Strategi Nasional, Pengembangan Kelembagaan, dan Mekanisme Pendanaan REDD+
•
Komunikasi Publik dengan g Tokoh Agama g
•
15 Juni 2011
Perhatian khusus terhadap hutan bukan hal baru 2007
2008
2009
Jan 2010
Mei 2010
COP 13 di Bali
G20 summit, target 26/41
Copenhagen Accord mengenai REDD+
Kemitraan IndonesiaNorwegia
▪ Indonesia mendorong
▪ Mengumumkan target – Komitmen penurunan
▪ Indonesia menanda-
Penandatanganan LoI
▪
hutan menjadi agenda prioritas Perubahan paradigma: nilai keekonomian standing forest
–
emisi 26% Komitmen penurunan 41% dengan dukungan internasional
tangani persetujuan – Memprioritaskan melawan deforestasi – Meningkatkan sasaran pembiayaan
▪ Sejalan dengan agenda Indonesia
▪ Dukungan untuk persiapan dan implementasi
Dewan Nasional Perubahan Ikli (DNPI) Iklim
▪ Mandat lembaga – Menyusun kebijakan – Mengkoordinasikan upaya pengendalian perubahan iklim
Aceh: moratorium hutan
▪ Aceh mulai mengimplementasikan moratorium
Inisiatif Provinsi
▪ Kelompok kerja REDD+ – Aceh – Kalimantan Barat – Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur – Papua – Papua Barat – Riau ▪ Kecuali Riau, seluruhnya
Rencana Pertumbuhan Rendah Karbon Provinsi
Satuan Tugas REDD+ terbentuk
▪ Telah disusun rencana
▪ Keppres 19/2010
pertumbuhan rendah karbon di tingkat Provinsi bersama DNPI, contoh – Kalteng K lt – Kaltim – Jambi
ditandatangani untuk memberikan mandat pembentukan satuan tugas guna menyiapkan infrastruktur REDD+
adalah bagian dari GCF1 yang berlevel dunia
1 Governors’ Climate and Forests Taskforce
1
Laju deforestasi pada berbagai periode
2
Apa saja penyebabnya?
Kegiatan D f Deforestasi t i
Degradasi hutan
T Terencana
1. P 1 Pemekaran k wilayah il h 2. Konversi hutan di kawasan hutan yang disetujui (RTRW) 3 Konversi 3. Kon ersi h hutan tan di APL 4. Izin Kuasa Pertambangan di kawasan hutan 5. Izin perkebunan di kawasan hutan
Tak-terencana
1. Perambahan hutan 2. Kebakaran hutan yang meluas 3. Klaim lahan yang berujung pada konversi
Terencana
1. IUPHHK-HA di hutan alam 2. IUPHHK-HT di hutan alam yang masih baik
Tak-terencana
1. 1 2. 3. 4 4.
Pemanenan di luar jatah tebang Illegal logging Kebakaran hutan kecil Kebakaran hutan untuk pembukaan lahan 3
5 pilar dalam kerangka strategi REDD+ 1
2
Kebijakan dan peraturan
Kelembagaan dan proses
▪ Badan Khusus REDD+ ▪ Instrumen dan Lembaga Pendanaan ▪ Sistem dan Lembaga MRV o Pemantauan o Pelaporan o Verifikasi
3 a
Programprogram strategis
b
Pengelolaan lanskap berkelanjutan
Perencanaan dan penggunaan ruang Penyelesaian tenurial Pengelolaan hutan dan lahan gambut Pemantauan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi Penangguhan ijin baru untuk hutan dan lahan gambut selama 2 tahun
Perenc. dan pengel. lansekap/ ekoregion/DAS multifungsi Perluasan alternatif lapangan kerja secara berkelanjutan Mempromosikan industri hiilir dengan nilai tambah tinggi Akselerasi pembentukan organisasi dan operasional KPH P Pengendalian d li & pencegahan h kebakaran k b k h hutan t & lahan l h
Sistem ekonomi ▪ Memacu praktek pengelolaan hutan secara lestari pemanfaatan ▪ Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan SDA ▪ Pengendalian kerusakan lahan dari pertambangan berkelanjutan j
c Konservasi dan ▪ Memantapkan fungsi kawasan lindung ▪ Mengendalikan konversi hutan dan lahan gambut rehabilitasi ▪ Restorasi hutan dan rehabilitasi gambut 4
Perubahan paradigma & budaya kerja
5
Pelibatan para pihak
Penguatan tata kelola sektor kehutanan Pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan Kampanye nasional untuk aksi “Penyelamatan Hutan Indonesia” Melakukan interaksi dengan berbagai kelompok (pemerintah regional regional, sektor swasta swasta,
organisasi non pemerintah, masyarakat adat /lokal dan internasional) Mengembangkan sistem pengaman (safeguards) sosial dan lingkungan Mengusahakan pembagian manfaat (benefit sharing) secara adil
Reduksi emisi
Cadangan karbon hutan meningkat
Keanekaragaman hayati h ti dan d jasa j lingkungan terpelihara
Ekonomi tetap tumbuh 4
Pentingnya mengetahui realita: Kecamatan Badau
Pusat Badau di malam hari
Letak: Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Penduduk: 6.004 jiwa (3% kabupaten) Luas: 700 km2 (20 desa)
