
Proporsi Insentif Menurut Pendapat Responden Semua responden belum mau mengungkapkan besaran proporsi manfaat untuk para pihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+. Kabupaten Berau Bupati Kabupaten Berau telah menegaskan kesemua jajarannya bahwa kegiatan REDD+ ini lebih di fokuskan pada perlindungan terhadap hutan dan lingkungan, bukan dalam rangka perdagangan karbon. Kabupaten Kapuas belum berani mengungkapkan besaran yang sebaiknya diperoleh oleh para pihak karena belum jelasnya mekanisme tentang REDD+ dan perlu perhitungan yang cermat untuk menentukannya.
Proporsi Insentif Berdasarkan Value Chain Analysis Identifikasi Komponen Kegiatan dalam REDD+ Level Biaya Biaya Tingkat Tapak
Biaya Tingkat Sub Nasional
Biaya Tingkat Nasional
Lembaga Penilai Independen
•
Jenis Biaya Opportunity cost penggunaan/pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan lain
•
Biaya project developer
•
Biaya transaksi
•
Biaya Persiapan REDD tingkat sub nasional
•
Biaya Pengamanan hutan
•
Biaya Persiapan REDD tingkat nasional
•
Biaya Pengamanan hutan
•
Biaya verifikasi/monitoring
Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat
Kabupaten Berau
Kabupaten Kapuas
Besarnya Opportunity Cost, Biaya Perlindungan dan Biaya Transaksi REDD + Pelaku
cost (Rp/ha/tahu n)
Biaya proyek/ persiapan REDD selama proyek (Rp/ha)
Biaya Perlindunga n hutan (Rp/ha/th)
Biaya transaksi selama proyek (Rp/ha)
Masyarakat Berau
3.748.634
Kapuas
3.385.035
Perusahaan Perkebunan karet Perkebunan sawit Project Developer Berau Kapuas Pemerintah Pempus Pemda Lembaga Penilai Independen Perantara/Brooker
5.577.963 6.975.000 172.517 3.024.667 246.115 53.176
124 124 11.386 57.204
Proporsi Insentif dan Perhitungan Harga Karbon untuk Petani Petani Berau NPV Total (Rp/ha) Proporsi (%) (25 th, i=12% ,BCR=1) Petani Project developer dan biaya ijin HPH Pemerintah pusat Pemerintah daerah LPI Perantara/brooker Jumlah Penurunan stok karbon (ton C/ha) Penurunan emisi (ton CO2 eq/ha) Harga karbon (Rp/ton CO2 eq) Harga karbon (US$/ton CO2 eq, 1USD=RP.9.109)
93.715.844 270.592 1.517.560 330.280 280.263 57.135 96.171.676
Catatan : Belum memperhitungkan biaya resiko
Petani Kapuas NPV Total (Rp/ha)
(25 th, i=12% ,BCR=1) 97,45 84.625.877 0,28 3.545.111 1,58 1.517.560 0,34 330.280 0,29 280.263 0,06 57.135 100 90.356.227
Proporsi (%) 93,66 3,92 1,68 0,37 0,31 0.06 100
157
157
575.67 167.061
575.67 156.959
18,34
17,23
Proporsi Insentif dan Perhitungan Harga Karbon untuk Perusahaan Sawit dan Karet
Perusahaan Sawit NPV Total (Rp/ha) Proporsi (%) (25 th, i=18% ,BCR=1) Perusahaan Project developer dan biaya ijin HPH Pemerintah pusat Pemerintah daerah LPI Perantara/brooker Jumlah Penurunan stok karbon (ton C/ha) Penurunan emisi (ton CO2 eq/ha) Harga karbon (Rp/ton CO2 eq) Harga karbon (US$/ton CO2 eq, 1USD=RP.9.109)
174.375.000 1.904.780 1.505.894 327.741 278.109 57.136 178.448.660
97,72 1,07 0,84 0,18 0,16 0,03 100
Perusahaan Karet NPV Total (Rp/ha) Proporsi (%) (25 th, i=18% ,BCR=1) 139.449.075 1.904.780 1.505.894 327.741 278.109 57.136 143.522.350
97,16 1,33 1,05 0,23 0,19 0,04 100
163
157
597,67 298.575
575,67 249.315
32,78
27,37
Sistem MRV mekanisme distribusi insentif REDD+
Sistem MRV mekanisme distribusi insentif REDD+ •Dalam hal ini perlu pelibatan semua pihak yang terlibat dalam sistem keuangan yang berlaku di Indonesia dan pihak yang terlibat dalam penerbitan CER. •Sistem MRV mekanisme distribusi insentif harus terkait dengan MRV untuk pengukuran GRK
• Distribusi manfaat yang transparan, akuntabel dan berkeadilan • Menurunkan peluang terjadinya kebocoran distribusi insentif REDD+
KESIMPULAN 1. Efektifitas implementasi REDD+ tergantung pada keterlibatan stakeholders terkait sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing. 2. Persepsi stakeholders terhadap distribusi manfaat sangat beragam tergantung kepentingan masing-masing. Perbedaan persepsi terletak pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi 3. Harga Karbon yang layak untuk investasi US $ 17,23 - US$ 32,78/ ton CO2 eq tergantung penggunaan lahannya 4. Besarnya distribusi insentif yang paling besar diterima oleh pengelola baik petani ataupun perusahaan pengelola lainnya. 5. Distribusi insentif harus transparan, akuntabel dan berkeadilan, sehingga diperlukan sistem MRV agar insentif sampai kepada yang berhak dan menurunkan peluang terjadinya kebocoran insentif dalam distribusinya.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan - Puslit Puslitbang slitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