Patok batas dengan Malaysia di jalan perlintasan
Pusat Kec. Badau
Berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia di utara (10 menit dari pusat kec), tetapi belum memiliki Pos Lintas Batas yang resmi 5
Mendengarkan orang-orang yang hidup dari hutan Kami pergi ke lapangan… lapangan
…dan dan mendengarkan banyak pihak
6
Perubahan Paradigma & Budaya Kerja Bidang
Elemen
• • • •
Setiap pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan hutan dan lahan gambut memenuhi aspek peka, inklusif, kolaboratif, adaptif, t transparan. Transparansi dalam perizinan dan perundang-undangan Peningkatan partisipasi Peningkatan g kapasitas p masyarakat y
Pengembangan g g kegiatan insentif melalui “Forest of the Year”
• • •
Pemberian insentif tahunan melalui penghargaan Penyusunan prinsip, kriteria, indikator penilaian Melakukan penilaian secara terbuka dan terukur
Kampanye p y nasional untuk aksi “penyelamatan hutan” Indonesia
• . Kampanye bahwa perusak hutan adalah musuh bersamat • Pembuatan P b t perangkat k t informasi i f i populer l • Kerja sama dengan media massa • Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan g • Pusat data tentangg kegiatan ujij coba
Penguatan g Tata kelola sektor kehutanan
7
Strategi Pelibatan Masyarakat Bid Bidang Peningkatan peran pemangku k kepentingan
Penyiapan sistem pengaman/ safeguards
PADIATAPA (FPIC) dan d distribusi manfaat
El Elemen 1. 2. 3. 4.
Kerjasama kontributif Kerjasama j operasional p Kerjasama konsultatif Kerjasama kolaboratif
1. Penyusunan prinsip, kriteria, dan indikator y prosedur p p penilaian dan p pelaksanaan 2. Penyusunan 3. Penggabungan indikator-indikator ke dalam sistem MRV
1. 2. 3 3. 4. 5.
Konsultasi tanpa paksaan dengan informasi lengkap Menghormati tata waktu pengambilan keputusan setempat M Mencapai i kkesepakatan: k t penuh, h sebagian, b i b bersyarat, t sementara t Menyepakati mekanisme resolusi konflik Proses awal dan berkesinambungan
8
Konsultasi Nasional Stranas: Jakarta, 5-6 April 2011 •
140 peserta yang terdiri dari:
Perwakilan daerah: • • • • •
Pemda P d LSM Akademisi Perwakilan masyarakat adat Swasta
Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional
Lembaga riset dan LSM di tingkat nasional •
7 region yang meliputi 17 provinsi berhutan: Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kalsel Aceh, Jambi, Riau, Sumsel, Sumbar, Lampung Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Sulawesi Tengah, Gorontalo Papua dan Papua Barat 9
Provinsi percontohan dipilih secara inklusif
Aceh
Kalimantan K li t Timur Riau Jambi Sumatera Selatan
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah
Papua Barat
Papua
1
Provinsi terlibat sepanjang perjalanan
Pendekatan
Tanggal Mei penting LoI ditanda tangani
Output penting ti
▪ Metodologi ▪
penilaian disusun Konsultasi regional
Juni-Oktober
▪ Pertemuan ▪
dengan Gubernur Definisi provinsi pilot disepakati
25 Okt
▪ Permintaan ▪ Proposal proposal provinsi
pertama diserahkan
15 Nov
Nov 22
▪ Umpan balik diberikan di workshop klinik
Nov 23
▪ Proposal kedua diserahkan
▪ Konsultasi regional lanjutan
Nov 24
Nov 28 1 Des
▪ Penilaian kualitatif dan kuantitatif selesai
▪ Rekomendasi Satgas kepada Presiden
3 Des
▪ Pertemuan pleno dengan 9 kandidat provinsi pilot
23 Des
▪ Presiden menetapkan provinsi pilot
Keter Keterlibatan Provinsi
11
Pertumbuhan tetap terjadi, dengan cara yang lebih baik CONTOH: KELAPA SAWIT • REDD+ tetap dapat sejalan dengan pertumbuhan output dan penyerapan tenaga kerja di sektor kelapa sawit • O Output tetap dapat ditingkatkan melalui: • Intensifikasi: peningkatan produktivitas; tingkat output kebun pemerintah, swasta, maupun plasma belum mencapai best practice • Ekstensifikasi: Ek t ifik i penambahan b h 8,4 8 4 juta j t ha h kebun k b sawit it yang saatt ini i i sedang dalam penanaman melalui (a) 3 juta ha lahan berizin yang belum aktif dan (b) membuat lahan kritis dapat diakses dalam jangka panjang (sekitar 15 juta ha) • Sektor dapat terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja (penting terutama untuk Sumatera dan Kalimantan)
Sumber: Analisis World Bank, wawancara dengan perusahaan
12
